MEDAN – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli meminta bantuan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin untuk mengimbau dan mendesak Pemkab Nias menyerahkan sejumlah aset yang dianggap menjadi hak kota itu.
Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut, hari ini, ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Sowaa Laoly, mengatakan cukup banyak aset yang seharusnya menjadi milik Pemko Gunung Sitoli masih ditahan Pemkab Nias.
Pemkab Nias hanya menyerahkan aset tertentu seperti sejumlah bangunan yang dijadikan kantor pemerintahan seperti balaikota dan DPRD Gunung Sitoli.
Meski demikian, penyerahan aset itu tidak melibatkan Pemprov Sumut, sehingga berita acaranya dianggap masih lemah dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.
“Bisa saja suatu saat Pemkab Nias mengusir kami,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.
Sebenarnya, kata Sowaa, cukup banyak aset yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli, termasuk sejumlah aset yang dibangun eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.
Disebabkan dikuasai Pemkab Nias, aset-aset itu tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan meski berada di wilayah Kota Gunung Sitoli.
“Padahal aset-aset itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Anggota DPRD Gunung Sitoli yang lain, Yaatozeduhu Laoly mengatakan, salah satu aset yang tidak ingin diserahkan Pemkab Nias itu adalah Pasar Yahobu yang dibangun eks BRR NAD-Nias.
Pihaknya berharap Pemprov Sumut dapat mengingatkan Pemkab Nias segera untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Pemko Gunung Sitoli.
“Kalau tidak segera, khawatir akan muncul masalah yang berkepanjangan,” katanya.
Yaatozeduhu Laoly mengatakan, indikasi akan adanya masalah itu dapat terlihat dari keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nias Nomor 2 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 yang terkesan mengangkangi UU Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda itu disebutkan Pasar Yahobu berada di Kota Gunung Sitoli disebutkan bagian dari Pemkab Nias.
Kemudian di Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa seluruh proses perizinan dalam pengelolaan Pasar Yahobu diurus di Pemkab Nias.
“Kalau begitu, untuk apa ada Kota Gunung Sitoli,” kata politisi yang juga berasal dari Partai Demokrat tersebut.
Selain Pasar Yahobu, kata Yaatozeduhu, masih ada sejumlah aset lain yang dibangun BRR yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli.
“Ada sekolah, rumah sakit, perkantoran, PDAM Tirta Umbu dan bangunan lain. Semuanya di wliayah Gunung Sitoli, tetapi tidak diserahkan,” katanya.
Ia juga menyebutkan, Penjabat Walikota Gungung Sitoli Martinus Lase telah menyampaikan harapan kepada Pemkab Nias agar aset-aset itu diserahkan.
“Tetapi hingga saat ini tidak ditanggapi,” kata Yaatozeduhu.
Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk menyurati Pemkab Nias mengenai permasalahan yang terjadi.
“Nanti akan kita laporkan kepada Mendagri,” kata Gubernur.
Warta
WASPADA ONLINE
MEDAN – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli meminta bantuan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin untuk mengimbau dan mendesak Pemkab Nias menyerahkan sejumlah aset yang dianggap menjadi hak kota itu.
Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut, hari ini, ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Sowaa Laoly, mengatakan cukup banyak aset yang seharusnya menjadi milik Pemko Gunung Sitoli masih ditahan Pemkab Nias.
Pemkab Nias hanya menyerahkan aset tertentu seperti sejumlah bangunan yang dijadikan kantor pemerintahan seperti balaikota dan DPRD Gunung Sitoli.
Meski demikian, penyerahan aset itu tidak melibatkan Pemprov Sumut, sehingga berita acaranya dianggap masih lemah dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.
“Bisa saja suatu saat Pemkab Nias mengusir kami,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.
Sebenarnya, kata Sowaa, cukup banyak aset yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli, termasuk sejumlah aset yang dibangun eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.
Disebabkan dikuasai Pemkab Nias, aset-aset itu tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan meski berada di wilayah Kota Gunung Sitoli.
“Padahal aset-aset itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Anggota DPRD Gunung Sitoli yang lain, Yaatozeduhu Laoly mengatakan, salah satu aset yang tidak ingin diserahkan Pemkab Nias itu adalah Pasar Yahobu yang dibangun eks BRR NAD-Nias.
Pihaknya berharap Pemprov Sumut dapat mengingatkan Pemkab Nias segera untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Pemko Gunung Sitoli.
“Kalau tidak segera, khawatir akan muncul masalah yang berkepanjangan,” katanya.
Yaatozeduhu Laoly mengatakan, indikasi akan adanya masalah itu dapat terlihat dari keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nias Nomor 2 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 yang terkesan mengangkangi UU Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda itu disebutkan Pasar Yahobu berada di Kota Gunung Sitoli disebutkan bagian dari Pemkab Nias.
Kemudian di Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa seluruh proses perizinan dalam pengelolaan Pasar Yahobu diurus di Pemkab Nias.
“Kalau begitu, untuk apa ada Kota Gunung Sitoli,” kata politisi yang juga berasal dari Partai Demokrat tersebut.
Selain Pasar Yahobu, kata Yaatozeduhu, masih ada sejumlah aset lain yang dibangun BRR yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli.
“Ada sekolah, rumah sakit, perkantoran, PDAM Tirta Umbu dan bangunan lain. Semuanya di wliayah Gunung Sitoli, tetapi tidak diserahkan,” katanya.
Ia juga menyebutkan, Penjabat Walikota Gungung Sitoli Martinus Lase telah menyampaikan harapan kepada Pemkab Nias agar aset-aset itu diserahkan.
“Tetapi hingga saat ini tidak ditanggapi,” kata Yaatozeduhu.
Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk menyurati Pemkab Nias mengenai permasalahan yang terjadi.
“Nanti akan kita laporkan kepada Mendagri,” kata Gubernur. (www.waspada.co.id – 24 Agustus 2010)
