Nias – Pemerintah Indonesia meluncurkan 3 proyek strategis senilai US 115 juta di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini sebagai bagian dari program lanjutan rekonstruksi pasca tsunami Nias hingga 2012.
“Tiga proyek trategis yakni Nias Islands Trasition Project (NITP), Nias Levilihoond Economic Development Program (LEDP) Nias Island Rulal Access Capacity Building Project (RACBP) merupakan dana dukungan dari Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias.
“MDF mendukung program pemerintahan Indonesia merehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias akibat tsunami yang disebabkan gempa bumi 8,2 SR pada 24 Desember 2004 dan gempa susulan 8,2 SR pada 28 maret 2005 lalu,” jelas manajer M D F, Shanima Khau, Kamis (5/8 ) di ruang oval lantai III kantor Bupati Nias.
Deputi Menteri Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (BAPENAS) Dr Max H Pohae mengatakan, pemerintahan Indonesia juga memberikan kontribusi hampir US 2 miliar untuk kegiatan pemulihan dan rekonstruksi di Kepulauan Nias pada akhir tahun 2008. Administrasi kepemerintahan Kepulaun Nias dikategorikan kembali dari dua daerah otonom menjadi 5 daerah otonom di Provinsi Sumut yaitu Nias, Nias barat, Nias utara, Nias selatan, dan Kota Gunungsitoli.
Daerah tersebut merupakan salah satu pendekatan strategis dari rencana, Aksi Kelajuntan Rekonstruksi di Pulau Nias untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah di Nias, sehingga mereka mampu dan bertanggung jawab dalam mengelola transisi rekonsraksi dari pemerintahan pusat.
Dijelaskannya, ke tiga proyek yang diluncurkan itu melambangkan kontribusi strategis MDF terhadap rencana pelaksanaan rekonstruksi pasca tsunami. Dukungan ini juga berjalan untuk memercepat pembangunan di daerah miskin dan tertinggal melalui revitalisasi pertanian, penciptaan, lapangan kerja, dan mendukung desentralisasi.
Mewakili Depertemen Dalam Negeri, Somi Sumarsono menyampaikan, peningkatan kapasitas lokal untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan adalah kondisi kritis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di pulau Nias. Aset yang dihasilkan selama pemulihan dan rekonstuksi pada tsunami selama 4 tahun terakhir harus dipertahankan karena NITP bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah agar dapat berhasil menyelesaikan proses pemulihan dan mendukung pengembangan rencana pengurangan risiko bencana pro aktif (DRR) dengan mengadopsi praktik terbaik dan meningkatkan tata kelola kepemerintahan.
Perwakilan ILO, Petervan Kooji mengatakan, proyek akses pedesaan dan peningkatan kapasitas di Kepulauan Nias (Nias-RACBP) yang dilaksanakan bersama oleh ILO dan Kementrian Pengawasan Daerah Tertinggal, berupaya mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan jaringan transportasi pedesaan, melalui program pelatihan kontraktor lokal dan masyarakat dalam rehabilitasi jalan yang tahan segala cuaca dan jalur sepadan motor sepanjang 100 km, 25 jembatan dan 47 situs warisan budaya di 20 kecamatan.
Malah ILO telah mendukung rehabilitasi infrastruktur transportasi pedesaan dan perbaikan selama lima tahun terakhir di Nias. Jalan yang berkualitas baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Soalnya, fokus ILO adalah pada penggunaan sumber daya lokal sebanyak mungkin
Kepala Operasi Delegasi Uni Eropa, Erik Habers berharap, untuk dapat terus mendukung pemerintahan daerah dan masyarakat di Kepulauan Nias sehingga ketiga proyek tersebut dapat berhasil diterapkan dalam jangka waktu yang terbatas Juni 2012 dan membawa manfaat kepada masyarakat di kepulauan Nias.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan menegaskan, Pemprovsu sangat bahagia melihat proyek-proyek ini lepas landas dan menghargai koordinasi yang baik di seluruh lapisan pemerintah, PBB dan organisasi internasional lainnya.
Dalam rangka kelajuntan proyek, maka kemampuan pemerintahan lokal harus ditingkatkan. Harus ada keterlibatan dan keaktifan dari masyarakat lokal serta menyediakan dukungan bagi operasional dan pemeliharaan aset-aset yang telah diciptakan. (www.analisadaily.com – 9 Agustus 2010)
