Nias Online

Medan – Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli, Sumatera Utara, Rido Yanotatema Laia (20) yang melarikan diri dari Rumah Sakit di daerah setempat, hingga kini belum ditemukan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Mashudi, Minggu, berjanji akan terus memburu napi tersebut sampai dapat.

Menurut dia, untuk menemukan napi itu, petugas Lapas bekerja sama dengan pihak kepolisian terus mencari tempat persembunyian orang yang bermasalah tersebut.

Rido melarikan diri dari RSU Gunungsitoli, Jumat (24/9) sekitar pukul 20.30 WIB, saat petugas jaga sedang mengambil air minum di luar kamar tempat napi tesebut dirawat.

Napi tersebut sempat menjalani perawatan selama dua hari di rumah sakit itu karena sakit.

Ia mengatakan, akibat kaburnya Rido, Kementerian Hukum dan HAM Sumut mengirimkan timnya untuk meneliti dan memeriksa sejumlah petugas Lapas yang menjaga napi tersebut.

“Kami sempat menurunkan tim untuk mengetahui kasus larinya napi itu,” kata Mashudi.

Ia mengatakan, meskipun napi itu belum juga tertangkap, namun petugas terus dikerahkan untuk mencarinya.

Petugas Lapas sampai saat ini terus bekerja keras memburu Rido. Sejumlah tempat persembunyian napi itu telah didatangi oleh petugas.

“Napi tersebut harus ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam sel Lapas, karena masih menjalani hukuman,” kata Mashudi.

Napi Rido Yanotatema Laia (20) warga Desa Sogaeadu, Kecamatan Gido Kabupaten Nias menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan penjara di Lapas Gunungsitoli. (SIB, 18-10-2010)

*Anggota DPRD Minta Gubsu Buat SK Ketua DPRD Nias

Nias – Sejak DPRD Nias dibagi ke kabupaten yang dimekarkan Mei 2010 Ketua DPRD Nias definitif tidak ada.

Faigiasa Bawamenewi SH anggota DPRD Nias Komisi C mengatakan belum ditetapkannya ketua dan wakil ketua karena PDIP tidak setuju wakil ketua dari PNBK. PDIP berpendapat yang seharusnya menjadi wakil ketua dari PDIP karena sebelum dibagi ke kabupaten yang dimekarkan PDIP yang terbanyak tetapi setelah dibagi PNBK yang terbanyak.

F Bawamenewi dihubungi SIB via SMS (11/10) menyatakan belum ada rapat paripurna untuk menetapkan ketua dan wakil ketua definitif dan belum tahu kapan.

Anggota DPRD Nias Fajar Waruwu dari PDIP yang juga ketua PDIP Kabupaten Nias dihubungi SIB di kantor PDIP Gunung Sitoli, Kamis (7/10) mengatakan masalah penentuan wakil ketua hanyalah masalah penafsiran yang berbeda. Menurut dia tidak perlu lagi penetapan karena penetapan sebelum Mei 2010 sudah sah. Sebaiknya Gubsu membuat saja SK tentang ketua dan wakil ketua agar tidak ada perdebatan, pintanya.

Anggota DPRD Komisi C dari PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) Darwis Zendratõ yang juga fungsionaris Pemuda Pancasila yang diminta SIB tanggapannya Senin (11/10) via Ponsel mengatakan hendak Gubsu Samsul Arifin segera menetapkan ketua dan wakil ketua definitif. Dia meminta agar Gubsu mengesampingkan oknum yang tidak perduli dengan kesejahteraan masyarakat. Akibat belum adanya ketua dan wakil ketua yang definitif, APBD yang sudah dibahas tidak dapat disahkan, padahal 2 (dua) bulan lagi tahun anggaran berakhir. Dan 14 Ranperda belum juga selesai dibahas, ujarnya.

Menurut Ronal Zai anggota DPRD dari PNBK yang dihubungi SIB via SMS (5/8) mengatakan sudah ada surat dari Ditjen Otda yang menyatakan wakil ketua dari PNBK.

Ketua DPRD sementara S Zai yang diminta SIB tanggapannya via SMS Senin (11/10) belum bersedia memberi tanggapan dengan alasan sedang di luar kota. Ditanya kapan ada kesediaan, dijawab nanti saya hubungi, namun hingga berita ini diketik belum dihubungi. (SIB, 14-10-2010)

Gunungsitoli – Lembaga Surfaid International Cabang Nias melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sepuluh tenaga kerjanya secara sepihak tanpa memberikan kompensasi berupa pesangon.

Bahkan lembaga itu terkesan memaksakan kehendak terhadap tenaga kerja untuk menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang telah disiapkan oleh manajemen Surfaid International.

Akibat eprsengketaan itu para mantan tenaga kerja telah berulangkali melakukan mediasi kepada pihak manajemen Surfaid International agar hak-hak tenaga kerja yang telah di PHK berupa pesangon dapat dibayarkan sesuai yang tertuang dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun hingga saat ini belum ada tanggapan positif dari lembaga dimaksud.

Hal ini terungkap pada pertemuan antara tenaga kerja yang terkena PHK dengan Managemen Surfaid International yang difasilitasi DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (8/10).

Pertemuan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Gunungsitoli dan dipimpin Ketua Komisi B Damili R. Gea didampingi Wakil Ketua DPRD Armansyah Harefa, SE, Hadirat ST Gea, serta sejumlah anggota dewan, para mantan tenaga kerja Surfaid International, Manajemen Surfaid International Cabang Nias masing-masing Manager Program, Asrial dan Office Manager, Caroline.

Pada pertemuan itu, juru bicara mantan tenaga kerja Surfaid International, Christian Elfianus Gea menyebutkan. Maret 2010 yang lalu pihak manajemen Surfaid International Cabang Nias mereka telah menandatangani Kontrak Kerja selama enam bulan yang berakhir pada 13 September 2010. Namun pada Juni 2010 pihak manajemen memanggil mereka untuk menandatangani persetujuan pemutusan hubungan kerja yang telah disediakan oleh pihak Surfaid International. Disebutkan bagi yang tidak menandatangani surat tersebut tidak akan dibayarkan hak-haknya oleh Lembaga Surfaid International.

Disebutkan pada Surat Pernyataan persetujuan itu dengan Kop Surat Surfaid International terlihat sudah ada tandatangan di atas nama mereka yang dibubuhi meterai Rp6.000 sehingga terindikasi pemaksaan dan pemalsuan tandatangan.

Sementara Program Manager Surfaid International yang hadir pada kesempatan itu mengakui adanya surat pernyataan dari tenaga kerja yang telah terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak manajemen sebelumnya dan pihaknya telah menyampaikan permintaan maaf kepada para tenaga kerja sembari menggantinya dengan surat pernyataan yang baru.

Setelah mendapatkan klarifikasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, DPRD Kota Gunungsitoli merekomendasikan agar manajemen Surfaid International bersama para mantan tenaga kerja menyelesaikan persengketaan tersebut secara kekeluargaan dalam kurun waktu 7 hari (a35) – Sumber: Harian Waspada Cetak – 11 Oktober 2010)

Tingginya curah hujan yang melanda Kepulauan Nias sepekan terakhir berdampak pada infrastruktur transportasi. Jalan provinsi dan jembatan dikabarkan amblas dan longsor.

Masyarakat pun resah. Apalagi bila kondisi itu tidak ditanggulangi dengan segera, dikhawatirkan roda perekonomian dan pemerintahan bisa lumpuh.

Pantauan Global kemarin di lapangan, ruas jalan dari Kota Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Barat di Km 30 Desa Hili Uso Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat amblas.

Begitu juga ruas jalan nasional di Km 9,5 Desa Ononamolo Lot I Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli longsor sampai ke tengah badan jalan. Bila hujan masih berlanjut, diprediksi jalan putus total.

Beberapa masyarakat di lokasi longsor mengakui kepada Global, dua hari lalu petugas dari Dinas Bina Marga Provinsi di Gunungsitoli pernah datang ke lokasi. Hanya saja mereka sekadar meninjau tanpa melakukan apapun.

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sowaa Laoli mengatakan, jalan yang longsor itu merupakan urat nadi perekomian di Kepulauan Nias. Seperti jalan Nasional di Km 9,5 Desa Ononamolo Lot I Kecamatan Gunungsitoli Selatan yang menghubungkan Bandara Binaka serta Kabupaten Nias Selatan dan beberapa daerah lainnya. “Bila dibiarkan maka semua kegiatan pemerintah dan swasta pasti lumpuh total,” katanya.

Makanya Soowa Laoli berharap kepada semua yang terkait baik pemerintah daerah dan Dinas Bina Marga Sumatera Utara untuk berkoordinasi dalam penanggulangan agar masyarakat jangan resah dan menjaga lebih kondusifnya roda perekonomian di Kepulauan Nias,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala UPRPPJJ Bina Marga Gunungsitoli O Ndraha tidak berhasil ditemui. Menurut staf dia sedang tugas di Medan. Mereka juga memberikan penjelasan, pihaknya sudah melakukan peninjauan dan dalam waktu dekat akan segera menangani masalah jalan yang longsor dan amblas itu. (www.harian-global.com 7 Sep 2010)

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, minta pemerintah segera memperbaiki jalan nasional yang menghubungkan Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Selatan di Kepulauan Nias yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Kita minta pemerintah segara memperbaiki jalan tersebut karena merupakan urat nadi perekonomian daerah,” ujar anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias, Sudirman Halawa di Medan, Rabu (6/10/2010).

Dia menyebutkan, jalan yang menghubungkan kedua daerah, khususnya di kilometer 9,5 atau di Jalan Pelud Binaka nyaris putus, karena tanah di pinggiran jalan tergerus longsor akibat banjir yang melanda Sungai Idonoi.

Kita benar-benar khawatir melihat kondisi jalan yang nyaris putus itu. Kita berharap jalan itu segera diperbaiki sebelum benar-benar putus,” kata Sudirman.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias Analisman Zalukhu menyebutkan, di sepanjang tepi Sungai Idonoi yang bersisian dengan jalan negara itu tidak dibangun tembok penahan banjir atau beronjong, sehingga mudah tergerus longsor.

Jalan tersebut, menurut dia, sangat vital, sehingga pemerintah pusat harus segera mengatasi kerusakan dengan melakukan perbaikan secara permanen.

“Jika tidak segera diperbaiki, perekonomian dua kabupaten yaitu Nias dan Nias Selatan terancam lumpuh, karena tidak ada jalan alternatif menuju kawasan itu kecuali harus memutar jauh menempuh jarak ratusan kilometer,” katanya.

Analisman juga mendesak pemerintah pusat melalui Badan Besar Jalan dan Jembatan Wilayah Sumatera II Kementerian Pekerjaan Umum segera turun tangan dan memperbaiki jalan tersebut sebelum benar-benar putus.

Pada bagian lain ia menyebutkan, Jalan Pelud Binaka merupakan satu-satunya jalan menuju Bandara Binaka di Gunung Sitoli dan jalan itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

“Harapan kita kerusakan jalan itu harus segera ditangani oleh pemerintah pusat,” kata Analisman. (Sumber: www.surya.co.id 6 Oktober 2010)

Gunungsitoli – Akibat di hujan yang mengguyur selama sepekan, Jalan Nasional penghubung antara Kota Gunungsitoli-Kabupaten Nias-Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tepatnya kilometer 9,5 nyaris putus, Selasa, (5/10).

Pantauan Analisa di lokasi ruas jalan provinsi yang terletak di Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan itu, jelas terlihat setengah badan jalan sudah amblas akibat terjangan air sungai Idonoi.

Menurut penuturan salah seorang warga, selama ini ruas jalan tersebut sudah terlihat retak. Selanjutnya pada Senin pagi, (4/10) sekira pukul 06.00 WIB ruas badan jalan amblas dibawa terjang arus sungai.

Kini amblasnya semakin melebar dan diprediksi jika hal itu tidak segera ditangani diperkirakan satu atau dua hari ke depan ruas jalan penghubungan tiga kabupaten dan kota itu akan putus total.

Pantauan wartawan ruas jalan provinsi tepatnya di KM 9,1 Jalan Pelud Binaka juga terlihat retak dan nyaris amblas karena di gerus air yang melintas di bahu jalan itu.

Hal serupa terjadi di sekitar ruas jalan menuju Taman Makam Pahlawan Desa Mudik, ruas jalan yang menghubungkan antara jalan kabupaten menuju taman makam pahlawan nyaris putus. Hal itu karenakan tumpatnya gorong-gorong yang melintang di ruas jalan itu, sehingga air yang tumpat menggerus bagian bawah badan jalan. Jika tidak segera ditangani diprediksi ruas jalan itu juga akan putus.

Langkah

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli saat mengatakan, pihaknya berharap pemerintah dan dinas terkait sesegera mengambil langkah kongkrit atas amblasnya ruas jalan itu, termasuk sungai Idonoi yang merupakan penyebab utama amblasnya ruas jalan tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, ruas jalan yang amblas dan hampir putus tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Nias. Karena jalan itu menghubungkan antara Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan jalan satu-satunya menuju Bandara Binaka Gunungsitoli.

Kepala UPRPJJ Gunungsitoli melalui Kepala Seksi Lapangan Togu Tambunan ST mengatakan, badan jalan yang longsor pada ruas jalan Nasional Gunungsitoli-Tetehosi terjadi akibat meluapnya Sungai Idanoi karena tingginya curah hujan.

Karena tingginya curah hujan selain, ruas jalan yang longsor atau amblas diantaranya, jalan provinsi Miga-Lolowa’u berserta bangunan pelengkap tembok penahan dan bronjong ikut mengalami kerusakan.

Untuk sementara penanggulangan yang telah dilakukan oleh UPRPJJ pada ruas jalan provinsi itu yakni, melakukan penimbunan dengan batu dan sirtu pada ruas badan jalan di KM 30 dan KM 32, sehingga kendaraan dapat melintasi ruas jalan itu.

Kepala PSDA Nias, Dorman Lubis yang dikonfirmasi Analisa melalui telepon mengatakan, sungai Idanoi yang berada di samping jalan Nasional di KM 9,5, pihaknya telah mengusulkan pelurusan sungai tersebut. Namun hal itu masih menunggu realisasi dari pemerintah karena memerlukan biaya cukup besar. (www.analisadaily.com – 6 September 2010)

Gunungsitoli – Pj Walikota Drs Martinus Lase MSP meresmikan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Simpan Pinjam untuk melayani UKM (Usaha Kecil Menengah) di wilayah Kota Gunungsitoli di Jalan Diponegoro Gunungsitoli, Senin (27/9), ditandai pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng.

Pj Walikota mengucapkan terima kasih kepada Bank Danamon yang telah membuka unit pelayanan khusus kepada pengusaha kecil dan menengah.

Pihaknya berharap para pengusaha dapat memanfaatkan program kredit khusus kepada masyarakat yang membutuhkan modal kecil. Adapun syarat untuk mendapatkan kredit dalam program tersebut sangat mudah. Keterangan selanjutnya bisa didapat langsung di Bank Danamon Unit Gunungsitoli. Pj Walikota juga berharap kepada masyarakat untuk mendukung dalam program ini yaitu menabung supaya kredit dapat dikembangkan ke pengusaha lain.

Kehadiran Bank Danamon Gunungsitoli sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang beras, pedagang makanan, peternakan dan pertanian.

Sementara SDH SEMM Kantor Pusat Jakarta Sahat Sitompul mewakili Direktur PT Danamon menyebut bahwa Bank Danamon mempunyai 1.040 tempat pelayanan nasabah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Menurut Sahat Sitompul, kantor unit melayani pinjaman kredit kepada nasabah minimum Rp5.000.000 dan maksimum Rp 500.000.000 sedangkan di atas Rp 500.000.000 dilayani oleh cabang. Tujuan pembentukan Bank Danamon Gunungsitoli adalah untuk membantu pengusaha kecil menengah ke bawah yang mana pihak cabang tidak bisa melayani pinjaman yang jumlah pinjamannya minimum Rp 5.000.000.

Dengan hadirnya Bank Danamon di Gunungsitoli akan melayani para pengusaha seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang beras, pedagang makanan peternakan dan pertanian dengan persyaratan memberikan agunan seperti tanah harus memiliki surat akte atau sertifikat, jika kendaraan maka yang menjadi agunan BPKB.

Sahat Sitompul berharap kehadiran bank itu dapat membantu masyarakat di wilayah Gunungsitoli untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Nias.

Sementara tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli AA Giawa BA mengatakan selama ini BNI, Bank Sumut, BRI, Danamon hanya melayani pengusaha-pengusaha besar yang pinjamannya miliaran rupiah. Sedangkan pengusaha yang lebih banyak adalah pedagang kecil tidak terlayani oleh pihak bank tersebut karena pinjamannya kecil.

Kehadiran Bank Danamon untuk simpan pinjam itu merupakan program yang sangat menyentuh kaum ekonomi lemah dan dapat membuat masyarakat lebih sejahtera karena dapat memperoleh pinjaman dengan jumlah kecil dan bunga juga bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Masyarakat Kota Gunungsitoli mengucapkan terima kasih kepada Pj Walikota Gunungsitoli yang telah membuat program pelayanan terhadap masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh pinjaman yang nilainya mulai dari Rp1 juta hingga ke Rp 500 juta.

Sementara, Ketua DPRD Gunungsitoli Sowa’a Laoli SE mengatakan, ia sebagai wakil rakyat menyambut baik program ini yang sangat membantu masyarakat ekonomi lemah dan DPRD kota mendukung program ini karena bermanfaat bagi masyarakat yang permodalannya sangat rendah dan ini merupakan awal menuju masyarakat sejahtera.

Unit Manager Dsp Gunungsitoli Nias Kasiruddin Ndruru yang diwawancarai SIB mengatakan sesuai penegasan pimpinan dari pusat Sahat Sitompul bahwa Unit Bank Danamon melayani pengusaha kecil dan pinjaman mulai dari minimum Rp 5 juta ke Rp500 juta, tidak melayani PT, CV, dan PNS, tetapi hanya melayani pengusaha perorangan dan syaratnya bisa agunan dengan akte dari Kantor Camat atau Sertifikat dari BPN. Sedangkan untuk kendaraan yang kita butuhkan adalah BPKB.

Setelah kita terima permohonan dilakukan survey lapangan baru diadakan penilaian kelayakan pinjaman disertai dengan agunan dan kita melayani usaha yang berjalan selama 2 tahun, sedangkan bunga juga sama dengan bunga bank lainnya.

Acara dihadiri Pj Walikota Drs Martinus Lase MSP mewakili PT Bank Danamon Pusat Jakarta Sahat Sitompul, Regional SEMM Head Wilayah VI Sumatera Utara Juanto Padang pejabat lama yang akan digantikan tanggal 1 Oktober 2010 Julius Chausar, Cluster Manager Pematang Siantar Firman Foarota Ndruru, Unit menager DSP. Gunungsitoli Kasiruddin Ndruru, dan RCO BDI Konfensional Sumatera Ibu Ester Junita Ginting, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli dan para pengusaha. (SIB, 1 – 10 – 2010)