Tiba-tiba saja Gunung Sinabung meletus. Siapa yang menyangka karena gunung itu tertidur sejak tahun 1600. Masyarakat setempat pun hampir tidak sempat bersiap, sebab tanda-tanda alam absen untuk diantisipasi. Aba-aba dini dari pemda minim, karena gejala hampir tidak terprediksi secara teknologi dan berlangsung dengan begitu cepat. Sekali lagi, terjadi fenomena alam yang menjatuhkan korban jiwa dan pengungsi dimana-mana. Duka terasa, kehidupan pun terusik, baik yang menjadi korban langsung maupun yang tidak. Dari kejadian ini timbul pertanyaan, apakah petugas kita yang lalai memantau? Ataukah masyarakat lokal yang kental pengetahuan lokalnya sepertinya sudah tidak mampu menalar gejala alam ? Atau ada perilaku alam yang sudah tidak dikenal lagi, sampai akhirnya terjadi bencana letusan terjadi tiba-tiba tanpa bisa diantisipasi lebih dini.
Sesungguhnya masyarakat Indonesia diwarisi dengan pengetahuan dari berbagai peristiwa alam yang kerap terjadi. Karena posisi geografis dan geologisnya yang tepat di atas pertemuan tiga lempeng samudra yang terus bergerak dan sering bertumbukan, menyebabkan gempa dan tsunami kerap terjadi. Kondisi wilayah Indonesia dengan banyaknya gunung api baik yang aktif maupun yang sedang tertidur, memberikan banyak pengalaman empiris kejadian letusan yang membawa korban. Dari pengalaman ini masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut diperoleh dari pengalaman yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya. Sebagai contoh, masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Merapi, di Jawa Tengah, telah mempunyai kemampuan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya letusan. Selain masih kuatnya keyakinan spiritual, masyarakat disana biasanya membaca tanda-tanda alam melalui perilaku hewan, seperti turunnya hewan-hewan dari puncak atau keluar dari rimbun hutan, burung-burung atau hewan lainnya mengeluarkan bunyi suara yang tidak biasa, atau adanya pohon-pohon di sekeliling kawah yang kering dan mati layu.
Kita tentu belum lupa dengan kejadian tsunami dan gempa bumi tahun 2004 yang melanda Aceh dan Nias serta berdampak pada kehancuran massif. Semong adalah kearifan lokal masyarakat di Pulau Simeulue dalam membaca fenomena alam pantai telah menyelamatkan banyak masyarakat dari bencana tsunami. Teriakan semong merupakan peringatan dini yang diartikan adanya situasi dimana air laut surut dan masyarakat harus lari ke bukit. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari leluhur belajar dari kejadian bencana yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Semong ini yang menyelamatkan masyarakat di pulau Simeulue padahal secara geografis letaknya sangat dekat dengan pusat gempa. Semong bagi masyarakat pulau Simeulue disosialisasikan turun temurun melalui dongeng dan legenda oleh tokoh masyarakat sehingga istilah ini jadi melekat dan membudaya di hati masyarakat pulau itu. Dengan pengetahuan ini yang dimiliki orang Simeulue banyak masyarakat pesisir pantai lainnya di Aceh terselamatkan saat tsunami terjadi. Mereka memaksa orang untuk lari ke gunung. Berbeda dengan di Simeulue, ketika fenomena alam ini terjadi di Pantai Pangandaran Jawa Barat, masyarakat di sekitar justru lari ke laut karena air surut untuk memungut ikan dan kerang. Akibatnya banyak korban jiwa ketika gelombang laut yang tinggi datang tiba-tiba. Fenomena alam dimana letusan yang minim tanda-tanda sebelumnya juga pernah terjadi saat Gunung Kelud akan meletus beberapa tahun yang lalu. Hewan tidak menunjukkan gejala apapun, sekeliling kawah tetap hijau, walau batuk-batuk gunung sudah terasa, makanya masyarakat adem ayem saja. Kemampuan masyarakat sekitar gunung tersebut memahami tanda-tanda alam yang tidak terlihat pada gunung membuat mereka enggan di evakuasi dan terpaksa dilakukan dengan cara tertentu. Demikian pula dengan perilaku gempa yang akhir-akhir ini semakin kerap terjadi, seperti menjadi trend di mana goncangan gempa terjadi di suatu tempat biasanya akan disusul dengan gempa yang lebih besar yang sulit diprediksi terjadi kapan dan dimana.
Nias pasca gempa
Lima tahun sudah berlalu pasca gempa Nias tahun 2005, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sarat dengan pembangunan fisik pun sudah berlangsung. Hampir semua kerusakan sudah direkonstruksi kembali. Bagi yang belum pernah menjejak ke wilayah ini, mungkin sulit percaya bahwa pernah ada bencana besar pernah terjadi. Saat ini hampir tidak tersisa lagi gambaran kehancuran itu karena sudah tergantikan dengan bangunan baru berupa jalan yang lebih bagus dan mulus, gedung dan rumah dari beton dan berbagai fasilitas fisik lainnya. Kini terlihat bangunan perkantoran yang megah, pasar dan pertokoan baru. Bahkan, kalau kita telusuri perkampungan adat, banyak rumah adat tradisionil sudah ikut berubah dengan bangunan baru dari beton. Aktifitas kehidupan masyarakatnya sudah menggeliat kembali seperti semula. Agaknya seperti sudah melupakan dan ingatan tentang kejadian memilukan itu mulai pupus. Anak-anak dan remaja mungkin sudah hampir tidak mengingat lagi bahwa lima tahun yang lalu mereka nyaris menjadi korban gempa. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menghadirkan kehidupan baru kepada masyarakat. Tentu kita bersyukur bahwa kepulauan Nias telah melewati masa sulit dan kini melompat ke dalam kehidupan yang lebih baru. Tetapi sesungguhnya, yang dibutuhkan bukan saja rekonstruksi sarana yang rusak pasca bencana, yang lebih mendasar adalah menyiapkan seluruh komponen masyarakat untuk melanjutkan rekonstruksi kehidupannya dengan mengambil hikmah dari bencana alam yang terjadi.
Nias memiliki sejarah panjang kejadian gempa dengan skala besar dan gelombang tsunami yang tinggi yang berdampak massif hampir ke seluruh wilayah. Catatan penting dari kejadian bencana ini bahwa masyarakat di Kepulauan Nias harus menyadari bahwa mereka hidup di kawasan rawan bencana sehingga fenomena alam harus dikenali dan diakrabi. Periode waktu terjadinya bencana kian pendek, dari ratusan ke puluhan tahun. Para ahli mengatakan terdapat gerakan geologis lempengan yang terus terjadi menyebabkan wilayah ini rentan dengan gempa. Realitas ini tidak perlu membuat kita berpikir untuk meninggalkan kepulauan Nias. Hal ini justru menegaskan bahwa perlunya seluruh komponen masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama membangun kepulauan ini dengan tatanan yang tepat serta mengambil hikmah pembelajaran dari pengalaman bencana yang pernah melandanya. Penguatan masyarakat dan pemerintah untuk siapsiaga menghadapi bencana alam adalah kunci dari upaya menyeluruh ini. Tujuannya tentu adalah keberlanjutan kehidupan dan mitigasi korban, sebab setiap masyarakat memiliki naluri untuk hidup berkelanjutan dan tidak ada yang ingin menjadi korban sia-sia.
Budaya Mitigasi
Bencana alam beserta dampaknya harus disikapi secara bijak dan tepat. Bencana tidak saja sebagai akibat fenomena alam tetapi juga oleh tangan manusia yang lalai dalam memelihara lingkungan atau gabungan dari keduanya. Jenis bencana alam utama di kepulauan Nias adalah gempa bumi, gelombang tsunami, tanah longsor, dan banjir. Seluruh wilayah kepulauan ini merupakan daerah rawan gempa bumi dan termasuk dalam wilayah zona 6, yang artinya paling rawan terhadap gempa bumi dan tidak mungkin dicegah. Akibat seringnya terjadi gempa bumi maka wilayah ini juga sangat potensial terjadinya gelombang tsunami karena dikelilingi oleh lautan bebas. Kawasan-kawasan yang potensial terkena gelombang tsunami adalah kawasan disepanjang pantai disekeliling Pulau Nias. Keadaan topografi berbukit-bukit terjal serta pegunungan dimana tingginya bervariasi antara 0-800 m dari permukaan air laut. Topografi terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang, berbukit-bukit dan pegunungan. Curah hujan yang tinggi dan sifat tanahnya maka wilayah ini rentan kelongsoran. Daerah potensil terjadi kelongsoran adalah daerah perbukitan dengan kemiringan diatas 40% seperti di bagian tengah Pulau Nias. Kita tentu masih ingat banjir yang melanda wilayah Lahusa yang berdampak luas. Ada ratusan sungai dan anak sungai yang mengairi kepulauan ini yang berpotensi menyebabkan banjir bila tidak terkelola dengan baik. Bencana ini telah menimbulkan kerugian baik korban jiwa, harta benda, rasa traumatik bagi masyarakat yang telah mengalaminya.
Dari berbagai bencana tersebut, diperlukan langkah penanganan yang menyeluruh dan efektif. Dalam konteks penanggulangan bencana sampai saat ini, upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dan para pemangku kepentingan belum optimal dan lebih banyak berupa pemberian bantuan pada era tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pasca bencana. Adapun upaya efektif pada tahap pra bencana belum dilakukan dengan baik. Padahal yang juga sangat diperlukan adalah paradigma mitigasi melalui antisipasi bencana untuk tujuan meminimalisir korban dan mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Paradigma mitigasi dalam penanggulangan bencana diartikan upaya pengenalan daerah rentan bencana dan dan membekali kesiapsiagaan masyarakat. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman dan tingkat bencana. Mitigasi terhadap ancaman bencana dapat dilakukan misalnya melalui perobahan perilaku yang rentan, melalui penataan pemukiman, peraturan-peraturan bangunan, pengaturan struktur bangunan tahan gempa dan penataan ruang dengan mitigasi bencana sebagai salah satu perspektifnya. Untuk konteks daerah yang rawan bencana seperti wilayah kepulauan Nias, hal ini nampaknya belum diposisikan sebagai kebutuhan. Kesadaran ini perlu dibangun dan diberdayakan, sehingga kelak masyarakat tidak lagi hanya menjadi korban bencana tetapi lebih menjadi sumberdaya penolong bagi dirinya sendiri dan lingkungan dalam keadaan bencana. Kesadaran masyarakat yang terbangun merupakan kesadaran sosial yang meliputi aspek sosial bencana yaitu sistem peringatan dini, antisipasi bencana dan respon saat terjadi bencana, serta kemampuan penanganan pasca bencana. Kesadaran ini merupakan modal sosial untuk membangun budaya mitigasi di dalam kehidupan setiap elemen masyarakat Nias. Langkah perubahan pertama yang diperlukan di tingkat masyarakat dan para pemangku kepentingan adalah adanya transformasi paradigma dari paradigma bantuan/tanggap darurat ke paradigma mitigasi.
Kita menyadari bahwa sistem peringatan dini yang dimiliki negeri ini belum terselenggara dengan baik dan optimal. Namun masing-masing daerah sebenarnya memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang beragam dan berbeda bentuknya. Walaupun istilah yang digunakan berbeda dan cara-cara yang sudah mentradisi tidak sama, semua ini merupakan potensi dalam membangun mitigasi bencana yang berbasis pada potensi kearifan lokal. Kita mengetahui masyarakat Nias memiliki kearifan lokal seperti ini. Konstruksi rumah adat (omo hada) yang tahan gempa, merupakan salah satu bentuk kearifan tersebut. Kemampuan masyarakat tradisionil membaca arah angin, bintang di langit dan memahami gerak gelombang laut merupakan kearifan para pelaut dan nelayan Nias. Waktu menanam saat tesa’a dan cara menanam yang tepat adalah pengetahuan lokal yang dimiliki oleh para petani tradisionil. Seperti di Jawa kita mengenal keguyuban, maka masyarakat Nias memiliki falulusa dan fabanuasa sebagai pilar sosial kebersamaan dan kegotongroyongan. Nias juga memiliki kearifan dalam mengelola partisipasi masyarakat seperti forum fondrakö atau orahu. Tentunya, masih banyak lagi kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Nias yang belum disadari dan digali sebagai potensi dalam menata dan mengawal kehidupannya. Kearifan dalam membaca fenomena alam salah satunya, semestinya terus digali dan ditularkan, diinformasikan secara efektif kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi bencana.
Penataan dan pemanfaatan ruang
Perencanaan dan perancangan pembangunan kabupatan/kota merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka mengawal proses pengembangan wilayah yang mampu mengantisipasi dampak bencana. Nias adalah sebuah wilayah tinggal atau rumah bersama berbentuk kepulauan, yang dikelilingi oleh lautan yang sering tidak bersahabat. Dahulu, Nias merupakan subsistem, bagian sistem yang lebih luas yaitu propinsi Sumatera Utara. Nias secara bertahap berkembang dan memuncak dengan pemekaran wilayah dan terbentuknya lima daerah otonom kabupaten-kota yang sudah banrang tentu ingin mengembangkan darehanya masing-masing. Ini adalah sebuah fakta dimana dari sebuah subsistem, Nias berubah menjadi sebuah sistem baru yang terdiri dari lima subsistem yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Walaupun secara administratif tiap subsistem ini otonom namun secara genealogis Nias sejak dahulu kala merupakan satu lingkungan budaya, dan secara geografis menghuni kepulauan yang satu dan sama dan tidak berubah luasnya. Kelima daerah otonom ini memiliki kedekatan alamiah-sosial dimana tiap subsistem dengan subsistem lainnya dalam sistem yang sama. Kelimanya menggunakan ruang hidup yang sama, dengan sumberdaya, infrastruktur, fasilitas yang sangat terbatas dan dayadukung yang semakin lemah karena telah terbagi-bagi, disertai laju pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk sudah pasti akan diikuti pengembangan pemukiman, pembangunan sarana fisik, serta terjadinya ekspolitasi terhadap sumberdaya alam yang ada untuk berbagai aktifitas pembangunan. Kemajuan pembangunan yang dilakukan bisa memberi dampak positif berbeda pada tiap wilayah namun penataan pembangunan yang tidak mempertimbangkan keadaan sekitar akan membawa dampak pengaruh negatif yang sama bagi wilayah lainnya. Karena itu harus dihindari keegoisan wilayah diganti dengan komitmen bersama untuk menata ruang kehidupan secara bersama-sama dan secara bertanggungjawab. Rencana penataan ruang dalam pengembangan wilayah kabupaten/kota harus dilengkapi dengan perencanaan mitigasi bencana sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat dengan substansi yang memuat aspek-aspek perlindungan terhadap bencana alam, desain arsitektur merancang bangunan dan konstruksi bangunan berwawasan bencana, diiringi peraturan-peraturan dalam melakukan pembangunan dan pengawasan terhadap ketaatan implementasinya, serta kesiapan sosial masyarakat dengan membangun budaya mitigasi. Untuk kepentingan bersama harus menghindari pemanfaatan kawasan yang rawan bencana untuk dikembangkan sebagai kawasan aktivitas dan melakukan upaya mitigasi pemanfaat ruang dengan tidak mengubah zona lingkungan alam yang dapat melindungi terhadap bencana seperti karang pantai, pasir pantai, hutan, lahan vegetatif, kawasan perbukitan dan unsur geologi lainnya yang dapat meredam dan mengurangi dampak bencana. Tujuan esensial dari semua ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial ekonomi akibat bencana.
Wilayah Kepulauan Nias adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang berada pada zona 6 didasarkan atas jenis litologi dan jumlah bangunan yang ada. Zona kegempaan yang ekstrim ini membutuhkan perlakuan mitigasi yang khusus tidak hanya dari sisi fisik namun juga kesiapan manusianya. Aspek keberlanjutan lingkungan harus diperhatikan terutama dalam konteks menjawab kebutuhan pengurangan resiko bencana dan eksploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan fisik dan program pembangunan. Dalam penataan wilayah kepulauan Nias perlu memperhatikan faktor keamanan serta efisiensi pemanfaatan ruang dan infrastruktur untuk mewadahi seluruh kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya. Perlu pula diperhatikan potensi dan prospek perkembangan kabupaten/kota dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam seluruh prosesnya. Gempa bumi tahun 2005 mencatat bahwa korban jiwa terbanyak adalah pada wilayah pemukiman padat yang sarat dengan bangunan berbahan beton. Korban jiwa semakin banyak karena tanpa kesiapsiagaan, diperparah dengan keterbatasan peralatan dan kelambanan penanganan. Karena posisi geografisnya jauh terpencil, bantuan tambahan dari wilayah lain terlambat tiba. Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana karena merekalah jiwa-jiwa yang berkepentingan untuk selamat dari bencana, mereka pula yang mengenal secara geografis wilayah pemukimannya dan memahami berbagai berbagai konteks sosial kehidupannya. Dalam kaitan ini, diperlukan sebuah sitem penataan ruang wilayah Kepulauan Nias sebagai sebuah payung yang menaungi setiap levelnya, yang mampu menjamin terwujudnya bukan saja lingkungan wilayah yang indah dan nyaman, tetapi juga aman bagi seluruh masyarakat serta memberikan keuntungan jangka panjang bagi setiap wilayah melalui pengembangan sosio-kultural masyarakat dan keterjaminan keseimbangan ekologi. Dalam konteks ini, potensi kearifan lokal melalui pemahaman pengetahuan lokal, teknologi lokal, budaya dan tradisi lokal yang telah terbukti dan teruji dikonstribusikan dalam perencanaan mitigasi bencana. Cukup banyak kearifan lokal yang telah mentradisi dan teruji mampu mengatasi masalah-masalah lingkungan berbasis mitigasi bencana. Salah satu contoh adalah sistem ‘subak’ di Bali yang dikenal sebagai pola pengelolaan tanah pertanian dan sistem tata kelola air yang mampu mengelola lingkungan lereng gunung rawan longsor untuk tetap terjaga stabilitas tanahnya. Pola ini bukan hanya mengurangi dampak longsor tetapi juga yang secara sosio-kultural mampu menjaga keharmonisan masyarakat petani.
Pendidikan dini mitigasi
Dalam UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mitigasi bencana didefinisikan sebagai sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Namun dalam implementasinya ke masyarakat masih sangat minim akibatnya masyarakat terutama di wilayah rawan bencana belum memiliki pengetahuan memadai akan kebencanaan dan tidak mempunyai kemampuan adaptif dengan keadaan dan proses pemulihan pasca bencana. Pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal terasa semakin menurun karena kurang sosialisasi dan pembinaan. Karena itu peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat sangat mutlak diperlukan. Seiring dengan itu, penggalian terhadap kearifan lokal sangat diperlukan karena memberikan pemahaman dan panduan dalam lingkup tradisi lokal bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk pengetahuan ciri-ciri bencana dan larangan melakukan kegiatan yang merusak lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Menggali potensi kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat Nias dapat dilakukan dengan melalui pendekatan partisipatif serta melibatkan dukungan banyak pihak seperti budayawan, sosiolog, tokoh masyarakat dan pendidik. Kearifan lokal yang mulai kurang dikenal dan dihayati dapat diformat dalam bahasa publik, bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Budaya mitigasi berbasis kearifan lokal perlu dibangun sejak dini dalam diri setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam hal ini, mitigasi dibangun bukan pula hanya sebagai sistem peringatan dini tetapi ia menjadi sebuah budaya dalam perilaku masyarakat. Langkah efektif yang bisa dilakukan antara lain adalah melalui pembekalan kepada masyarakat baik melalui pendidikan di bangku sekolah maupun pelatihan kepada masyarakat umum. Pengetahuan tentang kebencanaan seyogianya menjadi muatan lokal di wilayah yang paling rawan gempa. Pendidikan di sekolah bagi siswa sangat strategis untuk menanamkan pengetahuan tentang kebencanaan sejak usia dini dan sosialisasi tentang kearifan lokal yang dimiliki daerah tersebut. Sekolah adalah sarana yang efektif, dimana dengan peran guru terhadap murid mampu mendorong terbangunnya budaya mitigasi dalam lingkup sekolah dan keluarga.
Sesungguhnya banyak cara kreatif untuk melakukan sosialisasi, diantaranya melalui pelatihan, penyuluhan dan simulasi. Materi yang disosialisasikan berupa panduan yang sifatnya sederhana sehingga mudah dipahami, mudah dibuat, dan dikemas menarik perhatian sesuai dengan daya tangkap masyarakat. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengetahuan dan teknologi lokal, serta kelembagaan lokal yang mereka miliki akan lebih mudah bila dapat dikomunikasikan dengan bahasa yang mereka pahami. Upaya lainnya dalam penguatan peran pemangku kepentingan lainnya seperti pemda dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada aparatnya yang mencakup pemahaman mengenai kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan saat dan pasca bencana, memberikan pelatihan menggunakan perangkat-perangkat sistem peringatan dini, atau mendukung usaha preventif kebencanaan lainnya. Membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi dan pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus dengan komitmen penuh. Sudah saatnya pula kita pula belajar menghargai, itikad baik untuk memelihara lingkungan dan upaya positif masyarakat dalam mitigasi dapat diberi perhatian dan dukungan karena telah berkontribusi bagi kepentingan banyak orang. Ini sangat efektif dalam membangun budaya mitigasi, dan disinilah kebersamaan itu memiliki arti yang sesungguhnya.
Tulisan ini sangat jauh dari sempurna, tujuannya sederhana sebagai pembuka wawasan dan guna mengingatkan semua pihak agar jangan menunda dan jangan terlupa. Upaya membangun budaya mitigasi harus dimulai dari sekarang dan tidak perlu menunggu sampai bencana yang lebih besar datang tiba-tiba tanpa diduga. Ya’ahowu! /egnt
* Penulis adalah pemerhati budaya dan pariwisata Nias, dan Ketua Yayasan Tatuhini Nias Bangkit.
