Nias Online

Jakarta, Kompas – Mahal. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan ”syarat” menjadi pejabat publik di negeri ini. Mahal tak hanya biaya yang harus dikeluarkan si calon pejabat, tetapi juga anggaran yang harus ditanggung negara. Juga tak ada jaminan pejabat yang dihasilkan proses itu kredibel dan bebas dari perilaku koruptif. (more…)

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti – Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI.

Mendekati 10 Mei 2009, batas akhir partai politik atau gabungan partai politik memasukkan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 8 Juli mendatang, hirukpikuk membangun koalisi semakin santer terdengar.

Kelompok Partai Demokrat, yang katanya akan membangun koalisi Jembatan Emas,semakin intens mengkaji individu-individu yang pas untuk menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tim yang dibentuk Partai Demokrat ini dinamai Tim Sembilan, sesuai dengan angka keramat yang dipercaya SBY,sesuatu yang berbau superstitious alias takhayul.

Berbeda dengan partai-partai lain, Partai Demokrat benar-benar merasa berada di atas angin. Ini juga tampak dari nuansa dialog SBY dengan para wartawan Istana di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu (19/4). Partai Demokrat dan SBY ibarat kekuatan politik yang merasa “sudah menang sebelum bertanding”. Simak misalnya kriteria cawapres yang diajukan SBY. Penulis sampai-sampai tidak dapat membedakan, apakah SBY bicara sebagai presiden atau capres? Simak misalnya lima kriteria cawapres yang diajukan SBY.

Pertama, tokoh itu harus memiliki integritas, berakhlak, memiliki moral, termasuk moral politik, bukan orang yang pragmatis dan oportunis. Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin, tetapi harus memahami kapasitasnya sebagai “pembantu presiden” sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945. Ketiga, memiliki loyalitas yang penuh kepada presiden dan bebas dari konflik kepentingan. Keempat, memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat.Kelima,dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun.

SBY juga menolak adanya “dua matahari”atau “matahari kembar” di dalam kabinetnya karena presiden adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam pemerintahan. Ia juga menafikan adanya pembagian kerja antara presiden dan wapres karena yang dikerjakan wapres adalah atas dasar perintahnya. Kalimat-kalimat bersayap SBY itu memang dapat saja mengandung banyak arti.

Di satu sisi, ada yang berpendapat itu adalah sesuatu yang normatif semata. Namun jika kita menyelami makna kalimat itu lebih dalam lagi, jelas SBY tidak menginginkan orang plin-plan, yang berubah-ubah pendirian, memiliki ambisi pribadi,tidak loyal kepada presiden dan tentunya ingin tenar sendiri. Lebih dalam lagi, maaf,ini juga dapat diartikan sebagai penolakan SBY untuk berduet dengan Jusuf Kalla kembali, yang sampai 20 Oktober mendatang masih menduduki posisi wapres.

Kebalikan dari Partai Demokrat, Partai Golkar justru mencitrakan diri sebagai partai yang pernah besar,tetapi sudah menyatakan “kalah sebelum bertanding” menjelang pilpres ini.Anehnya pula, berbagai strategi masih pula dimainkan oleh segelintir tokoh Golkar untuk tetap menyandingkan Kalla dengan SBY. Semakin aneh lagi, Golkar masih pula memberi prasyarat politik bagi pembentukan koalisi dengan “partai yang kemungkinan memenangi pilpres” mendatang.

Ini sama dengan yang dilakukan PKS terhadap SBY. Padahal, sebagai pelaku politik,sepatutnya mereka tahu,SBY bukanlah tokoh yang suka didesak-desak,mirip dengan gaya berpolitik Soeharto pada era Orde Baru. Pilihan Golkar kini tinggal tiga,menunggu tawaran SBY mengenai siapa yang akan dilamar sebagai cawapres SBY, bisa Siswono Yudhohusodo,bisa pula Akbar Tandjung; tetap kukuh mencalonkan Kalla sebagai capres; atau tidak mau berkoalisi bersama Partai Demokrat dan memilih koalisi lain atau seperti PKS yang katanya akan menjadi independen, tidak mau masuk kubu pemerintah atau kubu oposisi.

Di seberang sana, PDIP juga masih intens membangun koalisi walau masih dalam posisi underdog. Satu hal yang menarik, SBY terlalu yakin bahwa Megawati Soekarnoputri “sudah pasti” akan menjadi pesaingnya, mengulangi Pilpres 2004. Padahal, masih ada kemungkinan Mega tidak akan maju sebagai capres, melainkan hanya sebagai the king maker. Kini mulai beredar isu bahwa Mega akan digantikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres yang diusung PDIP.

Namun semua itu belum pasti. Yang pasti ialah, jika Mega ingin mundur dari pencalonannya sebagai presiden, itu harus sesuai dengan konstitusi partai,yaitu sebagai hasil dari Kongres Nasional PDIP. Menyelenggarakan kongres untuk masa yang sempit tentu bukan hal mudah. Namun, masih ada celah politik lain, pengunduran diri Megawati dilakukan pada saat yang mirip Rapimnas Khusus PDIP di mana Mega sebagai ketua umum yang memiliki hak prerogatif untuk membuat keputusan penting partai,kemudian menyatakan diri mundur dari pencalonan dan mendukung Sultan.

Hal yang paling “menggelikan” ialah upaya Prabowo Subianto yang “wira wiri” (ke sana-kemari) mencari dukungan dari partaipartai (meminjam istilah Mas J Kristiadi) partai “nasakom” alias “nasibnya nol koma”, yaitu partaipartai yang tidak lolos parliamentary threshold. Prabowo yang baru masuk secara intens dalam kancah politik sebagai patron Partai Gerindra mungkin baru menyadari,membangun koalisi ternyata jauh lebih sulit daripada memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua,di era 1990-an lalu.

Memimpin Kopassus atau pasukan Kostrad memang lebih mudah ketimbang memimpin partai atau koalisi partai karena militer dapat dikomando, sedangkan para politikus sipil dapat berpolitik zig-zag yang sulit diterka.Penulis mengatakan menggelikan karena kalaupun Prabowo terpilih menjadi presiden, bagaimana ia bisa menjaga keseimbangan kekuatan eksekutiflegislatif jika partai-partai yang mendukungnya sebagian besar tidak memiliki kursi di parlemen.

Upaya Prabowo itu pun mulai disalip oleh Partai Demokrat yang juga mendekati partai-partai kecil tersebut. Bahkan timbul isu bahwa SBY akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) yang menunda penerapan parliamentary threshold, suatu yang hampir pasti tidak akan dilakukan SBY sebagai seorang yang safety player. Melihat berbagai manuver partai- partai politik yang ibarat bermain sirkus,mungkin memusingkan para konstituen.

Termasuk juga manuver di internal Partai Golkar, PPP,dan PAN yang terjadi konflik internal mengenai siapa yang akan didukung dan kubu koalisi mana yang akan mereka masuki? Bagi mereka yang masih berada di bangku perguruan tinggi, khususnya di Departemen Ilmu Politik,ini merupakan ladang studi yang baik untuk diamati.Namun para mahasiswa ini pasti akan terheran-heran dan bingung. Mengapa teori-teori politik yang mereka pelajari tidak dapat digunakan dalam menganalisis koalisi partai di Indonesia yang tanpa ideologi?

Di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat (AS) saja yang menganut paham liberalisme, ada dua pendekatan yang berbeda, yakni antara konservatisme yang dianut Partai Republik dan liberalisme altruistik yang dianut Partai Demokrat. Mahasiswa juga akan bingung mencerna kalimat SBY yang mengatakan, “Koalisi tidak dibangun atas dasar persamaan ideologi, melainkan atas dasar kesamaan mengenai kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya.”

”Apakah cara pandang kaum sosialis, liberalis, konservatif, agamais, dan nasionalis akan sama mengenai hal-hal yang disebutkan SBY itu? Jawabannya tentunya bukan pada “rumput yang bergoyang” seperti lagunya Ebiet G Ade. (Koran Sindo – 21 April 2009)

Yudi Latif (Pappiptek LIPI)

Wakil-wakil rakyat tersengat. Syair lagu Slank itu memang lancang, menelanjangi dan menggerayangi aurat parlemen yang berusaha ditutupi, ”Mau tahu gak mafia di Senayan? Kerjanya tukang buat peraturan. Bikin UUD, ujung-ujungnya duit.” (more…)