Anggota DPRD Nias Darwis Zendratö Minta Pemilukada di Kepulauan Nias Dilaksanakan Bersamaan
Nias РAnggota DPRD Nias dari Komisi B Darwis Zendaț meminta agar Pemilukada dilaksanakan bersamaan pada bulan Pebruari tahun 2011 di empat kabupaten sekepulauan Nias yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli karena wilayah daerah keempat kabupaten tersebut sangat berdekatan.
Hal ini dikatakan Darwis Zendratö kepada SIB di Gunung Sitoli, Jumat (22/10). Menurutnya ada beberapa hal yang dapat dihindari bila Pemilukada di empat wilayah kabupaten tersebut dilaksanakan secara bersamaan.
Darwis Zendratö menjelaskan bila Pemilukada dilaksanakan secara bersamaan maka dapat menghindari adanya mobilisasi massa, karena status kependudukan antara empat kabupaten tersebut sampai saat ini masih banyak yang berdomisili di kota Gunungsitoli, sementara mereka mempunyai kartu tanda penduduk di daerah yang lain.
Juga dapat mengefektifkan waktu, dapat memberikan pengamanan yang lebih kondusif, dapat mendorong semua pihak untuk bekerja secara maksimal termasuk pencapaian keakuratan data di DPT (daftar pemulih tetap) di masing-masing wilayah kabupaten dan Pemilukada lebih mudah dikontrol, ujarnya.
“Saya mengajak kepada semua pihak baik elit politik Parpol, pemerintah, Ormas dan pemuda supaya menjauhkan kepentingan- kepentingan pribadi tetapi marilah kita sama-sama mensukseskan Pemilukada ini agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas baik yang dapat membangun Nias ini setara dengan kabupaten yang ada di Sumatera Utara,†jelasnya. (www.hariansib.com – 31-10-2010)
Semestinya begitu,tuk menghdri terjdinya kartu ganda….!
Kami mendukung Ide pak Darwis Zendrato.
Klu pilkada bersamaan/serentak dari mana biayanya pak.Jadi menurut hemat saya,harus diselengarakan satu persatu.Artinya kab.yg satu maen ,kab.lainnya nonton jadi ada kesibukan tersendiri.
ide yang bagus
Ide yg sangat briliant pak zend, saya sangat setuju dengan ide bapak, cuma perlu diingat pak kalau orang sudah kebiasaannya main curang, apapun bisa diatur. Misalnya habis memilih di TPS yg satu, memilih lagi diTPS yg lain dgn menggunakan surat panggilan yg namanya ada didaftar pemilih sementara orang yg punya hak pilih berada di luar daerah/meninggal dunia/surat panggilannya tdk disampaikan. Tp ada satu yg perlu kita benahi, tentang pelaksanaan pendataan pemilih. Saya lihat data pemilih yg ditampilkan pd Pemilukada ini masih belum akurat. Ada saja warga yg masih belum terdata atau data pemilih tertera pd daftar pemilih, sementara orangnya ada di luar daerah atau bisa saja sudah meninggal. Dan ini kesempatan utk terjadinya main curang. Dan ini pengalaman pada tahun2 sebelumnya.