Archive for March 12th, 2007

Oleh: Restu Jaya Duha Catatan Redaksi: Artikel ini adalah tanggapan Restu Jaya Duha terhadap komentar Kris J. Mendröfa atas tulisan: Prospektif dan Wacana Pemekaran Kabupaten Nias Menuju Pembentukan “Propinsi Tanö Niha”. »

A. Ejaan Sampai saat ini belum ada ejaan khusus untuk Bahasa Nias. Ejaan yang dipergunakan dalam Kamus ini secara umum mengikuti ejaan Bahasa Indonesia saat ini, yaitu yang diatur dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (Pusat Pengembangan Bahasa, 1980). Ada beberapa aturan khusus yang tidak dicakup dalam ejaan Bahasa Indonesia, yaitu... »

Medan, WASPADA Online Sejumlah pakar geologi mengatakan, terjadinya gempa yang berpusat di Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), pekan lalu, menunjukkan peluang terjadinya gempa besar di Sumatera Utara (Sumut) semakin matang. Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut-NAD, Ir. Jonathan Tarigan dan Ketua IAGI Ir. Gagarin Sembiring beserta Humas IAGI Eddy Maulana Barus... »

Catatan Reaksi: Artikel berikut muncul di Harian SIB, Minggu 14 Mai 2006. Isinya, yang berkaitan dengan perbincangan tentang asal-usul masyarakat Nias, kiranya masih relevan untuk diikuti. »

Lagu & syair: Ama Ferry Dakhi (+) Inagu ni’omasi’ögu! Törö dödöu nonou ya’o, he Inagu Me tumbudo me ono sawuyu Ösima ba lö atage’ö wamaenu. »

2003 – Pemunculan pertama kali di Nias Portal 2004 – Pemindahan ke http://kamus-nias.blogspot 2007 – Maret, integrasi ke dalam niasonline.net 28 April Penulisan “Petunjuk Pemakaian” Dimulai 2008 – 12 Juni, penambahan entri H, R »

Pembuatan Kamus Nias-Indonesia Online ini merupakan usaha untuk mendaftarkan kata-kata Li Niha dan mencari padanannya dalam Bahasa Indonesia. Diharapkan kehadiran kamus ini menggugah masyarakat Nias, khususnya generasi mudanya, untuk lebih memberi perhatian pada Li Niha – salah satu bahasa dunia yang semakin terpinggirkan dari fungsinya sebagai suatu alat komunikasi. Apa yang disajikan di sini... »

Jakarta, Kompas – Strategi rekonstruksi Kepulauan Nias pascagempa bumi yang selama ini terangkum dalam Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, dinilai belum cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat Nias. »