Nias Online

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan soal write off (penghapus bukuan-red) kredit oleh Bank Sumut yang sempat dilontarkan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Sumut, beberapa waktu lalu.

Menurut ketua komisi C DPRD Kota Medan, Aripay Tambunan, penghapusbukuan itu bukan dibiarkan, tapi tetap ditagih dan jumlahnya menurut Bank Sumut sudah mencapai 60% lebih.

“Nasabah di Nias sulit ditagih, karena banyak yang jadi korban gempa, beberapa waktu lalu,” jelasnya kepada Waspada Online, malam ini.

Pihaknya juga telah melihat dan mendengar penjelasan dari paparan Bank Sumut, di mana kriteria perbankan yang sehat sudah terpenuhi.

Dari data Bank Sumut, sejak 2000–2008 jumlah kredit yang di _{write off} oleh bank tersebut bernilai Rp397,1 miliar. Dari jumlah itu yang sudah ditagih hingga Maret 2010 mencapai Rp251,3 miliar. “Jadi tersisa Rp145,8 miliar lagi yang sedang ditagih,” katanya.

Sebelumnya, terkait write off, Gubernur Sumut Syamsul Arifin secara terpisah menyatakan, tidak benar ada kredit macet senilai Rp918 miliar di Bank Sumut yang disebut BPK terjadi pada 2005, 2006, dan 2007.

Menurut Gubsu, jumlahnya hanya Rp190 miliar dan 60% telah ditagih. “Publikasi bahwa kredit macet PT Bank Sumut tahun 2005-2007 sebesar Rp918,5 miliar berdasarkan data BPK RI Perwakilan Medan tidak benar,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Gubernur membantah kredit macet hampir Rp1 triliun di bank milik daerah tersebut. “Yang benar hanya sekitar Rp190 miliar lebih, itu pun 60 persen di antaranya sudah ditagih dan sisanya dalam proses penagihan,” ujarnya.

Gubernur juga memastikan nilai kredit macet Rp190 miliar lebih itu setelah sehari sebelumnya melakukan pertemuan tertutup dengan dewan komisaris dan dirut PT Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu.

Gubsu mengakui seyogianya pertemuan dengan Dirut PT Bank Sumut itu dilakukan pekan lalu, namun karena kesibukan dan padatnya jadwal kerjanya pertemuan baru bisa dilakukan Selasa (13/4).

Dari pertemuan itu, gubernur mendapat penjelasan rinci bahwa nilai kredit macet PT Bank Sumut yang diwrite off (dihapusbukukan) tidak sampai Rp918,5 miliar, melainkan hanya Rp190 miliar. (Waspada – www.waspada.co.id – 19 April 2010)

Medan – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumatra Utara dinilai memalukan karena tidak ada yang mampu meraih predikat tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita patut malu,” kata anggota DPRD Sumut, Fadly Nurzal yang dihubungi ANTARA Medan, Sabtu.
Memang, kata Fadly, sejumlah daerah di Sumut ada yang mengalami peningkatan dalam penilaian LKPD yang awalnya berstatus “disclaimer” atau tidak menyatakan pendapat tapi kini naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun kenaikan predikat dalam penilaian LKPD tersebut dinilai tidak membanggakan karena belum mampu mencapai status WTP.
“WDP itu peringkat kelas dua,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut tersebut.
Selain itu, kata Fadly, penilaian LKPD dengan predikat WDP itu juga memalukan karena masih kalah dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sejumlah daerahnya mampu meraih WTP.
Padahal, semua rakyat Indonesia telah mengetahui bahwa NAD adalah daerah yang selalu mengalami konflik namun tetap mampu membuat LKPD dengan baik.
“Bahkan ada dua daerah yang tingkat konfilknya sangat tinggi tapi mampu meraih WTP. Jadi, Sumut memalukan,” katanya tanpa menyebutkan dua daerah di NAD tersebut.
Ia menjelaskan, LKPD sangat erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di suatu daerah.
Jika LKPD Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumut yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai buruk karena tidak mampu meraih WTP, maka tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah itu juga patut dianggap buruk.
“Bagaimana mungkin Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumut dapat mengaku telah memberikan pelayanan masyarakat yang baik jika laporan pertanggungjawabannya saja buruk,” katanya.
Kemudian, kata dia, buruknya LKPD tersebut juga dapat memunculkan indikasi terjadinya dugaan korupsi dalam penggunaan keuangan negara di daerah tersebut.
“Bukan tidak mungkin hal itu terjadi,” kata Fadly.
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Widodo Pasetyo Hadi menyebutkan seluruh LKPD di Sumut belum ada yang mampu meraih predikat WTP.
Ketika menerima LKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada 25 Maret 2010, Widodo Pasetyo Hadi menyatakan, Sumut masih kalah jauh dari tetangganya NAD dalam membuat LKPD yang tujuh daerahnya mampu meraih WTP dalam LKPD.
Kondisi itu dapat dilihat dari LKPD yang disampaikan 27 pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) di Sumut pada tahun 2008 sebagai laporan tentang pengelolaan keuangan pada tahun 2007.
Dari 27 Pemkab/Pemkot di Sumut yang menyerahkan LKPD itu, 14 di antaranya hanya mampu meraih predikat WDP. Sedangkan 13 daerah lainnya malah meraih predikat terendah dalam penilaian LKPD yakni “disclaimer” atau tidak mendapatkan pendapat dari BPK karena dianggap buruk.
Selain itu, Pemprov/Pemkab/Pemko di provinsi itu juga sering terlambat dalam menyampaikan LKPD ke BPK Perwakilan Sumut.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seluruh lembaga pemerintahan itu harus telah menyerahkan LKPD paling lama pada 31 Maret atau tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pada tahun 2009 sebagai waktu penyerahan LKPD tahun anggaran 2008, hanya empat instansi yang menyampaikannya sebelum batas akhir, yakni Pemkab Asahan, Pemkab Tanah Karo, Pemko Tebing Tinggi dan Pemprov Sumut.
Sedangkan hingga 25 Maret 2010 untuk penyerahan LKPD tahun anggaran 2009, baru empat instansi juga yang menyerahkan laporannya Pemkab Asahan, Pemkab Tanah Karo, Pemkab Langkat dan Pemprov Sumut.
“Tahun anggaran 2008, Pemko Tebing Tinggi cepat menyampaikan laporannya. Tapi tahun 1ni, belum diserahkan,” katanya.
Dalam catatan BPK Perwakilan Sumut terdapat beberapa pemkab/pemkot yang selalu terlambat menyerahkan LKPD, di antaranya Pemko Medan dan Pemkot Pematang Siantar.
“Mereka (Pemkot Medan dan Pemkot Pematang Siantar) ‘langganan’ terlambat,” katanya.
Meski dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak disebutkan mengenai sanksi, tapi keterlambatan dalam menyerahkan LKPD itu akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari auditor BPK.
“Pasti ada sesuatu,” kata Widodo Pasetyo Hadi.
Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata dia, BPK Perwakilan Sumut sering menemukan temuan-temuan mengenai ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Pemkab/Pemko di Sumut.
Namun jenis temuan itu bervariasi, ada yang bersifat merugikan keuangan negara, pemborosan atau kesalahan administratif semata.
Untuk temuan yang yang bersifat merugikan keuangan negara, pihaknya akan menyampaikannya ke BPK pusat untuk dilaporkan ke unsur penegak hukum guna diusut sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa temuan yang merugikan negara itu telah diproses secara hukum seperti di Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Medan serta di Pemkab Nias.
“Semua temuan itu sudah diproses secara hukum,” katanya.

(sib)