Nias Online

Gunungsitoli – Banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers khususnya dalam menangani kasus yang melibatkan wartawan dalam pemberitaan.

Akibatnya, banyak kasus wartawan yang ditangani kepolisian yang telah dilimpahkan mendapatkan putusan di Pengadilan namun sampai ditingkat Pengadilan tinggi banding banyak yang dibebaskan. Hal serupa juga sering terjadi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Tentunya jika hal itu terus menerus berlangsung pihaknya mengkhawatirkan akan menjadi preseden buruk di tengah masyarakat dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Torozatulo Mendrofa SH MH pada saat pertemuam pengurus Forum Jurnalis Kepulauan Nias (FJKN) di Hotel Binaka II Gunungsitoli, Kamis (l9/8).

“UU No 40 tahun 1999 telah dengan jelas dan tegas dikatakan, Pers dalam melaksanakan tugasnya dilindungi UU, maka apapun yang dilakukan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik harus berpedoman pada UU No 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” tegasnya.

Untuk itu Ia mengharapkan kepada wartawan dalam melaksanakan tugas Jurnalis lebih profesional dan kasus-kasus menyangkut pemberitaan harus diselesaikan dan berpedoman pada UU No 40 tahun 1999. Tidak boleh serta merta diproses berdasarkan KUHPidana.

Ia mengatakan, didalam UU No 40 telah diatur, barang siapa yang merasa dirugikan atas pemberitaan dapat melakukan hak jawab. Seandainya mengarah pada perbuatan melawan hukum pihak kepolisian dapat meminta keterangan ahli baik dari PWI atau dari dewan pers untuk memberi pertimbangan hukum pada kasus yang melibatkan wartawan atau media.

“Saya sangat mendukung terbentuknya Forum Jurnalis Kepulauan Nias (FJKN) sebagai wadah berhimpun dan silaturahmi para wartawan di Kepulauan Nias dan saya mengharapkan melalui FJKN dapat mendorong terbentuknya Perwakilan PWI, AJI dan IJTI di Kepulauan Nias,” jelasnya.

Kemudian Torozatulo Mendrofa SH MH menegaskan, anggota PWI tidak dilarang bergabung dengan forum-forum lokal seperti FJKN, yang dilarang bagi anggota PWI adalah bergabung dengan organisasi wartawan yang setingkat dengan PWI seperti AJI dan IJTI.

Selain itu, ia juga menyatakan akan hadir sebagai salah seorang nara sumber pada kegiatan pelatihan dan seminar yang direncanakan dilaksanakan FJKN pada Oktober 2010 mendatang.

Sebelumnya, Ketua Umum FJKN Y Restu Gulo SH (Pemimpin Umum Media Jarakpantau) bersama Ketua Devisi Pemberdayaan, Pendidikan dan Latihan Mario Hadi Sucipto Hulu (Pemred Tabloit Samaeri), Sekretaris Umum Karsani Aulia Polem (Harian Analisa), Sekretaris Divisi Loozaro Zebua (Harian SIB) dan Irwanto Hulu (ICW Post) mengharapkan, pada pelaksanaan pelatihan kepada wartawan di kepulauan Nias dan seminar dengan tema “Peranan Pers dalam Pembangunan dan Pilkada di Kepulauan Nias yang diagendakan pada akhir Oktober 2010 dalam rangka pengukuhan pengurus FJKN Ketua DPP PWI diharapkan menjadi penceramah dan pembicara pada kedua acara dimaksud, yang juga FJKN merencanakan akan mengundang dari Dewan Pers, LDS dan praktisi media cetak dan televisi. (www.analisadaily.com – 24 August 2010)

Gunungsitoli – Terkait kasus tindak pidana korupsi dana APBD 2007 senilai Rp 5,7 miliar, tiga mantan pejabat Pemkab Nias yakni mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Drs MZ,

mantan Kabag Umum BZ dan mantan Bendahara LD dituntut masing-masing 2 tahun penjara dan diharuskan mengembalikan uang negara sebesar Rp 3,5 miliar.

Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim Togar SH MH yang juga Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dari Jaksa Penuntut Umum Andalan Zalukhu SH dan kuasa hukum terdakwa Yudikasi Waruwu SH Kamis (l9/8).

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU, menyebutkan ke tiga terdakwa terbukti menyalahgunakan jabatan dan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian Negara Rp 3,7 miliar.

Kerugian negara itu harus dikembalikan oleh para terdakwa kepada negara dan kalau tidak mampu mengembalikan, harta kekayaan ketiga terdakwa akan disita untuk mengembalikan uang Negara.

Usai pembacaan tuntutan oleh JPU Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan selama 12 hari ke depan yang disampaikan pada sidang 31 Agustus 2010 mendatang.

Kuasa Hukum mantan Sekda Nias Yudikasi Waruwu kepada wartawan seusai persidangan mengatakan, pihaknya selaku kuasa hukum mantan Sekda Nias Drs FGZ akan menyampaikan nota pembelaan pada tanggal 31 Agustus 2010 mendatang.

“Kita akan melakukan upaya hukum pembelaan terhadap mantan Sekda Nias, menurutnya sejak awal penyidikan kasus ini di Kejatisu diduga ada upaya melindungi Bupati Nias Binahati Baeha sementara mantan Sekda hanyalah korban,” Kata Yudikasi Waruwu.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Noverius Lombu SH yang dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya mengatakan, dalam kasus tindak pidana korupsi telah ada petunjuk Jaksa Agung.

Kepada para terdakwa yang nilai bersama-sama melakukan perbuatan merugikan negara diberlakukan pengembalian keuangan negara dengan dibagi rata kepada para terdakwa. Artinya, karena kerugian Negara Rp 3,5 miliar maka masing-masing tersangka diwajibkan mengembalikan uang negara Rp 1, 133 juta. (www.analisadaily.com – 23 Agustus 2010)

* Seorang diantaranya baru ke luar penjara

Gunung Sitoli – Pikir Jadiaman Harefa (22) mahasiswa STIE warga Hilundra Kecamatan Lotu, Nias Utara dihukum 5 (lima) bulan penjara karena dinilai terbukti mencetak dan mengedarkan uang palsu serta menggunakannya sebagai alat membayar. Sedangkan rekannya Ferisman Harefa (19) pelajar SMK Negeri I Sitoli Eri warga Lombusaua, Lotu Kabupaten Nias Utara dihukum 4 (empat) bulan penjara dan mereka dikenakan biaya perkara masing-masing Rp1000,-
Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Togar Simamora dibantu Hakim Anggota Erita Harefa dan Bangun Sagita Rambe serta Panitera Anuar Gea di PN (pengadilan negeri) Gunung Sitoli Kamis (12/8).

Menurut hakim hal yang memberatkan terpidana Pikir Jadiaman Harefa yaitu terpidana pernah dihukum dan perbuatan mereka dapat merugikan dan mengacaukan perekonomian Negara. Sedangkan hal yang meringankan yaitu mengakui perbuatan dengan terus terang.

Dari kedua terpidana disita uang palsu sebanyak 110 lembar pecahan Rp50.000 senilai Rp5,5 juta untuk dimusnahkan. Satu unit computer dan printer merk Canon serta scanner disita untuk Negara. Empat kubik kayu dikembalikan kepada pemiliknya Sabadodo Waruwu yang dibeli terpidana dengan uang palsu yang dicetak terpidana.

Hakim ketua Togar Simamora yang ditanya wartawan SIB perihal ringan hukuman yang diberikan mengatakan karena mereka masih sekolah. “Bagaimana timbul rasa jera berbuat jahat kalau ringan hukumannya” tanya SIB lebih lanjut. Simamora mengatakan mereka itu masih pemula.

JPU (jaksa penuntut umum) Andalan Zaluku pada sidang tgl (2/8) menuntut agar kedua terpidana dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Setelah tuntutan dibacakan kedua terpidana dikeluarkan hakim dari tahanan.

Kedua terpidana ditangkap polisi tgl (9/5/2010) atas pengaduan S Waruwu pemilik kayu. Terpidana dikenakan pasal 244 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Panitera Anuar Gea yang ditanya SIB Kamis (19/8) mengatakan pihak jaksa banding atas putusan hakim.

Pikir Jadiaman Harefa baru saja ke luar dari penjara dalam kasus pengancaman. (SIB, 21 Agustus 2010)

Gunungsitoli – Franstino Ndruru (24) penduduk Jalan Ampera Gunungsitoli, berhasil gemilang raih nilai terbesar mengungguli 65 orang peserta lainnya pada perlombaan karya tulis berjudul “Andai Aku Jadi Wartawan” yang disponsori “Bank Sumut” dalam rangkaian kegiatan HUT ke -65 RI yang diselenggarakan Forum Jurnalis Kepulauan Nias (FJKN), Minggu (15/8) di halaman Kantor Walikota Gunungsitoli.

Dari kutipan Frans nama Akrab Panggilan ayah-bundanya setiap hari menulis ” pekerjaan yang digeluti wartawan merupakan sebuah anugrah Tuhan dan mereka melakukan pekerjaannya dengan melihat segala kemungkinan dari berbagai tantangan, maka secara konsekuensinya wartawan telah memberi andil mengubah sejarah melalui karya tulisnya dalam bentuk berita.

Sebelum mengakhiri tulisannya Frans yang hoby musik dan pencipta lagu pop di Nias itu menulis “Andai aku Jadi Wartawan” aku akan mencari berita yang sesuai dengan kenyataan sebab berita bukan fiksi, tetapi berita selalu berdasarkan fakta publik meliputi fakta empirik dan fakta psikologis, betapa bangganya aku nanti bila jadi wartawan profesional, dihargai lewat berbagai bentuk dan jenis karya jurnalis yang dikenal dunia sebagai seorang pekerja mulia tulisnya.

Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, MSP antara lain pada sambutannya saat menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba karya tulis, tertulis mengatakan, rasa terimakasih Pembko Gunungsitoli kepada FJKN sebagai penyelenggara dalam rangkaian kegiatan HUT ke-65 RI Kota Gunungsitoli seraya mengimbau para wartawan sebagai mitra pemerintah dapat melakukan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Indonesia dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((KIP) dengan membangun hubungan komunikasi antara semua pihak.

Sebelumnya ketua DPRD Kota gunungsitoli Sowa’a Laoli juga mengatakan ucapan terimakasih atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli dan menilai kegiatan yang diselenggarakan FJKN sebuah hal yang positip, terutama dalam rangka pembinaan dan pendekatan serta pemahaman kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan jurnalistik yang pada prinsipnya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua panitia penyelenggara lomba Samadaya Ziliwu,S.Sos antara lain melaporkan FJKN merupakan Forum Silaturahmi para Jurnalis dan beraktifitas di kepulauan Nias yang diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja para jurnalis dalam meningkatkan profesionalisme di masa mendatang.

Pada kegiatan lomba karya tulis yang dinilai Ketua Juri Yas. Harefa, S.Pd anggota Ester Pasaribu dan Samadaya Ziliwu, S.Sos dengan hasil Juara I Franstino Ndruru, Juara II Past Sabarwati Mendofa dan Juara III Gerhard F. Hulu masing – masing diberikan hadiah berupa Trophy, Piagam, dan Tabanas dari sponsor Bank sumut Cabang Gunungsitoli. (www.analisadaily.com – 19 Agustus 2010)

Medan – Tim DPRD Sumut dari Dapil (daerah pemilihan) VII meliputi Kabupaten Nias, Nisel, Nias Barat, Nias Utara dan Gunung Sitoli, sangat prihatin melihat aset UPT BPI (Balai Pengelolaan Ikan) milik Pempropsu senilai miliaran rupiah di Kecamatan PP (Pulau-pulau) Batu Kabupaten Nisel, kini hanya tinggal besi tua, sehingga ada kesan menyia-nyiakan aset dan mubazir.

Demikian laporan hasil reses DPRD Sumut ke Dapil VII disampaikan Ketua Tim Reses Analisman Zalukhu SSos MSP dalam rapat paripurna dewan dipimpin ketua dewan H Saleh Bangun didampingi wakil ketua HM Affan SS, Ir H Chaidir Ritonga MM, Ir H Kamaluddin Harahap, MSi dan Sigit Pramono Asri SE, Rabu (18/8) di gedung wakil rakyat tersebut yang dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE dan Sekdaprosu RE Nainggolan.

Analisman menyebutkan, UPT Balai Pengelolaan Ikan di Kecamatan Pulau-pulau Batu kondisinya sangat memprihatinkan, karena atapnya jebol dan UPT itu kurang lebih 3 tahun tidak berfungsi, sehingga saat ini hanya tinggal besi tua. Namun, ada 11 PNS yang ditempatkan tanpa memiliki tugas yang jelas.

“Saat bertemu dengan tim reses, beberapa PNS mengaku tidak ada kegiatan dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebagai PNS hanya melaksanakan perintah dari Kadis Perikanan dan Kelautan Propsu,” ajarnya.

Karena itu, kata Analisman, tim reses dapil VII terdiri dari Ramli, Sudirman Halawa, Suasana Dachi dan Restu Kurnia Sarumaha meminta Gubsu membenahi asset balai pengelolaan ikan tersebut dan kemudian difungsikan kembali, agar aset yang sudah menelan biaya miliaran rupiah itu tidak menjadi mubazir dan sia-sia.

Keprihatinan yang sama juga dilontarkan Tim Reses dapil VII, karena sudah 65 tahun Indonesia merdeka, masyarakat PP Batu, Hibala, PP Batu Timur belum menikmati pelayanan bank, sehingga untuk menikmati gaji terpaksa harus menempuh perjalanan laut selama 8 jam setiap bulan di Teluk Dalam.

Padahal, katanya, masyarakat sudah menyiapkan lahan secara hibah untuk mengharapkan kehadiran bank di daerah tersebut, terutama Bank Sumut atau BRI untuk bisa membantu aktivitas perekonomian dan keuangan masyarakat di daerah yang ‘jauh’ tersebut. Tapi alasan bank selama ini terkendala PLN tidak beroperasi 24 jam. Untuk itu, diminta Gubsu dan Dirut Bank Sumut membuka cabang minimal cabang pembantu di PP Batu, karena PLN sudah beroperasi penuh selama 24 jam.

Di bagian lain, Analisman melaporkan maraknya pemboman ikan dan ‘jaring setan’ atau jaring gurami lebih parah dari pukat Harimau di Perairan PP Batu. Sementara keberadaan Polsek dan Pol Air selama ini masih kurang berfungsi dengan alasan keterbatasan fasilitas alat pendukung, sehingga aparat terkesan tidak berdaya menghadapi kelicikan pelaku pengeboman ikan itu.

“Kami minta perhatian serius dan langkah konkrit dari Kapoldasu mengungkap, menangkap dan menghukum pihak-pihak terlibat pengeboman, karena pengeboman itu merusak dan menghancurkan sumber daya laut dan ekosistem di perairan PP Batu,” ujarnya.

Terkait masalah penebangan hutan di Kecamatan Hibala oleh PT Teluk Nauli, Analisman menyesalkan munculnya pro kontra dan dikhawatirkan akibat arogansi kekuasaan dan mental kapitalisme akan menempatkan rakyat pada posisi tidak berdaya oleh perusahaan.(SIB, 19 Agustus 2010)

Nias – Sudah 3 (tiga) bulan DPRD Nias makan gaji buta/gelap karena mereka tidak bekerja. Sejak Mei 2010 DPRD Nias dibagi ke kabupaten yang baru dimekarkan maka sejak itu DPRD Nias tidak bekerja karena belum ada ketua/wakil ketua DPRD yang definitif.

Hal itu dikatakan Faigiasa Bawamenewi SH Ketua Komisi C DPRD Nias menjawab wartawan SIB perihal permasalahan ketua dan wakil ketua DPRD Nias yang hingga kini belum ada yang definitif di kantor DPRD Nias Desa Ononomolo, Gunung Sitoli Kamis (4/8).

“Kami sekarang sudah tiga bulan makan gaji buta karena tidak bekerja. Saya sudah bilang kepada para anggota dewan yang mengaku wakil rakyat agar kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berdasarkan UU. “ Ia sudah meminta DPRD Nias yang menghadiri undangan Mendagri ada (lima) orang di antaranya ketua sementara Sochizanolo Zai , Aluizaro Telaumbanua yang tgl 26 Juli 2010 tiba kembali di Nias. Mereka diundang Mendagri membicarakan soal ketua dan wakil ketua, namun hingga kini mereka belum mengadakan rapat tentang hasil rapat dengan Mendagri. “ Saya tanya kepada mereka kapan rapat perihal ketua/wakil ketua DPRD difinitif, tetapi mereka diam saja,” katanya.
Menurut F Bawamenewi yang bekas advokad/penasehat hukum itu, belum ditetapkannya ketua/wakil ketua DPRD Nias yang definitif, karena pihak PDIP tidak setuju wakil ketua DPRD dari Partai PNBK. PDIP berpendapat PDIP yang seharusnya menjadi wakil ketua karena sebelum DPRD dibagi ke kabupaten yang dimekarkan, PDIP yang terbanyak, tetapi setelah dibagi PNBK yang lebih banyak dari pada PDIP maka menurut aturan yang menjadi wakil ketua adalah dari PNBK, karena bukan PAU (pengganti antar waktu) tetapi penetapan. Dan hal ini sudah sesuai dengan peraturan dan Mendagri juga sudah mengatakan itu kepada DPRD Nias yang menghadiri undangan.Waktu wartawan SIB ke kantor DPRD Nias hanya beberapa anggota DPRD di sana.

Ronal Zai anggota DPRD Nias yang dihubungi via SMS (short message service) Jumat (5/8) menyatakan belum dijadwalkan rapat paripurna, tetapi Ditjen Otda sudah memutuskan wakil ketua dari PNBK.
Ketua DPRD sementara S Zai yang dicoba dihubungi wartawan SIB pada hari yang sama sudah pulang dari kantor meski masih jam kerja. Dihubungi via telepon maupun SMS Jumat (5/8) tidak dijawab. (SIB, 9 Agustus 2010)

Forum Peduli Kota Gunungsitoli unjuk rasa di gedung DPRD, Kamis (28/7). Mereka menuntut supaya pasar Yaahowu yang berada di inti kota Gunungsitoli segera di fungsikan.Massa berjalan kaki menuju gedung DPRD kota Gunungsitoli dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan dari Polres Nias, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Mereka diterima pimpinan dan anggota dewan.

Pimpinan aksi Leon Zebua dan koordinator lapangan Mira Zebua menegaskan bahwa pasar Yaahowu sudah berdiri sejak 2008 yang lalu, namun belum difungsikan sampai sekarang. “Apa sengaja dibiarkan sampai jadi gedung tua di inti Kota Gunungsitoli,” katanya.

Padahal pembangunan pasar yang dibangun oleh BRR NAD-Nias dengan biaya Rp21 miliar ditujukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat ota Gunungsitoli yang sempat terpuruk oleh gempa bumi.

Untuk itu pihaknya menuntut agar segera memfungsikan pasar Yaahowu dan minta kepada dewan segera mempersiapkan Perda yang dapat mendorong pemerintah daerah segera memilih dDireksi yang mengelolah pasar Yaahowu.Setelah keluar dari gedung DPRD, massa menuju pasar Yaahowu dan memasang spanduk yang bertuliskan “Segera difungsikan Pasar Yaahowu”. Namun begitu mereka pulang, oknum satpol PP kabupaten Nias mencopoti spanduk itu.

Ketua DPRD kota Gunungsitoli Armansyah Harefa SE menjelaskan bahwa sesuai Undang undang No. 47 Tahun 2008 disebutkan penyerahan aset dilakukan selambat lambatnya lima tahun setelah pemekaran.

“Dan kami juga sadar bahwa asset yang belum di serahkan pemkab Nias masih banyak lagi. Untuk itu kami dari wakil rakyat telah berupaya dengan menyurati Mendagri,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea kepada Global menilai Pemkap Nias tidak serius untuk menyerahkan asset yang merupakan pelayanan masyarakat ke Kota Gunungsitoli.

“Buktinya pasar Yaahowu ini sudah dua tahun berdiri tapi sampai saat ini belum difungsikan. Ada kesan Bupati Nias sengaja membiarkan Kota Gunungsitoli terlantar,” ujarnya dengan nada kesal. (www.harian-global.com – 30 Juli 2010)

MEDAN – Yan Solid Hia, 10, warga Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara (Sumut), kritis setelah kepalanya tertembak senapan angina saat bermain-main bersama temannya.

Hingga Kamis (29/7) bocah itu masih terbaring lemah di ruang perawatan anak Kelas 3 di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Yan yang merupakan anak pasangan Fama Haisi Hia dan Rimae Nalai dirujuk ke Medan pada Kamis dinihari karena minimnya peralatan medis di rumah sakit di Nias. RS di Nias tidak bisa mengeluarkan peluru yang masih bersarang di kepalanya.

Di RSU Pirngadi Medan Yan yang didampingi ibunya terus mendapat perawatan medis, antara lain infus secara rutin untuk membantu tubuhnya yang tidak berdaya. Bibi korban, Rros Upika Dachi, mengatakan peristiwa itu terjadi ketika Yan baru pulang sekolah dan langsung bermain dengan anak tetangga yang juga temannya di sekolah.

Saat itu lah, temannya mengacungkan senapa angin dengan laras diarahkan kepada korban tanpa maksud apa-apa. Ternyata, tanpa sepengetahuan mereka, senjata itu berisi peluru dan seketika meletus.

“Yan pun terkapar bersimbah darah setelah peluru menembus kepala bagian kanannya. Dia langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Sitoli,” ujar Ros.

Humas RSU Pirngadi Medan Edison Peranginangin mengatakan pihaknya segera membentuk tim untuk menangani Yan yang kini kondisinya lemah. “Untuk awal, kita akan menfokuskan pada pengeluaran peluru yang masih bersarang di kepalanya,” ujarnya. (www.mediaindonesia.com – 29 Juli 2010)

Gunungsitoli – Dalam pembinaan pendidikan non formal khususnya, pembinaan generasi penerus dalam membaca Al-quran, Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Al-Khaerat Desa Mudik Gunungsitoli khatam dan wisuda dua puluh orang santri dan santriwati yang telah mampu membaca Alquran di Masjid Agung Kabupaten Nias. Minggu, (11/7).

Turut hadir pada kesempatan itu, Mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Ermansyah Polem, S.Ag, Nazir Masjid Agung Kabupaten Nias, Abdul Malik Harefa, Mewakili Kepala Desa Mudik, Akmal Nas Hulu, sejumlah tokoh agama dan tokoh mayarakat serta orang tua/wali TPQ Al-Khaerat Desa Mudik.

Ermansyah Polem S.Ag dalam arahanya mengatakan sangat berterimakasih TPQ kepada Al-Khaerat yang telah membantu dan menyukseskan program pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam pembinaan umat agama di Kabupaten Nias, terutama pembinaan pendidikan baca tulis Alquran.

Selanjutnya Ermansyah Polem S.Ag mengatakan, dalam pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Nias tetap akan memberikan perhatian kepada TPQ_TPQ yang adi di wilayah Kabupaten Nias namun disisi lain karena keterbatasan dana pihak Kementerian agama untuk sementara hanya mampu membantu lembaga pendidikan formal seperti TK, MIN/MIS hingga ke tingkat yang lebih atas.

“Selama bedirinya TPQ Al-Khaerat kurang lebih 20 tahun saya mengetahui telah banyak menelurkan santri dan santriwati yang mampu bersaing dengan yang lainnya bahkan saya melihat dan mengetahui bahwa tidak jarang alumni TPQ Al-Khaerat yang telah berhasil seperti PNS, Dokter dan lainnya,” katanya.

Selain itu, tambah Ermansyah TPQ Al-Khaerat juga mampu untuk bicara baik di event-evet tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi bahkan di tingkat nasional seperti keikut sertaan TPQ Al-Khaerat pada perlombaan anak sholeh.

Sebelumnya, Pengurus TPQ Al-khaerat Desa Mudik Ahmad Sani Waruwu dalam sambutanya mengatakan TPQ Al-Khaerat yang telah berdiri pada 2 Agustus 1990 lalu hingga saat ini masih tetap eksis dan aktif dalam melakukan pembinaan dan proses belajar mengajar kepada anak didiknya. Meskipun banyak tantangan dan kendalam yang dihadapi selama ini. Seperti kekurangan tenaga guru serta dana dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan TPQ Al-Khaerat.

Dalam pengembangan TPQ Al-Khaerat kedepan pihaknya juga meminta kepada semua pihak baik tokoh agama dan pemerintah untuk dapat memberikan saran dan pendapat yang sifatanya membangun untuk kesinambungan TPQ Al-Khaerat di masa yang akan datang.

Mewakili Kepala Desa Mudik Akmal Nas Hulu pada kesempatan itu mengimbau kepada seluruh orangtua murid untuk terus memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak mereka sebab perkembangan zaman dewasa ini cukup pesat khususnya kearah yang negatif.

Untuk menghindari berbagai kenakalan remaja dewasa ini, kunci atau antisipasi perkembangan tersebut yakni pengisian moral yang baik serta didikan agama kepada para anak karena mereka merupakan generasi penerus.

Sedangkan untuk pengembangan TPQ Al-Khaerat pihaknya berharap pengurus tetap membangun komunikasi karena komunikasi merupakan salah satu cara efektif dalam menyelesaikan berbagai kendala. (www.analisadaily.com – 14 Juli 2010)