Jakarta, 9/4/2010 (Kominfo-Newsroom) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengaku kecewa dengan langkah dan kebijakan beberapa perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN) membisniskan biaya pendidikan.
Menurut Fasli seusai menjadi pembicara dalam diskusi “Perspektif Indonesia tentang UU BHP†di Jakarta, Jum’at (9/4), salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah karena adanya pencitraan mengenai biaya masuk perguruan tinggi negeri yang mahal, dan kurang ramahnya citra PTN dengan masyarakat.
“Itu harus diakui oleh kalangan perguruan tinggi negeri, sehingga ke depan jangan ada lagi pencitraan seperti itu, karena akhirnya masyarakat akan antipati dengan PTN. Perguruan tinggi negeri itu kan dibayar oleh pajak, karena itu lah mereka seharusnya bisa bersikap ramah,†katanya.
Fasli mengakui, di sisi lain, pengelolaan keuangan di BHMN perguruan tinggi negeri itu memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), demikian juga adanya akreditasi lima PTN BHMN yan masuk dalam 500 besar perguruan tinggi berkualitas di dunia, di antaranya ITB, UI dan UGM.
â€Akan tetapi di sisi lain, PTN BHMN ini masih menerapkan pembiayaan yang tinggi dalam pendaftaran masuk, padahal seharusnya dilihat dulu siapa calon mahasiswa yang harus membayar berapa,†katanya.
Menurut dia, apabila beberapa PTN itu menetapkan kebijakan yang diskriminatif, bagaimana mungkin calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa terangkat dari kemiskinan. Padahal, katanya, keberadaan PTN itu salah satunya adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan.
Kemendiknas, menurut Fasli Jalal, tidak mampu menyetop pola penerimaan mandiri yang dilakukan PTN yang diduga terjadi diskriminasi, alasannya, proses penerimaan mandiri termasuk salah satu otonomi kampus yang disahkan oleh UU Sisdiknas.
Dikemukakan, apabila Kemendiknas menerbitkan peraturan menteri untuk memberangus pendaftaran mandiri di PTN itu, maka sangat mungkin PTNI BHMN itu akan mengajukan peraturan menteri itu ke pengadilan tata usaha negara.
“Sebenarnya, langkah untuk menghadang UU BHMN yang dilaksanakan secara kebablasan oleh beberapa perguruan tinggi negeri itu UU BHP, namun UU itu telah dibatalkan MK,†katanya.
Langkah pasca-pembatalan UU BHP, menurutnya, ada kemungkinan Kemendiknas akan mengatur pengelolaan PTN melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Fasli Jalal mengatakan bahwa PP itu bisa berlaku secara nasional karena PP itu bukan keputusan menteri, dan kekuatan hukumnya juga tidak jauh berbeda dengan undang-undang.
“Dengan demikian PTN harus menerima semua mahasiswa dari kalangan ekonomi manapun. Artinya, keluarga yang tidak mampu harus membayar sesuai kemampuan, sementara keluarga calon mahasiswa yang mampu harus membayar penuh,†katanya.
Sedangkan bagi calon mahasiswa dari kalangan keluarga elit atau kalangan ekonomi sangat mampu, yang biasanya kuliah di Australia, AS atau Singapura, namun memilih berkuliah di Indonesia, mereka harus membayar di atas biaya masuk yang ditetapkan.
“Misalnya di UI. Jika mahasiswa itu tidak masuk program Beasiswa Bidik Misi, namun kondisi keluarganya berada garis kemiskinan, maka mahasiswa itu boleh membayar Rp 100 ribu untuk uang pangkalnya dan Rp 100 ribu per semester,†kata Fasli Jalal. (Situs Badan Informasi Publik – http://www.bipnewsroom.info, 9 April 2010)
