* Untuk Periode 2010 Harus Tangani 121 Korupsi
– Tim Jaksa Khusus Perkara Pilkada Dibentuk di Sumut
Medan – Penegakan hukum melalui penanganan kasus-kasus korupsi masih tetap prioritas di Kejaksaan, sesuai program pemerintah. Namun dalam kinerja pengusutan kasus-kasus itu, bidang pengawasan perlu bertugas maksimal, untuk peningkatan disiplin di lingkungan Kejaksaan khususnya jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu). (more…)
MEDAN – Forum Masyarakat Nias Peduli (Formanispe) mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan dalam proyek pembangunan Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Ketua Umum Formanispe, Sonitehe Telaumbanua, mengatakan Selasa (1/4) di Medan, indikasi adanya dugaan penyelewengan itu telah terlihat sejak awal ketika tender itu diumumkan di media massa.
Dalam pengumuman itu, panitia tender dari Satuan Kerja Bandara tidak menyebutkan dengan jelas nilai anggaran dari pembangunan Bandara Binaka yang terdiri sembilan paket pengerjaan tersebut.
Dalam pengumuman itu, panitia tender hanya menyebutkan bahwa proyek pembangunan yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 dengan kualifikasi proyek kecil dan non kecil.
Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, nilai proyek yang ditenderkan harus dijelaskan.
Tidak adanya pencantuman nilai proyek itu menyebabkan beberapa perusahaan yang berkeinginan mengikuti tender tersebut menjadi bingung. “Mereka bingung karena tidak adanya pagu yang jelas,” kata ketua Formanispe tersebut.
Kemudian, katanya, syarat-syarat yang ditetapkan panitia juga tidak lazim karena banyak yang tidak sesuai dengan substansi masalah.
Dicontohkan dengan adanya persyaratan bagi peserta tender pembangunan gedung untuk melampirkan sertifikasi di bidang pengaspalan.
“Apa hubungan pembangunan gedung dengan aspal?” tanya Sonitehe Telaumbanua. (Waspada Online – www.waspada.co.id, 1 April 2010)
Ditambahkan, tidak jelasnya proses penenderan yang dilakukan Satuan Kerja Bandara Binaka itu juga memunculkan asumsi adanya mafia tender dan mafia proyek.
“Terkesan sudah ada pihak-pihak yang akan dimenangkan dalam tender itu,” jelas Ketua Formanispe.
Masyarakat Indonesia terdiskriminasi dan terabaikan. Mereka hidup terbelakang dalam segala hal. Pendidikan terbelakang, fasilitas publik terbatas, layanan kesehatan langka, rumah ala kadarnya, makanan seadanya, kekeringan spiritual dan sejumlah keterbelakangan lainnya. Berbagai persoalan itu tidak akan terselesaikan jika tidak ada kepedulian dari berbagai pihak. Hal inilah yang melatar-belakangi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia untuk mengirim para da’inya ke pelosok pedalaman dan suku terasing.
Rabu, 7 April 2010, Dewan Da’wah mengadakan acara “Pelepasan dan Penempatan Da’i Pedalaman†yang bertempat di Aula Masjid Al-Furqan Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta. Para da’i yang diterjunkan terkonsentrasi ke wilayah Indonesia Timur dan Pulau Nias. Tepatnya di Pulau Seram Maluku, pulau Halmahera Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Raja Ampat Papua dan Pulau Nias.
KH. Syuhada Bahri, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, mengatakan, penempatan da’i ke pedalaman adalah salah satu rangkaian dari program kaderisasi 1000 ulama Dewan Da’wah. “Setelah dibeasiswakan, para peserta kader ulama harus mengabdi kepada umat di pedalaman,†ujarnya. Saat ini, kata beliau, Dewan Da’wah sedang mengupayakan untuk mewujudkan 1000 kader ulama untuk menghadapi tantangan da’wah di era globalisasi yang semakin kompleks.
KH. Syuhada juga berpesan, da’wah adalah satu amal dorongan dari dalam, bukan dari luar. Kalau da’wah tidak berhasil, menurutnya, mungkin nawaitu (niatnya, red) tidak benar, atau materi da’wahnya salah. “Yang mesti kita da’wahkan yang haq, bukan yang dianggap haq.†“Ketika kita menghadapi kesulitan, cobaan dan tantangan dalam berda’wah, jadikanlah itu sebagai vitamin sehingga akan menjadi peluang bagi kita untuk memacu prestasi da’wah†demikian wejangan Ust. Syuhada Bahri kepada para da’i yang hendak terjun ke pedalaman.
Ust. Kamaludin Iskandar Ishaq, Lc., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir, mengungkapkan, saat ini umat sangat kekurangan atas kualitas dan kuantitas da’i, terutama di pedalaman. Ia juga mengatakan, da’wah yang kita lakukan harus menimbulkan rasa kecintaan kepada umat dan menciptakan persatuan dan kesatuan serta integritas bagi umat.
Wisnu Salman, perwakilan dari Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Dhu’afa Republika mengungkapkan kegembiraanya dengan ikut serta berkontribusi bagi da’wah pedalaman dengan memberikan dana opresional da’wah. “Suatu kegembiraan bagi kami dapat ikut serta berkontribusi bagi kegiatan da’wah pedalaman, meski kami tidak terjun ke pedalaman,†ujarnya. Wisnu berharap, para dai di pedalaman dapat memberikan informasi tentang da’wahnya sehingga kegiatan da’wah dapat terpantau dan terukur secara optimal.
“Semoga para da’i pedalaman akan mampu membangun masyarakat pedalaman agar bangkit menuju masyarakat yang lebih maju dan berperadaban mulia,†ujar Ade Salamun, Direktur Eksekutif LAZIS Dewan Da’wah. (Sabili, www.sabili.co.id, 8 April 2010)
