Nias Online

JAKARTA, NIASONLINE – Pernyataan Area Manager Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI) di Nias, Bernart, tentang warga desa Bawömataluo yang suka meminta uang kepada pengunjung dikecam berbagai pihak. Pernyataannya dianggap tendensius dan menggeneralisir secara serampangan. (more…)

JAKARTA, NIASONLINE – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menolak eksepsi penasihat hukum Fahuwusa Laia, mantan Bupati Nias Selatan dalam kasus penyuapan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Saut Hamonangan Sirait. (more…)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Sebagai daerah kepulauan yang masuk dalam sub bagian Sumatera Utara, Nias, boleh jadi masih tertinggal dalam beberapa hal.

Pendidikan dan kesehatan yang kurang baik, menjadi ekspos utama di beberapa kawasan ini. Seperti penuturan Area Manager Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI) cabang Nias, Bernart, Rabu (16/11).

Ditemui saat berada di Hotel Soliga Jalan Diponegoro, Gunung Sitoli, Nias, ia mengaku dari dua masalah tadi yang menjadi masalah kritis sebenarnya di segmen kesehatan. Ekonomi masyarakat yang belum layak, ditambah akses menuju lokasi warga yang cukup sulit, membuat distribusi pakan yang pantas tidak bisa terpenuhi.

“Kalau mencari orang kaya di Nias ini cukup mudah. Tetapi jika mencari orang miskin cukup sulit. Mereka umumnya berada di hutan-hutan atau perkampungan yang lokasinya sangat sulit ditempuh baik melalui jalan kaki maupun menggunakan mobil off road,” ungkapnya.

OBI yang bergerak dalam bidang kesehatan dan pendidikan di Nias, melihat meski mereka memberikan sosialisasi dan pemahaman dalam hal kesehatan termasuk memberikan bantuan, tidak terprogres dengan baik.

Ia mencontohkan, setiap rentang waktu dua atau tiga bulan, pihaknya yang merawat abnak-anak bergizi buruk sebanyak 20-30 orang, nyatanya setelah sehat akan kembali seperti semula. Hal itu diakibatkan, asupan atau suplai kebutuhan gizi bagi anak yang usai sembuh tidak terpenuhi secara berkala.

“Sia-sia tidak, tetapi harusnya ada keberlajutan yang ditanggapi pemerintah lokal dari apa yang kami lakukan. Memang benar, masalah kesehatan yang terjadi di Nias ini sudah lintas sub dinas. Artinya, jika kesehatannya kita bantu, bagaimana dengan ekonomi dan pendidikannya yang masih ambigu,” ujarnya. (Irf/tribun-medan.com)

Sumbber: Tribun Medan, 17 November 2011

MEDAN, KOMPAS.com – Ruas jalan di jalur tengah yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara terancam putus, akibat mengalami longsor di beberapa lokasi.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut, Sudirman Halawa ketika membacakan hasil reses ke Kepulauan Nias dalam rapat paripurna di Medan, Selasa (15/11/2011).

Ia mengatakan, ruas jalan yang berada di kawasan Miga Lolowau itu sangat stratgeis karena menghubungkan sejumlah daerah seperti Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Barat adn Nias Selatan.

Ketika melakukan reses, timnya yang berjumlah lima anggota DPRD Sumut menemukan ruas jalan tersebut banyak mengalami longsor.

Memang, kata Sudirman, pemkab setempat telah melakukan penanganan agar longsor tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hanya saja, penanganan yang dilakukan tersebut dinilai kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah ruas jalan yang mengalami longsor.

Karena itu, pihaknya meminta Dinas Bina Marga Sumut untuk turun tangan agar penanganan dan perbaikan yang dilakukan menjadi lebih baik.

“Harus ada penanganan khusus dari Dinas Bina Marga. Kalau tidak, putusnya jalan itu hanya menunggu waktu,” katanya.

Ia mengatakan, jika ruas jalan itu terputus maka diperkirakan arus transportasi warga akan sangat terganggu karena merupakan satu-satunya jalan dari Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat.

Selain itu, kerusakan jalan tersebut juga diperkirakan akan mengganggu dua kegiatan besar keagamaan yang akan diselenggarakan di Nias Barat dan akan menghadirkan masyarakat dalam jumlah besar.

Dua kegiatan itu adalah Sinode atau rapat akbar Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) ke-56 pada tahun 2012 untuk memilih Ephorus atau pimpinan gereja dan Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pada 2014.

Kedua kegiatan tersebut akan dihadiri ribuan masyarakat, baik dari dalam mau pun luar negeri. “Sekali lagi kami meminta agar segera dilakukan penanganan khusus,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sumber: Kompas, Selasa 15 November 2011