Archive for the ‘Pilkada Kep. Nias’ Category

LPP Otda Nias-Sumut Minta KPU Sumut Tegas

Saturday, September 25th, 2010

Medan – Lembaga Pengkajian dan Penerapan Otonomi Daerah (LPP Otda) Nias-Sumatera Utara meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut bersikap tegas terhadap KPU kabupaten/kota yang terindikasi melanggar peraturan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum LPP Otda Nias-Sumut Naha’ro Lahagu, Kamis (23/9), usai beraudiensi dengan KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Naha’ro mendukung penuh keputusan KPU Sumut yang menindak tegas KPU Nias Selatan (Nisel) yang dinilai menyalahi peraturan dan tidak tunduk pada undang-undang. Pihaknya juga meminta agar praktek politik uang yang kerap terjadi di setiap pemilihan langsung diawasi secara ketat. “KPU Sumut harus bersikap tegas kepada KPU kab/kota terutama Nisel,”katanya.

Jika KPU Sumut menilai pelaksanaan Pilkada di Nisel masih rawan akan kecurangan terutama yang terjadi di Nisel, maka perlu ada pengawasan dan antisipasi menyelenggarakannya atau langsung diambil alih oleh KPU Sumut.

Naha’ro juga meminta agar calon kepala daerah yang terindikasi melanggar adminsitratif atau tidak memenuhi syarat pencalonan dapat dianulir kembali. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Pembina LPP Otda Nias-Sumut Aliosokhi Fau mengatakan, selain persoalan ketegasan terhadap komisioner di kabupaten/kota. Dia juga meminta KPU untuk serius dalam pemutakhiran data pemilih. Karena pengalaman pemilu lalu ketika jumlah pemilih bisa lebih besar dari DPT sangat menjatuhkan kredibilitas penyelenggara.

“Kita tidak mau peristiwa pemilu lalu terulang ketika jumlah pemilih lebih besar dari jumlah DPT. Ini kan berarti ada permasalahan,” ujarnya.

Anggota KPU Sumut Turunan B Gulo menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan pilkada di Nisel bermasalah kembali. Karena pihaknya sudah diingatkan oleh KPU pusat untuk serius dalam mengawasi dan memberikan supervisi di pilkada Nisel, dan kawasan Nias lainnya.

Diyakininya jika pilkada Nisel dilepas begitu saja tanpa melihat aturan dan undang-undnag yang berlaku maka apapun hasil pilkada akan rentan dengan gugatan. Bahkan sangat berpotensi untuk diulang kembali.

Sejumlah pengurus yang turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Wakil ketua Menanti Bago, Bndahara Filianus Waruwu, Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah Funaro Nazara, Wakil Bendahara Akari Gowasa, Bidang Olahraga dan Pemuda Bahagia Gowasa dan Bidang pengkaderan Faogoaro Lase. (SIB, 25-09-2010)

Terkait Dugaan Pengganti Ijazah Palsu, Bupati Nias Selatan Lapor Polisi

Tuesday, September 7th, 2010

Gunungsitoli, (Analisa) : Karena menganggap para kepala sekolah memberikan keterangan palsu, Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia SH MH yang merupakan salah satu kandidat yang telah mendaftar diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 melapor ke Polres Nias, Minggu, (5/9). (more…)

Pilkada Pulau Nias Diusulkan Bersamaan Waktunya

Friday, July 23rd, 2010

Anggota DPRD Kabupaten Nias dari komisi B Darwis Zendatõ mengatakan agar pilkada dapat dilaksanakan bersamaan pada bulan Februari tahun 2011 di empat kabupaten se-Kepulauan Nias dan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tiga DOB itu yakni kabupaten Nias, kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat dan kota Gunungsitoli. Karena wilayah daerah keempat kabupaten tersebut sangat berdekatan.

Hal ini dikatakan Darwis Zendatõ di ruang kerjanya, Kamis (22/7). Menurutnya ada beberapa hal yang dapat di hindari bila pilkada di empat wilayah kabupaten tersebut dapat di laksanakan secara bersamaan.

Seperti terhindar dari mobilisasi massa. Karena status kependudukan antara empat kabupaten tersebut sampai saat ini masih banyak yang berdomisili di kota Gunungsitoli, sementara mereka mempunyai kartu tanda penduduk di daerah yang lain.

Selain itu, mengefektifkan waktu, dan dapat memberikan pengamanan yang lebih kondisif sehingga dapat mendorong semua pihak untuk bekerja secara maksimal termasuk pencapian keakuratan data di daftar pemilih tetap (DPT).

“Bila pimpinan di empat wilayah daerah otonomi ini dapat menerima pilkada dilaksanakan secara bersamaan, maka marilah kita duduk untuk membicarakan masalah ini,” ajaknya. (www.harian-global.com – 23 Juli 2010)

Bertarung Ditengah Minimnya Dukungan

Tuesday, July 13th, 2010

Gunung Sitoli – Pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung Kotamadya Gunung Sitoli belumlah dimulai, tapi suhu politik disana sudah mulai menghangat. Beberapa sosok baik secara langsung maupun tidak langsung sudah berani membuka diri.

Salah satunya adalah Abdul Majid Chaniago, SE. Pencalonan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Nias ini tentu saja mengagetkan kalangan NU di Jakarta. “Ini pertarungan menarik, karena beliau orang NU yang berani maju dengan minimnya pendukung,” kata KH.Misbahul Munir Kholil dedengkot NU DKI Jakarta.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur’an Jakarta ini, keberanian Abdul Majid merupakan contoh baik bagi demokrasi, karena akan memberikan warna tersendiri bagi kotamadya Gunung Sitoli. Kyai asal Madura yang sudah beberapa kali datang ke Gunung Sitoli itu juga mengatakan, bagi orang NU, bekerjasama dengan semua kalangan merupakan hal yang tidak dilarang. Sesuai ajaran Islam, semua mahluk yang ada dimuka bumi ini adalah saudara, terlebih-lebih lagi kalau dia sesama muslim. “Nah majunya Pak Majid, sudah bagus, karena dia akan bekerjasama dengan semua agama, ini baik demi kemajuan masyarakat Gunung Sitoli,” ujar Sekretaris Umum Komisi Fatwa MUI Jakarta Utara ini sambil tersenyum di kantornya (12/7/2010)

Hal senada diungkapkan Drs.H.Roy Hilman Gatot mantan Ketua Tanfidziyah NU DKI Jakarta. Keberanian Abdul Majid mencalonkan dapat menghilangkan dikotomi kultur yang tidak sehat. “Ada satu daerah yang menginginkan dari gubernur sampai walikota harus putra daerah dan harus seagama, padahal itu bukan jaminan,” tandas Bang Roy dirumahnya (12/7/2010)

Tetapi, lanjut Bang Roy, keinginan itu juga tidak salah, asalkan dapat menemukan sosok yang tepat. Sebab, suatu pekerjaan kalau tidak diselesaikan kepada sang ahlinya, bukannya selesai itu pekerjaan tapi malah timbul masalah. Intinya adalah, jangan apriori melihat sosok seseorang, kalau memang dia pantas, terlepas dari apa suku, ras dan agamanya, kenapa tidak kita kasih kesempatan, namun, kalau memang tidak pantas, yach gak usah dipilih, “Gitu aja koq repot,” ujar Bang Roy menirukan celoteh khas almarhum Gus Dur.

Pencalonan Majid sendiri bukan tidak ada pertentangan, bahkan ada yang mengatakan bahwa hal itu hanyalah upaya Majid mencari popularitas saja. Seperti dikutip dari niasonline. ada seorang warga yang meyakini pencalonan Abdul Majid cuman sebuah sandiwara belaka yang ujung-ujungnya mencari materi.

Mengomentari kecurigaan itu, KH.Misbahul Munir cuman tersenyum simpul. Menurutnya, hal itu merupakan hak individu untuk berkomentar. “Saya kenal Pak Majid luar dalam, kalau dia berbuat curang, saya orang pertama yang akan kasih hukuman buat dia,” tandas Kyai Misbah. Hal hampir senada diungkapkan Bang Roy. Menurutnya, biarkan saja orang mau memandang atau menilai negatif asalkan kita tidak seperti yang dituduhkan.

Sementara itu, Abdul Majid yang dihubungi secara terpisah mengatakan, kenekatannya maju menjadi bakal calon walikota bukan tanpa alasan, “Saya mencoba berkontribusi demi kemajuan Gunung Sitoli,” Itikad baiknya itu, lanjut Majid, diaplikasikannya dengan menggandeng bakal calon wakil walikota yang tidak se-agama dengan dia. Ini merupakan cermin penyatuan potensi dan keberagaman Indonesia.

Ia menyadari, banyak pihak yang tidak senang dengan langkahnya ini, tapi ia bertekad tetap maju. “Saya sudah dapat dukungan dari lima partai politik yang punya kursi di DPRD Gunung Sitoli,” tandas Majid. Disinggung siapa saja kelima parpol itu, Majid enggan menjawabnya, “Nanti saja, belum waktunya,” kata Majid menyudahi pembicaraan karena sedang sibuk. (www.kabarindonesia.com – 12 Juli 2010)

Mengukur Kesiapan Warga Menjelang Pilkada

Friday, July 9th, 2010

Oleh : Subhan Wirawijaya

KabarIndonesia – Gunung Sitoli. Lembaga Jaringan SUrvey Indonesia (JSI) baru-baru ini mengadakan survey yang dilakukan di lima kecamatan yang ada di Kotamadya Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, yaitu kecamatan Gunung Sitoli Utara, kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Gunung Sitoli Kota, kecamatan Idanoi dan kecamatan Alo’oa.

Menurut Direktur Eksekutif JSI Panaturi Sembiring, tujuan survey ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Gunung Sitoli tentang pemilan umum kepala daerah secara langsung (Pemilu kada) yang untuk pertama kalinya akan digelar di daerah pecahan Kabupaten Nias. Selain itu, lanjut Panaturi, untuk mendifinisikan masalah, isu dan opini yang berkembang dimasyarakat. “Dan yang penting untuk mengetahui popularitas bakal calon walikota nanti,” tanda Panaturi.

Survey yang melibatkan seribu orang responden ini menggunakan metode random sampling yang memiliki tingkat keyakinan mencapai 95% dan batas margin error 5% berdasarkan analisis riset sosial (Kerlingger 1992). “Maka survey ini bisa dipastikan valid, bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tanda Panaturi.

Untuk kelompok umur responden, usia produktif 20-30 tahun sebanyak 200 orang atau 20%, umur 31-40 mencapai 406 orang atau 40,6%. Untuk pemilih pemula suara yang didapat hanya 7,4% atau 74 orang. kelompok usia 40-50 tahun sebanyak 22,6% atau 226 orang, usia 51 sampai 60 tahun 7,0% atau 70 orang dan diatas 70 tahun 0,7% atau sebanyak 2 orang.

Data yang dijabarkan JSI menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 70% mengetahui dan akan berpartisipasi dalam pemilu kada nanti. Tentang pertimbangan apa seorang responden akan memilih seorang calon walikota nanti, 48% responden menjawab akan memilih berdasarkan misi dan visinya, sedangkan yang memilih berdasarkan persaudaraan atau pertemanan hanya 5,7%.

Untuk prmasalahan yang menjengkelkan masyarakat, menurut survey, mayoritas responden 56% menunjuk persoalan kolusi, korupdi dan nepotisme dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemkot Gunung Sitoli, pengurusan adminitrasi kependudukan dan kurang peduinya pemerintah dalam memberdayakan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. “Masyarakat ingin proses yang akubtable dan transparan,” tandas Panaturi.

Tentang siapa yang akan dipilih oleh responden nanti, dikecamatan Gunung Sitoli Selatan mayoritas responden atau 65,4% akan memilih pasangan Abdul Majid Caniago-Kader Zebua sedangkan yang memilih pasangan Martinus Lase-Damili R.Gea 24,5%. Urutan ketiga diduduki pasangan Temazaro Harefa-Lakhõmizaro Zebua 10,7%, urutan selanjutnya ditempati Ny.Lenny Trisnandi – Armansya Harefa 5% dan Arisman Harefa-Perwira Telaumbanua tidak mendapat suara dari responden. “Ingat ini cuman sebuah survey, hasil pastinya nanti di pemilu kada, bukan sekarang,” tanda Panaturi Sembiring. (www.kabarindonesia.com – 8 Juli 2010)

Masyarakat Nisel Harapkan Sosok Pemimpin Membawa Perubahan Kesejahteraan

Tuesday, April 27th, 2010

Medan – Masyarakat Nias Selatan (Nisel) dari 8 Kecamatan yang diwakili tokoh masyarakat setempat menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga Pemberdayaan Potensi Nias (LP2N) Pusat di Hotel Garuda Plaza, Minggu (18/4) lalu, yang diterima Direktur Eksekutif Badan Pimpinan LP2N Pusat Eben Ezer Hia didampingi Ketua LP2N Sumut, Ones Daeli dan jajaran fungsionaris lainnya.

Di hadapan funsionaris LP2N Pusat dan Sumut, sebanyak dua puluhan tokoh masyarakat Nias Selatan menyampaikan harapan mereka untuk mengejar ketinggalan Nias Selatan dengan pemimpin yang memiliki visi yang jauh ke depan dan profesional. Masyarakat Nias Selatan menaruh perhatian kepada hal-hal yang mendasar saat ini, dimana setelah Nias Selatan dimekarkan 7 tahun lalu dari kabupaten induk, ternyata tidak banyak perubahan perbaikan kesejateraan, bahkan cenderung menurun sehingga Nias Selatan masih tetap menyandang predikat daerah tertinggal.

Dijelaskan Eben Ezer Hia, dari hasil pertemuan tokoh masyarakat yang di fasilitasi oleh LP2N tersebut, masyarakat dari 8 Kecamatan di Nias Selatan mengharapkan kesediaan Bowoasa Hia, salah seorang Kabid di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propsu untuk bersedia memimpin Nias Selatan ke depan.

Menurut masyarakat Nias Selatan, sosok Bowoasa Hia merupakan sosok sederhana dan merakyat serta merupakan tokoh yang dapat dibanggakan dan sudah terbukti dari prestasi yang pernah di raihnya berupa penghargaan Satya Lencana Karya Satya Pengabdian 10 tahun dari Presiden RI, Camat terbaik pada tahun 2005 yang dianugrahi Gubsu dan semasa menjadi Kepala BKD Nisel tidak pernah bermasalah.

Lembaga Pemberdayaan Potensi Nias sebagai salah satu lembaga riset menilai bahwa yang bersangkutan memang orang yang sederhana dan merakyat sehingga dari geopolitik yang ada Bowoasa Hia SSos MAP mudah diterima di 8 Kecamatan seperti Kecamatan Gomo, Lolowau, Lolomatua, Amandaya, Tello, Hilibala, Lahusa dan Hilimigai.

Berkaitan dengan hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat dari 8 kecamatan Nias Selatan tersebut, para fungsionaris LP2N Pusat dan Sumut akan segera membawa dan menyampaikan aspirasi Nias Selatan secepatnya kepada Bowoasa Hia, dan jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, akan segera dideklarasikan.

(sib)

Jadwal Pilkada Sumut Ditetapkan

Sunday, April 11th, 2010

MEDAN – Jadwal pemilihan kepala daerah di 22 kabupaten dan kota Sumatera Utara diputuskan dibagi dalam tujuh hari pelaksanaannya. Kebijakan ini diambil agar hubungan kultural, sosiologis dan persaudaraan antara pendukung dengan calon tidak semakin membuat suhu politik bertambah panas.

Medan – Gubernur Sumut, Syamsul Arifin membenarkan jadwal 22 pilkada se-Sumut itu dibagi dalam tujuh hari pelaksanaannya (7/4). “Mengapa dibagi tujuh hari? Tak lain karena untuk menghindari terjadinya berbagai gesekan dan benturan kepentingan antara pendukung dan para calon,” ujarnya.

Pilkada pertama dilakukan 12 Mei 2010. Di hari itu ada sembilan kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada serentak. Yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Sibolga, Tebing Tinggi dan Pakpak Bharat.

Untuk jadwal berikutnya 9 Juni 2010, empat kabupaten dan kota menggelar pilkada serentak, yakni Pematang Siantar, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal dan Samosir.  16 Juni 2010, jadwal pilkada hanya diikuti satu kabupaten, yakni Labuhan Batu. Berikutnya 26 Agustus 2010, pilkada digelar di kabupaten Simalungun dan kota Tanjung Balai, serta 27 September 2010, pilkada digelar di kabupaten Labuhan Batu Selatan dan kabupaten Labuhan Batu Utara.

“Untuk 6 Oktober 2010, giliran kabupaten Karo yang menggelar pilkada, yang dilanjutkan 27 Oktober 2010 di kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat dan kota Gunung Sitoli,” rinci Syamsul.

Menyinggung pengamanan dan dukungan dana pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota yang menggelar pilkada, Gubsu mengatakan tetap diberikan. Hal ini dikarenakan seluruh unsur Muspida Plus Sumut telah berkomitmen dan berkeyakinan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap demokratis, namun prinsip demokrasi itu jangan sampai mengganggu dan merusak tatanan sosial yang telah terbina baik selama ini.

“Makanya, untuk antisipasi kegiatan-kegiatan yang bisa merusak tatanan demokrasi dimaksud, seluruh aparat pemerintah baik PNS, TNI/Polri harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon,” tegasnya.

(waspada)

Sensus Penduduk Bertepatan dengan Pilkada

Wednesday, April 7th, 2010

Medan – Untuk keenam kalinya pascakemerdekaan, tahun ini, tepatnya selama Mei 2010, Badan Pusat Statistik menggelar sensus penduduk di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara, BPS Sumut menurunkan 28.955 petugas untuk mencacah seluruh warga Sumut tanpa terkecuali.

Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE mengharapkan masyarakat Sumatera Utara proaktif pada sensus penduduk yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mulai tanggal 1 sampai 30 Mei tahun ini. Pemprovsu akan membackup sensus, karena pentingnya hasil sensus untuk mengetahui bagaimana persisnya Sumut bisa dibangun untuk sepuluh tahun ke depan.

Sebanyak 20.539 orang merupakan petugas pencacah lapangan, 6.845 pengawas lapangan, 1.290 koordinator lapangan, dan 285 petugas satuan tugas.

Pelaksanaan sensus pada 1 Mei hingga 31 Mei bertepatan dengan pelaksanaan pilkada di Kota Medan dan beberapa daerah lainnya.

Petugas pencacah tidak boleh dimanfaatkan sebagai tim sukses pasangan calon. Petugas datang ke rumah penduduk murni untuk pendataan.

”Petugas dilarang melakukan pungutan berbentuk apa pun kepada warga,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Sumut Alimuddin Sidabalok, Kamis (1/3).

Dilengkapi identitas

Karena kekurangan tenaga pencacah, setiap kelurahan di Sumut akan ikut membantu melakukan pencacahan. Ada 5.942 desa dan kelurahan serta 417 kecamatan di Sumut yang menjadi sasaran pencacahan.

Ia mengatakan, petugas yang mendata warga dilengkapi identitas lengkap, surat tugas, mengenakan rompi, dan topi.

”Petugas sudah mendapatkan pelatihan. Mereka terjun ke lapangan dalam tim,” kata Alimuddin.

Selain untuk mendata seluruh penduduk Indonesia, sensus penduduk juga dilakukan untuk memotret dinamika dan mobilitas penduduk dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Khusus warga yang tidak tinggal menetap, seperti anak buah kapal dan tunawisma, pendataan dilakukan pada tanggal 15 Mei malam.

Dari cacah jiwa bisa diketahui jumlah penduduk, potensi angkatan kerja, berapa jumlah masyarakat yang melek huruf, yang menggunakan sanitasi yang baik. Atau berapa masyarakat yang sudah bisa mengakses teknologi internet, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2000, banyak variabel baru yang ditanyakan kepada warga terkait parameter Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Variabel itu di antaranya sumber penerangan, luas lantai, fasilitas buang air, tempat pembuangan tinja, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan telepon, akses internet, kemampuan baca tulis, kemampuan berbahasa Indonesia, hingga kematian ibu waktu hamil, melahirkan, dan nifas.

Honor

Untuk sensus keenam ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,3 triliun. BPS Sumut mendapat alokasi dana APBN Rp 14,95 miliar.

Setiap kabupaten juga mengalokasikan dananya. Sebagian besar dana habis untuk honor petugas.

Untuk petugas pencacah, misalnya, mereka mendapat honor sekitar Rp 2,5 juta selama bertugas mencacah plus biaya transportasi Rp 200.000. Honor didistribusikan kepada petugas lewat PT Pos Indonesia.

(kompas, medantalk)

Pilkada di Kota Gunungsitoli Direncanakan September-Desember

Monday, November 16th, 2009

Gunungsitoli – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Gunungsitoli direncanakan pada Bulan September sampai dengan Desember 2010 mendatang. (more…)

Satu Polisi Satu TPS di Nias Selatan

Saturday, July 4th, 2009

MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara khusus menerjunkan 1.000 personelnya mengamankan pemungutan suara ulang dan pemilu presiden di Nias Selatan. Seorang polisi akan menjaga satu tempat pemungutan suara. (more…)

Binahati B Baeha SH Zan Temazaro Harefa Dilantik Jadi Bupati /Wakil Bupati Nias

Tuesday, May 23rd, 2006

Gunungsitoli (Analisa)

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Drs Rudolf M Pardede, melantik Bupati Nias Binahati B Baeha SH dan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa periode 2006-2011 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Nias, di Gedung DPRD Nias Jalan Gomo Gunungsitoli, Jumat (19/5). (more…)

Pengadilan Tinggi Sumut Putuskan “Gugatan” Soal Pilkada Nias Tidak Dapat Diterima

Thursday, March 30th, 2006

Medan(SIB)

Pengadilan Tinggi(PT) Sumut, Selasa(28/3) memutuskan, tidak dapat menerima permohonan keberatan (gugatan) yang diajukan oleh calon Bupati/ Wakil Bupati Nias periode 2006-2011 Drs Silvester Lase/Zemi Gulo SH terhadap KPUD Nias (Termohon/Tergugat I) dan Panwaslu Nias (Termohon/Tergugat II), menyangkut penetapan hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) dan Pemilihan wakil kepala daerah (Pilwakada) Nias tgl 9 Maret 2006 tgl 28 Februari 2006 atas pelaksanaan Pilkada Nias 28 Februari 2006. (more…)

Gubsu Lantik F Laia SH MH Jadi Bupati Nias Selatan

Wednesday, March 29th, 2006

Medan (SIB)

Gubsu Drs Rudolf M Pardede berpendapat untuk merangsang investor datang ke Pulau Nias perlu diberikan semacam “insentif khusus” kepada mereka misalnya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan perizinan dan adanya jaminan kepastian hukum. Untuk itu, pemerintah kabupaten setempat diimbau memikirkan hal ini. (more…)

Silvester-Zemi Gugat Penghitungan KPUD

Friday, March 24th, 2006

Medan, Kompas

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias, Silvester Lase dan Zemi Gulo, mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias. Gugatan berisi keberatan atas keputusan KPU Nias Nomor 48 Tahun 2006 yang memenangkan pasangan Binahati B Baeha dan Temazaro Harefa. (more…)

Pasangan Calon Bupati Nias Nomor Urut 3 Gugat KPUD dan Panwaslih ke Pengadilan Tinggi Sumut

Wednesday, March 15th, 2006

Gunungsitoli, (Analisa)

Pasangan calon bupati/wakil bupati Nias 2006-2011, nomor urut 3 Drs Silvester Lase/Zemi Gulo, SH, menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tinggi Sumatera utara melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli Jalan Pancasila, Jumat (10/3). (more…)