Oleh Ahmad Syafii Maarif Tentu Anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam: â€Bubarkan KPK!â€, padahal saat proses pembentukannya saya adalah salah seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu. Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan menanyakan apakah saya bersedia masuk... »
Archive for April 21st, 2010
Gubernur Sumut Tersangka
Syamsul Diduga Korupsi APBD Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 31 miliar. »
Provinsi Nias Solusi Atasi Ketertinggalan
GUNUNGSITOLI: Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH mewakili 5 kepala daerah di Pulau Nias mengatakan latar belakang pendeklarasian Provinsi Nias dipicu pengalaman selama ini, di mana masyarakat Nias diombang-ambingkan oleh kepentingan daerah di luar Nias. Selain itu, pembentukan Provinsi Nias salah satu solusi keluar dari ketertinggalan. Hal itu disampaikan saat pengukuhan Pengurus Badan Persiapan... »
Warga Pasaman Barat Tolak Pemukiman Liar

Simpang Empat – Pasca ratusan warga Jorong Giri Maju mendatangi kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatra Barat, yang menuntut ketegasan Pemkab setempat dalam meyikapi keberadaan penduduk liar yang dianggap telah merusak kelestarian hutan lindung di kaki Gunung Pasaman Jorong Giri Maju Kenagarian Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo akhirnya tim... »
Kemendiknas Kecewa Perguruan Tinggi Negeri Bisniskan Pendidikan
Jakarta, 9/4/2010 (Kominfo-Newsroom) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengaku kecewa dengan langkah dan kebijakan beberapa perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN) membisniskan biaya pendidikan. Menurut Fasli seusai menjadi pembicara dalam diskusi “Perspektif Indonesia tentang UU BHP†di Jakarta, Jum’at (9/4), salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan... »