Nias Online

Adelaide – (Nias Online) – Pemerintah Australia berencana menarik pajak karbon dari pihak-pihak bisnis yang memiliki andil besar dalam pencemaran lingkungan. Dalam konferensi pers pada hari Rabu 24 Februari Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan mulai tanggal 1 Juli 2012 pajak karbon akan diterapkan.

Rencana penerapan pajak karbon ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Partai Buruh, Partai Hijau dan dua orang anggota parlemen independen. Dalam rencana ini, pada tahap pertama, harga karbon akan dipatok secara tetap dalam kurun waktu 3 – 5 tahun. Setelah itu, tergantung dari kondisi internasional, barulah sistem pembatasan dan perdagangan (cap-and-trade) diberlakukan.

Rencana penerapan pajak karbon ini mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Kalangan yang peduli terhadap perubahan iklim menganggap kebijakan ini sebagai sebuah langkah awal yang positif, sementara pihak skeptis terhadap penyebab pemanasan global menganggap ini hanya akan membebani ekonomi dengan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menggunakan energi konvensional dalam produksinya. Dewan mineral dan Asosiasi Kamar Dagang Australia memperingatkan pemerintah Australia bahwa penerapan pajak karbon akan memiliki implikasi luas terhadap ekonomi Australia.

Partai Liberal, yang merupakan partai oposisi Australia menolak rencana ini dan telah bertekad untuk menghalangi rencana ini menjadi undang-undang. Pihak oposisi mengatakan bahwa penerapan pajak karbon hanya akan menambah beban masyarakat kecil yang akan membayar biaya listrik dan jasa atau barang lain yang semakin mahal. Opoisis bahkan telah meramalkan bahwa setiap rumah tangga akan terpaksa mengeluarkan biaya tambahan listrik sebesar $300 per tahun.

Sementara itu, dalam percakapan dengan program Insiders di televisi ABC minggu 27 Februari, Menteri Urusan Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi Greg Combet mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum mematok harga karbon; oleh karenanya tidak relevan berspekulasi tentang efeknya terhadap perekonomian, khususnya terhadap keluarga tak mampu.

Dalam rencana ini, Pemerintah Australia akan menarik pajak karbon dari pihak-pihak pencemar seperti perusahaan pembangkitan listrik konvensional. Untuk mengurangi dampaknya terhadap keluarga tak mampu, sebagian dari pajak itu akan dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya energi yang akan menjadi mahal. Dengan kebijakan ini, dampaknya terhadap keluarga tak mampu akan minimal.

Untuk menggolkan rencana ini, Pemerintah Partai Buruh masih harus berunding dengan para anggota parlemen dari Partai Hijau dan anggota independen untuk membicarakan rincian kebijakan. Pihak Partai Hijau bahkan berencana untuk memasukkan bahan bakar kendaraan bermotor (bensin) ke dalam kebijakan yang akan menjadi sangat tidak populer. Sementara anggota parlemen Independen Tony Windsor mengatakan ia tidak akan mendukung rencana yang akan menambah beban biaya trasportasi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari kota.

Pajak karbon merupakan isu politik yang sensitif karena ia langsung mempengaruhi sikap para pemilih. Karena takut akan penolakan para calon pemilihnya, Partai Buruh di bawah kepemimpinan mantan perdana mentri Kevin Rudd mengeluarkan pajak karbon dari agenda partai. Sebelum terpilih menjadi perdana menteri pada pemilu 2010, Julia Gillard berjanji tidak akan menerapkan pajak karbon. Akan tetapi hasil pemilu 2010 mempengaruhi kebijakan pemerintahan Partai Buruh yang terpaksa bergantung kepada dukungan Partai Hijau dan 3 orang Independen untuk terus berkuasa. (brk/*)