Nias Online

Oleh: Salimin Djohan Wang

Keinginan Bikers IMBI Medan untuk menjajal jalanan di Pulau Nias awalnya hanya dipandang sebelah mata. Mendengar Pulau Nias saja kadang masih awam di telinga. Termasuk bagi kami. Apa sebenarnya keistimewaan dari pulau ini? (more…)

Anggaran Rp 600 Juta untuk Beli Vaksin

Medan, Kompas – Korban meninggal akibat gigitan anjing gila di Kota Gunungsitoli bertambah satu lagi. Kali ini menimpa Risnawati Zebua, warga Gunungsitoli. Ia masuk ke RSUD Gunungsitoli untuk mendapat perawatan pada hari Selasa (9/3) dan meninggal pada hari Rabu (10/3). (more…)

Medan – Guna penyelidikan Kejadian Luar biasa (KLB) Rabies di Nias, Gunung Sitoli dan Pulau Nias, Depkes RI dan Dinas Kesehatan Sumut turunkan tim penyelidik epidemologi dan evaluasi KLB Rabies, tim juga membawa 75 kuur, vaksin anti rabies guna menindaklanjuti kasus rabies yang mengakibatkan tewasnya Christian Zai Apt (40) Plt Kepala Dinas Kesehatan Nias Utara. (more…)

Medan – Dinas Peternakan Sumatera Utara merekomendasikan untuk penghentian aktivitas pengiriman keluar masuk binatang yang berpotensi rabies, yakni anjing, kucing serta kera. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan rabies di Nias yang saat ini berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). (more…)

Medan – Setelah sempat terhenti dua bulan terkait dengan proses lelang, penerbangan perintis dari Sibolga-Gunung Sitoli dan Padang kembali beroperasi. Pengoperasian pesawat jenis cassa 212 seri 200 dengan operator Nusantara Buana Air (NBA) berkapasitas 21 penumpang itu dioperasikan sejak 1 Maret 2010. (more…)

Sibolga – Nias merupakan salah satu wilayah yang berada di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan jalur udara dan laut. Seiring dengan Otonomi Daerah serta ada pemekaran Daerah di kawasan Pulau Nias memacu pergerakan ekonomi dan pembangunan di daerah ini. (more…)

Jakarta – Krisis listrik yang terjadi belakangan ini mengancam masuknya investasi yang tengah gencar dikampanyekan pemerintah, padahal investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Lili Asjudiredja dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Haryadi Sukamdani ketika dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Selasa (8/7).
”Investasi pasti akan terhambat karena krisis listrik, terutama investasi di sektor industri,” kata Sofyan.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat mengungkapkan menerima surat keluhan Jakarta Japan Club tentang kerugian bisnisnya akibat krisis listrik pada 3 Juli. Surat yang sama juga diterima dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia. “Mereka mengharapkan agar dilakukan perbaikan untuk mendukung kegiatan investasi,” katanya.
Wakil Ketua Kadin Haryadi Sukamdani menegaskan krisis listrik mempunyai efek luar biasa bagi perekonomian. Diakui investasi enggan masuk dengan tidak adanya komitmen pasokan listrik. Trelebih lagi gambaran industri di dalam negeri kian parah.
Menurutnya, dengan seringnya pemadaman listrik industri praktis menurunkan kapasitas hingga 15 persen karena produktivitas tidak bekerja optimal. ”Kalau asumsinya industri tidak memakasi genset terjadi penurunan produksi hingga 15 persen. Tapi masalahnya dengan genset industri harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar,” kata Haryadi.
Menurutnya industri saat ini hanya bisa bertahan menghadapi kesulitan. Terlebih krisis listrik mempunyai efek berganda yang mengganggu roda perekonomian. ”Mungkin dampaknya tidak terlalu hebat terhadap pertumbuhan tapi harus disadari ada efek bola salju yang akan terjadi dengan terlalu seringnya pemadaman listrik,” kata Haryadi.
Dia meminta pemerintah segera membenahi birokrasi terutama di Departemen ESDM yang dinilai dalam mengelola kebijakan kelistrikan carut marut. ”Kalau terjadi krisis listrik sekarang karena kesalahan pemerintah sejak dulu,” katanya.
Sementara itu, Lili Asjudiredja mengatakan akibat krisis listrik industri di Jawa Barat meminta pengurangan pemakaian listrik hingga 300 MW mulai bulan ini. Hal itu akan membuat kegiatan ekonomi di Jawa Barat tersendat. ”Pemerintah jangan gembar-gembor soal investasi saja, benahi masalah infrastruktur ini,” katanya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (8/7), mengatakan pemerintah memilih opsi yang salah dalam mengatasi krisis listrik. Kesalahan ini terletak pada penggunaan privatisasi (mekanisme pasar bebas) dalam menyelesaikan krisis listrik di Tanah Air.
”Pemadaman selama 2 minggu secara bergilir di Jakarta-Tangerang ini hanya ingin membenarkan keputusan pemerintah, bahwa setelah pembangkit diprivatisasi maka pelayanan dan sistem distribusi juga akan menyusul untuk diprivatisasi,” kata Noorsy.
Opsi melakukan privatisasi inilah yang meresahkan dan kembali menegaskan pemerintah Yudhoyono-Kalla ingin melepas sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ditentukan melalui mekanisme pasar. Jika sistem distribusi dan pelayanan sudah ditangan swasta maka ini akan merugikan masyarakat bawah.
Noorsy menyatakan pemerintah seharusnya melakukan tiga hal penting yakni menjamin pasokan energi ke pembangkit listrik dengan menggunakan batubara dan gas domestik.

Kedua mengikis KKN pada maintenance (pemeliharaan) pembangkit listrik dan terakhir melakukan manajemen maintenance sehingga unsur pencurian listrik dan kerugian teknis diminimalkan.
Menurut dia, penghapusan aktivita PLN yang tiap tahun mencapai triliunan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan negara tersebut memang tidak dikelola dengan baik.
Sementara itu, ekonom UGM Sri Adiningsih menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di tanah air ini menunjukkan pemerintah masuk dalam jebakan fiskal. Artinya, pemerintah terjebak dalam prioritas penggunaan anggaran untuk jangka pendek dan tidak melaksanakan hal-hal yang memiliki dampak jangka panajang seperti kepastian pasokan listrik dan infrastruktur yang memadai.
Sri menyatakan pemadaman litrik selama 11-25 Juli ini sangat menggangu perekonomian nasional karena aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Jika di Jakarta sebagai ibu kota negara terkena pemadaman listrik, ini menunjukkan kondisinya memang sudah sedemikian buruk.
Menurutnya, pemadaman listrik berimplikasi pada kerugian masyarakat dan aktivitas ekonomi yang nilainya sangat besar. ”Listrik ini kan sumber energi terutama di Indonesia sehingga masyarakat sangat bergantung pada hal tersebut,” katanya.

Masa Lalu
Pengamat ekonomi Faisal Basri saat ditanya tentang dampak pemadaman bergilir yang terjadi pada periode 11–25 Juli mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menyalahkan pemerintahannya dan juga PLN yang tidak gencar dalam membangun pembangkit listrik, sehingga menyebabkan harus terjadinya pemadaman ini. ”Yudhoyono pernah menjadi bagian dari masa lalu,” kata Faisal.
Faisal mengingatkan kalau Yudhoyono pernah juga menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di masa lalu,sehingga turut bertanggung jawab juga atas minimnya pembangkit listrik di Indonesia. Pemadaman ini sudah pasti berdampak kepada penurunan perekonomian. ”Hitung saja bila dengan pemadaman bergilir tersebut, sepertiga waktu untuk berproduksi akan hilang, dan pasti akan berakibat pada meruginya perusahaan,” katanya.
Ia mencontohkan di sebuah pabrik tekstil. Bila saja mesin jahit listrik yang ada di sana tidak beroperasi selama 6 jam dalam sehari, pendapatan perusahaan juga dipastikan akan turun. Perusahaan dapat saja menggunakan pembangkit atau genset sendiri, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Medan misalnya.
”Tetapi, harga solar saja kan sudah bisa mencapai Rp 10.000 per liter. Mau tidak mau beban masyarakat jadi semakin tinggi, dan perusahaan pun bakal merugi juga,” kata Basri. (sigit wibowo/cr-2)
 
 
 
Copyright © Sinar Harapan 2008
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/08/sh04.html, 8 Juli  2008

Gunungsitoli, (Analisa)

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Gunungsitoli yang ke-332 yang jatuh pada 6 April 2010 mendatang, Walikota Gunungsitoli Senin, (1/3) kukuhkan Panitia “Pesta Ya’ahawu” di Lantai II Aula Kantor Walikota Gunungsitoli. (more…)