Nias Online

Tapanuli Tengah – Pembunuhan sadis kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada Selasa (26/5) malam lalu sekira pukul 20.30 WIB, Agus Halawa (28) warga Sialogo, Kecamatan Lumut, Tapteng ditemukan tewas mengenaskan sekira 30 meter dari Gereja Pentakosta Tabernakel (GPI) daerah itu.

Korban Agus Halawa ditemukan dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat luka tikaman sekira 14 liang dan kepala putus dari tubuh korban. Ironisnya, kepala korban hilang dan belum diketahui keberadaannya, kuat dugaan dibawa pelaku atau membuang ke suatu tempat yang belum tercium oleh petugas kepolisian yang masih melakukan pencaharian dibantu masyarakat setempat hingga saat ini.

Menurut informasi yang dihimpun Analisa dari kepolisian, malam itu sekira pukul 19.00 WIB, korban bersama–sama warga Desa Sialogo beragama Kristen sedang melaksanakan acara rutin kebaktian di Gereja GPI itu. Ketika ibadah telah memasuki pertengahan, korban tiba–tiba keluar dan tak ada seorangpun yang mengetahui niat kepergian korban, apakah ingin buang urin atau urusan tertentu.

Namun, korban tak kunjung datang saat acara ibadah akan ditutup, istri korban Lasmaini br Siregar (23) dan jemaat lainnya terlihat kasak kusuk, karena acara kebaktian malam itu harus ditutup oleh korban dengan doa. Resah dan khawatir apa yang terjadi, istri korban beranjak dari ruangan lalu pergi mencari tahu keberadaan korban.

Dikejutkan

Tak lama berselang, jemaat yang masih berada di dalam Gereja dikejutkan dengan jeritan histeris isteri korban Lasmaini dan langsung berbondong–bondong menuju sumber suara. Seketika jemaat terhentak tak mampu berujar apa–apa menyaksikan kondisi tubuh korban terbujur dengan kondisi mengenaskan penuh darah akibat hujaman benda tajam dan bahkan tanpa bagian kepala.

Mengingat hari telah larut malam, demikian lokasi pelaporan ke kantor polisi cukup jauh karena berada di tengah–tengah hutan, warga terpaksa melaporkan kejadian itu pada keesokan harinya (Rabu (27/5) dan polisi pun langsung terjun ke lokasi peristiwa dan melakukan olah TKP.

Hasilnya sampai kemarin, pihak kepolisian dari Polres Tapteng dan Polsek Sibabangun belum berhasil mengungkap siapa pelaku dibalik peristiwa itu. Demikian halnya dengan kepala korban masih menghilang dan belum berhasil ditemukan.

Kapolres Tapteng AKBP Drs. Reynhard SP Silitonga melalui Kasat Intelkam AKP Adi Kesuma didampingi Kapolsek Sibabangun AKP Saiful ketika dikonfirmasi menduga, perkara itu terkait harta sebab korban selama ini diketahui telah mengusahai sekian hektar lahan perkebunan karet milik orangtuanya.

“Kenapa kesimpulan kita seperti ini, Bapak korban kan memiliki empat orang istri dan korban sendiri merupakan keturunan dari istri pertama. Atau boleh dikatakan, korban memiliki sejumlah saudara dari keempat istri orangtuanya tersebut,” ujar Adi.

Meski demikian, Adi mengaku belum bisa menarik kesimpulan pasti dari kejadian itu, sebab petugas kepolisian masih terus menyelidiki kasus tersebut dan memintai keterangan saksi–saksi untuk dapat mengungkap siapa otak pembuhan sadis itu. “Dan mengenai kepala korban, masih terus kita cari keberadaannya,” pungkas AKP Adi Kesuma. (Analisa Daily, 31 Mei 2009)

MEDAN, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2009-2014 bakal dihuni hampir 80 persen muka baru. Mereka diragukan kompetensi dan kapabilitasnya, terutama dalam menghadapi persoalan dan tantangan Sumatera Utara lima tahun ke depan.

Kemampuan muka-muka baru ini dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa juga diragukan. Hal ini diungkapkan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ridwan Rangkuti, di Medan, Selasa (26/5).

Dari 100 kursi di DPRD Sumut periode 2009-2014, hampir dipastikan, 79 di antaranya diduduki muka-muka baru. Menurut Ridwan, secara umum, problem kapasitas dan moralitas anggota DPRD masih tetap dominan dalam lima tahun ke depan.

“Kondisi ini diperparah dengan kepentingan parpol yang lebih mengemuka, dibanding kepentingan rakyat, meski mereka yang duduk sekarang ini rata-rata merupakan hasil suara terbanyak,” ujar Ridwan.

Dia juga menyangsikan, anggota DPRD yang baru mampu menghadapi tantangan Sumut dalam lima tahun ke depan, yang bakal dipenuhi persoalan terkait masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perburuhan, dan lingkungan. “Kalau mereka masih juga diwarnai kepentingan parpol, akan sangat sulit mengawal gubernur mewujudkan visi dan misinya saat kampanye, seperti mewujudkan rakyat yang tidak lapar, rakyat tidak sakit, dan rakyat punya masa depan,” kata Ridwan.

Di sisi lain, Ridwan mengungkapkan, DPRD bukan arena untuk belajar bagi para politisi baru tersebut. Mereka dituntut cepat menguasai persoalan sehingga tak tertinggal dari mitra kerjanya, Pemprov Sumut.

“Selama ini, inisiatif membuat rancangan peraturan daerah hampir semuanya datang dari Pemprov Sumut. Rancangan peraturan daerah tentang RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) juga didominasi eksekutif. Lantas bagaimana anggota DPRD bisa benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Ridwan.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumut, Syamsul Hilal, mengatakan, wajar jika memang muka-muka baru yang nantinya bakal mendominasi DPRD Sumut diragukan kemampuannya, apalagi selama ini belum tentu popularitas calon legislatif di mata pemilih sebanding dengan kemampuan politisnya.

Ada pemilih yang populer di mata rakyat dan terpilih karena mekanisme suara terbanyak, tetapi belum tentu dia punya kemampuan politik memadai, “Sementara ada calon legislatif yang kompeten secara politik, tetapi tak terpilih karena mekanisme suara terbanyak ini,” ujar Syamsul.

Dia sepakat bahwa tantangan DPRD Sumut periode 2009-2014 jauh lebih berat dibanding periode sebelumnya. Kondisi ini menurut Syamsul membutuhkan pemahaman yang lebih dari anggota DPRD.

Salah satu muka baru yang bakal duduk di DPRD Sumut, Brilian Moktar, mengatakan, rakyat tak perlu meragukan kapasitas caleg yang mereka pilih. Meski baru, menurut Brilian, bukan berarti kemampuan mereka sebagai anggota DPRD kalah dibanding mereka yang lebih lama duduk di kursi dewan.

“Sebenarnya tak ada istilah yang lama atau baru. Kami ini kan bukan anak-anak. Persoalan ini kan muncul karena parpol relatif tidak mau melakukan kaderisasi sehingga muka-muka lama di dewan juga enggan melepas jabatan. Tetapi apa pun ceritanya, muka-muka baru ini terpilih karena mekanisme suara terbanyak yang harus dihormati,” katanya.

Menurut Brilian, tantangan DPRD Sumut lima tahun ke depan, seperti penciptaan pemerintah daerah yang bersih dan transparan, juga tetap menjadi perhatian mereka. “Kami tetap menuntut apa yang dituntut pemilih, seperti pelayanan publik yang baik, infrastruktur sampai penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan,” katanya.

Sumber: Kompas

MEDAN, KOMPAS.com – Fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Sumatera Utara (Sumut) terancama stagnan. Kondisi ini bisa terjadi karena hampir separuh kepala daerah di Sumut merupakan pengurus partai politik dan hampir pasti menjadi tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden. Stagnasi sangat mungkin terjadi, bila wakil kepala daerahnya juga menjadi tim sukses. (more…)

*HCMNI Harapkan Pj Walikota/Bupati Terpilih yang Visioner

Medan – Dalam waktu dekat, Pj Walikota/Bupati hasil pemekaran Kab Nias yakni Kotamadya Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat akan dilantik. Sekaitan dengan itu, HCMNI sebagai wadah berkumpulnya Cendekiawan Muslim Nias mengharapkan agar Pj walikota/bupati terpilih adalah orang-orang yang visioner yang mampu melakukan perubahan secara global terhadap kondisi ekonomi dan aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum HCMNI (Himpunan Cendekiawan Muslim Nias Indonesia) Ali Yusran Gea SH MKn didampingi Sekretaris Umum Adnan Syam Zega SH MSi, Bendahara Umum H Ahmad Nasir Hia SH MHum dan Jihad Tanjung SPdi (Wkl Sekretaris Umum) kepada pers di Medan, Minggu (24/5).

Selain orang yang visioner, HCMNI mengharapkan Pj walikota/bupati terpilih adalah orang-orang yang punya kemampuan, diterima masyarakat dan tidak memiliki kepentingan politik pada pemilihan kepala daerah defenitif.

Dengan demikian, penjabat walikota/bupati tersebut murni menjalankan tugas pemerintahan dalam membentuk pemerintahan defenitif yang demokratis dan bertanggungjawab, memiliki komitmen dan sense of belonging (rasa memiliki) dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan demokratis.

“Dari semuanya itu, yang paling penting adalah kepala daerah itu harus mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan rakyat mendapat pendidikan yang layak,” kata Ali Yusran.

Ditambahkan, menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis tentu tidak terlepas dari peranan komunitas sosial dan politik khususnya peranan masyarakat Nias. Mudah-mudahan konsep pemerintahan di daerah hasil pemekaran Nias mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh elemen masyarakat Nias, kata Gea. (SIB, 25 Mei 2009)

GUNUNGSITOLI – Kabupaten Nias positif terjangkit demam berdarah dangue (DBD) dalam kurun waktu sebulan terakhir  ini sudah tiga warga menjalani perawatan intensif, namun Dinas Kesehatan menyatakan belum termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pernyataan itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Gunungsitoli, Yulianus Mendrofa. Pada kesempatan itu, dr Efori Gea, Sp.A, yang menangani beberapa pasien DBD mengakui sebelumnya tidak berani mengeluarkan pernyataan  Nias terjangkit DBD.. Namun setelah beberapa pasien menjalani perawatan di RSU Gunungsitoli melalui pemeriksaan intensif ternyata positif  DBD yang sumber nyamuknya ada di Nias.

Kasus DBD ini menurut Efori Gea telah dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan Kab Nias untuk dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang serius.

Sedangkan Direktur RSU Gunungsitoli,  Yulianus Mendrofa  pada penjelasannya tentang demo soal dugaan malpraktik oleh tim dokter di lembaga yang dipimpinnya mengatakan, pihaknya telah melakukan penanganan sesuai prosedur medis terhadap pasien atas nama Aprianus Hulu warga Desa Anaoma, Kec. Tugala Oyo.

Diungkapkan, Aprianus Hulu saat menjalani perawatan dan pemeriksaan di RSU Gunungsitoli dinyatakan penyakit usus buntu telah pecah dan mengalami penanahan dan harus dioperasi. Namun si pasien dan keluarganya justru tidak mau diopname dan pulang. Tiga hari kemudian keluaraga Aprianus Hulu kembali membawa korban ke RSU Gunungsitoli. Setelah diperiksa kembali dan dilakukan tindakan operasi oleh tim dokter dari UGM Jogyakarta ternyata penyakit pasien bukan usus buntu justru tumor ganas di bagian usus.

Yulianus Mendrofa membantah dokter dari UGM Yogyakarta yang bertugas di RSU Gunungsitoli dan menangani pasien tersebut telah melakukan kesalahan dalam penanganan medis (malpraktik). Namun menurut Yulianus pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak UGM Yogyakarta dan menyatakan mereka akan mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan sesuai prosedur medis soal penanganan pasien yang akhirnya meninggal dunia belum lama ini.

Secara terpisah Kadis Kesehatan Kab Nias, Julianus Dawolo yang dikonfirmasi soal laporan dari tim dokter RSU Gunungsitoli menyatakan di Nias positif terjangkit DBD mengaku telah menerima laporan dan telah menurunkan tim untuk investigasi dan selanjutnya melakukan fofging di radius 100 meter dari rumah penderita DBD itu.

Namun demikian Julianus Dawolo mengungkapkan kasus DBD yang terjadi tersebut belum termasuk kejadian luar biasa (KLB).

Sejumlah kalangan menyesalkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nias yang terkesan lamban dalam melakukan tindakan pencegahan yang serius apalagi dikaitkan alasan untuk menghemat dana sehingga fogging (penyemprotan) hanya dilakukan di tempat tertentu. Untuk mencegah lebih banyaknya korban DBD, masyarakat meminta pemerintah daerah segera melakukan fogging di rumah penduduk termasuk sekolah-sekolah. (Sumber : www.waspada.co.id, 21/5/2009)

Oleh: Drs. Firman Harefa, S.Pd*

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia mencapai kedewasaan.  Sebagai suatu upaya menuju ke arah perbaikan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik, pendidikan harus berlangsung tanpa awal dan akhir, tanpa batas, ruang dan waktu.

Indonesia ditengah persaingan global, mutlak memerlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhklak mulia, berkarakter dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Manusia Indonesia harus punya daya tahan dan daya saing paripurna.

Upaya apa yang harus dilakukan untuk memenuhi harapan itu? Tak ada jalur lain selain pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter. Dalam pengertian lebih luas, eksistensi bangsa ini bergantung bagaimana manusia-manusia didalamnya mengelola dan memuliakan pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah kata kunci dalam mementukan nasib bangsa.

Ironi Pendidikan Kita

Belakangan, permasalahan pendidikan di Indonesia terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Bukan saja masalah hasil belajar yang rendah, tapi juga soal carut marut serta inkonsistensi aturan dan kebijakan tentang sistem pendidikan nasional. Soal rendahnya mutu pendidikan, jujur harus dikaui serta tak usah diperdebatkan lagi. Hasil survei dan penelitian baik tataran nasional maupun dunia membuktikan hal itu.

Pemerintah, setidaknya dalam berbagai peraturan telah melakukan upaya perbaikan. Bahwa hasilnya belum maksimal sesuai yang diharapkan, pasti ada yang salah atau kurang terperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penulis tak hendak menyimpulkan karena pemerintah tentu lebih tau dimana dan apa saja yang harus diperbaiki.

Tapi yang jelas, kualitas dan mutu pendidikan Indonesia ketinggalan 20 tahun jika dibandingkan dengan negara Malaysia. Sekali lagi, ini tak perlu diperdebatkan karena survei dan penelitian yang bicara. 20 tahun silam, Indonesia menjadi acuan bagi Malaysia dalam hal
pendidikan. Mereka meminta pengiriman guru untuk mengajar di sekolah milik negara Malaysia. Pun, tak sedikit ketika itu pelajar asal Malaysia yang menuntut ilmu di Indonesia.

Kondisi dewasa ini justru terbalik. Pelajar Indonesia berbondong ke Malaysia. Mahasiswa Indonesia juga bangga menyandang gelar kesarjanaannya dari Malaysia sehingga negara yang 20 tahun lalu belajar dari Indonesia itu menjelma menjadi salah satu negara yang paling banyak dituju masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Ironis. Lalu timbul pertanyaan dimana salahnya? Pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, juga peningkatan kualitas manajemen sekolah telah dilakukan pemerintah. Tak cukup hanya itu, penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD juga telah dilakukan. Hasilnya? Pendidikan kita tetap belum mampu keluar dari ketertinggalan dibanding perkembangan pendidikan negara lain.

Ada yang mengatakan pendidikan Indonesia tidak maju karena setiap kegiatan pendidikan selalu dijadikan konsumsi politik? Entahlah.

Kualitas dan Ketulusan Guru
Banyak yang percaya bahwa didunia ini cuma ada dua profesi yakni, guru dan bukan guru.

Sangat beralasan karena profesi apapun seperti hakim, jaksa, polisi, wali kota, gubernur hingga presiden dilahirkan dari profesi guru. Ini berarti, guru merupakan salah satu bagian penting sukses atau tidaknya dunia pendidikan. Guru adalah profesi yang sangat mulia.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2009 ini, barangkali ada baiknya kita memikirkan kembali fungsi dan peran guru. Saya bukan hendak mengatakan bahwa saat ini guru tak lagi sesuai peran dan fungsinya.

Tugas guru itu sangat berat dan tidaklah gampang jika dibandingkan profesi lainnya. Sebagai ujung tombak peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, seyogyanya guru tidak dan jangan dibebankan dengan berbagai tugas mengerjakan berbagai proyek fisik dan sejensinya selain mengajar, mengajar dan mengajar. Dalam kaitan ini, termasuklah mengembalikan kewenangan dan kewibawaan guru dan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa yang selama ini telah dirampas oleh UN (Ujian Nasional).

Namun demikian, mengembalikan kewenangan dan kewibawaan guru itu bukan pula berarti dengan serta merta peningkatan kualitas pendidikan Indonesia langsung terdongkrak. Ada pandangan yang harus diubah baik oleh guru itu sendiri maupun generasi muda yang berniat menjadi guru.

Saat ini semakin nyata, generasi muda kita nyaris tidak memiliki kebanggaan menjadi guru, bahkan profesi guru pun sudah tidak dianggap sebagai profesi pilihan utama. Buktinya dapat dilihat dari minat lulusan sekolah menengah memilih perguruan tinggi. Pilihan menjadi guru kadang adalah keterpaksaan karena gagal memilih jurusan yang diinginkan. Akibatnya kita mendapatkan para pelaku pendidikan yang hilang dalam hal pengabdian.

30 tahun lalu, menjadi guru adalah kebanggaan tersendiri. Demikian juga peserta didik, sangat menghormati dan menghargai guru sehingga mendorong pengabdian guru memberikan apa yang dia miliki untuk peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas merupakan yang
utama dari segalanya. Padahal di zaman itu yang namanya anggaran untuk dunia pendidikan dan fasilitas sangat terbatas. Tapi, mutu pendidikan kita setidaknya lebih bagus dari Malaysia.

Mungkin inilah yang kita lupakan, bahwa di zaman itu orang-orang yang menangani dunia pendidikan adalah orang-orang yang betul-betul memiliki niat mengabdi. Memiliki ketulusan. Mereka fokus, tak pernah berpikir bagaimana mendapatkan proyek, tidak pernah berfikir masalah apa yang mereka terima cukup atau tidak. Mereka jauh dari bicara masalah kesejahteraan.

Saat ini, ketika perhatian besar diberikan terhadap dunia pendidikan, mengapa justru banyak guru telah kehilangan nilai-nilai ketulusan, kejujuran, dan kebanggan tersebut?

Menurut hemat saya, selama 20 tahun terakhir pembangunan pendidikan Indonesia tidak berorientasi pada pengembangan mutu dan kualitas. Tapi lebih fokus pada pembangunan fisik. Anggaran 20 persen untuk dunia pendidikan justru lebih besar untuk birokrasi pendidikan ketimbang peningkatan mutu pendidikan. Lebih ekstremnya, ada anggapan bahwa 20 persen anggaran untuk dunia pendidikan tak lebih sekadar pencitraan politik.

Harapan
Sejarah dunia pendidikan di Indonesia mencatat bahwa dari dulu– entah sampai sekarang– belum satu partai politik, organisasi massa, atau lembaga negara yang mampu dan benar-benar berkomitmen mengubah wajah dunia pendidikan. Banyak elite politik membicarakan nasib pendidikan, mengklaim dirinya berkomitmen pada pendidikan, tetapi hanya untuk kepentingan politik semata.

Setelah Pemilu 2009 yang baru saja kita lalui, harapan itu agaknya bisa kita gantungkan pada mereka yang telah terpilih menjadi wakil rakyat. Dengan mereka kita berharap komitmen untuk memajukan dunia pendidikan tak sekedar kepedulian semu. Perlu dipahami benar hakikat pendidikan demi eksistensi sebuah bangsa. Pendidikan tanpa awal dan akhir serta tanpa ruang, batas dan waktu.

Semoga kejayaan 30 tahun silam dapat kita rengkuh kembali.

* Penulis adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai-Riau

Gunungsitoli – Kasat Reskrim Polres Nias AKP RA Purba membenarkan penahanan terhadap tersangka penganiaya anggota LSM ICW Cabang Nias tanggal 7 bulan April 2009 yang dilakukan oleh anggota Linmas dan anggota PPK Desa Dahana Dusun II Kec Bawolato Kab Nias.

Laporan Polisi Nomor. LP : 110/IV/2009/NS. tanggal 8 April 2009 bahwa telah terjadi peristiwa pekara penganiayaan secara bersama – sama kepada korban Aroziduhu Zebua (33) Alias Ama Arlin Zebua bahwa telah dianiaya oleh AL. (29) dan YL. (30) di rumah Lokhonia Lafau (43) Alias Ama Gawima warga Dusun II Desa Dahana Kec Bawolato Kab Nias.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka serius di bagian kepala dan pendarahan, dan atas peristiwa tersebut pihak korban melapor di Polres Nias pada tanggal 8 Maret 2009, namun proses kasus tersebut tidak dilakukan mengingat situasi pelaksanaan pemilu legislatif. Tapi setelah itu dilakukan pemeriksaan saksi di Polres Nias yang ditangani oleh unit Tipikor dengan anggota pembantu penyidik Briptu Iskandar.

Setelah pemeriksaan dilakukan Briptu. Iskandar maka kedua tersangka ditahan di sel Mapolres Nias sesuai surat perintah penahanan No. SPH/41/V/2009/Reskrim tanggal 15 Mei 2009 melanggar pasal 170 ayat 1 dan 2. LE 2 E subs pasal 351 ayat 1 dan 2 YO pasal 35 ayat 1 le dari KUHP pidana.

Sementara pihak korban Aroziduhu Zebua kepada SIB mengatakan, pada tanggal 7 April 2009 datang kerumah PPK Lokhonia Lafau untuk menyampaikan surat bahwa dia akan menjadi pemantau pelaksana Pemilu Legislatif di Desa Dahana Kecamatan Bawolato Kab Nias dan sesuai mekanisme Pemilu legislatif bahwa tiga hari sebelum pemilu harus melapor ke PPK baik saksi dari Partai Politik maupun dari LSM.

“Tetapi yang terjadi pada diri saya justru saya diancam oleh beberapa orang yang ada dirumah tersebut dan sampai saya dipukuli dan untung ada orang yang menolong saya pada kejadian tersebut. Sehingga saya bisa selamat kalau tidak mungkin nyawa saya akan hilang,” katanya.

Anggota DPRD Nias dari Dapem II Ronal Zai mengucapkan terima kasih kepada kapolres Niasa dan jajarannya yang telah berhasil menangkap kedua pelaku dan sampai menjebloskan kedalam tahanan Polres Nias. Selanjutnya dia meminta Kapolres Nias AKBP Wawan Munawar SIk MSi dan Reskrim Polres Nias supaya dilakukan pengusutan terhadap otak dari pada pelaku tersebut.

Selama ini setiap pemilu di Desa Dahana selalu terjadi perbuatan pelanggaran pemilu bahkan terjadi perbuatan premanisme untuk menakut – nakuti para saksi Parpol dan perbuatan ini perlu dilakukan pembasmian agar tidak terjadi di kemudian hari atau setiap pemilu kedepan sehingga di Desa tersebut pemilu dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku harap Ronal Zai sebagai anggota DPRD Nias. (Sumber: SIB, 20/5/2009)

Oleh Faisal Basri

Saya pertama kali mengenal Pak Boed pada akhir 1970-an lewat buku-bukunya yang enak dibaca, ringkas, dan padat. Pada akhir 1970-an. Kalau tak salah, judul-judul bukunya selalu dialawali dengan kata ”sinopsis,” ada Sinopsis Makroekonomi, Sinopsis Mikroekonomi, Sinopsis Ekonomi Moneter, dan Sinopsis Ekonomi Internasional. Kita mendapatkan saripati ilmu ekonomi dari buku-bukunya yang mudah dicerna.

Pada suatu kesempatan, Pak Boed mengutarakan pada saya niatnya untuk merevisi buku-bukunya itu. Mungkin ia berniat untuk menulis lebih serius sehingga bisa menghasilkan buku teks yang lebih utuh. Kala itu saya menangkap keinginan kuat Pak Boed untuk kembali ke kampus dan menyisihkan waktu lebih banyak menulis buku. Karena itu, ia tak lagi berminat untuk kembali masuk ke pemerintahan setelah masa tugasnya selesai sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Ibu Megawati.

Pak Boed dan Pak Djatun (Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian) bekerja keras memulihkan stabilitas ekonomi yang “gonjang-ganjing” di bawah pemerintahan Gus Dur. Hasilnya cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan terus menerus. Di tengah hingar bingar masa kampanye seperti dewasa ini, Ibu Mega ditinggalkan oleh wapresnya, dua menko, dan seorang menteri (Agum Gumelar). Ternyata perekonomian tak mengalami gangguan berarti. Kedua ekonom senior ini bekerja keras mengawal perekonomian. Hasilnya cukup menakjubkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2004 mencapai 6,65 persen, tertinggi sejak krisis hingga sekarang.

Selama dua tahun pertama pemerintahan SBY-JK, perekonomian Indonesia mengalami kemunduran. Tatkala muncul gelagat Pak SBY hendak merombak kabinet, sejumlah kawan mengajak Pak Boed bertemu. Niat para kolega ini adalah membujuk Pak Boed agar mau kembali masuk ke pemerintahan seandainya Pak SBY memintanya. Agar lebih afdhol, kolega-kolega saya ini juga mengajak Ibu Boed. Mungkin di benak mereka, Ibu bisa turut luluh dengan pengharapan mereka. Akhirnya, Pak Boed menduduki jabatan Menko Perekonomian. Mungkin sahabat-sahabat saya itu masih terngiang-ngiang sinyal penolakan Pak Boed dengan selalu mengatakan bahwa ia sudah cukup tua dan sekarang giliran yang muda-muda untuk tampil. Memang, Pak Boed selalu memilih ekonom muda untuk mendampinginya: Mas Anggito, Bung Ikhsan, Bung Chatib Basri, Mas Bambang Susantono, dan banyak lagi. Semua mereka lebih atau jauh lebih muda dari saya.

Interaksi langsung terjadi ketika Pak Boed menjadi salah seorang anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Saya ketika itu anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden (anggota lainnya adalah Pak Widjojo Nitisastro, Pak Alim Markus, dan Ibu Sri Mulyani Indrawati). Ibu Sri Mulyani memiliki jabatan rangkap (jadi bukan sekarang saja), selain sebagai anggota Tim Asistensi juga menjadi sekretaris DEN. Pak Boed tak pernah mau menonjolkan diri, walau ia sempat jadi menteri pada masa transisi.

Sikap rendah hati itulah yang paling membekas pada saya. Lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Kalau ditanya yang “nyerempet-nyerempet,” jawabannya cuma dengan tersenyum. Saya tak pernah dengar Pak Boed menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sekedar mengkritik sekalipun.

Tak berarti bahwa Pak Boed tidak tegas. Seorang sahabat yang membantunya di kantor Menko Perekonomian bercerita pada saya ketegasan Pak Boed ketika hendak memutuskan nasib proyek monorel di Jakarta yang sampai sekarang terkatung-katung. Suatu waktu menjelang lebaran, Pak Boed dan sejumlah staf serta, kalau tak salah, Menteri Keuangan, dipanggil Wapres. Sebelum meluncur bertemu Wapres, Pak Boed wanti-wanti kepada seluruh stafnya agar kukuh pada pendirian berdasarkan hasil kajian yang mereka telah buat. Pak Boed sempat bertanya kepada jajarannya, kira-kira begini: “Tak ada yang konflik kepentingan, kan? Ayo kita jalan, Bismillah … Keesokan harinya, saya membaca di media massa bahwa sekeluarnya dari ruang pertemuan dengan Wapres, semua mereka berwajah “cemberut” tanpa komentar satu kata pun kepada wartawan.

Adalah Pak Boed pula yang memulai tradisi tak memberikan “amplop” kalau berurusan dengan DPR. Tentang ini, saya dengar sendiri perintahnya kepada Mas Anggito.

Ada dua lagi, setidaknya, pengalaman langsung saya berjumpa dengan Pak Boed. Pertama, satu pesawat dari Jakarta ke Yogyakarta tatkala Pak Boed masih Menteri Keuangan. Berbeda dengan pejabat pada umumnya, Pak Boed dijemput oleh Ibu. Dari kejauhan saya melihat Ibu menyetir sendiri mobil tua mereka.

Kedua, saya dan isteri sekali waktu bertemu Pak Boed dan Ibu di Supermarket dekat kediaman kami. Dengan santai, Pak Boed mendorong keranjang belanja. Rasanya, hampir semua orang di sana tak sadar bahwa si pendorong keranjang itu adalah seorang Menko.

Banyak lagi cerita lain yang saya dapatkan dari berbagai kalangan. Kemarin di bandara Soekarno-Hatta setidaknya dua orang (pramugara dan staf ruang tunggu) bercerita pada saya pengalaman mengesankan mereka ketika bertemu Pak Boed. Seperti kebanyakan yang lain, kesan paling mendalam keduanya adalah sikap rendah hati dan kesederhanaannya.

Dua hari lalu saya dapat cerita lain dari pensiunan pejabat tinggi BI. Ia mengalami sendiri bagaimana Pak Boed memangkas berbagai fasilitas yang memang terkesan serba “wah.” Dengan tak banyak cingcong, ia mencoret banyak item di senarai fasilitas. Kalau tak salah, Pak Boed juga menolak mobil dinas baru BI sesuai standar yang berlaku sebelumnya. Entah apa yang terjadi, jangan-jangan mobil para deputi dan deputi senior lebh mewah dari mobil dinas gubernur.

Kalau mau tahu rumah pribadi Pak Boed di Jakarta, datang saja ke kawasan Mampang Prapatan, dekat Hotel Citra II. Kebetulan kantor kami, Pergerakan Indonesia, persis berbelakangan dengan rumah Pak Boed. Rumah itu tergolong sederhana. Bung Ikhsan pernah bercerita pada saya, ia menyaksikan sendiri kursi di rumah itu sudah banyak yang bolong dan lusuh.

Bagaimana sosok seperti itu dituduh sebagai antek-antek IMF, simbol Neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya. Lain kesempatan kita bahas tentang sikap dan falsafah ekonomi Pak Boed. Kali ini saya hanya sanggup bercerita sisi lain dari sosok Pak Boed yang kian terasa langka di negeri ini.

Maju terus Pak Boed. Doa kami senantiasa menyertai kiprah Pak Boed ke depan, bagi kemajuan Bangsa. (Sumber: Faisal Basri Blog)