Medan- Sejumlah rencana kerja bidang usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM) Sumut yang terungkap dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bidang ekonomi rakyat pada Selasa di aula Balai Duta Tiara Convention, dinilai belum mencerminkan misi dan keberpihakan pada rakyat kalangan UKM, karena rencana biaya kerja yang bersifat ‘acara-acara’ atas nama berbagai kegiatan dan pelatihan atau peningkatan dan pengembangan, ternyata jauh lebih besar dibanding alokasi biaya untuk hal-hal yang bersifat ril pembiayaan.
Data prioritas kegiatan bidang Ekonomi Kerakyatan pada Dinas Koperasi & UKM Propinsi Sumut untuk tahun anggaran 2011, menunjukkan enam program kerja yang meliputi 41 sub-kegiatan dengan total biaya Rp16,386 miliar. Tapi dari jumlah itu, hanya Rp600 juta yang dinilai akan ril atau nyata teralokasi sebagai sumber pembiayaan sebagai skim kredit investasi bagi usaha koperasi dan UMKM di daerah ini.
“Prioritas program kerja atau rencana proyek sektor UMKM yang diajukan untuk agenda ekonomi kerakyatan Sumut ini tampaknya belum ‘pas’ karena ajuan biaya yang berpotensi atau rawan korupsi tampak lebih besar dari ajuan biaya ril untuk rakyat ekolem. Ini perlu diperbaharui sebelum difinalisasi sebagai anggaran di APBD,†ujar Sopar Siburian SH dan Mangaliat Simarmata SH, kepada pers di Medan, Selasa.
Sopar Siburian adalah anggota DPRDSU dari Komisi E yang ikut rapat salah satu bidang (sosial dan pendidikan) di Musrenbang tersebut, dan Mangaliat adalah salah satu peninjau dari kalangan LSM/NGO yang memang banyak hadir di acara tersebut. Secara terpisah mereka menanggapi kondisi dan nasib para pelaku bisnis UKM di daerah ini yang terbilang belum juga menunjukkan perkembangan atas peranan pemerintah maupun dunia usaha terkait di daerah ini.
Dalam rapat bidang Ekonomi Rakyat yang dipandu pejabat Dinas Koperasi & UKM Sumut plus moderator Dr Drs Layari Sinukaban (anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia–HIPPI Sumut), sejumlah peserta rapat dari beberapa daerah, khususnya dari Nias (Nias Barat dan Nias Utara) menyatakan komplin dan protes atas materi rapat yang dinilai belum mengakomodir kebutuhan prioritas ekonomi rakyat di daerahnya.
“Kami kecewa, jauh-jauh kami datang dari Nias dengan ongkos yang tak sedikit untuk 49 orang, tahu-tahu kami hanya dapat Rp95 juta dari APBD Propinsi untuk biaya pengadaan peralatan pengolahan produk batu-batuan. Padahal, angka-angka untuk berbagai kegiatan lain yang sifatnya non teknis, kan bisa ditambahkan untuk hal-hal yang lebih penting bagi rakyat,†ujar pejabat dari salah satu instansi Pemkab Nias Selatan kepada para pemimpin rapat, disaksikan kepala Bappeda Nias Selatan Herman Hezatulo Laiya SH MHum.
Para peserta rapat baru tampak lega dan tenang sembari bertepuk tangan ketika mendengar paparan Layari Sinukaban yang menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi (sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha) antara pihak UKM di daerah ini dengan pejabat instansi terkait untuk memperoleh solusi dan saran tindak yang cepat dan aspiratif. Semula dijadwalkan, rapat bidang Ekonomi Rakyat itu dipandu oleh pakar ekonomi USU Drs John Tafbu Ritonga sebagai moderator. Tapi hingga sesi-kedua, pemandu rapat tetap didampingi Layari Sinukaban.
Disela-sela rehat acara rapat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kelautan Kabupaten Nias Utara, Yusman Zega API MSi, bersama Kepala Bappeda Nias Utara Toloni Waruwu dan Sekretaris Bappeda Rozaman Gea, sangat menyesalkan sistem penyaluran pupuk organik maupun pupuk bersubsidi yang selalu kurang volumenya ke daerah itu. Dari sekira 5 juta ton yang dibutuhkan setiap musim tanam, hanya 2 juta hingga 3 juta ton yang tersalur.
“Sampai sekarang, pupuk urea dan pupuk NPK dsb yang merupakan kebutuhan primer para petani padi, belum pernah terpenuhi. Pihak pemerintah propinsi hendaknya memperhatikan hal ini secara serius, paling tidak bisa difinalisasi pada Musrenbang ini,†katanya berharap sembari menggambarkan secara ringkas kondisi dan prospek pertanian Nias Utara sebagai Kabupaten baru setelah mekar dari Nias.
Sembari itu, Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) Drs Temazaro Zega yang hadir meninjau acara itu, juga menyesalkan sinyalemen ‘kurang tanggap’ sejumlah pihak mulai dari tingkat pemerintah pusat maupun propinsi terhadap kondisi Kepulauan Nias selama ini.
“Dari data rancangan program kerja di sektor ekonomi daerah (koperasi & UKM) ini saja sudah menunjukkan sinyal kesenjangan itu. Jangankan dari segi alokasi, segi porsi yang mencantumkan Nias saja pun tampak sangat minus di antara semua tabel daerah-daerah itu,†katanya kepada SIB ketika mengamati data prioritas rencana kerja (Renja) itu.
Data itu menunjukkan, dari 13,386 miliar alokasi yang direncanakan, antara lain tertabulasi untuk hal-hal yang bersifat ‘acara ke acara’, misalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif (biasanya hanya berupa seminar dsb) dengan biaya Rp2,27 miliar dengan enam bentuk kegiatan dan hanya disini terdapat paker riel berupa perluasan pembiayaan investasi. UKM & Koperasi yang senilai hanya Rp600 juta itu, pengembangan sistem pendukung UMKM dengan enam bentuk kegiatan senilai Rp2,45 miliar, peningkatan kualitas kelembagaan (biasanya bentuk pelatihan atau semi workshop) dengan 10 paket kegiatan Rp4,16 miliar, penciptaan iklim usaha UMKM dengan 8 paket kegiatan (tak jelas apa bentuk kerjanya, Rp1,59), pemberdayaan usaha skala mikro dengan 9 paket kerja senilai Rp5,9 miliar.
(hariansib, kontan)
