Nias Online

* Ditandai dengan peresmian sekolah ramah anak terbaru

Gunungsitoli, (NO) – 15 Mei 2009, Peresmian sekolah ramah anak terbaru dan terbesar di Nias, menandai 4 tahun dukungan UNICEF setelah gempa Nias terjadi. Sekolah yang diresmikan itu adalah Sekolah Dasar Negeri 075018 Afilaza dan 070976 Kota yang berlokasi di pusat ibukota Gunungsitoli Kabupaten Nias, Sumatera utara. Menurut UNICEF Nias, sekolah ini diharapkan akan memberikan masyarakat sekitar kemudahan akses pendidikan dasar.

“Dukungan UNICEF telah memberikan anak-anak di daerah ini sebuah akses yang lebih baik akan pendidikan dasar terutama dengan standardarisasi sekolah ramah anak dan tahan gempa seperti yang kita lihat sekarang ini,” kata Wakil Bupati, Temazaro Harefa. “Program lain seperti kualitas pendidikan, perlindungan anak, kesehatan dan gizi, air, sanitasi dan kebersihan, akan memberikan mereka masa depan yang lebih baik dan lebih cemerlang,“ beliau menambahkan. Demikian siaran pers UNICEF Nias yang diterima Nias Online.

Sekolah dengan kapasitas 500 siswa ini, menggantikan dua sekolah lama yang hancur karena gempa. Bangunan sekolah baru dua lantai tersebut mempunyai 16 ruang kelas dengan pencahayaan dan ventilasi yang baik. Dibangun atas kerjasama dengan Nippon Koei, sekolah ini tahan gempa dan juga dilengkapi dengan kamar kecil terpisah bagi siswa putra dan putri, serta perpustakaan dan halaman yang luas.

“Sekolah baru ini, masih perlu diisi dengan guru-guru yang berpengetahuan luas dan siswa-siswa dengan motivasi belajar tinggi,” kata Angela Kearney, perwakilan UNICEF Indonesia dalam pidato pembukaannya. “ Semua usaha kita di sini adalah bagian dari komitmen untuk membangun kembali Nias dengan lebih baik.”

Selama kurun waktu 4 tahun dukungan UNICEF di Nias, UNICEF memusatkan pada Penguatan Sistem Pendidikan Dasar (tersedianya akses kepada dan kualitas pendidikan, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini), Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan (termasuk air-sanitasi dan nutrisi), serta Penguatan Sistem Rujukan Perlindungan Anak.

Sampai saat ini UNICEF telah menyelesaikan pembangunan 46 sekolah, sementara 79 sekolah lainnya masih dalam pengerjaan. Lebih dari 35,000 anak menerima manfaat dari program Creating Learning Communities for Children education (Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak).

Siaran pers UNICEF Nias lebih jauh menjelaskan, lebih dari setengah masyarakat Nias menerima manfaat dari system pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan cakupan program pelayanan imunisasi, pengendalian penyakit malaria, peningkatan pengembangan anak usia dini dan gizi, serta kesehatan ibu hamil dan bayi. Lebih dari 50,000 orang termasuk anak-anak, menerima manfaat dari fasilitas air, sanitasi, kebersihan dan telah belajar bagaimana untuk hidup lebih sehat dengan mencuci tangan dengan sabun. Pemerintah Kabupten Nias juga telah mengadopsi Sistem Perujukan Perlindungan Anak yang melalui Surat Keputusan Bupati Nias. (fr/ld/brk/*)

MEDAN – Penghitungan ulang hasil rekapitulasi suara dari Nias Selatan membawa konsekuensi langsung pada perubahan komposisi perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nias Selatan. Beberapa partai politik harus rela kehilangan atau berkurang perolehan kursinya, sementara yang lainnya cukup beruntung mendapatkan kursi. (more…)

MEDAN – Manipulasi suara di Nias Selatan yang mengemuka setelah dilakukan penghitungan ulang, bakal menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum atas pelanggaran pidana pemilu. Pelaku dan pihak yang terlibat dalam k asus manipulasi suara di Nias Selatan tak bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu. (more…)

MEDAN – Hasil penghitungan ulang rekapitulasi suara di Nias Selatan bukan hanya menemukan penggelembungan suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut. Penggelembungan suara terjadi di semua tingkatan, termasuk suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan. (more…)

MEDAN – Sedikitnya ada enam gugatan sengketa hasil pemilihan umum legislatif dari Sumatera Utara diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dua di antaranya merupakan gugatan sengketa hasil pemilu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah penghitungan ulang rekapitulasi suara dari Nias Selatan. (more…)

Bandung (NO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku calon presiden dari Partai Demokrat memilih Boediono – yang baru saja mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia – sebagai calon wakil presiden untuk maju pada pemilihan presiden bulan Juli mendatang. Pemilihan Boediono sebagai pasangan SBY dianggap sebagian kalangan sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa SBY akan menjadikan isu ekonomi sebagai fokus utama perhatian pemerintahannya seandainya pasangan ini terpilih kelak.

Menurut Yudhoyono, Boediono adalah seorang muslim yang baik, jujur, sederhana, konsisten dan toleran. Yudhoyono yakin bahwa Boediono sebagai wakil presiden akan mampu mendampinginya untuk mengatasi krisis ekonomi dengan baik dan mampu membangun pemerintahan yang bersih, responsif dan bebas dari korupsi.

Dalam sambutannya, Boediono mengatakan pemerintahan yang bersih dan program anti korupsi yang konsisten merupakan hal yang sangat penting.

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak dicemarkan oleh suap … pemimpin yang tidak mencampurkan kepentingan republik dengan bisnis keluarga,’ kata Boediono di tengah massa yang mengikuti acara deklarasi pasangan SBY-Boediono secara antusias.

Boediono adalah Menteri Kordinator Bidang Ekonomi sebelum diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia. Boediono dan Menteri Keuangan Sri Muyani mengendalikan arah perekonomian Indonesia di tengah krisis keuangan dunia, yang menurut perkiraan akan tumbuh sekitar 4 persen tahun ini dan 6 persen tahun 2010.

Sebelumnya diperkirakan SBY akan kembali berpasangan dengan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden mendatang. Namun ‘koalisi’ ini retak dan akhirnya Golkar mendeklarasikan Jusuf Kalla sebagai calon presiden partai berlambang beringin itu pada 23 April 2009 lalu. Jusuf Kalla akan berpasangan dengan mantan jenderal Wiranto. (brk/)

* Boediono Cawapres SBY ? – PKS absen dalam pertemuan.

Partai Demokrat agak lega sebab tiga dari empat partai koalisi tetap mendukung SBY yang menggandeng Boediono. Penjelasan tentang hal ini langsung disampaikan oleh SBY di Wisma Negara pada utusan tiga partai malam tadi.

“Pertemuan tadi malam, parpol mendapat penjelasan langsung dari Pak SBY, akhirnya orang-orang partai koalisi bisa menerima Boediono,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok seperti dikutip detikcom.

Tiga partai yang hadir memenuhi undangan SBY adalah PAN, PKB dan PPP. Sedang PKS absen.

“Masalah sudah selesai, sudah dicapai titik temu,” ujar Mubarok saat berbincang dengan detikcom, Rabu 13 Mei 2009.

Mubarok menambahkan, menentukan cawapres adalah hak prerogatif SBY sebagai calon presiden, bukan parpol peserta koalisi. Oleh karena itulah pertemuan SBY dan parpol koalisi PD tadi malam tidak berlangsung alot.

“Tidak terjadi perdebatan, bagaimana pun mereka harus menghormati, karena cawapres kan hak prerogatif presiden karena kita kan negara presidensiil,” tutur Mubarok.
Mubarok mengaku tak tahu mengapa PKS tidak hadir memenuhi undangan. “Semua yang ingin keluar (dari koalisi PD) hadir, cuma PKS saja yang tidak hadir, saya tidak tahu alasannya,” kata Waketum.

Sebelumnya detikcom melaporkan walaupun SBY belum resmi mengumumkan nama cawapresnya, namun, kepastian Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono akan menjadi pendamping SBY sudah 99%.

Kepastian itu disampaikan koran cyber itu mengutiup Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Mei 2009.

“Saya kira ada 99%. Yang 1% itu kehendak Tuhan. Memang tadinya nama cawapres akan diberitahukan 2 hari sebelum deklarasi. Tetapi, kemarin sudah beredar yaitu berarti ada pertimbangan-pertimbangan lain,” kata Waketum.

Namun demikian, menurutnya, hanya SBY yang tahu alasan memilih Boediono. Pilihan cawapres SBY banyak berasal dari berbagai sumber, termasuk dari partai-partai yang tidak bisa mencalonkan capres.

“Alasan mengapa Boediono yang dipilih, menurut saya itu subyektif, hanya Pak SBY yang tahu. Sebenarnya yang lain dari kalangan profesional juga ada Pak Jimly dan Sri Mulyani. Tetapi, kenapa Pak Boediono yang dipilih, kita hanya bisa mengira-ngira,” papar dia.

Dikatakan dia, presiden dan wakil presiden harus ada satu kesatuan yang jelas. Posisi presiden adalah sebagai lokomotif. Sedangkan partai-partai adalah gerbong di belakangnya.

“Jadi, Pak Boediono sebagai wapres tugasnya adalah memperkuat posisi Pak SBY sebagai presiden dan juga lokomotif. Sedangkan untuk masalah di parlemen, tidak menjadi tugas wapres tetapi lebih ke partai dan menteri-menteri yang ada di dalamnya,” kata Mubarok.

Ketika ditanya Boediono tidak dekat dengan Muhammadiyah dan NU, Mubarok tidak mempersoalkannya.

“Kalau menurut saya justru yang seperti itu yang kita cari karena nantinya ia wapres tidak ada pikiran ke mana-mana. Dibutuhkan wakil yang tidak condong ke kanan atau ke kiri. Tetapi, yang loyal kepada presiden,” tutur dia.

Waketum juga menilai karakter Boediono yang dinilai neoliberal pun bukan ancaman.

“Kalau Boediono menjadi ancaman untuk neoliberal karena karekter Boediono menurut saya tidak menjadi ancaman sama sekali,” uangkap Waketum. (Sumber: Situs Partai Demokrat)

MEDAN, KOMPAS.com – Penggelembungan suara dari Nias Selatan bukan hanya terjadi pada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, di Medan, Kamis (14/5), yang menetapkan hasil penghitungan ulang rekapitulasi suara dari Nias Selatan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, ditemukan indikasi kuat penggelembungan suara calon legislatif dan partai politik. (more…)

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatam untuk memproses KPU Nias Selatan. Hal itu disebabkan adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan KPU daerah itu. (more…)

MEDAN – Dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan akhirnya terbukti. Hal itu terlihat setelah petugas kepolisian berhasil menangkap tangan seorang saksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat melakukan pencontrengan kertas suara kosong pada saat penghitungan ulang di Asrama Haji Medan, tadi malam.

Hingga saat ini nama tersangka belum diketahui, namun tersangka masih dalam pemeriksaan Poltabes, KPUD dan Panwaslu. Informasi yang diterima Waspada Online menyebutkan, diketahuinya tersangka melakukan pencontrengan sendiri terhadap kertas suara kosong berawal dari laporan dari salah seorang saksi PPP, berinisial AR yang melihat langsung tersangka melakukan pencontrengan kertas suara.

Dalam aksinya, tersangka yang duduk menjauh dari keramaian dengan memegang kertas suara kosong dan meletakan penanya disepatu. Dengan cepat tersangka membuka kertas suara dan mencontrengnya sendiri dimana tersangka menjadi saksi parpol itu terlebih dahulu, sebelum ditunjukkan kepada saksi lain.

Melihat itu, saksi kemudian melaporkan kejadian itu kepihak kepolisian. Mendapat laporan itu, petugas kepolisian akhirnya berhasil menangkap tersangka saat akan mencontreng kertas suara yang ke-11. (Waspada, 12 Mei 2009)

MEDAN, KOMPAS.com – Jika hasil hitung ulang rekapitulasi suara di Nias Selatan diakomodir Mahkamah Konstitusi, hampir dipastikan akan mengubah perolehan jumlah kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan perolehan suara di Nias Selatan ini tak hanya berimplikasi pada daerah pemilihan Sumatera Utara 2 di mana Nias Selatan termasuk di dalamnya, tetapi juga mempengaruhi perolehan kursi di daerah pemilihan lain. (more…)

Jakarta, Kompas – Pemberantasan korupsi menghadapi ancaman. Ini terlihat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keabsahan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Antasari Azhar diberhentikan sementara oleh Presiden. (more…)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum final menentukan rekapitulasi perolehan suara akhir nasional. Satu-satunya masalah yang mengganjal, suara Kabupaten Nias Selatan masih diperdebatkan oleh para saksi.

Pantauan detikcom, di KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2009) rapat dimulai sejak pukul 18.30 WIB sejak diskors mulai pukul 17.45 WIB.

Wartawan tak diperkenankan masuk, hanya bisa mendengarkan jalannya rapat melalui speaker di Media Center KPU. Dari dalam terdengar bahwa saksi dari masing-masing partai menyampaikan pandangan masing-masing terhadap suara Kabupaten Nias Selatan.

“Rapat pleno ini seperti yang sudah kita bicarakan saat di (Hotel) Borobudur bisa menjadi forum untuk dengar saran dan pendapat dari para saksi. Jadi saya mohon pandangan dari masing-masing saksi,” ujar anggota KPU I Gusti Putu Artha yang memimpin rapat.

Setelah itu saksi dari PDIP Arif Wibowo mengatakan menolak penghitungan ulang suara di Nias Selatan.

“Usul kami kemarin adalah dilakukannya rekap ulang, bukan penghitungan ulang. Kalau hanya rekap ulang, maka malam ini bisa ditetapkan. Kalau untuk penghitungan ulang, kami menolak,” tukas Arif.

Kemudian pernyataan Arif itu disanggah saksi dari partai lain. “Saya kira KPU tidak ada kewenangan untuk melakukan penghitungan ulang. KPU hanya membicarakannya dengan Bawaslu. Jadi secara de-facto memang pada KPU Nias sendiri itu mengakui ada masalah dan merekomendasikan untuk dilakukannya rekapitulasi ulang,” ujar saksi itu.

Putu Artha pun menjawab bahwa saat rekapitulasi nasional di Hotel Borobudur, untuk daerah pemilihan (Dapil) II termasuk Sumatera Utara II disepakati ada 2 pilihan.

“Untuk TPS yang masih ada C1 dan C2 akan dilakukan rekapitulasi ulang. Tapi untuk TPS yang tidak ada C1 dan C2 akan dilakukan penghitungan ulang. Di lapangan, ternyata C1 dan C2 itu tidak ada di beberapa TPS makanya dilakukan penghitungan ulang,” kata Putu Artha.

Putu Artha pun mempersilakan para saksi menyampaikan pendapatnya masing-masing, agar KPU bisa leluasa mengambil keputusan.

“Sehingga kami ingin para saksi menyampaikan pandangan masing-masing. Untuk konsekuensi hukum dari keputusan yang diambil ada di institusi KPU bukan termasuk saksi. Sehingga kami ingin penyampaian saksi ini dilakukan agar KPU segera ambil keputusan,” jelas dia.

Hingga pukul 20.40 WIB rapat ditunda karena KPU melakukan rapat internal tanpa melibatkan saksi. (detik.com – pemilu.detiknews.com/read/2009/05/09/204345/1128824/700/kpu-masih-alot-tentukan-suara-kabupaten-nias-selatan)

Medan – Ketua Umum (Ketum) DPP Himpunan Cendikiawan Muslim Nias Indonesia (HCMNI) Ali Yusran Gea SH MKn baru-baru ini mengadakan silaturrahmi dengan sejumlah pemuka masyarakat Nias yang berdomisili di Jakarta, Medan dan Kabupaten Nias. Hal ini dilakukan karena akan digelarnya pemilihan walikota dan wakil walikota Gunungsitoli 2010.

Kepada pers Minggu (10/5) di Medan, Ali Yusran Gea bersama Sekretaris Umum Adnan Syam Zega SH MSi dan Wakil Sekretaris Jihad Tanjung SPdI menjelaskan, silaturrahmi itu sebagai langkah awal membicarakan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat Nias pasca pemekaran serta menyikapi terjadinya perubahan kultur demokrasi dan struktur sosial di Nias, khususnya di wilayah Pemko Gunungsitoli.

Selain itu kata Gea yang juga Dosen Fisip UMSU, temu silaturrahmi guna membicarakan bagaimana membangun silaturrahmi antara sesama masyarakat Nias di perantauan atau yang bermukim di Nias serta hal lain menyangkut berbagai perubahan di kampung halaman.

Kata Gea, pemuka masyarakat Nias yang dikunjungi di antaranya H Daniel Tanjung mantan anggota DPR RI, Drs H Zakaria Lafau MM mantan Bupati Nias di Jakarta. Sedangkan di Medan Drs H Taroni Hia mantan Kadisdiknas Sumut, Letkol (Purn) Bassir Tanjung mantan Waka Polres Nias, H Ahmad Taher Telaumbanua dan Syarif Helmi Harefa serta beberapa lainnya.

Sementara itu dalam kunjungan ke Nias, dia bersilaturrahnmi dengan Ketua MUI Nias Drs H Ja’far Muis Harefa, Ketua PCNU Cab Nias Abd Majid Chaniago SE, Ketua PB Muhammadiyah Nias H Sofyan Datuk Sati, Ketua PD Alwasliyah Nias Bastari Marikan SPd, Ketua HCMNI Nias Drs Sudirman Waruwu, tokoh adat Dang Rumandung Chaniago serta sejumlah elemen masyarakat Nias di Kota Gunungsitoli.

Pertemuan lanjutan di rumah Drs H Zakaria Yahya Lafau mantan Bupati Nias Minggu (10/5) menghasilkan bahwa Pimpinan Pusat HCMNI telah menjadi wadah perekat antara sesama masyarakat Nias. Untuk itu Pimpinan Pusat HCMNI akan segera melakukan konsolidasi dan sosialisasi dalam rangkaian mensiasati pemekaran dengan melibatkan semua elemen.

Dia berharap terjalin silaturrahmi dan mudah-mudahan dapat mengesampingkan kepentingan kelompok yang prakmatis dan sebaliknya menghasilkan buah pikiran mewujudkan kehidupan masyarakat Nias yang lebih baik. (SIB, 11 Mei 2009)

Sembilan Partai Politik Lolos ke DPR

Jakarta, Kompas – Warga negara yang memiliki hak pilih, tetapi tidak menggunakan haknya atau menjadi golongan putih dalam pemilu legislatif lalu mencapai 49.677.076 orang atau 29,01 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jumlah itu lebih besar dari perolehan suara Partai Demokrat yang perolehan suaranya terbesar, yaitu 21.703.137 suara. (more…)