Nias Online

MEDAN – Rabies masih menjadi penyakit yang menghantui dan mematikan di Sumatera Utara. Pasalnya, penyakit jenis ini masih ditemukan di Sumut.

Atas kondisi itu, masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai rabies, karena dalam tiga tahun belakangan ini penyakit tersebut di Sumatera Utara cenderung terus mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota.

Koordinator Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P3B2) Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Teguh Supriadi, mengatakan berdasarkan data yang ada, diketahui kasus rabies cenderung meningkat sejak tahun 2008 hingga penghujung tahun 2010.

Kabupaten Nias yang saat ini terbagi menjadi lima kabupaten/kota yakni Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli sebelumnya dinyatakan wilayah bebas rabies bersama beberapa daerah lain di Indonesia seperti pulau Bali, NTB, Maluku dan Jawa Timur.

“Namun pada awal tahun 2010 telah dilaporkan adanya kasus rabies yang hingga pertengahan tahun 2010 telah merenggut nyawa sedikitnya 31 orang di wilayah itu. Jumlah ini merupakan kasus terbanyak dalam periode waktu yang sama sepanjang sejarah rabies di Sumut,” katanya, hari ini.

Hingga saat ini, lanjutnya, Dinkes kabupaten/kota di sumut diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penanggulangan dengan cepat pada setiap kasus gigitan hewan penular rabies.

Karena jumlah kasus gigitan anjing sebagai hewan utama penular rabies di Sumut pada tahun 2010 hingga bulan Juli diketahui mengalami peningkatan yang signifikan dan secara akumulatif per bulan hingga Desember nanti jumlahnya diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya.

“Bukan hanya itu saja, baru-baru ini juga ada laporan kasus di pengungsian Gunung Sinabung yang menyatakan lima pengungsi terkena gigitan anjing liar, sehingga harus kita berikan VAR (Vaksin Anti Rabies) guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Mengingat rabies cenderung mengalami peningkatan, lanjutnya, upaya kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan rabies dengan jumlah yang lebih banyak di waktu yang akan datang perlu ditingkatkan dengan beberapa upaya, seperti meningkatan surveilans epidemiologi rabies pada hewan dan manusia.

Kemudian meningkatkan keamanan terhadap hewan yang kemungkinan menggigit manusia, penyediaan VAR di kabupaten/kota, pemberdayaan masyarakat tentang upaya pencegahan rabies melalui berbagai kegiatan sosial dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang P3K pascagigitan hewan tersangka rabies.

“Yang terakhir koordinasi yang solid antara Dinkes dan Dinas Peternakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga kita dapat melakukan pencegahan penularan rabies secara menyeluruh di Sumut,” katanya. (www.waspada.co.id – 2 November 2010)

* Kota Gunung Sitoli sebanyak 17 kasus

MEDAN – Kasus gigitan hewan penular rabies di Sumut meningkat secara signifikan. Data Program Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Dinkes Sumut, kasus rabies yang belum genap satu tahun di 2010, meningkat 4 kali lipat dari tahun 2009.

Berdasarkan data, kasus rabies 2008 di Kabupaten Dairi ditemukan sebanyak 2 kasus dan Simalungun 1 kasus. Sedangkan tahun 2009, Kabupaten Simalungun ditemukan 1 kasus, Taput 1 kasus, Humbahas 3 kasus, Dairi 1 kasus dan Batu Bara 1 kasus.

Sementara itu pada tahun 2010 kasus rabies dilaporkan oleh 9 kabuten/kota yaitu: Asahan 2 kasus, Taput 1 kasus, Samosir 3 kasus, Tapteng 1 kasus, Nias 5 kasus, Nisel 1 kasus, Dairi 1 kasus, Nias Barat 1 kasus dan Kota Gunung Sitoli sebanyak 17 kasus.

Sebelumnya berdasarkan data Depkes RI (2006) Nias merupakan wilayah bebas rabies bersama beberapa daerah lain di Indonesia seperti pulau Bali, NTB, Maluku dan Jawa Timur.

“Namun pada awal 2010 dilaporkan adanya kasus rabies yang hingga pertengahan tahun 2010 telah merenggut nyawa sedikitnya 31 orang di wilayah pulau Nias,” kata Teguh Supriyadi, Koordinator P2B2 Dinkes Sumut, Senin (25/10).

Menurutnya, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies ini merupakan kasus terbanyak dalam periode waktu yang sama sepanjang sejarah rabies di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini menurutnya dikarenakan meningkatnya frekuensi kasus, ditambah meningkatnya jumlah hewan penular rabies, namun akibat kurangnya follow up terhadap kasus yang dirawat, tidak diperoleh data akhir dari kondisi penderita yang dirawat di rumah sakit.

“Tapi, merujuk dari berbagi literatur bahwa kasus rabies umumnya berujung pada kematian, dalam hal ini setiap kasus rabies diasumsikan meninggal dunia,” tegas Teguh.

Dia mengatakan, Medan melaporkan 200 lebih kasus gigitan salah satu hewan penular rabies yakni anjing. Untuk mengurangi atau mematikan virusnya terang Teguh, usaha paling efektif ialah mencuci luka tersebut dengan sabun selama 10 menit atau lebih, kemudian diberi antiseptik.

“Namun, jika hewan yang menggigit mati atau hewan itu lari dan tidak bisa ditemukan lagi, pengobatannya harus diberikan VAR (vaksin anti rabies),” terangnya. (www.waspada.co.id – 26-10-2010)

*Ketua Komisi A DPRD Nias Barat: Menurut BKN Pusat 165 CPNS Yang diumumkan Bupati Nias Barat Ilegal.

Gunungsitoli – Sedikitnya 30 puluh-an CPNS formasi tahun 2009 yang dinyatakan lulus seleksi oleh Bupati Nias Barat mendatangi Kantor Bupati di Kecamatan Lahomi, Kamis (21/10) mempertanyakan NIP dan SK pengangkatan.

Mereka diterima Sekda Kab Nias Barat Zemi Gulo SH, di ruang kerjanya dan dialog berlangsung aman. Tetapi mereka merasa kecewa kepada Sekda karena tidak dapat memberi penjelasan siapa yang 165 orang dinyatakan ilegal oleh BKN pusat.

Mereka pertanyakan kenapa NIP mereka tidak diberikan oleh BKN pusat dan siapa yang dinyatakan ilegal oleh BKN pusat itu.

Sekda Kab Nias Barat Zemi Gulõ SH mengatakan, pihaknya selaku panitia penyelenggara Seleksi CPNSD Formasi Tahun 2009 telah mengusulkan sebanyak 410 orang sesuai hasil seleksi perengkinan yang dikirim oleh Poliktenik Jakarta dan usul tersebut hingga Kamis 22 Oktober 2010 belum pernah dibatalkan atau berubah.

Persoalan kenapa belum keluar NIP ia tidak berwewenang memberi penjelasan, silakan langsung bertanya kepada Bupati Nias Barat karena dia yang berwewenang memberi penjelasan serta jawaban yang lebih akurat, kata Sekda Nias Barat. Permintaan foto copy usul dari Pemerintah Kab Nias Barat akan diberikan melalui sekretaris panitia yaitu Kepala BKD Nias Barat Talizokhõ Halawa SH, katanya.

Setelah Sekda menerima peserta pemenang CPNS Kab Nias, SIB meminta tanggapannya terkait pernyataan Ketua Komisi A DPRD Kab Nias Barat bahwa menurut BKN pusat ada 165 orang dari 410 orang diumumkan oleh Pemkab Nias Barat ilegal karena ada yang tidak memenuhi perengkingan, Sekda mengatakan, yang bertanggung jawab adalah Bupati Nias Barat, silakan saja DPRD menyatakan pendapat seperti itu.

Namun hingga detik ini belum ada pembatalan pengumuman 410 orang dinyatakan lulus sesuai hasil perengkingan dan itu tetap kita perjuangkan sampai dikeluarkan NIP oleh BKN pusat karena itu merupakan hak peserta CPNS yang telah mengikuti seleksi, tegasnya.
Selanjutnya peserta CPNS mendatangi BKD untuk bertemu dengan Kepala BKD sebagai sekretaris Panitia namun tidak ada kepala BKD tetapi hanya Ka Sekretaris BKD.

Selanjutnya mereka mendatangi Kantor DPRD Kab Nias Barat, namun para delegasi tidak menemukan anggota DPRD Nias Barat karena alasan berada di luar daerah.

Ketua Komisi A DPRD Nias barat Yasiduhu Gulõ yang dihubungi SIB melalui telepon seluler, Kamis (21/10) mengatakan, telah mendatangi Kantor BKN pusat. Dari hasil pertemuan tersebut BKN pusat menyatakan bahwa ada 165 orang CPNS yang telah dinyatakan lulus oleh Pemkab Nias Barat dinyatakan ilegal atau tidak valid karena tidak sesuai nomor perengkingan yang disampaikan oleh Politekinik Jakarta sebagai penguji seleksi CPNSD.

Selanjutnya, Senin, 25 Oktober 2010 akan menggelar rapat paripurna untuk membahas masalah CPNSD siapa yang sebenarnya yang berhak menerima NIP dari BKN sesuai hasil seleksi yang dinyatakan oleh Politeknik Jakarta, dan kita tidak mau dirobah pemenang yang sebenarnya dan kita tetap mendukung hasil yang murni, katanya. (www.hariansib.com, 23-10-2010)

Kepala Pimpinan Cabang Bank Sumut Gunungsitoli Yustin Sagala mengatakan kredit Sumut Sejahtera dengan dana bergulir mencapai Rp23 miliar diprioritaskan untuk masyarakat miskin.

“Dana sebesar itu mempu meraup sekitar 5.000 nasabah di wilayah Gunungsitoli dan sebagian wilayah Nias,” katanya kemrin ketika ditemui di rang kerjanya, kemarin.

Yustin Sagala menjelaskan, dengan pinjaman dari dana ini diharapkan para warga kurang mampu dapat mengelola dan meningkatkan perekonomian keluarga serta menumbuh kembangkan rasa kebersamaan antara sesama anggota, saling tukar informasi dalam mengembangkan usaha yang sedang digeluti.

Dia mengatakan, kredit ini telah berjalan beberapa tahun dengan sistim kelompok yang beranggotakan 20 sampai 30 orang dan Bank Sumut Cabang Gunungsitoli menugaskan 11 personil untuk turun langsung ke lapangan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Yustin mengungkapkan, Dirut PT Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu telah melihat secara langsung perkembangan ke kelompok masyarakat tersebut. Dan dia menyampaikan apresiasi atas keuletan dan kesungguhan masyarakat.

Apalagi kredit Sumut Sejahtera ini memiliki berbagai kemudahan seperti pinjaman modal tanpa agunan, bunga yang sangat minim (sekitar 0,35% setiap bulan), pembayaran cicilan tiap minggu.

Bagi nasabah yang berhasil dan disiplin dalam mengembalikan pembayaran pinjamannya dengan baik dan usahanya makin maju, maka akan diberikan kemudahan pinjaman dengan modal yang lebih besarlagi.

Selain itu Bank Sumut Cabang Gunungsitoli memprogramkan berbagai kegiatan produk unggulan untuk diikutsertakan pada kegiatan perlombaan pameran pada Nopember 2010 di Medan berkaitan dengan ulang tahun Bank Sumut, kata Yustin Sagala. (www.harian-global.com – 22-10-2010)

Gunungsitoli – Terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pemantapan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias sejumlah kalangan masyarakat Nias meminta kepada Gubernur Sumatera Utara segera memerintahkan Dinas Tarukim Sumatera menyerahkan hasil audit kepada pihak Polres Nias.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Masyarakat Nias Peduli (Formnispe), Sonitehe Telaumbanua bersama Sekretaris Fort Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Nias Yason Hulu kepada Analisa di Gunungsitoli Jum’at (15/10), menyikapi proses kasus itu terkendala dilanjutkan oleh pihak Polres Nias karena belum turunya hasil audit tersebut.

“Kita telah mengkonfirmasi hal ini kepada Kapolres Nias dan pihaknya mengatakan hingga saat ini Dinas Tarukim Sumatera Utara sebagai tim ahli belum menyerahkan hasil audit sehingga proses penanganan kasus itu terkendala”, katanya.

Lebih lanjut Sonitehe Telaumbanua menyatakan dan mengharapkan Gubernur sebagai pimpinan segera memerintahkan Dinas Tarukim Sumut agar hasil audit tersebut segera diserahkan, mengingat hasil audit itu hampir setahun lamanya telah “mengendap” namun hasilnya tidak jelas hingga saat ini.

Tentunya dengan terkendalanya hasil audit itu dari Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara, sangat berpengaruh dalam proses kepastian hukum dalam penanganan kasus yang diduga turut melibatkan mantan Kepala Kadis Kimprawil Kabupaten Nias Ir Lakhomizaro Zebua.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fort Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Nias Yason Hulu sangat mengharapkan Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara untuk tidak “mempetieskan” hasil audit tersebut dengan cara mengundur-undur waktu. Sehingga, kasus yang diduga melibatkan mantan Kepala Kadis Kimprawil Kabupaten Nias Ir Lakhomizaro Zebua tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum.

“Adanya dugaan karena penyerahan hasil audit ini hampir setahun belum diserahkan kepada Polres Nias, patut diduga adanya “main mata” antara mantan Kadis Kimprawil Kabupaten Nias dengan pihak auditor sebagai tim ahli dari Tarukim Sumatera Utara”.

Baik Sonitehe Telaumbanua sebagai DPP Forminispe maupun Sekretaris FKI-1 Kabupaten Nias mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk segera memerintakan Dinas Tarukim Sumatera Utara menyerahkan hasil audit tim ahli tersebut kepada pihak Polres Nias sehingga kepastian hukum dalam kasus itu dapat diketahui oleh masyarakat Nias.

Desakan itu juga disampaikan Ketua PPKDI Kabupaten Nias kepada Analisa yang merupakan pelopor dari kasus tersebut, pihaknya juga mengaku telah menyurati pihak Polres Nias untuk mempertanyakan perkembangan penangan kasus itu.

Sesuai dengan pemberitaan sebelumnya, kasus tersebut terkait laporan LSM PPKDI kepada pihak Polres Nias atas dugaan penggelembungan jumlah galian pemantapan pertapakan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias tahun anggaran 2007 senilai Rp. 2,1 miliar yang dilaksanakan dengan cara penghunjukkan langsung yang diduga merugikan negara Rp. 1,3 miliar. (www.analisadaily.com – 21-10-2010)