Pasangan Temazaro Halawa-Foluaha Bidaya (Temafol) adalah salah satu pasangan calon kepala daerah Nias Selatan yang akan berlangsung pada 2 Desember 2010.
Apakah visi dan misi pasangan dari jalur independen itu? Berikut penuturan pasangan itu melalui Foluaha Bidaya melalui wawancara oleh anggota redaksi Nias Online Etis Nehe, 29 September 2010.
Kami ucapkan selamat atas penetapan sebagai salah satu pasangan kandidat calon kepala daerah Nias Selatan (Nisel). Pertama sekali, kami ingin tahu apa motivasi dasar Anda mencalonkan diri?
Pertama, melihat situasi dan kondisi kinerja pemerintah sekarang. Menurut hemat kami sangat kurang meyakinkan. Perlu ada sosok yang benar-benar belum terkontaminasi dengan banyak hal. Kata kuncinya, masalah safety. Kita mau selamatkan Nisel ini dari kebobrokan. Pada dasarnya itu.
Apa penilaian Anda atas keadaan Nisel saat ini pasca pemekaran dan sampai sejauh ini?
Menurut penilaian kami, belum sesuai harapan masyarakat. Di antaranya, masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang masih merajalela. Padahal ketika melepaskan diri dari kabupatan Nias induk, dimana saya sendiri (Foluaha Bidaya, red) salah satu ‘pemain’ pada pemekaran itu, salah satu dasar pemikirannya adalah karena masalah KKN itu. Kadang-kadang dari wilayah Selatan ini kurang dapat porsi yang layak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi setelah berpisah, tidak ada tanda-tanda perubahan. Malah semakin bertambah dari apa yang kita rasakan sebelumnya.
Jadi, persoalan krusial di Nisel itu apa dan di mana?
Tentu saja masalah karakter kepemimpinan. Memang terkait sistem juga, tapi sistem itu kan diatur oleh orang juga. Bagaimana pun bagusnya sistem, kalau karakter orangnya tidak bagus, sistem tidak akan berjalan dengan baik dan normal. Artinya, solusinya, harus ganti orang karena bukan sistemnya yang salah.
Ganti orang pun harus orang yang memiliki kredibilitas yang bagus dan menguasai tugas pemerintahan. Kemudian, punya komitmen menjadikan Nisel ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi, betul-betul kita harapkan figur yang belum terkontaminasi. Sampai saat ini, kami yakin seyakin-yakinnya belum termasuk yang terkontaminasi.
Di bidang ekonomi dan kesejahteraan, kita tahu kesulitan yang dialami masyarakat Nisel. Apa yang secara konkrit dan terukur akan dilakukan untuk masalah itu?
Pertama, saya mau jelaskan, sektor mana yang jadi sentuhan utama pasangan kami. Yaitu, masalah sektor produksi seperti pertanian, perikanan dan kelautan, dan sektor pariwisata. Sesuai dengan pengalaman periode yang lalu, sebetulnya begitu banyak dana yang disediakan pemerintah bagi para petani, ini salah satu contoh.
Tapi yang saya lihat, yang dilakukan Pemda, hanya menghabiskan dana daerah tanpa memperhitungkan bagaimana hasilnya. Sehingga kalau Tuhan izinkan kami terpilih, maka sebelum dana untuk sektor andalan digulirkan, maka akan dilakukan dulu pelatihan kepada masyarakat.
Salah satu contoh, pada 2009 ada bibit ikan lele yang dibagikan kepada masyarakat. Tapi mereka tidak pernah dilatih. Jadi, tidak bisa diukur hasilnya.
Salah satu masalah mendasar di Nisel terkait infrastruktur, khususnya transportasi ke luar pulau. Menyebabkan produk masyarakat tidak dipasarkan ke luar pulau dan juga tidak kompetitif. Apa yang akan dilakukan?
Sebetulnya sudah mulai teratasi dengan adanya KM P Tello. Hanya mungkin belum optimal. Semula diharapkan, dengan adanya kapal itu, akan menjadi salah satu perangsang untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat.
Tapi masalahnya, dari pengamatan saya, hal itu tidak terjadi karena masalah ketrampilan tadi. Misalnya, di Pulau Tello beberapa kali saya bicara dengan masyarakat. Ada banyak orang yang datang dari Teluk Dalam ke sana dan oleh-olehnya cuma ikan asin. Padahal di sana banyak hal bisa dikembangkan. Ada keengganan melakukannya karena tidak adanya ketrampilan. Jadi kalau sudah diberikan ketrampilan, termasuk untuk memasarkan, lalu diberi modal, ya akan jalan.
Selama ini, masalah transportasi Nisel keluar pulau hampir semua harus melalui Gunung Sitoli. Apakah ada program untuk membangun sistem transportasi ke luar pulau yang berpusat di Nisel?
Iya. Itu salah satu yang akan disentuh karena itu erat hubungannya dengan masalah pemasaran hasil-hasil daerah. Maka apa yang sudah dimulai dengan KM P Tello yang belum optimal, akan dioptimalkan. Demikian juga dengan angkutan darat. Pembangunan jalan-jalan dari desa ke kota akan diprioritaskan. Untuk angkutan udara, Bandara Silambo (dekat Pantai Lagundri-Sorake, red) yang sedang dikerjakan akan dioptimalkan agar segera beroperasi.
Sebenarnya, ada rencana penambahan kapal yang dinamai KM Pulau Batu pada anggaran 2009 dari Dinas Perikanan. Itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan dalam memasarkan hasil kegiatan ekonominya. Rute-rutenya bisa ke Sibolga, Padang atau ke Teluk Dalam. Tapi bermasalah. Seperti kita banyak baca di media, pejabat yang menanganinya justru masuk bui. Ke depan kita akan meneruskan program itu.
Masalah mendasar lainnya di Nisel, sebagaimana banyak diberitakan media dan telah menjadi rahasia umum adalah ketidakefisienan penganggaran, korupsi, dan budaya sogok dalam penerimaan CPNS. Semua itu bersentuhan dengan pelayanan publik. Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah itu sehingga efisien dan tidak bertele-tele?
Yang pertama, pengawasan. Selama ini hampir tidak ada pengawasan, ada kesan membiarkan. Kita tidak punya maksud dan kehendak untuk membiarkan hal itu terjadi. Kita akan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada semua jajaran di Pemda. Kemudian, sesuai dengan latar belakang kami sebagai pimpinan spiritual, kami akan tekankan juga pembinaan spiritual.
Displin pegawai akan diketatkan, termasuk disiplin anggaran. Selama ini banyak proyek sekedar mencairkan anggaran daerah tanpa diperhitungkan manfaatnya. Misalnya, di sebuah desa di Pulau Tello, dibangun pelabuhan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sementara desa yang sebenarnya lebih strategis dan membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Setelah itu pelabuhan itu tidak dipergunakan dan itu membuang uang negara saja.
Ke depan, kalau kami terpilih, kami akan ubah. Kami punya sistem lain. Tidak akan bekerja di belakang meja saja. Kami akan turun ke lapangan dan menanyakan langsung kepada masyarakat apa yang menjadi kebutuhannya yang sebenarnya pada tahun anggaran ini. Yang benar-benar ril. Tentu akan banyak masukannya. Setelah itu akan diturunkan tim untuk survey mana yang prioritas untuk dibangun.
Lebih jauh lagi soal sogok menyogok pada penerimaan CPNS, apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya?
Pertama sekali, komitmen kita sebagai pimpinan, tidak boleh simae niwaöra ndre selama ha’a: “ha’a we göda” (secara literal artinya: seperti sering selama ini dikatakan, “inilah ‘makanan’ kita”, redaksi). Jadi, kita tidak akan melakukan itu. Kalau ada bawahan yang melakukan itu akan ditindak tegas. Maka sebelum penerimaan, akan dikumpulkan semua jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kalau ada yang menjadikan itu sebagai obyekan akan ditindak tegas. Jadi akan dikembalikan pada kemurnian hasil seleksi CPNS itu sendiri.
Masyarakat juga akan diberi pemahaman. Sebab, saya melihat suburnya korupsi dan sogok menyogok karena ulah masyarakat juga. Sebab ingin diprioritaskasn sehingga mereka melakukan atau memberi sesuatu. Kita berusaha mengawasi dan mencegahnya.
Persoalan lain di Nisel adalah kualitas SDM yang tidak cukup bila diselesaikan hanya dengan memberikan pelatihan yang bersifat pragmatis. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Nisel?
Dalam visi misi kami sudah sangat jelas. Kita akan mewujudkan masyarakat Nisel yang takut akan Tuhan, sejahtera, sehat dan cerdas. Pada aspek cerdas ini, pertama, bagi SDM yang sudah jadi PNS yang memiliki loyalitas dan kredibilitas untuk meningkatkan kemampuannya dengan melanjutkan studi ke tingkat lebih tinggi. Tapi akan diarahkan pada pendidikan yang bernuansa skill. Kalau di bidang keuangan, ya diarahkan di bidang itu. Jangan skill-nya bidang keuangan tapi di arahkan ke hukum. Kita siapkan beasiswa.
Kita tidak akan melakukan seperti selama ini. Yang loyal dan professional tidak diberi kesempatan mengembangkan diri. Yang diberi kesempatan justru orang-orang yang punya kedekatan dengan decision maker (pengambil keputusan).
Untuk siswa sampai setingkat SMA, kita akan menerapkan secara bertahap amanat UUD tentang anggaran pendidikan sebesar 20%. Pola penganggaran APBD akan diupayakan mengikuti pola itu.
Masalah pemekaran juga akan jadi perhatian. Seusai aspirasi masyarakat, Nisel ini perlu dimekarkan lagi menjadi beberapa kabupatan. Di antaranya, Kabupaten Nias Tengah, Kotamadya Teluk Dalam, dan Kabupaten Pulau-Pulau Batu. Bebarapa wilayah juga perlu ditingkatkan menjadi kecamatan. Termasuk pemekaran desa-desa besar.
