Hakim di Sumut Terbanyak Ketiga Dilaporkan ke Komisi Yudisial
Ilustrasi Palu Hakim | voa-islam.com
Peringkat hakim diduga bermasalah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada 2012 dimana pengaduan Sumut berada pada peringkat kelima.
“Pada 2012, dari total 1.520 laporan, Sumut masih berada di peringkat 5 dalam pengaduan hakim bermasalah dengan jumlah pelaporan mencapai 131 laporan,†ungkap juru bicara KY Asep Rahmat Fajar pada dialog penguatan pola komunikasi lembaga negara dengan media massa kerjasama USAID dengan The Jawa Pos Insitute of Pro- Otonomi (JPIP) di Medan, Selasa (11/6/2013).
Khusus di Sumut, pelaporan paling banyak dari wilayah Medan. Dari 131 pengaduan hakim bermasalah pada 2012, 57 di antaranya beradal dari wilayah Medan. Sedangkan pada triwulan I-2013, dari total 76 laporan, 40 di antaranya berasal dari masyarakat Medan.
Atas pertimbangan itu, KY menjadikan Medan sebagai salah satu dari enam kota di Indonesia sebagai tempat untuk membentuk Penghubung KY di daerah.
Dia mengatakan, kenaikan peringkat itu menunjukkan adanya tren peningkatan pelaporan hakim bermasalah oleh masyarakat di Sumut setiap tahunnya. Menurut dia, itu menunjukkan masyarakat mulai paham akan proses penegakan hukum serta adanya kemudahan akses melaporkan kejanggalan pada proses peradilan. Juga mengindikasikan masih banyaknya hakim yang melanggar kode etik.
Merespons berbagai aduan tersebut, jelas dia, KY sudah menurunkan tim pemantau ke seluruh pengadilan kabupaten dan kota untuk memantau para hakim nakal. Pemantauan dilakukan secara tertutup maupun terbuka.
Salah satu yang saat ini dipantau, kata dia, adalah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan klas 1A khusus yang kini menyidangkan kasus perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) dengan terdakwa Mantan Sekda Tapanuli Selatan yang kini Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap. (EN/dbs)