Nias Online

Gunungsitoli: Enam calon penumpang Wings Air mengamuk di counter check Bandar Udara Binaka, Gunungsitoli, Nias, Sumatra Utara, Jumat (17/9). Tiket mereka dibatalkan petugas kala check in.

Keenamnya calon penumpang ke Bandara Polonia, Medan. Menurut petugas, pembatalan tiket enam calon dikarenakan nama mereka tak terdaftar. Identitas mereka berbeda dari calon penumpang yang hendak diberangkatkan. Penumpang berang. Mereka merasa diperlakukan tidak adil.

Seorang calon penumpang marah hingga tercipta perdebatan dengan petugas. Soalnya, ada penumpang lain diloloskan masuk pesawat padahal identitasnya juga tidak sama. Petugas mengatakan kebijakan tersebut beralasan semakin banyaknya calo di Bandara Binaka. Itu dirasa bisa memperburuk citra Wings Air.

Enam penumpang itu mengaku sepekan belakangan kesusahan mendapat tiket. Mereka mendapat tiket dari calo dengan harga Rp750 ribu hingga Rp850 ribu. Padahal di tiket tertera Rp550 ribu. (www.metrotvnews.com – 17 Sep 2010)

Medan РDrs Nasman Mana̵ (41),warga Teluk Dalam Nisel(Nias Selatan), melalui kuasa hukumnya Edi Suprasetio SH dan Budi Utomo SH menggugat 5 warga setempat, serta Camat Teluk Dalam dan Kepala Kantor Pertanahan Kab Nisel, memohon supaya dinyatakan tidak sah pengalihan (jual beli) tanah miliknya berulang kali dengan objek yang sama,di Sungai BOI Desa Pasar Teluk Dalam Nisel.

“Gugatan yang kita ajukan di PN Gunungsitoli sejak 16 Agustus 2010 lalu kini sedang proses sidang tahap mediasi oleh majelis hakim diketuai Bangun Sagita Rambe SH dibantu panitera pengganti Z Harefa,” kata Edi Suprasetio SH, Rabu (1/9) di Medan. Diinformasikannya, Nasman Manaõ yang juga dikenal sebagai Ketua KNPI di daerah itu, menuntut kerugian materil/moril Rp 1,7 miliar.

Diuraikan dalam gugatan, Nasman Manaõ ada memiliki tanah seluas 6.853 M2 yang dibelinya dari secara jual beli dari Rosiami Manaõ (isteri Alm Khistof Akaoladodo Gaho) sesuai akta jual beli 12 April 2010.

Ternyata sebelum dijual ke Nasman Manaõ, tanah itu pernah dijual Khistof Akaoladodo Gaho (Tergugat I dalam perkara ini diwakili ahli warisnya) kepada Maehaena Harita di bawah tangan, sesuai surat 16 Agustus 1983. Kemudian, Maehaena Harita mengalih kannya lagi ke Rosiami Manaõ (isteri alm Khistof Akaoladodo Gaho) di bawah tangan tertanggal 4 Agustus 2002.

Ternyata tahun 1996, tanah yang pernah dijual Tergugat I (Khistof Akaoladodo Gaho) itu kepada Maehaena Harita itu, juga dijual Tergugat I kepada Faluazisokhi Fau (Tergugat II). Lalu Tergugat II menjualnya lagi ke Tergugat III (Idealisman Dachi) yang mantan anggota DPR-RI, sebagaimana dalam surat 24 Mei 2002.

Selanjutnya Tergugat III menjual lagi ke Tergugat IV (Famuata Dachi) sesuai akta jual beli dibuat Camat/PPAT Teluk Dalam (Tergugat V) 29 September 2003 dan sertifikat No 534 diterbitkan Kepala Pertanahan Nisel (Tergugat VI).

Tapi menurut Edi Suprasetio dalam gugatannya, ditemukan ketidak-sesuaian sebab dalam akta jual beli luas tanah disebut 2.515M2 sedang di sertifikat atas nama Tergugat IV luasnya disebut lebih kurang 5.725M2.

Edi menambahkan, selain menempuh perdata, kliennya juga menuntut secara pidana di Pol Nisel dengan tuduhan pemalsuan tandatangan Nasman Manaõ untuk proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IV. (SIB, 3 September 2010)

Gunungsitoli – Terkait dengan harapan masyarakat, jaringan listrik di Kecamatan Afulu sedangan dibangun melalui program listrik perdesaan sepanjang sembilan kilometer dari anggaran APBN.

Hal itu ditegaskan Kepala PLN Cabang Nias, Didit Hadisantoso di dampingi Lelan Hasibuan yang ditemui Analisa di ruang kerjanya Jalan Yos Sudarso Gunungsitoli, Selasa, (31/8).

“Permintaan masyarakat untuk pembanguan jaringan listrik di wilayah tersebut sebelumnya telah kita terima. PLN Cabang Nias telah mengusulkan hal itu kepada pihak PLN wilayah dan Pusat. Tentunya PLN Nias hanya menunggu realisasi dari pihak PLN Pusat sebagai penentu kebijakan untuk realisasi pembanguan jaringan tersebut,” sebutnya.

Pembangunan jaringan listrik merupakan program Dirjen LPE Kementerian ESDM RI kerjasama dengan PLN. PLN Nias pada program ini hanya sebatas pengawasan.

Ditanya tindak lanjut pembanguan jaringan listrik hingga masuk ke Kecamatan Afulu nantinya, Didit mengatakan, untuk hal itu jika ada tahap kedua dari program Listrik Pedesaan tentunya hal itu akan diusulkan kembali. Tetapi dari PLN Cabang Nias tetap komit dan menunggu realisasi usulan dari pihak PLN yang lebih atas.

Kepala PLN Cabang Nias mengharapkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara, baik pemerintah kabupaten maupun legislatif bersama-sama mendorong dan meminta PLN pusat segera merealisasikan usulan tersebut.

Kemudian, Ia juga mengakui persoalan pembanguan jaringan listrik untuk masyarakat merupakan persoalan nasional dan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Nias masyarakat di Pulau Nias. Secara nasional pembanguan jaringan listrik belum seluruhnya tersentuh baru sekitar kurang lebih 60-65 persen.

Sementara di Pulau Nias baru dapat terealisasi sekitar 43 persen. Tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena harus di evaluasi terlebih dulu tentang neraca daya PLN Cabang Nias. Tetapi untuk saat ini daya listrik di Pulau Nias sudah mencukupi.

Terkait dengan sering padamnya lampu akhir-akhir ini Didit mengatakan, bukan karena sengaja dipadamkan ataupun adanya pemadaman bergilir namun hal ini disebabkan banyaknya gangguan jaringan akibat cuaca buruk.

Ditanya tentang tindak lanjut rencana pengembangan kelistrikan pembangunan PLTD berbahan bakar MFO, dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses pembebasan lahan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pembangunan itu yakni studi kelayakan, survei dan pelelangan serta tahap pengerjaan yang akan dilakukan oleh Independent Power Production (IPP). (www.analisadaily.com)

Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujo Nugroho ST, Kamis (26/8) tiba di Bandara Binaka Giningsitoli dan disambut Pj Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase bersama Bupati Nias Binahati B Baeha SH, Bupati Nias Selatan F Laia SH, Wabup Nisel Daniel Duha SH dan Unsur Muspida Nias.

Wagubsu mengajak masyarakat menciptakan suasana yang lebih kondusif, sejuk, aman dan damai agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin baik dengan masyarakat disekeliling.

Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase M.SP mengucapkan selamat datang kepada H Gatot Pujonugroho dan rombongan di kota gunungsitoli yang merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi warga sebagai daerah otonomi yang baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun.

Kota Gunungsitoli yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 101 (seratus satu) desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 129.519 jiwa, dengan keberagaman etnis, agama dan sosial budaya sebagaimana ciri khas daerah kota yang heterogen.KALUNGAN BUNGA. Seorang putri Kota Gunungsitoli memberi kalungan bunga kepada Wagubsu Gatot Pujo Nugroho ST saat tiba di bandara Binaka Gunungsitoli. (www.harian-global.com – 30 Agustus 2010)

Gunungsitoli – Ahli Dewan Pers Pusat memberi keterangan kepada penyidik di Polres Nias terkait kasus Media Cetak yang belum memenuhi syarat sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berkaitan dengan Dewan Pers. Hai itu sesuai dengan surat Kapolres Nias Nomor: B/2846/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal permintaan penunjukkan Saksi Ahli dalam menangani pemberitaan pers, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/25/VII/2010/NS tanggal 8 Juli 2010 atas nama pelapor Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Armansyah Harefa, SE alias Ama Jevon. Sesuai surat penugasan Nomor : 963/PWI-P/LXIV/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Margiono, Sekretaris Hendry Ch. Bangun.

Usai memberi keterangan kepada anggota penyidik Polres Nias, H Abdul Ronny Simon yang diwawancarai sejumlah wartawan mengatakan, telah diperiksa oleh penyidik untuk memberi keterangan sebagai Saksi Ahli sehubungan dengan adanya surat Kapolres Nias Nomor: B/2846/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 ke pengurus PWI Pusat di Jakarta perihal permintaan penunjukan Saksi Ahli sehubungan dengan adanya laporan pengaduan Wakil Ketua DPRD Nias Armansyah Harefa, SE, maka Dewan Pers menugaskan saya mewakili untuk memberi keterangan pada Polres Nias.

Seluruh pertanyaan yang di sampaikan penyidik telah memberikan keterangan mulai dari Kode Etik Jurnalistik, mulai Pasal 1sampai 11 tentang wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Setelah memberi keterangan kepada penyidik pemeriksa memperlihatkan satu exemplar surat kabar Jarak Pantau Edisi Nomor 11 Minggu 1Juli 2010 pada halaman 13 kolom 1-6 dengan judul “Dibakar Api Cemburu Oknum Ketua DPRD Kota nyaris dikeroyok” dengan memuat gambar dengan teks Arman Harefa serta diberi kode Tim Kobra. Kemudian 1 exemplar Surat Kabar Jarak Pantau edisi Nomor 12 Minggu 2 Juli 2010 pada hal.13 Kolom 1,2,3,4 dengan judul Selingkuh dengan Isteri Wakil Ketua DPRD Kota mantan tunangan jadi tersangka dengan memuat gambar dengan teks Niat Murni Harefa serta diberi Kode Kobra.

Sehubungan dengan berita itu telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik dan tidak melakukan konfirmasi serta tidak memberitakan secara berimbang dan tidak menerapkan azas praduga tidak bersalah serta mencampurkan fakta dan opnini karena berita yang dimuat adalah berdasarkan pribadi wartawan serta sumber yang tidak layak dipercaya. Akibat berita itu telah mencemarkan nama baik dan melanggar Kode Etik Pers.

Menurut Haji A. Ronny Simon bahwa koran Jarak Pantau tidak sesuai dengan Standard Perusahaan Pers dimana Koran Jarak Pantau tersebut tidak berbadan Hukum Perseroan Terbatas karena hanya menggunakan akte notaris Nomor 1 tanggal 17 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Zulnafryanti SH. yang beralamat Jln. Amal No. 76 Medan dan tidak mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau Instansi yang berwenang, tidak mencantumkan nama dan alamat percetakan sehingga Koran Jarak Pantau sudah bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan Dewan Pers Nomor: 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang standar perusahaan pers sehingga Koran Jarak Pantau tersebut tidak jelas satu Perusahaan Pers.

Selanjutnya menegaskan dengan tidak memenuhi Standard Perusahaan Pers maka, pihak penegak hukum berkewajiban melakukan penindakan untuk tidak terus menerus melakukan kegiatan yang berlawanan dengan UU yang berlaku. Hal itu dikemukakan kepada sejumlah wartawan Kamis 26 Agustus 2010 usai diperiksa oleh penyidik Polres Nias. (SIB, 28 Agustus 2010)

Penasihat hukum minta Anton dikembalikan ke orang tua kandung.
JAKARTA — Pengadilan Anak Jakarta Timur menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Anton (bukan nama sebenarnya), 12 tahun, karena terbukti membunuh ibu angkatnya, Etty Rohayati.

Hakim tunggal sidang, Hari Budi, mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

“Memutuskan terdakwa dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sebagai anak negara sampai berumur 18 tahun,” ujarnya dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin.

Anton didakwa membunuh Etty di rumahnya di Jalan Sembung I, Cibubur, pada 13 Oktober 2009. Dalam persidangan, Anton mengaku membunuh Etty dengan cara menghantamkan benda keras ke kepala korban dan menusuk pinggang kiri korban dengan pisau.

Terdakwa kemudian menyeret korban ke parit belakang rumah. “Yang memberatkan, walaupun masih usia anak, perbuatan yang dilakukan termasuk sadis dan kejam,” kata Hari.

Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah, saat kejadian, Anton baru berusia 11 tahun, mengakui kesalahannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hari menuturkan, pengadilan sependapat dengan tuntutan jaksa bahwa anak yang bermasalah dengan hukum dibina oleh negara agar tidak kembali menjadi anak nakal. “Ini bukan balas dendam, hanya efek jera,” ucap dia.

Selama persidangan, Anton, yang mengenakan baju koko berwarna putih, tampak kerap memainkan jemarinya. Beberapa kali ia menelan air liur sambil terus menatap hakim yang tengah membacakan vonis kepadanya.

Kuasa hukum Anton, Itamari Lase, mengatakan mengajukan banding. Dia berpendapat hakim tidak mempertimbangkan faktor trauma psikologis yang dialami Anton sejak dipisahkan paksa dari orang tua kandungnya di Lahusa, Pulau Nias, Sumatera Utara.

Itamari menilai putusan hakim justru memperburuk kondisi psikologis Anton. “LP Tangerang memang penjara hanya untuk anak. Dia akan mendapatkan stigma sebagai narapidana. Ini sama saja dengan 6 tahun penjara,” tuturnya.

Padahal Anton merupakan korban penjualan anak terselubung yang dipisahkan dari orang tua kandung dan berkali-kali diberikan kepada orang lain. “Kami mengusulkan agar dia dikembalikan ke orang tua kandung atau dititipkan ke Panti Asuhan Kudus 03 BNKP di Gunung Sitoli, Nias,” tutur Itamari.

Ditemui terpisah, hakim Hari mengatakan Anton akan lebih terjamin jika dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. “Sebenarnya sama saja, tapi di LP Anak lebih terjamin karena ada sekolahnya,” kata dia.

Anton juga sulit dititipkan ke tempat lain karena kasus yang dilakukannya tergolong berat, yakni pembunuhan. “Kalau kasus pencurian atau yang tergolong ringan, mungkin masih bisa,” tutur Hari. VENNIE MELYANI

Penasihat hukum minta Anton dikembalikan ke orang tua kandung.
JAKARTA — Pengadilan Anak Jakarta Timur menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Anton (bukan nama sebenarnya), 12 tahun, karena terbukti membunuh ibu angkatnya, Etty Rohayati.

Hakim tunggal sidang, Hari Budi, mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

“Memutuskan terdakwa dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sebagai anak negara sampai berumur 18 tahun,” ujarnya dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin.

Anton didakwa membunuh Etty di rumahnya di Jalan Sembung I, Cibubur, pada 13 Oktober 2009. Dalam persidangan, Anton mengaku membunuh Etty dengan cara menghantamkan benda keras ke kepala korban dan menusuk pinggang kiri korban dengan pisau.

Terdakwa kemudian menyeret korban ke parit belakang rumah. “Yang memberatkan, walaupun masih usia anak, perbuatan yang dilakukan termasuk sadis dan kejam,” kata Hari.

Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah, saat kejadian, Anton baru berusia 11 tahun, mengakui kesalahannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hari menuturkan, pengadilan sependapat dengan tuntutan jaksa bahwa anak yang bermasalah dengan hukum dibina oleh negara agar tidak kembali menjadi anak nakal. “Ini bukan balas dendam, hanya efek jera,” ucap dia.

Selama persidangan, Anton, yang mengenakan baju koko berwarna putih, tampak kerap memainkan jemarinya. Beberapa kali ia menelan air liur sambil terus menatap hakim yang tengah membacakan vonis kepadanya.

Kuasa hukum Anton, Itamari Lase, mengatakan mengajukan banding. Dia berpendapat hakim tidak mempertimbangkan faktor trauma psikologis yang dialami Anton sejak dipisahkan paksa dari orang tua kandungnya di Lahusa, Pulau Nias, Sumatera Utara.

Itamari menilai putusan hakim justru memperburuk kondisi psikologis Anton. “LP Tangerang memang penjara hanya untuk anak. Dia akan mendapatkan stigma sebagai narapidana. Ini sama saja dengan 6 tahun penjara,” tuturnya.

Padahal Anton merupakan korban penjualan anak terselubung yang dipisahkan dari orang tua kandung dan berkali-kali diberikan kepada orang lain. “Kami mengusulkan agar dia dikembalikan ke orang tua kandung atau dititipkan ke Panti Asuhan Kudus 03 BNKP di Gunung Sitoli, Nias,” tutur Itamari.

Ditemui terpisah, hakim Hari mengatakan Anton akan lebih terjamin jika dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. “Sebenarnya sama saja, tapi di LP Anak lebih terjamin karena ada sekolahnya,” kata dia.

Anton juga sulit dititipkan ke tempat lain karena kasus yang dilakukannya tergolong berat, yakni pembunuhan. “Kalau kasus pencurian atau yang tergolong ringan, mungkin masih bisa,” tutur Hari. (www.korantempo.com – 25 Agustus 2010)

MEDAN – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli meminta bantuan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin untuk mengimbau dan mendesak Pemkab Nias menyerahkan sejumlah aset yang dianggap menjadi hak kota itu.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut, hari ini, ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Sowaa Laoly, mengatakan cukup banyak aset yang seharusnya menjadi milik Pemko Gunung Sitoli masih ditahan Pemkab Nias.

Pemkab Nias hanya menyerahkan aset tertentu seperti sejumlah bangunan yang dijadikan kantor pemerintahan seperti balaikota dan DPRD Gunung Sitoli.

Meski demikian, penyerahan aset itu tidak melibatkan Pemprov Sumut, sehingga berita acaranya dianggap masih lemah dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

“Bisa saja suatu saat Pemkab Nias mengusir kami,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Sebenarnya, kata Sowaa, cukup banyak aset yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli, termasuk sejumlah aset yang dibangun eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

Disebabkan dikuasai Pemkab Nias, aset-aset itu tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan meski berada di wilayah Kota Gunung Sitoli.

“Padahal aset-aset itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Gunung Sitoli yang lain, Yaatozeduhu Laoly mengatakan, salah satu aset yang tidak ingin diserahkan Pemkab Nias itu adalah Pasar Yahobu yang dibangun eks BRR NAD-Nias.

Pihaknya berharap Pemprov Sumut dapat mengingatkan Pemkab Nias segera untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Pemko Gunung Sitoli.

“Kalau tidak segera, khawatir akan muncul masalah yang berkepanjangan,” katanya.

Yaatozeduhu Laoly mengatakan, indikasi akan adanya masalah itu dapat terlihat dari keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nias Nomor 2 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 yang terkesan mengangkangi UU Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda itu disebutkan Pasar Yahobu berada di Kota Gunung Sitoli disebutkan bagian dari Pemkab Nias.

Kemudian di Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa seluruh proses perizinan dalam pengelolaan Pasar Yahobu diurus di Pemkab Nias.

“Kalau begitu, untuk apa ada Kota Gunung Sitoli,” kata politisi yang juga berasal dari Partai Demokrat tersebut.

Selain Pasar Yahobu, kata Yaatozeduhu, masih ada sejumlah aset lain yang dibangun BRR yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli.

“Ada sekolah, rumah sakit, perkantoran, PDAM Tirta Umbu dan bangunan lain. Semuanya di wliayah Gunung Sitoli, tetapi tidak diserahkan,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Penjabat Walikota Gungung Sitoli Martinus Lase telah menyampaikan harapan kepada Pemkab Nias agar aset-aset itu diserahkan.

“Tetapi hingga saat ini tidak ditanggapi,” kata Yaatozeduhu.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk menyurati Pemkab Nias mengenai permasalahan yang terjadi.

“Nanti akan kita laporkan kepada Mendagri,” kata Gubernur.

Warta
WASPADA ONLINE

MEDAN – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli meminta bantuan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin untuk mengimbau dan mendesak Pemkab Nias menyerahkan sejumlah aset yang dianggap menjadi hak kota itu.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut, hari ini, ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Sowaa Laoly, mengatakan cukup banyak aset yang seharusnya menjadi milik Pemko Gunung Sitoli masih ditahan Pemkab Nias.

Pemkab Nias hanya menyerahkan aset tertentu seperti sejumlah bangunan yang dijadikan kantor pemerintahan seperti balaikota dan DPRD Gunung Sitoli.

Meski demikian, penyerahan aset itu tidak melibatkan Pemprov Sumut, sehingga berita acaranya dianggap masih lemah dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

“Bisa saja suatu saat Pemkab Nias mengusir kami,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Sebenarnya, kata Sowaa, cukup banyak aset yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli, termasuk sejumlah aset yang dibangun eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

Disebabkan dikuasai Pemkab Nias, aset-aset itu tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan meski berada di wilayah Kota Gunung Sitoli.

“Padahal aset-aset itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Gunung Sitoli yang lain, Yaatozeduhu Laoly mengatakan, salah satu aset yang tidak ingin diserahkan Pemkab Nias itu adalah Pasar Yahobu yang dibangun eks BRR NAD-Nias.

Pihaknya berharap Pemprov Sumut dapat mengingatkan Pemkab Nias segera untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Pemko Gunung Sitoli.

“Kalau tidak segera, khawatir akan muncul masalah yang berkepanjangan,” katanya.

Yaatozeduhu Laoly mengatakan, indikasi akan adanya masalah itu dapat terlihat dari keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nias Nomor 2 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 yang terkesan mengangkangi UU Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda itu disebutkan Pasar Yahobu berada di Kota Gunung Sitoli disebutkan bagian dari Pemkab Nias.

Kemudian di Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa seluruh proses perizinan dalam pengelolaan Pasar Yahobu diurus di Pemkab Nias.

“Kalau begitu, untuk apa ada Kota Gunung Sitoli,” kata politisi yang juga berasal dari Partai Demokrat tersebut.

Selain Pasar Yahobu, kata Yaatozeduhu, masih ada sejumlah aset lain yang dibangun BRR yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli.

“Ada sekolah, rumah sakit, perkantoran, PDAM Tirta Umbu dan bangunan lain. Semuanya di wliayah Gunung Sitoli, tetapi tidak diserahkan,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Penjabat Walikota Gungung Sitoli Martinus Lase telah menyampaikan harapan kepada Pemkab Nias agar aset-aset itu diserahkan.

“Tetapi hingga saat ini tidak ditanggapi,” kata Yaatozeduhu.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk menyurati Pemkab Nias mengenai permasalahan yang terjadi.

“Nanti akan kita laporkan kepada Mendagri,” kata Gubernur. (www.waspada.co.id – 24 Agustus 2010)