Bibit Karet | galuhlestarimandiri.blogspot.com
Berdasarkan informasi tender yang dipublikasikan melalui LPSE Gunungsitoli, terdapat dua item tender bibit karet yang tawarkan. (more…)
Posts Tagged ‘Kemiskinan’
Pemkab Nias Tender Pengadaan Bibit Karet Senilai Rp 2,36 Miliar
Friday, July 12th, 2013Harga Baru BBM Bersubsidi Resmi Berlaku Hari Ini
Saturday, June 22nd, 2013
Aksi Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi | Tempo.co
Nias Selatan Ikut Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan di TNP2K
Monday, January 30th, 2012
Logo TNP2K
Tanggulangi Kemiskinan di Pulau Nias, Manfaatkan Basis Data Terpadu di TNP2K
Friday, December 16th, 2011
Sekretaris Eksekutif TNP2K Dr. Bambang Widianto dan Prof. Suahasil Nazara Ph.D pada Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPKD, Senin-Selasa (14-15/11/2011) (Foto: TNP2K)
Pemda Se-Pulau Nias Diminta Ikut Pelatihan Penanggulangan Kemiskinan
Thursday, December 15th, 2011
Prof. Suahasil Nazara, SE, M.Sc, Ph. D (Foto: Akun Facebook)
Pemda Harus Jeli dan Komprehensif Melihat Permasalahan Kemiskinan
Wednesday, November 16th, 2011
Logo TNP2K
Walikota Gunungsitoli Prihatin, 10 Ribu Anak di Nias Hidup Miskin
Monday, October 17th, 2011Gunungsitoli, (Analisa) – Walikota Gunungsitoli Martinus Lase merasa prihatin karena 10 ribu anak atau 30 persen dari jumlah anak di Kepulauan Nias hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dan kasih sayang seperti layaknya anak lain yang hidupnya cukup. (more…)
Penurunan Angka Kemiskinan Terkendala Kebiasaan Merokok
Thursday, September 15th, 2011
Ilustrasi/googller.files.wordpress.com
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengungkapkan, kenyataan itu merupakan fenomena kontraproduktif dalam menurunkan angka kemiskinan di negeri ini. Catatan BPS menyebutkan, pengeluaran nomor dua masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah rokok setelah nomor satunya beras.
“Yang paling mendasar itu, rokok yang dihubungkan dengan garis kemiskinan. Sebagian besar orang miskin itu membeli rokok setelah beras. Lalu, bagaimana menurunkan kemiskinan? Ya suruh saja semua orang miskin berhenti merokok, penurunan kemiskinan nanti signifikan,†ujar Rusman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (14/9/2011).
Dia mengatakan, saat ini bagi sebagian orang, merokok itu seolah ‘wajib hukum’nya. Kenaikan harga rokok karena kenaikan cukai juga tidak berdampak pada berkurangnya jumlah perokok di kalangan orang miskin. Kalaupun ada yang berhenti merokok, itu karena kesadaran sendiri.
Menurut dia, bila orang miskin berhenti merokok, bisa membantu mengurangi kemiskinan mereka. Sebab, uang yang dipakai untuk membeli rokok, dapat digunakan untuk membeli beras, menabung atau biaya transportasi anak ke sekolah.
“Ada pengeluaran bagi orang miskin tapi tidak ada sumbangan dan kontribusi untuk meningkatkan garis kemiskinan, jadi benar-benar kontra produktif,” tegasnya. (EN)
2.938 desa di Sumut tertinggal
Wednesday, April 6th, 2011MEDAN – Sumatera Utara saat ini memiliki 2.938 desa tertinggal dan 261 desa di antaranya berada di daerah terpencil yang tersebar di sejumlah kabupaten. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Sumut Rusli Abdullah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut di Medan, mengatakan, desa tertinggal yang bukan di daerah terpencil sebanyak 2.677 desa. (more…)
Korupsi, Kualitas Pertumbuhan, dan Kemiskinan
Monday, February 28th, 2011Oleh: Faisal Basri
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, mencapai 6,1 persen pada tahun 2010. Pendapatan per kapita pun naik lumayan, telah mencapai di atas 3.000 dollar AS pada tahun yang sama. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan. (more…)
Kemiskinan Meningkat di Daerah Rawan Gempa
Monday, February 21st, 2011VIVAnews – Daerah kabupaten yang rawan bencana gempa bumi memiliki prosentase penduduk miskin yang cukup besar dibanding persentase rata-rata provinsinya.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, mengatakan kawasan daerah rawan gempa mengalami ketertinggalan dalam penurunan kemiskinan penduduknya.
Daerah-daerah rawan gempa yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi seperti di kabupaten Simeuleu yang mencapai 26,45%, Aceh Barat (29,96%) dan Kota Sabang (25,72%).
Lalu, Nias (25,19%), Nias Selatan (24,36%) dan Sibolga (17,67%). Berikutnya kepulauan Mentawai (22,86%), Padang Pariaman (14,15%), Bengkulu selatan (27,53%), Lampung Barat (21,74%) dan Lampung Selatan (24,72%). Tingkat kemiskinan di atas rata-rata propinsinya juga terjadi di bagian selatan pulau Jawa, meliputi Tasikmalaya (26,08%), Cilacap (21, 40%), dan Pacitan (21,17%).
“Tantangan besar yang kita hadapi bersama adalah menaikkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di daerah-daerah yang rawan gempa,” kata Emil Salim dalam pidato ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalis ke-65 Fakultas Teknik UGM, Kamis 17 Februari 2011.
* Rata-rata kemiskinan di Nias, Mentawai, Cilacap, lebih tinggi dari rata-rata provinsinya
Untuk mengatasi persoalan prosentase kemiskinan di daerah yang rawan bencana ini menurut Emil Salim adalah dengan menerapkan ilmu tekno-sains dan ekonomi. Pendekatan dan pola pikir ilmu ekonomi saja tidaklah cukup, harus menerapkan pola pembangunan berkelanjutan dengan membangun jejaring antara pelaku ekonomi, pelaku sosial dan pelaku lingkungan. Interaksi dan interkoneksi antar ketiga pelaku ini memungkinkan tumbuhnya pola pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment.
Sementara Dekan Fakultas Teknik Dr. Tumiran mengungkapkan, dalam menanggapi situasi bencana dalam lima tahun terakhir, Fakultas Teknik (FT) UGM berperan aktif dalam mensikapi berbagai kejadian bencana geologi seperti gempa di Sumatera Barat, banjir bandang di Wasior dan bencana erupsi Merapi.
“Kejadian-kejadian bencana geologi ini, civitas akademika fakultas teknik telah mengambil peran strategisnya sesuai dengan kompetensi dan kepakaran yang dimilikinya,” kata Tumiran dalam laporan tahunan fakultas teknik 2010 dilansir laman UGM. (Sumber: Vivanews – 17 Februari 2011)
Pertumbuhan untuk si Kaya
Wednesday, February 16th, 2011CITA-CITA founding fathers, yakni tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sepertinya kian jauh panggang dari api. Indikator paling gamblang ialah jurang yang masih menganga antara si miskin dan si kaya di Republik ini.
Di atas kertas, ekonomi memang terus tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Namun, pertumbuhan itu tidak menetes ke kelompok paling miskin di negeri ini yang berjumlah 31 juta orang. (more…)
Buruknya Nasib Buruh
Friday, April 30th, 2010Oleh Syahganda Nainggolan*
Apa yang ditulis Kompas (23/4/10) dalam â€Semut-semut†di Galangan Kapal tentang akar kerusuhan buruh galangan kapal, di mana buruh bukan hanya ditindas secara material, tetapi juga dihina secara spiritual (diskriminasi), merupakan fenomena â€gunung es†marginalisasi buruh di Indonesia. (more…)
NIAS tak Mendapatkan Dana $15.000 Program Perbaikan Gizi
Tuesday, March 23rd, 2010
Provinsi Sumatra Utara merupakan satu dari 6 provinsi penerima proyek NICE yang bertujuan meningkatkan gizi balita. Nias selatan yang memiliki desa dengan kasus gizi buruk terbanyak tak mendapatkan bagian.
Sebaliknya, dengan dana tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara menargetkan sekitar 80 persen masyarakat datang ke Posyandu serta 10 persen yang datang diharapkan masyarakat menengah ke atas.
Proyek Nice
Kepala Seksi Gizi Dinkes Sumut, Ros Ida, mengatakan adapun target dari Dinkes Sumut ini sehubungan dengan target Proyek Peningkatan Gizi Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat atau program Nutrition Improvement through Community Empowerment (NICE) untuk tahun 2010 sampai 2013, yang akan dilaksanakan melalui 3 tahap.
“NICE merupakan upaya program baru penanganan gizi buruk dari Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan di enam provinsi termasuk Sumut,†ujar Ros kepada Waspada Online (19/3).
Untuk Sumut, Ros mengatakan, akan mencakup 370 desa dari 4 kabupaten seperti kota Medan 67 kelurahan, kabupaten Dairi 66 desa, Tapanuli Tengah 71 desa dan Madina 166 desa. Satu desa dibentuk satu tim berjumlah 10 orang kelompok gizi masyarakat yang sudah dilatih tentang gizi buruk, dan ditanggung oleh fasilitator dari ADB.
Sedangkan dana sebesar US$15.000 akan dialokasikan untuk satu desa/kelurahan. “Ditargetkan dengan program itu 80 persen masyarakat datang ke Posyandu dan 10 persen orang menengah ke atas,†pungkas Ros.
Kabupaten dengan Gizi Buruk
Target 10 % masyarakat menengah ke atas sebagai pengunjung Posyandu melenceng dari tujuan Program Nice, yang adalah peningkatan gizi masyarakat di perkampungan miskin.
Berdasarkan laporan dari Statistik Potensi Desa Provinsi Sumut menurut kabupaten/kota tahun 2008 lalu, jumlah desa terbanyak dengan kasus gizi buruk terdapat di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 88 desa, Mandailing Natal (78 desa), Langkat (77 desa), Dairi (69 desa), Asahan (68 desa), Deli Serdang (67 desa), Humbahas (58 desa), juga di Kota Medan (58 desa). Kabupaten Madina yang tak temasuk daerah yang memiliki desa dengan kasus gizi buruk justru mendapatkan dana melimpah US$ 15.000 per desa yang tak dapat dihabiskannya sendiri sehingga dibagikannya kepada 10 % golongan masyarakat yang sama sekali tak punya masalah gizi.
Kabupaten Tapanuli Tengah tidak termasuk wilayah dengan kasus gizi buruk terbanyak, namun termasuk salah satu kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Statistik Sosial, Sukardi dalam laporan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (1/7/09). “Secara spesifik belum bisa digambarkan daerah-daerah mana saja di Sumut yang penduduknya tergolong miskin. Tapi secara absolut bisa digambarkan, yaitu daerah-daerah yang padat penduduknya biasanya banyak penduduknya yang miskin seperti Medan, Nias, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah,†ungkap Sukardi.
Masyarakat Miskin di Sumut
Kepala BPS Sumut Drs Alimuddin Sidabalok, MBA, dalam paparan Susenas yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumut bulan Maret 2009, menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,51% dari jumlah penduduk Sumut seluruhnya saat ini, yakni 13.248.400 orang. Alimuddin yang juga didampingi Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Sumut, Panusunan Siregar, Msi, mengungkapkan, hasil survey Susenas yang dilakukan BPS itu tidak menggambarkan kondisi tingkat kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Ia melanjutkan, jumlah penduduk miskin Sumut yang berada di daerah perdesaan pada Maret 2009 sebanyak 811.700 orang dan di daerah perkotaan sebanyak 688.000 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan 11,56%, sedangkan di daerah perkotaan 11,45%.
Berdasarkan data statistik penduduk miskin di Sumatra Utara, pemilihan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai penerima dana proyek Nice sangatlah bijak. Sangat disayangkan kabupaten Nias dan Nias Selatan tak mendapatkan dukungan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan gizi. Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Manajer Proyek Nice.
Nias Mendapatkan yang Lain
Menurut Kepala Seksi Gizi Dinkes Sumut, Ros Idah,Nias tak dipilih mendapatkan dana proyek Nice karena Nias telah mendapatkan dana dari program yang lain, seperti dari BBR atau Proyek Kesehatan Keluarga dan Gizi (KKG atau FHN). Data tentang kasus gizi buruk yang tersedia hanya dari tahun 2008, sedangkan masa kerja BBR 2005-2009, sehingga tidak diketahui efektifitas program tersebut.
(waspada, kompas, analisa, dna)
