Archive for August 9th, 2010 | Daily archive page

Sudah 3 Bulan DPRD Nias Makan Gaji Buta

Monday, August 9th, 2010

Nias – Sudah 3 (tiga) bulan DPRD Nias makan gaji buta/gelap karena mereka tidak bekerja. Sejak Mei 2010 DPRD Nias dibagi ke kabupaten yang baru dimekarkan maka sejak itu DPRD Nias tidak bekerja karena belum ada ketua/wakil ketua DPRD yang definitif.

Hal itu dikatakan Faigiasa Bawamenewi SH Ketua Komisi C DPRD Nias menjawab wartawan SIB perihal permasalahan ketua dan wakil ketua DPRD Nias yang hingga kini belum ada yang definitif di kantor DPRD Nias Desa Ononomolo, Gunung Sitoli Kamis (4/8).

“Kami sekarang sudah tiga bulan makan gaji buta karena tidak bekerja. Saya sudah bilang kepada para anggota dewan yang mengaku wakil rakyat agar kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berdasarkan UU. “ Ia sudah meminta DPRD Nias yang menghadiri undangan Mendagri ada (lima) orang di antaranya ketua sementara Sochizanolo Zai , Aluizaro Telaumbanua yang tgl 26 Juli 2010 tiba kembali di Nias. Mereka diundang Mendagri membicarakan soal ketua dan wakil ketua, namun hingga kini mereka belum mengadakan rapat tentang hasil rapat dengan Mendagri. “ Saya tanya kepada mereka kapan rapat perihal ketua/wakil ketua DPRD difinitif, tetapi mereka diam saja,” katanya.
Menurut F Bawamenewi yang bekas advokad/penasehat hukum itu, belum ditetapkannya ketua/wakil ketua DPRD Nias yang definitif, karena pihak PDIP tidak setuju wakil ketua DPRD dari Partai PNBK. PDIP berpendapat PDIP yang seharusnya menjadi wakil ketua karena sebelum DPRD dibagi ke kabupaten yang dimekarkan, PDIP yang terbanyak, tetapi setelah dibagi PNBK yang lebih banyak dari pada PDIP maka menurut aturan yang menjadi wakil ketua adalah dari PNBK, karena bukan PAU (pengganti antar waktu) tetapi penetapan. Dan hal ini sudah sesuai dengan peraturan dan Mendagri juga sudah mengatakan itu kepada DPRD Nias yang menghadiri undangan.Waktu wartawan SIB ke kantor DPRD Nias hanya beberapa anggota DPRD di sana.

Ronal Zai anggota DPRD Nias yang dihubungi via SMS (short message service) Jumat (5/8) menyatakan belum dijadwalkan rapat paripurna, tetapi Ditjen Otda sudah memutuskan wakil ketua dari PNBK.
Ketua DPRD sementara S Zai yang dicoba dihubungi wartawan SIB pada hari yang sama sudah pulang dari kantor meski masih jam kerja. Dihubungi via telepon maupun SMS Jumat (5/8) tidak dijawab. (SIB, 9 Agustus 2010)

Kelanjutan Rekonstruksi, Nias dapat Proyek Senilai US 115 Juta

Monday, August 9th, 2010

Nias – Pemerintah Indonesia meluncurkan 3 proyek strategis senilai US 115 juta di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini sebagai bagian dari program lanjutan rekonstruksi pasca tsunami Nias hingga 2012.

“Tiga proyek trategis yakni Nias Islands Trasition Project (NITP), Nias Levilihoond Economic Development Program (LEDP) Nias Island Rulal Access Capacity Building Project (RACBP) merupakan dana dukungan dari Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias.

“MDF mendukung program pemerintahan Indonesia merehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias akibat tsunami yang disebabkan gempa bumi 8,2 SR pada 24 Desember 2004 dan gempa susulan 8,2 SR pada 28 maret 2005 lalu,” jelas manajer M D F, Shanima Khau, Kamis (5/8 ) di ruang oval lantai III kantor Bupati Nias.

Deputi Menteri Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (BAPENAS) Dr Max H Pohae mengatakan, pemerintahan Indonesia juga memberikan kontribusi hampir US 2 miliar untuk kegiatan pemulihan dan rekonstruksi di Kepulauan Nias pada akhir tahun 2008. Administrasi kepemerintahan Kepulaun Nias dikategorikan kembali dari dua daerah otonom menjadi 5 daerah otonom di Provinsi Sumut yaitu Nias, Nias barat, Nias utara, Nias selatan, dan Kota Gunungsitoli.

Daerah tersebut merupakan salah satu pendekatan strategis dari rencana, Aksi Kelajuntan Rekonstruksi di Pulau Nias untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah di Nias, sehingga mereka mampu dan bertanggung jawab dalam mengelola transisi rekonsraksi dari pemerintahan pusat.

Dijelaskannya, ke tiga proyek yang diluncurkan itu melambangkan kontribusi strategis MDF terhadap rencana pelaksanaan rekonstruksi pasca tsunami. Dukungan ini juga berjalan untuk memercepat pembangunan di daerah miskin dan tertinggal melalui revitalisasi pertanian, penciptaan, lapangan kerja, dan mendukung desentralisasi.

Mewakili Depertemen Dalam Negeri, Somi Sumarsono menyampaikan, peningkatan kapasitas lokal untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan adalah kondisi kritis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di pulau Nias. Aset yang dihasilkan selama pemulihan dan rekonstuksi pada tsunami selama 4 tahun terakhir harus dipertahankan karena NITP bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah agar dapat berhasil menyelesaikan proses pemulihan dan mendukung pengembangan rencana pengurangan risiko bencana pro aktif (DRR) dengan mengadopsi praktik terbaik dan meningkatkan tata kelola kepemerintahan.

Perwakilan ILO, Petervan Kooji mengatakan, proyek akses pedesaan dan peningkatan kapasitas di Kepulauan Nias (Nias-RACBP) yang dilaksanakan bersama oleh ILO dan Kementrian Pengawasan Daerah Tertinggal, berupaya mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan jaringan transportasi pedesaan, melalui program pelatihan kontraktor lokal dan masyarakat dalam rehabilitasi jalan yang tahan segala cuaca dan jalur sepadan motor sepanjang 100 km, 25 jembatan dan 47 situs warisan budaya di 20 kecamatan.

Malah ILO telah mendukung rehabilitasi infrastruktur transportasi pedesaan dan perbaikan selama lima tahun terakhir di Nias. Jalan yang berkualitas baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Soalnya, fokus ILO adalah pada penggunaan sumber daya lokal sebanyak mungkin

Kepala Operasi Delegasi Uni Eropa, Erik Habers berharap, untuk dapat terus mendukung pemerintahan daerah dan masyarakat di Kepulauan Nias sehingga ketiga proyek tersebut dapat berhasil diterapkan dalam jangka waktu yang terbatas Juni 2012 dan membawa manfaat kepada masyarakat di kepulauan Nias.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan menegaskan, Pemprovsu sangat bahagia melihat proyek-proyek ini lepas landas dan menghargai koordinasi yang baik di seluruh lapisan pemerintah, PBB dan organisasi internasional lainnya.

Dalam rangka kelajuntan proyek, maka kemampuan pemerintahan lokal harus ditingkatkan. Harus ada keterlibatan dan keaktifan dari masyarakat lokal serta menyediakan dukungan bagi operasional dan pemeliharaan aset-aset yang telah diciptakan. (www.analisadaily.com – 9 Agustus 2010)