JAKARTA, Nias Online – Anda mungkin pernah mendengar dan menggunakan alat-alat berikut: walkman, radio transistor, tape recorder, dan perekam video kaset pertama di duniam, Betamax. Semuanya adalah produk dari perusahaan kelas dunia asal Jepang, Sony. (more…)
Archive for February, 2011 | Monthly archive page
Australia Akan Menerapkan Pajak Karbon
Monday, February 28th, 2011
Adelaide – (Nias Online) – Pemerintah Australia berencana menarik pajak karbon dari pihak-pihak bisnis yang memiliki andil besar dalam pencemaran lingkungan. Dalam konferensi pers pada hari Rabu 24 Februari Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan mulai tanggal 1 Juli 2012 pajak karbon akan diterapkan.
Rencana penerapan pajak karbon ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Partai Buruh, Partai Hijau dan dua orang anggota parlemen independen. Dalam rencana ini, pada tahap pertama, harga karbon akan dipatok secara tetap dalam kurun waktu 3 – 5 tahun. Setelah itu, tergantung dari kondisi internasional, barulah sistem pembatasan dan perdagangan (cap-and-trade) diberlakukan.
Rencana penerapan pajak karbon ini mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Kalangan yang peduli terhadap perubahan iklim menganggap kebijakan ini sebagai sebuah langkah awal yang positif, sementara pihak skeptis terhadap penyebab pemanasan global menganggap ini hanya akan membebani ekonomi dengan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menggunakan energi konvensional dalam produksinya. Dewan mineral dan Asosiasi Kamar Dagang Australia memperingatkan pemerintah Australia bahwa penerapan pajak karbon akan memiliki implikasi luas terhadap ekonomi Australia.
Partai Liberal, yang merupakan partai oposisi Australia menolak rencana ini dan telah bertekad untuk menghalangi rencana ini menjadi undang-undang. Pihak oposisi mengatakan bahwa penerapan pajak karbon hanya akan menambah beban masyarakat kecil yang akan membayar biaya listrik dan jasa atau barang lain yang semakin mahal. Opoisis bahkan telah meramalkan bahwa setiap rumah tangga akan terpaksa mengeluarkan biaya tambahan listrik sebesar $300 per tahun.
Sementara itu, dalam percakapan dengan program Insiders di televisi ABC minggu 27 Februari, Menteri Urusan Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi Greg Combet mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum mematok harga karbon; oleh karenanya tidak relevan berspekulasi tentang efeknya terhadap perekonomian, khususnya terhadap keluarga tak mampu.
Dalam rencana ini, Pemerintah Australia akan menarik pajak karbon dari pihak-pihak pencemar seperti perusahaan pembangkitan listrik konvensional. Untuk mengurangi dampaknya terhadap keluarga tak mampu, sebagian dari pajak itu akan dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya energi yang akan menjadi mahal. Dengan kebijakan ini, dampaknya terhadap keluarga tak mampu akan minimal.
Untuk menggolkan rencana ini, Pemerintah Partai Buruh masih harus berunding dengan para anggota parlemen dari Partai Hijau dan anggota independen untuk membicarakan rincian kebijakan. Pihak Partai Hijau bahkan berencana untuk memasukkan bahan bakar kendaraan bermotor (bensin) ke dalam kebijakan yang akan menjadi sangat tidak populer. Sementara anggota parlemen Independen Tony Windsor mengatakan ia tidak akan mendukung rencana yang akan menambah beban biaya trasportasi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari kota.
Pajak karbon merupakan isu politik yang sensitif karena ia langsung mempengaruhi sikap para pemilih. Karena takut akan penolakan para calon pemilihnya, Partai Buruh di bawah kepemimpinan mantan perdana mentri Kevin Rudd mengeluarkan pajak karbon dari agenda partai. Sebelum terpilih menjadi perdana menteri pada pemilu 2010, Julia Gillard berjanji tidak akan menerapkan pajak karbon. Akan tetapi hasil pemilu 2010 mempengaruhi kebijakan pemerintahan Partai Buruh yang terpaksa bergantung kepada dukungan Partai Hijau dan 3 orang Independen untuk terus berkuasa. (brk/*)
Korupsi, Kualitas Pertumbuhan, dan Kemiskinan
Monday, February 28th, 2011Oleh: Faisal Basri
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, mencapai 6,1 persen pada tahun 2010. Pendapatan per kapita pun naik lumayan, telah mencapai di atas 3.000 dollar AS pada tahun yang sama. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan. (more…)
Pemprov Sumut Buka Peluang Swasta Bangun Bandara Perintis
Saturday, February 26th, 2011Medan, 25/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka peluang bagi swasta untuk membangun empat bandara perintis masing-masing di Kabupaten Mandailing Natal, Labuhanbatu, Nias Selatan, dan Simalungun, sesuai dengan draf rancangan tata ruang wilayah 2010-2040.
Secara umum, kata Wakil Gubernur Sumut H. Gatot Pujo Nugroho ST di Medan, Kamis (24/2), izin pembangunan bandara tersebut berada di Kementerian Perhubungan (Kemhub).
Sesuai dengan kebutuhan, Pemprov Sumut dapat mengajukan usul pembangunan tersebut melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah, pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi udara itu dapat melibatkan kalangan swasta.
“Swasta sangat dimungkinkan (terlibat),” kata Wagub seraya menambahkan bahwa pihaknya merasa gembira karena sektor swasta di Sumut menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam berbagai pembangunan di provinsi ini.
Komitmen tersebut terungkap ketika pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah kalangan pengusaha ekspor impor di aula PT Pelindo I Belawan baru-baru ini. “Mereka menyatakan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan Sumut. Hanya mereka ingin mengetahui sektor mana saja yang dapat dimasuki,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, Pemprov Sumut merencanakan pembangunan empat bandara perintis yang tertuang dalam draf rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang masih diproses.
Empat bandara perintis itu akan dibangun di Kabupaten Mandailing Natal, Labuhanbatu, Nias Selatan dan Simalungun yang diperkirakan dimulai pada 2012. Keberadaan empat bandara perintis itu diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan memudahkan transportasi baik menuju maupun keluar dari daerah-daerah tersebut. (Diskominfo Sumut/toeb)
SUMBER: Situs Kominfo, 25-2-2011
KPK Periksa Istri Bupati Nias
Friday, February 25th, 2011JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap istri Bupati Nias, Lenny Binahati Baeha. Lenny dimintai keterangan terkait penyidikan kasus korupsi dana bantuan penanggulangan bencana tsunami yang menjerat suaminya, Bupati Nias Binahati Baeha. Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa Lenny diperiksa sebagai saksi. (more…)
Pemohon Menduga KPU Kab. Nias Utara Sengaja Tidak Cantumkan Tanggal Keputusan
Friday, February 25th, 2011Jakarta, MKOnline – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Nias Utara, Rabu (23/2). Sidang yang diketuai Hakim Panel Achmad Sodiki beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam keterangan yang disampikan oleh Pemohon di hadapan Panel Hakim terungkap dugaan kesengajaan KPU Kab. Nias Utara tidak mencamtumkan tanggal putusan untuk mengelabuhi Pemohon. (more…)
PHPU Nias Barat: Pemohon Menyoal Penghitungan Suara dan Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif
Friday, February 25th, 2011Jakarta, MKOnline – Setelah hasil Pemilukada Nias Selatan yang digugat beberapa waktu lalu, kini hal serupa terjadi pada Pemilukada Nias Barat, Sumatera Utara. Pasangan nomor urut 1, Faduhusi Daely-Sinar Abdi Gulö dan pasangan nomor urut 2, Yupiter Gulö-Raradödö Daely menggugat hasil penetapan KPU Kab. Nias Barat atas pasangan nomor urut 3: Adrianus A Gulö dan Hermit Hia sebagai pasangan terpilih Bupati-Wakil Bupati Nias Barat. (more…)
2010, Sumut Terbanyak Kasus Korupsi
Thursday, February 24th, 2011Jakarta, Nias Online – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang terungkap pada semester II 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan semester I tahun yang sama. Berdasarkan wilayah, ICW mencatat, Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah paling banyak kasus korupsi yang terungkap.
“Selama semester I dan II, kasus korupsi terbanyak terjadi di Sumut,” ujar Koordinator investigasi dan informasi publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto di kantor ICW, Jakarta, Rabu (23/2).
Agus memaparkan, pada semester I, kasus korupsi yang terungkap di Sumut sebanyak 26 kasus. Disusul dengan Jawa Barat sebanyak 16 kasus, Jawa Tengah sebanyak 14 kasus, Lampung sebanyak 10 kasus dan Kalimantan Timur sebanyak 7 kasus. Selanjutnya, pada semester II, kasus korupsi yang terungkap di Sumut mencapai 38 kasus, Bengkulu sebanyak 23 kasus, Jawa Timur sebanyak 20 kasus, Riau sebanyak 20 kasus dan Sulawesi Selatan sebanyak 20 kasus.
Meski begitu, potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus-kasus korupsi, kata dia, paling besar terjadi pada kasus korupsi di Kalimantan Timur. Pada dua kasus saja, potensi kerugian negara mencapai Rp 601 miliar. Selanjutnya, pemerintah pusat, termasuk DKI Jakarta sebesar Rp 200 miliar dalam 66 kasus), Sumut sebesar Rp 179 miliar dari 38 kasus dan Riau sebesar Rp 128 miliar dari 20 kasus.
Secara keseluruhan, kata dia, jumlah kasus korupsi selama 2010 sebanyak 448 kasus. Terdiri dari 176 kasus pada semester I dan 272 kasus pada semester II. Kasus korupsi yang terungkap paling banyak pada semester II adalah pada sektor infrastruktur yang mencapai 53 kasus. Sebelumnya, pada semester I, sektor keuangan menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar pada semester I yang mencapai 38 kasus.
Dari sisi pelaku kasus korupsi, jelas dia, juga mengalami peningkatan. Pada semester I sebanyak 441 tersangka dan pada semester II menjadi 716 tersangka. Kebanyakan para tersangka berasal dari pegawai atau staf pemda mencapai 86 orang. Sisanya, berasal dari DPR dan DPRD sebanyak 82 orang, pejabat pelaksana teknis sebanyak 72 orang dan kepala dinas sebanyak 70 orang.
Meski ada peningkatan jumlah kasus, namun potensi kerugian negara yang ditimbulkan mengalami penurunan. Pada semester I, jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun. Sedangkan pada semester II sebesar 1,5 triliun. (EN)
Bocah Medan Tewas Setelah Minum Soft Drink
Wednesday, February 23rd, 2011MEDAN – Siswi kelas dua SD Negeri 060910, Salefi Natalia Dachi meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman ringan bermerek BuaVanta Merah, Minggu (13/2/2011) sore. Namun belum diketahui apakah minuman itu yang menyebabjkan Salefi meninggal dunia. Restu Meid Dachi, ayah korban menduga putrinya mengalami keracunan setelah menenggak dua gelas plastik Bua Vanta Merah, masing-masing berukuran 180 mili liter. Minuman itu dibeli di warung dekat tempat tinggalnya. (more…)
Dua Orang Meninggal di Pulau Nias Karena Rabies
Wednesday, February 23rd, 2011Medan, Kompas – Hingga pertengahan Februari 2011, dua kasus kematian akibat rabies terjadi di Pulau Nias, Sumatera Utara. Korban dari Kota Gunungsitoli dan Nias Utara. Dua pasien rabies dari Nias Utara masih dirawat di RSUD Gunungsitoli. Satu pasien, Gulö (35), adalah pedagang makanan anjing yang tangannya digigit anjing tahun lalu. (more…)
Kapolda akan proses KPUD Nias Utara
Tuesday, February 22nd, 2011MEDAN – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Inspektur Jenderal Oegroseno menyatakan, pihaknya siap memproses Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias Utara, jika laporan tentang pelanggaran penyelenggaraan Pilkada Nias Utara pada 2 Februari 2011 lalu sudah disampaikan dan diterima. (more…)
Pemekaran Provinsi akan Diwarnai Tarik Menarik Wilayah
Tuesday, February 22nd, 2011MEDAN – Tarik-menarik tentang pemekaran provinsi di Sumatera Utara diperkirakan bakal meninggi. Saat ini, panitia khusus (pansus) DPRD Sumut tengah menangani empat usulun provinsi pemekaran, yakni Tapanuli Bagian Selatan, Tapian Nauli, Nias, dan Tapanuli. (more…)
Rabu, MK Mulai Proses Gugatan Hasil Pilkada Nias Utara & Nias Barat
Tuesday, February 22nd, 2011JAKARTA, Nias Online – Mahkamah Konstitusi (MK) menindaklanjuti pengajuan gugatan atas hasil pilkada Nias Utara dan Nias Barat. Dikutip dari situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, persidangan pertama dengan agenda pemeriksaan perkara gugatan pilkada Nias Utara dilaksanakan pada Rabu (23/2) pukul 11.00 Wib. (more…)
Pilkada Nias Utara Juga Digugat ke MK
Tuesday, February 22nd, 2011JAKARTA, Nias Online – Ternyata, gugatan terhadap hasil Pilkada di Pulau Nias, tidak hanya di Nias Selatan dan Nias Barat, tapi juga di Nias Utara. Pilkada di ujung utara Pulau Nias tersebut telah menghasilkan pasangan nomor urut 4 Edward Zega-Fangatö Lase (ENONI) sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih. Tiga pasangan yang kalah menggugat pelaksanaan pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena berbagai temuan pelanggaran. (more…)
Kenaikan Harga Barang ‘Lumpuhkan’ Kenaikan Harga Karet
Monday, February 21st, 2011JAKARTA, Nias Online – Beberapa waktu terakhir, terjadi lonjakan harga karet di Pulau Nias. Hingga Minggu lalu, harga karet per kilogram bervariasi, antara Rp 17.000-19.000. Tidak dapat dimungkiri, kenaikan harga komoditas andalan ini berdampak pada penerimaaan para petani karet. Namun ternyata, hal itu tidak serta merta terjadi karena selain faktor cuaca yang tidak mendukung, juga pada saat yang sama harga-harga barang mengalami kenaikan. (more…)
