Kapan Pemerintah Hadir?
Oleh: Drs. Manahati Zebua, M.Kes., MM* PADA waktu Calon Presiden Jokowi berkampanye di wilayah lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, Beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak hadir pada permasalahan yang dialami… Read more »
Tag: Pemekaran Wilayah
Pemerintah Pastikan Sahkan Sekitar 20 Daerah Otonomi Baru
NIASONLINE, JAKARTA – Posisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang semula berkukuh menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dipastikan berubah. Sebelumnya, pemerintah berpendapat tidak mau menyetujui usulan DOB tersebut… Read more »
Pimpinan DPRD Nias Gugat UU Pembentukan Kabupaten Nias Barat ke MK
NIASONLINE, JAKARTA – Pemekaran Kabupaten Nias Barat dari Kabupaten Nias pada 2008 masih menyisakan persoalan. Hal itu terkait bergabungnya sejumlah desa di Kecamatan Lölöfitu Moi ke Kabupaten Nias Barat dan… Read more »
Persetujuan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Tunggu Rapat Terakhir Panja
NIASONLINE, JAKARTA – Realisasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tinggal selangkah lagi. Sebab, berdasarkan pembahasan antara pemerintah dan DPR, usulan Provinsi Kepulauan Nias menjadi salah satu dari sejumlah daerah otonomi baru… Read more »
DPD RI: Kepulauan Nias Penuhi Syarat Jadi Provinsi
NIASONLINE, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga Ketua Tim Kerja Daerah Otonomi Baru (Timja DOB) Non Papua dan Papua Barat Prof. Dr. Farouk Muhammad mengatakan, Kepulauan… Read more »
DPD: Segera Bereskan Sertifikat Hibah Tanah dan Gedung Pemerintahan Provinsi Kep. Nias
NIASONLINE, NIAS – Observasi yang dilakukan oleh tim Dewan Perwakilan Daeran (DPD) RI terkait kesiapan persyaratan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias pada 19 Mei 2014 berjalan lancar.
5 Anggota DPD RI Tinjau Kesiapan Provinsi Kepulauan Nias
NIASONLINE, NIAS – Sesuai agenda, tim dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya tiba di Pulau Nias guna melakukan peninjauan langsung di lapangan terkait kesiapan Kepulauan Nias menjadi provinsi.
DPD RI Akan Tinjau Kesiapan Provinsi Kepulauan Nias
NIASONLINE, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan mengunjungi Nias guna melakukan verifikasi kesiapan wilayah itu menjadi provinsi. Kunjungan akan berlangsung pada 18-19 Mei 2014.
Kemendagri Usulkan Penetapan Provinsi Kepulauan Nias
NIASONLINE, JAKARTA – Perkembangan berarti terkait pengajuan pembantukan Provinsi Kepulauan Nias datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DPD RI Dukung Pembahasan 65 RUU Daerah Otonomi Baru
NIASONLINE, JAKARTA – Tak hanya dukungan dari pemerintah, Dewan Perwakilan Daeran (DPD) RI juga menyatakan dukungan pada pembahasan 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai RUU usul inisiatif… Read more »
Ingat, Bupati Tak Lagi Berhak Terbitkan Izin Bagi Asing Kelola Pulau
NIASONLINE, JAKARTA – Informasi ini sangat penting diketahui para kepala daerah dan masyarakat di Kepulauan Nias. Khususnya yang memiliki koleksi pulau yang biasanya jadi incaran asing untuk dikelola atau sebaliknya… Read more »
RUU Provinsi Kepulauan Nias Mulai Dibahas Bulan Depan
NIASONLINE, JAKARTA – Usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang disetujui DPR RI menjadi RUU Inisiatif DPR RI menjadi salah satu dari total delapan usulan provinsi baru. Delapan usulan provinsi baru… Read more »
DPR Setujui Usulan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Jadi RUU
NIASONLINE, JAKARTA – Perjuangan untuk memekarkan Kepulauan Nias menjadi sebuah provinsi selangkah mendekati harapan. Komisi II DPR RI menyetujui usulan itu menjadi salah satu dari 65 usulan daerah otonomi baru… Read more »
Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Gagal Masuk Daftar Prioritas Pembahasan
NIASONLINE, JAKARTA – Ada perkembangan baru terkait usulan pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi empat provinsi. Salah satu dari tiga kandidat provinsi baru dipastikan masuk dalam daftar prioritas pembahasan antara DPR… Read more »
Selamatkan Status DOB Nias Barat, Ini yang Harus Dilakukan
NIASONLINE, JAKARTA – Rendahnya nilai hasil evaluasi daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Nias Barat pada tahun lalu menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Apalagi karena Kementerian Dalam Negeri menyatakan konsekuensinya adalah… Read more »