Archive for April 25th, 2010 | Daily archive page

Mafia Pupuk Semakin Merajalela di Sumut

Sunday, April 25th, 2010

MEDAN – Kelangkaan pupuk yang terus terjadi di sejumlah daerah Sumatera Utara,  diyakini karena ulah mafia atau spekulan. Hal ini semakin menguat mengingat pasokan pupuk dari distributor seperti PT Pupuk Sriwijaya dan PT Petro Kimia Gresik ke petani terus terserap sangat signifikan.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Bustami, mengaku  dirinya merasa heran mengapa stok pupuk di tingkat petani terus krisis, padahal dari pengakuan distributor pupuk, bahwa serapan petani daerah cukup signifikan.

“Kalau seperti ini, sudah pasti ada keterlibatan mafia atau spekulan,” tegasnya, tadi sore.

Keheranan itu muncul setelah Asisten II Pemko Binjai, Walubi, dan Asisten II Pemko Nias, Syaiful,  membeberkan bahwa di daerahnya masing-masing hingga kini pupuk merupakan barang yang sangat langka bagi petani.

Menurut pihak PT Petro Kimia Gresik Medan, serapan pupuk bersubsidi di kedua daerah cukup signifikan. Bahkan trennya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Hal ini dibuktikan capaian serapan hingga 20 April 2010 untuk pupuk jenis ZA mencapai 12.990 ton dari alokasi setahun 61.735 ton. Kemudian serapan pupuk jenis Superphos/SP-36 mencapai 14.112 ton dari alokasi setahun 48.000 ton, serapan pupuk NPK sebesar 31.660 ton dari alokasi setahun 110.000 ton, dan serapan pupuk organik sebesar 9.166 ton dari alokasi setahun 50.864 ton.

Diakui, jika serapan yang cukup signifikan ini masih membuat petani di Sumut mengalami kelangkaan pupuk menjadi sebuah keheranan. “Serapan pupuk dari kami juga cukup signifikan. Jadi aneh juga, kalau masih ada petani yang tak kebagian pupuk,” kata, Herder Tambunan, dari PT Pusri Medan.

Dijelaskan, tren serapan pupuk yang terus melonjak dari tahun ke tahun, adalah jenis organik. Kendati produk pupuk jenis ini masih tergolong baru bagi petani Sumut, namun Herder melihat perkembangannya cukup menggembirakan.

“Tahun 2008 lalu, serapan pupuk organik mencapai 3.155 ton. Namun tahun 2009, serapannya meningkat empat kali lipat hingga mencapai 14.607 ton, dan sampai 20 April 2010, serapannya sudah mencapai 8.300 ton,” bebernya.

Menyiasati persoalan kelangkaan pupuk karena campur tanggan mafia/spekulan ini, seluruh peserta rapat sepakat untuk meminta bantuan aparat kepolisian.

“Bantuan aparat Polda Sumut untuk mengatasi praktik mafia pupuk ini, sangat perlu. Karena, pasokan yang sudah mencukupi, ternyata tak sampai ke tingkat petani akibat diselewengkan para mafia/spekulan,” kata Asisten Pemprovsu, Djaili Azwar.

(waspada, pakarpangan)

30 Daerah di Sumut Utang Raskin Rp14,3 M

Sunday, April 25th, 2010

MEDAN – 30 bupati/walikota di provinsi Sumatera Utara diultimatum untuk segera menagih Rp14,3 miliar lebih utang tunggakan beras miskin (raskin) mulai tahun 1998 sampai 31 Maret 2010 di wilayah masing-masing.

“Bila tidak, maka aparat kejaksaanlah yang menagihnya, dan distribusi raskin tahun 2011 dipastikasn akan di stop pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumut,” kata  Asisten Ekbang Pemprov Sumut, Djaili Azwar, tadi pagi.

Seluruh bupati dan walikota di 30 daerah itu diultimatum segera melunasi tunggakan sampai akhir 2010. Bila tidak, tahun 2011 distribusi raskin akan di stop.

Djaili meminta daerah memokuskan penyelesaian penagihan ini. Karena raskin yang sudah didistribusikan Bulog Divre Sumut ke daerah dengan sistem konsinyasi itu, bila tidak kembali uangnya, maka bisa menyulitkan pengadaan tahun berikutnya.

“Bila kondisi ini masih terus berlangsung, kita sarankan pihak Bulog Divre Sumut memanfaatkan pihak kejaksaaan untuk mengingatkan para bupati dan walikota agar segera melunasi utang tunggakan raskinnya,” tegas Djaili.

Menurut kepala Bulog Divre Sumut, Muchtar Saad, tunggakan utang raskin dari 30 kabupaten dan kota itu, awalnya bernilai Rp25 miliar. Namun dalam delapan bulan terakhir, pihak Bulog berhasil menagih piutang sebesar Rp10,7 miliar.

“Masih ada sisa piutang sebesar Rp14,3 miliar lagi. Karenanya, kami berharap bantuan Pemprov Sumut. Bila tidak, terpaksa penagihannya melalui pihak kejaksaan. Karena antara Bulog dan Kejati Sumut sudah menjalin nota kerja sama penagihan piutang raskin,” jelasnya.

Piutang sebesar Rp14.317.482.660 itu terdiri atas tiga kelompok. Pertama terjadi antara tahun  1998-2008 di delapan daerah dengan piutang sebesar Rp624.880.500. Kemudian tahun 2009 di 11 daerah sebesar Rp847.389.800, dan tahun 2010 di 28 daerah sebesar Rp12.845.212.360.

Rincian tunggakan utang raskin tahun 1998-2008, tahun 2009, dan tahun 2010 di 30 kabupaten dan kota itu meliputi Deli Serdang (Rp1.144.990.000), Serdang Bedagai (Rp664.571.000), Langkat (Rp1.372.141.000), Karo (Rp785.765.000), Dairi (Rp704.376.500), Pakpak Bharat (Rp196.227.000), Medan (Rp720.963.000).

Binjai (Rp112.239.000), Tebing Tinggi (Rp107.280.000), Simalungun (Rp729.435.000), Taput (Rp616.272.000), Humbahas (Rp26.472.000), Pematang Siantar (Rp83.590.000), Tobasa (Rp616.736.000), Samosir (Rp350.975.000), Asahan (Rp538.516.000), dan Batubara (Rp502.473.000).

Kemudian Tanjung Balai (Rp264.047.000), Labusel (Rp185.214.000), Labura (Rp459.613.000), Labuhanbatu (Rp520.245.000), Madina (Rp1.037.357.300), Tapsel (Rp795.898.000), Tapteng (Rp418.584.360),

Nias (Rp57.053.000), Nisel (Rp40.083.000),

Padang Sidimpuan (Rp160.740.000), Sibolga (Rp61.684.000), Palas (Rp585.636.000), dan Paluta (Rp456.286.000).

Diarankan agar Pemprovsu mengalokasikan dana pendamping kepada daerah yang sangat minim/kecil APBD-nya, terutama untuk enam daerah di Nias.

“Kesulitan selama ini, distribusi raskin dari entry poin ke titik distribusi hanya mampu ditanggulangi Bulog dengan dana yang sudah pas-pasan. Sehingga masih butuh bantuan pendanaan dari Pemprovsu. Karena dari titik distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), pembiayaannya oleh daerah masih juga belum maksimal dilakukan,” jelasnya.

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, mengaku setuju dengan saran Bulog itu. Karena tunggakan piutang raskin dari 30 daerah ini bisa berdampak pada tak tercapainya upaya pengentasan rakyat tidak lapar.

“Prinsipnya, kami mendukung segala upaya untuk perbaikan distribusi dan penagihan dana raskin ini. Sebab, ke depan kami juga akan ikut membuat laporan ke Polri bila tunggakan raskin sampai akhir 2010, tak juga mampu dilunasi kabupaten dan kota ,” katanya.

(Waspada)

2010, Tahun Kebangkitan Perempuan Menuju Pilkada di Sumut

Sunday, April 25th, 2010

Pilkada tahun 2010 ini merupakan tahun kebangkitannya para kaum perempuan di Sumatera Utara. Hal ini terbukti dengan bermunculannya para kandidat perempuan dalam bursa pemilihan kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di Sumut.

Para kandidat tersebut yakni, Ir Hj Nurlisa Ginting MSc calon Wakil Walikota Medan, Ir Nelly Armayanti MSP calon Wakil Walikota Medan, dr Ria Novida Telaumbanua calon Walikota Pematang Siantar, Nuriati Damanik calon Wakil Bupati Simalungun, Helmiati calon Bupati Asahan yang diwakili tim sukses dan Siti Aminah calon bupati Karo yang diwakili tim suksesnya Lusia.

Kamis, (22/4), para kandidat tersebut berkumpul di Wisma Kartini. Para kandidat tersebut diundang Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut untuk menyampaikan visi dan misi yang akan mereka bawa dalam pertarungan pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat ini.

Dalam debat itu para kandidat memaparkan visi dan misinya agar terpilih menjadi pejabat di daerahnya masing-masing. Seperti diungkapkan Nurlisa Ginting yang mendampingi Sigit Pramono Asri untuk menjadi orang nomor satu di kota ini mengungkapkan, jika lolos, Medan diutamakan dengan ketaqwaan. Dengan bertaqwa, orang-orang akan lebih takut untuk melakukan pelanggaran. Dia juga akan memperjuangkan KTP berasuransi kesehatan, pendidikan gratis, mengembangkan dan memberdayakan home industri untuk kaum perempuan, berikut melakukan pelatihan agar mereka lebih mandiri.

Sementara, Nelly Armayanti, yang mendampingi Sofyan Tan berjanji akan memperjuangkan kuota 30 persen perempuan untuk duduk menjadi kepala dinas, dan penerimaan PNS harus melalui fit and profit test untuk menghindari permainan uang.

Kandidat lainnya, calon walikota Pematang Siantar dr Ria lebih mengedepankan kesehatan dan pendidikan. Karena hingga kini, masyarakat masih banyak yang belum dapat menikmati pelayanan kesehatan, terutama masyarakat miskin. Calon Wakil Walikota Simalungun Nuriati menyampaikan akan berupaya meminimalisir ilegal logging yang terjadi di Simalungun dan akan membuat Simalungun MANTAP, Makmur, Adil, Nyaman, Taqwa, Aman dan Berbudaya.

Tujuan

Ketua Panitia Kemala Wati mengungkapkan tujuan digelarnya, debat visi misi kandidat yang turut disaksikan Ketua BKOW Sumut Ny Zakaria Siregar dan puluhan wanita dari berbagai organisasi tersebut untuk mengetahui kualitas dari para kandidat. “Kita ingin tahu apa visi misi para kandidat perempuan untuk memimpin kota/kabupaten ke depan. Apakah mereka juga peduli dan akan memperjuangkan kaum perempuan,” ujar Kemala.

Dikatakan Kemala, debat tersebut tadinya mengundang 8 kandidat perempuan yang bertarung dalam pilkada. Namun yang hadir hanya empat kandidat, dua diwakili, dua lagi dari Nias dan Labusel tidak hadir.

Ketua BKOW Sumut Ny Zakaria Siregar mengungkapkan, pada dasarnya BKOW sangat mendukung para perempuan maju dalam pilkada. Apalagi tahun ini, jumlah perempuan yang maju dan akan bertarung di berbagai daerah lumayan banyak diikuti perempuan. “Sekarang perempuan sudah bangkit dan berani tampil. Diharapkan, mereka berhasil,” kata Ny Zakaria sembari mengimbau para kaum perempuan hendaknya memilih perempuan dengan syarat, perempuan yang dipilih harus berkualitas, berpendidikan dan paling utama mau memperjuangkan kaum perempuan.

(analisa)