Nias Online

Gunungsitoli – Kepala Operasi Depot Gunungsitoli mengaku tidak tahu menahu soal pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh PT. Nias Barat Cemerlang di Jalan Diponegoro Km. 3,2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Hal itu ditegaskan Kepala Operasi Depot Gunungsitoli, Oscar L. Simorangkir saat dikonfirmasi Analisa melalui telepon selulernya Selasa, (22/6), tentang pembangunan SPBU tersebut.

“Saya sama sekali tidak menahu tentang pembanguan SPBU tersebut, sebab kami tidak pernah menerima laporan atau surat baik dari pihak pemohon atau pengusaha, Pemerintah Kota bahkan kami pernah menanyakan ke Pertamina regional I Medan tentang adanya pembanguan SPBU di Wilayah Kota Gunungsitoli jawabanya tidak jelas,” Tegas Simorangkir.

Walikota Gunungsitoli melalui Kepala Dinas Tata Ruang Pembangunan Kota Gunungsitoli, Ir.Ignasius Harefa yang dikonfirmasi Analisa di ruang kerjanya mengatakan, tentang penerbitan izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Gunungsitoli hanyalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan rekomendasi dari pihak kecamatan sebelumnya dan sesuai dengan persyaratan umum yang biasa digunakan yakni untuk IMB rumah, usaha. Saat ditanya tentang gambar konstruski bangunan dan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dalam pembanguan itu, Iganasius mengatakan sudah jelas dalam gambarnya adalah pembangunan SPBU. Namun pihaknya belum mengetahui kalau pihak pengusaha sudah mengurus Amdal atau tidak karena itu bukan kewenangan pihaknya.

Ditanya persyaratan dalam menerbitkan IMB kepada pengusaha Ignasius mengatakan pensyaratan yang diberlakukan yakni persyaratan stadar IMB biasa yang lazim digunakan kepada yang lainnya. Dia mengaku ada beberapa pemilik SPBU yang telah beroperasi sebelumnya-yang tidak jauh jaraknya dari lokasi pembanguan SPBU-merasa keberatan dan dirugikan hingga para pemilik SPBU tersebut mengajukan surat keberatan No.001/GST/V/10 ditunjukan kepada General Manager Region I PT. Pertamina (Persero) Medan.

Dalam surat keberatan itu, para pengusaha SPBU merasa dirinya sangat dirugikan, beberapa poin-poin keberatan mereka antara lain, SPBU mereka sudah berstatus “pasti pas” dan perlu membutuhkan dana.

Untuk melakukan renovasi, berdirinya SPBU merupakan dorongan dari pemerintahan kabupaten dan pihak Pertamina sendiri. Dimana pasca gempa tahun 2005 kondisi BBM di Gunungsitoli sangat langka. karena ketika itu SPBU hanya ada satu unit. Selanjutnya untuk mendirikan SPBU mereka telah meminjam dana di Bank sampai saat ini angsurannya belum selesai. Untuk itu mereka memohon agar pembanguan SPBU yang baru itu dapat dibatalkan.

Dari informasi yang didapatkan persetujuan relokasi SPBU dimaksud diharuskan melengkapi 18 persyaratan (izin), dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal terbitnya surat persetujuan relokasi. Pembangunan SPBU oleh PT. Nias Barat Cemerlang, Jalan Diponegoro Km. 3,2 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, diduga tidak memiliki izin sesuai dengan surat persetujuan relokasi, Medan 16 Oktober 2009, No.611/F11100/2009-S3 dari jalan persimpangan Lahomi, Sirombu, Nias Barat bukan di Jalan Diponegoro Kota Gunungsitoli-Nias.

Selain itu diduga pembanguan SPBU tersebut izin UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Usaha Keselamatan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup wilayah Sumatera Utara melalui Komisi Penilaian Amdal, Karena instansi ini yang memiliki sertifikasi sebagai penyusun dan penilai Amdal, sesuai dengan UU.RI No.32 Tahun 2009, yang merupakan dasar dari penerbitan izin-izin yang lain tidak ada serta tidak pernah melakukan konsultasi kepada pihak Pertamina, dan tanpa mempertimbangkan lokasi pertapakan SPBU yang akan dibangun, kata sejumlah pengusaha SPBU yang ditemui.

Pantauan Analisa, kondisi geografis di sepanjang Jalan Diponegoro antara km 0 sampai dengan km 6 pendirian SPBU yang baru sangat berdekatan dengan SPBU-SPBU yang sudah lama berdiri. dengan jarak kurang lebih 1 sampai 2 km. PT. Nias Barat Cemerlang Idealisme Dakhi yang dikonfirmasi Analisa melalui telepon selulernya membantah keras hal itu. Menurutnya pembanguan SPBU yang Ia lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, “Kita tentu tidak mungkin membangun tanpa izin dan tentunya kita tidak bangun yang bukan pada tempatnya dan surat untuk pembangunan tersebut telah lengkap serta izin yang kita dapatkan jelas di lokasi jalan Diponegoro Gunungsitoli,” Tegas Idealisme Dakhi. (www.analisadaily.com – 24 Juni 2010)

Gunungsitoli – Terkait dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Nias tahun 2006 senilai Rp 354.790.000, sejumlah anggota DPRD Nias yang diduga terlibat mengembalikan uang ke kas daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Kasi Tindak Pidana Khusus Noferius Lomboe SH kepada wartawan di Gunungsitoli, Senin (21/5).

Menurutnya, hampir seluruh uang telah dikembalikan ke kas daerah dan bukti pengembalian itu telah diterima pihaknya dalam waktu yang tidak bersamaan.

“Uang itu telah dikembalikan. Memang masih ada juga anggota DPRD Nias yang belum mengembalikan uang itu,” katanya.

Menyikapi, pengembalian uang tersebut sejumlah LSM secara terpisah di Gunungsitoli menyesali terjadinya kasus tersebut karena dinilai sangat memalukan.

“Itu sangat memalukan, uang negara dipulangkan kembali ke kas daerah setelah dilaporkan oleh masyarakat. Ini lucu kedengarannya. Coba kita bayangkan, uang yang telah dinikmati selama kurang lebih empat tahun kembali dimuntahkan,” Kata Direktur Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jaringan Rakyat Memantau Indonesia (Jarakpantau), Atoni Waruwu, Senin (21/6).

Lebih lanjut dikatakannya, yang paling disayangkan dalam kasus tersebut adanya anggota DPRD Nias yang selama ini dinilai pro rakyat dan bisa dikatakan tidak tahu apa-apa terkait uang itu, harus menjadi korban dari sistem birokrasi keuangan pemerintah Kabupaten Nias yang amburadul selama ini. Atoni yang juga Ketua Presidium Aliansi Gerakan Nias Barat ini meminta Kejaksaan Negeri Gunungsitoli segera memeroses kasus tersebut.

“Perbuatan melawan hukumnya harus di proses secara hukum,” ujarnya.

Sekretaris Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara Kabupaten Nias, Yanuari Zebua, Kepada wartawan, Selasa (21/6) mengatakan, kasus DPRD Nias diduga sengaja dipetieskan. Pihaknya menduga adanya upaya tertentu mengulur-ulur proses kasus tersebut.

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara (LSM- Perlahan) Nias, Ferdinand Ndraha mengatakan sikap sejumlah anggota DPRD Nias yang mengembalikan uang tersebut patut diapresiasi. Namun di sisi lain pengembalian tersebut tidak akan mengurangi proses hukum yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU No 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanna Korupsi bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

Menurutnya jika ada pasal yang mengatur tentang itu, maka enak sekali pejabat-pejabat di Negeri ini, ketahuan curi uang rakyat lalu buru-buru dikembalikan. (Analisa, 24 Juni 2010)

Medan – Pesawat Merpati Nusantara Airlines tertunda hampir lima jam di Bandara Polonia Medan, Rabu (16/6) membuat penumpangnya yang akan berangkat tujuan Gunung Sitoli Nias kecewa sekaligus was-was dengan kondisi pesawat merpati karena hal seperti itu sering terulang.

Informasi dihimpun wartawan dari beberapa petugas, pesawat Merpati itu sesuai jadual yang ada di tiket penumpang seharusnya terbang pukul 07.00 WIB. Penumpang pun sudah sejak sebelum jam 6 pagi sudah berada di Bandara dan menunggu di ruang tunggu keberangkatan setelah mengurus check-in.

Penumpang pun sempat ribut dan protes karena mereka kecewa dengan penundaan keberangkatan. Padahal sebagian penumpang akan segera berada di Nias untuk urusan yang sangat penting.

Salah seorang penumpang yang dikenal sebagai tokoh pemuda dan mahasiswa asal Nias Sonitehe Telaumbanua kepada wartawan menyampaikan kekecewaannya atas pelayanan manajemen Merpati karena kondisi pesawatnya seringkali mengalami gangguan teknis.

“Kami sempat protes atas penundaan ini. Di tiket pesawat seharusnya berangkat ke Nias jam 7 pagi, kemudian diumumkan kepada kami melalui pengeras suara pesawat ditunda karena gangguan teknis. Kami baru diterbangkan pukul 11.45 WIB,” katanya.

Menurut Sonitehe, selain kecewa karena tertunda-tunda terus para penumpang yang berjumlah 16 orang juga takut terbang.

“Soalnya pihak merpati selalu mengatakan gangguan teknis kita tidak tahu kerusakan apa itu, wajar kan kita was-was. Kondisi seperti ini seringkali terjadi pada pesawat Merpati, penerbangan lain tidak seperti ini parahnya. Kita mintalah pimpinan Merpati di Medan untuk membenahi pesawat mereka karena ini menyangkut nyawa dan kepentingan masyarakat Nias sering terkendala kalau tertunda-tunda,” tegas Soni. (www.analisadaily.com – 17 June 2010)

Pemekaran daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota dianggap sebagai jalan cepat untuk menarik ataupun mendapatkan uang dari pusat ke daerah. Anggapan itu cukup beralasan karena formula Dana Alokasi Umum (DAU) mendukung hal tersebut.
Demikian dikatakan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Dr Suahasil Nazara pada seminar “Peranan Kepemimpinan dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Kepulauan Nias” diselenggarakan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Otonomi Daerah Nias (LPP-Otda Nias) Sumut dengan moderator Fotarisman Zalukhu di Hotel Danau Toba Medan, Sabtu (22/5)
Namun demikian, menurut Nazara yang tampil sebagai pembicara bersama Drs Basarin Yunus Tanjung MSi dari Biro Otda Pempropsu dan Dosen FH Unika St Thomas Medan, RM Sitompul SH MHum, saat diperjuangkannya pemekaran itu, ada proposal yang diajukan dan hal itu merupakan janji-janji untuk membangun daerah yang dimekarkan itu guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Proposal pemekaran itu merupakan janji. Apakah janji itu sudah dilaksanakan. Masyarakat akan menagih janji itu. Janji itu terefleksi dalam propram pembangunan derah ke depan baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, pembangunan daerah itu harus memberdayakan seluruh elemen yang dilakukan oleh sektor publik. Elemen-elemen itu adalah infrastruktur, tata kelola, iklim usaha dan manajemen resiko.
Menjawab pertanyaan tentang keunggulan yang ada di Pulau Nias, Suahasil Nazara mengatakan ada 3 komoditi yakni kelapa, garam dan ikan. Dengan wilayah kepulauan, Nias memiliki potensi menghasilkan garam karena pantainya panjang. Selain itu pasaran garam juga sangat tersedia karena setiap tahunnya Indonesia harus mengimpor garam berkualitas sebagian besar untuk keperluan pabrik.
“Pemasaran garam ada. Setiap tahun, Indonesia mengimpor garam berkualitas 1,5 juta ton dari kebutuhan 2,1 juta ton,” kata Nazara. Namun permasalahan terhadap ketiga komoditi unggulan tersebut katanya, pemasarannya bukan di Nias.
Sementara Basarin Yusuf Tanjung dalam pemaparannya mengatakan, pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana ditentukan dalam UU NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, diarahkan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Selain itu, juga diharapkan meningkatkan daya saing daerah yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pemerintah daerah yang dirumuskan secara bersama oleh DPRD dalam pemabahasan RAPBD.
Sedangkan RM Sitompul dalam makalah berjudul “Prospek pembentukan Propinsi Tano Niha” mengungkapkan, persyaratan phisik kewilayahan Nias sudah memenuhi untuk pembentukan propinsi Tano Niha karena wilayah Nias saat ini sudah ada 4 daerah Kabupaten dan 1 Kotamadya, namun syarat teknisnya masih perlu kajian lebih lanjut.
Sebelum seminar, acara diawali dengan deklarasi dan pelantikan pengurus LPP-Otda Nias Sumut periode 2010-2015. Pelantikan pengurus itu dilakukan tokoh masyarakat mantan Bupati Nias Hanati Nazara ditandai dengan penyerahan pataka dan penandatangan berita acara.
Kepengurusan LPP-Otda Nias Sumut itu di antaranya terdiri dari dewan pembina Alozisokhi Fau SPd, ketua umum Naha’aro Lahagu, sekjen Hestilin Nazara, bendahara umum Filianus Waruwu, ketua bidang Hukum dan HAM Fetero Nazara SH, ketua bidang pemekaran dan otda Fangaro Nazara SH.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Nias di antaranya wakil Bupati Nias Selatan Daniel Duha SH, Henky Yusuf Wau, kalangan akademisi diantaranya dekan FH Universitas Sisingamangaraja XII Medan Ferro Sinambela SH MHum, calon walikota Medan Sofyan Tan, kalangan mahasiswa, LSM dan undangan lainnya.(SIB. 14 juni 2010)

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI M. Noer Muis membantah Pulau Asu dan Pulau Sinarano yang berada di kepulauan Nias telah menjadi milik warga Negara asing (WNA).

“Dalam peraturan, tidak ada pulau yang boleh dimiliki asing,” kata Mayjen TNI M. Noer Muis usai rapat muspida di kantor gubernur Sumut di Medan, Senin.

Sebelumnya, beredar informasi jika Pulau Asu di Kabupaten Nias Barat dan Pulau Sinarano di Kabupaten Nias Selatan telah dikuasai WNA.

Pangdam mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan kepada Pemkab Nias Barat dan Pemkab Nias Selatan mengenai kepemilikan Pulau Asu dan Pulau Sinarano.

Dari keterangan dua pemkab itu dipastikan Pulau Asu dan Pulau Sinarano bukan atas nama WNA yang belum diketahui kewarganegaraannya tersebut.

Pangdam menjelaskan, infromasi yang didapat, WNA itu berdiam di kepulauan Nias setelah menikah dengan salah seorang masyarakat lokal.

Kemudian, WNA yang belum diketahu namanya itu menanamkan modalnya untuk membangun berbagai prasarana, khususnya di bidang pariwisata di dua pulau tersebut.

Pihaknya menilai tindakan WNA itu tidak perlu dipermasalahkan jika tidak bertentangan dengan undang-undang termasuk peraturan daerah (Perda) yang berlaku di Pemkab Nias Barat dan Pemkab Nias Selatan.

Bahkan sebaliknya, kata Pangdam, tindakan WNA itu dapat memberikan efek positif bagi warga sekitarnya karena memiliki peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Namun, untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi di belakangan hari, Pemkab Nias Barat dan Pemkab Nias Selatan perlu membuat perda tentang pembuatan prasaran pariwisata di dua pulau tersebut.

Ia mencontohkan kemungkinan diberlakukannya daerah khusus di dua pulau itu yang akan menyebabkan larangan bagi warga sekitar untuk memasukinya.(tribun.13-06_2010)

“Itu perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan masalah,” kata Pangdam.