Nias Online

Forum Peduli Kota Gunungsitoli unjuk rasa di gedung DPRD, Kamis (28/7). Mereka menuntut supaya pasar Yaahowu yang berada di inti kota Gunungsitoli segera di fungsikan.Massa berjalan kaki menuju gedung DPRD kota Gunungsitoli dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan dari Polres Nias, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Mereka diterima pimpinan dan anggota dewan.

Pimpinan aksi Leon Zebua dan koordinator lapangan Mira Zebua menegaskan bahwa pasar Yaahowu sudah berdiri sejak 2008 yang lalu, namun belum difungsikan sampai sekarang. “Apa sengaja dibiarkan sampai jadi gedung tua di inti Kota Gunungsitoli,” katanya.

Padahal pembangunan pasar yang dibangun oleh BRR NAD-Nias dengan biaya Rp21 miliar ditujukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat ota Gunungsitoli yang sempat terpuruk oleh gempa bumi.

Untuk itu pihaknya menuntut agar segera memfungsikan pasar Yaahowu dan minta kepada dewan segera mempersiapkan Perda yang dapat mendorong pemerintah daerah segera memilih dDireksi yang mengelolah pasar Yaahowu.Setelah keluar dari gedung DPRD, massa menuju pasar Yaahowu dan memasang spanduk yang bertuliskan “Segera difungsikan Pasar Yaahowu”. Namun begitu mereka pulang, oknum satpol PP kabupaten Nias mencopoti spanduk itu.

Ketua DPRD kota Gunungsitoli Armansyah Harefa SE menjelaskan bahwa sesuai Undang undang No. 47 Tahun 2008 disebutkan penyerahan aset dilakukan selambat lambatnya lima tahun setelah pemekaran.

“Dan kami juga sadar bahwa asset yang belum di serahkan pemkab Nias masih banyak lagi. Untuk itu kami dari wakil rakyat telah berupaya dengan menyurati Mendagri,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea kepada Global menilai Pemkap Nias tidak serius untuk menyerahkan asset yang merupakan pelayanan masyarakat ke Kota Gunungsitoli.

“Buktinya pasar Yaahowu ini sudah dua tahun berdiri tapi sampai saat ini belum difungsikan. Ada kesan Bupati Nias sengaja membiarkan Kota Gunungsitoli terlantar,” ujarnya dengan nada kesal. (www.harian-global.com – 30 Juli 2010)

MEDAN – Yan Solid Hia, 10, warga Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara (Sumut), kritis setelah kepalanya tertembak senapan angina saat bermain-main bersama temannya.

Hingga Kamis (29/7) bocah itu masih terbaring lemah di ruang perawatan anak Kelas 3 di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Yan yang merupakan anak pasangan Fama Haisi Hia dan Rimae Nalai dirujuk ke Medan pada Kamis dinihari karena minimnya peralatan medis di rumah sakit di Nias. RS di Nias tidak bisa mengeluarkan peluru yang masih bersarang di kepalanya.

Di RSU Pirngadi Medan Yan yang didampingi ibunya terus mendapat perawatan medis, antara lain infus secara rutin untuk membantu tubuhnya yang tidak berdaya. Bibi korban, Rros Upika Dachi, mengatakan peristiwa itu terjadi ketika Yan baru pulang sekolah dan langsung bermain dengan anak tetangga yang juga temannya di sekolah.

Saat itu lah, temannya mengacungkan senapa angin dengan laras diarahkan kepada korban tanpa maksud apa-apa. Ternyata, tanpa sepengetahuan mereka, senjata itu berisi peluru dan seketika meletus.

“Yan pun terkapar bersimbah darah setelah peluru menembus kepala bagian kanannya. Dia langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Sitoli,” ujar Ros.

Humas RSU Pirngadi Medan Edison Peranginangin mengatakan pihaknya segera membentuk tim untuk menangani Yan yang kini kondisinya lemah. “Untuk awal, kita akan menfokuskan pada pengeluaran peluru yang masih bersarang di kepalanya,” ujarnya. (www.mediaindonesia.com – 29 Juli 2010)

Jakarta – Akibat hujan deras, penerbangan menuju Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Nias, menjadi tertunda. Pesawat yang tadinya akan mendarat, terpaksa terbang berputar.

“Hujan kadang deras, kadang nggak, tapi nggak berhenti. Kalau nggak salah mulai pukul 15.00 WIB tadi,” cerita salah seorang calon penumpang, Habibie, kepada detikcom, Selasa (27/7/2010).

Habibie yang hendak terbang ke Medan ini menceritakan, ada 2 pesawat Wings Air yang masih berada di udara. Pesawat itu terbang berputar-putar karena tidak jadi mendarat.

“Mungkin karena hujan sangat deras dan landasan becek bahkan ada genangan air,” tuturnya.

Menurut Habibie, 2 pesawat telah sejak 10 menit yang lalu mulai terbang berputar-putar di atas. Sebelumnya, pesawat tersebut hendak mendarat, tapi tiba-tiba hujan kembali lebat, pesawat pun tidak jadi turun.

Habibie menjelaskan, seharusnya pesawat Wings Air yang hendak ditumpanginya berangkat pukul 15.30 WIB. Namun, kemudian pihak bandara mengumumkan bahwa pesawat ke Medan belum bisa berangkat.

Akhirnya Habibie dan puluhan penumpang lainnya terpaksa menunggu tanpa kepastian di bandara. “Belum ada kepastian penerbangan ditunda hingga kapan. Bisa saja besok pagi,” ucapnya.

Menurut dia, jumlah penumpang di bandara ada sekitar 80 orang. Tetapi, belum ada satupun penumpang yang mengeluh.

“Karena kalau sudah begini mau bagaimana lagi. Karena tidak banyak armada yang beroperasi dari Gunung Sitoli, hanya ada 3. Setiap harinya hanya ada 2 jadwal penerbangan, kalau nggak pagi ya sore,” ujarnya. (www.detiknews.com – 27 Juli 2010)

Ketua Fraksi Pelopor Berkarya DPRD Kota Gunungsitoli, Poltak Mendrofa menyesalkan pernyataan Ketua DPRD Sowa’a Laoli, terkait “penguasaan sejumlah aset” di daerah ini.

“Pemkab Nias telah menyerahkan beberapa aset kepada tiga daerah otonom baru, yakni Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli pada 9 September 2009.

Dan selanjutnya secara bertahap akan diserahkan semua aset-aset yang berada di wilayah masing-masing,” ujarnya, ketika ditemui Global, kemarin.

Seperti dilansir media massa pada minggu yang lalu, DPRD Kota Gunungsitoli mendesak Pemkab Nias agar segera menyerahkan empat aset, yakni Pasar Ya’ahowu, Pasar Beringin, Pasar Eks Gudang Garam dan Terminal Bus.

Bahkan Pj. Walikota Gunungsitoli bersama-sama dengan Ketua DPRD Gunungsitoli telah menyurati Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mendesak agar Perda No. 2 tahun 2010 tentang Pasar Ya’ahowu.

Lebih mengecewakan lagi, di media massa para legilator dari Kota Gunungsitoli memberikan pernyataan yang berlebihan. Di salah beberapa media mereka menyatakan apabila pasar Yaahowu tidak di serahkan akan membaikot kegiatan pasar Yaahowu.

Padahal jelas Poltak Mendröfa, bahwa Ketua DPRD Kota Gunungsitoli semasih menjadi anggota DPRD Kabupaten Nias juga turut menyetujui Perda tersebut, sehingga pantas dipertanyakan sikap dari Sowa’a Laoli tersebut yang seolah-olah tidak mengetahui latar belakang keberadaan Perda No. 2 tersebut.

Politisi dari Partai Pelopor ini mengatakan pernyataan ini menghasut masyarakat untuk melakukan suatu tindakan. Seterusnya juga membentuk opini seolah Pemkab Nias telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan aset yang ada.

Dikatakannya, sebaiknya Pemkot dan DPRD Gunungsitoli bekerja dulu dan memperlihatkan kinerjanya baru meminta aset. Dikatakannya, Pemkot dan DPRD Gunungsitoli terlalu banyak berkomentar sehingga membingungkan masyarakat. “Mereka membentuk opini seolah Pemkab Nias tidak rela memberikan aset,” ujarnya.

Poltak Mendr̦fa menyebutkan. Pemkot dan DPRD Gunungsitoli tidak pernah berpikir bahwa pemekaran bukan untuk memiskinkan kabupaten induk. Padahal kabupaten induk yang berjuang memekarkan kota dengan syarat akan membantu pemko. (www.harian-global.com Р27 Juli 2010)

Medan – Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin menyatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika ada daerah pemekaran di provinsi itu terpaksa harus kembali digabung ke kabupaten induk karena alasan kurang berhasil atau justru menimbulkan masalah baru.

“Sama sekali kita tidak keberatan, karena itu (penggabungan kembali ke kabupaten induk, red) sudah merupakan amanat undang-undang,” katanya di sela rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin [19/07].

Hal itu dipertanyakan kepadanya menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan sekitar 80 persen dari 205 daerah pemekaran baru selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru.

“Terus terang dengan bertambahnya 205 daerah pemekaran baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini banyak masalah di lapangan, 80 persen daerah pemekaran kurang berhasil,” kata Presiden usai melakukan pertemuan konsultasi dengan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7) pekan lalu.

Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan antara lain pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah mengatur bahwa sebuah daerah pemekaran dapat digabung kembali ke kabupaten induk jika dinilai tidak berhasil.

Menyikapi hal itu, Gubernur Syamsul Arifin mengaku sangat tidak keberatan. “Kita siap jika ada daerah pemekaran di Sumut yang memang harus digabung kembali,” ujarnya.

Di Sumut sendiri sejak tahun 1999 telah terjadi pemekaran 14 kabupaten/kota, sehingga di daerah itu kini terdapat 33 kabupaten/kota.

Ke-14 daerah pemekaran itu masing-masing Kota Padang Sidempuan yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada 21 Juni 2001, kemudian Kabupaten Pakpak Bharat (Kabupaten Dairi, 25 Februari 2003), Kabupaten Nias Selatan (Kabupaten Nias, 25 Februari 2003), Kabupaten Humbang Hasundutan (Kabupaten Tapanuli Utara, 25 Februari 2003) dan Kabupaten Serdang Bedagai (Kabupaten Deli Serdang, 18 Desember 2003).

Kemudian, Kabupaten Samosir (Kabupaten Toba Samosir, 18 Desember 2003), Kabupaten Batubara (Kabupaten Asahan, 2 Januari 2007), Kabupaten Padang Lawas (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 Juli 2007), Kabupaten Padang Lawas Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 Juli 2007), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Kabupaten Labuhanbatu, 24 Juni 2008).

Selanjutnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Kabupaten Labuhanbatu, 24 Juni 2008), Kabupaten Nias Barat (Kabupaten Nias, 29 Oktober 2008), Kabupaten Nias Utara (Kabupaten Nias, 29 Oktober 2008) dan Kota Gunung Sitoli (Kabupaten Nias, 29 Oktober 2008).

“Kita siap jika ada dari 14 daerah pemekaran itu yang dinilai harus kembali digabung dengan kabupaten induk,” ujar Syamsul Arifin.

Ketika disebutkan perihal penilaian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang daerah-daerah pemekaran yang dinilai tidak berhasil, ia mengaku belum menerima.

“Pada prinsipnya kita siap jika ada daerah pemekaran di Sumut yang memang harus digabung kembali ke kabupaten induk, karena undang-undang memang mengamanatkan seperti itu,” katanya. (beritasore.com – 20 Juli 2010)

Gunungsitoli – Dalam pembinaan pendidikan non formal khususnya, pembinaan generasi penerus dalam membaca Al-quran, Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Al-Khaerat Desa Mudik Gunungsitoli khatam dan wisuda dua puluh orang santri dan santriwati yang telah mampu membaca Alquran di Masjid Agung Kabupaten Nias. Minggu, (11/7).

Turut hadir pada kesempatan itu, Mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Ermansyah Polem, S.Ag, Nazir Masjid Agung Kabupaten Nias, Abdul Malik Harefa, Mewakili Kepala Desa Mudik, Akmal Nas Hulu, sejumlah tokoh agama dan tokoh mayarakat serta orang tua/wali TPQ Al-Khaerat Desa Mudik.

Ermansyah Polem S.Ag dalam arahanya mengatakan sangat berterimakasih TPQ kepada Al-Khaerat yang telah membantu dan menyukseskan program pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam pembinaan umat agama di Kabupaten Nias, terutama pembinaan pendidikan baca tulis Alquran.

Selanjutnya Ermansyah Polem S.Ag mengatakan, dalam pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Nias tetap akan memberikan perhatian kepada TPQ_TPQ yang adi di wilayah Kabupaten Nias namun disisi lain karena keterbatasan dana pihak Kementerian agama untuk sementara hanya mampu membantu lembaga pendidikan formal seperti TK, MIN/MIS hingga ke tingkat yang lebih atas.

“Selama bedirinya TPQ Al-Khaerat kurang lebih 20 tahun saya mengetahui telah banyak menelurkan santri dan santriwati yang mampu bersaing dengan yang lainnya bahkan saya melihat dan mengetahui bahwa tidak jarang alumni TPQ Al-Khaerat yang telah berhasil seperti PNS, Dokter dan lainnya,” katanya.

Selain itu, tambah Ermansyah TPQ Al-Khaerat juga mampu untuk bicara baik di event-evet tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi bahkan di tingkat nasional seperti keikut sertaan TPQ Al-Khaerat pada perlombaan anak sholeh.

Sebelumnya, Pengurus TPQ Al-khaerat Desa Mudik Ahmad Sani Waruwu dalam sambutanya mengatakan TPQ Al-Khaerat yang telah berdiri pada 2 Agustus 1990 lalu hingga saat ini masih tetap eksis dan aktif dalam melakukan pembinaan dan proses belajar mengajar kepada anak didiknya. Meskipun banyak tantangan dan kendalam yang dihadapi selama ini. Seperti kekurangan tenaga guru serta dana dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan TPQ Al-Khaerat.

Dalam pengembangan TPQ Al-Khaerat kedepan pihaknya juga meminta kepada semua pihak baik tokoh agama dan pemerintah untuk dapat memberikan saran dan pendapat yang sifatanya membangun untuk kesinambungan TPQ Al-Khaerat di masa yang akan datang.

Mewakili Kepala Desa Mudik Akmal Nas Hulu pada kesempatan itu mengimbau kepada seluruh orangtua murid untuk terus memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak mereka sebab perkembangan zaman dewasa ini cukup pesat khususnya kearah yang negatif.

Untuk menghindari berbagai kenakalan remaja dewasa ini, kunci atau antisipasi perkembangan tersebut yakni pengisian moral yang baik serta didikan agama kepada para anak karena mereka merupakan generasi penerus.

Sedangkan untuk pengembangan TPQ Al-Khaerat pihaknya berharap pengurus tetap membangun komunikasi karena komunikasi merupakan salah satu cara efektif dalam menyelesaikan berbagai kendala. (www.analisadaily.com – 14 Juli 2010)