Nias Online

MEDAN, KOMPAS.com – Ruas jalan di jalur tengah yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara terancam putus, akibat mengalami longsor di beberapa lokasi.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut, Sudirman Halawa ketika membacakan hasil reses ke Kepulauan Nias dalam rapat paripurna di Medan, Selasa (15/11/2011).

Ia mengatakan, ruas jalan yang berada di kawasan Miga Lolowau itu sangat stratgeis karena menghubungkan sejumlah daerah seperti Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Barat adn Nias Selatan.

Ketika melakukan reses, timnya yang berjumlah lima anggota DPRD Sumut menemukan ruas jalan tersebut banyak mengalami longsor.

Memang, kata Sudirman, pemkab setempat telah melakukan penanganan agar longsor tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hanya saja, penanganan yang dilakukan tersebut dinilai kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah ruas jalan yang mengalami longsor.

Karena itu, pihaknya meminta Dinas Bina Marga Sumut untuk turun tangan agar penanganan dan perbaikan yang dilakukan menjadi lebih baik.

“Harus ada penanganan khusus dari Dinas Bina Marga. Kalau tidak, putusnya jalan itu hanya menunggu waktu,” katanya.

Ia mengatakan, jika ruas jalan itu terputus maka diperkirakan arus transportasi warga akan sangat terganggu karena merupakan satu-satunya jalan dari Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat.

Selain itu, kerusakan jalan tersebut juga diperkirakan akan mengganggu dua kegiatan besar keagamaan yang akan diselenggarakan di Nias Barat dan akan menghadirkan masyarakat dalam jumlah besar.

Dua kegiatan itu adalah Sinode atau rapat akbar Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) ke-56 pada tahun 2012 untuk memilih Ephorus atau pimpinan gereja dan Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pada 2014.

Kedua kegiatan tersebut akan dihadiri ribuan masyarakat, baik dari dalam mau pun luar negeri. “Sekali lagi kami meminta agar segera dilakukan penanganan khusus,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sumber: Kompas, Selasa 15 November 2011

MEDAN – Kabupaten Nias Selatan akan menjadi pusat Gebyar KB Kepulauan yang akan digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara, pada Desember 2011 mendatang. Ini untuk mensukseskan dan mempercepat pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di daerah tersebut. (more…)

JAKARTA–MICOM: Mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia, Selasa (8/11) menjalani sidang perdana tindak pidana penyuapan Rp99,9 juta terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Saut Hamonangan Sirait terkait pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan periode 2011-2016.

“Memberikan atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang sejumlah Rp99,9 juta kepada pegawai atau penyelenggara negara atau Saut Hamonangan Sirait sebagai anggota KPU pada masa jabatan 2007-2012,” kata jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/11).

Jaksa mendakwa Fuhuwusa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda paling banyak Rp250 juta.

Jaksa menguraikan perbuatan tersebut dilakukannya pada 13 Oktober 2010 dengan datang langsung ke kantor KPU Pusat Jakarta. Dalam pertemuan di ruang kerja Saut, Fuhuwusa meminta agar anggota KPU itu membantu mengesahkan pencalonannya dalam pemilihan Bupati Nias.

Fuhuwusa juga meminta Saut mengangkat kembali empat anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah dipecat karena sempat meloloskannya. Bahkan ia meminta agar dibentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa pemecatan tersebut.

Lantaran permintaan tersebut ditolak, politikus Partai Demokrat itu meninggalkan sebuah tas kecil berisi uang di meja kerja Saut.

Menanggapi dakwaan tersebut Fuhuwusa dan kuasa hukumnya M. Assegaf menyatakan akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada persidangan selanjutnya. “Pada prinsipnya kami mendengar dan memahami surat dakwaan itu kurang sesuai dengan yang terjadi. Kami akan mengajukan eksepsi,” ujarnya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Pangeran Napitupulu memutukan untuk menunda sidang hingga Senin (14/11) dengan agenda mendengarkan nota keberatan terdakwa. (*/OL-04)

Sumber: MediaIndonesia.com – 8 November 2011