Posts Tagged ‘Nias Utara’

LSM Arnold Schwarzenegger Bangun PLTS Senilai US$ 40 Juta di Nias Utara

Friday, August 8th, 2014

Panel Surya | kbluecheese.blogspot.com

Panel Surya | kbluecheese.blogspot.com

NIASONLINE, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Nias Utara membuat terobosan dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan investor asing untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). MoU dengan R20-Regions dan perusahaan energi asal Prancis Akuoenergy tersebut terkait pembangunan PLTS dengan kapasitas 10 megawatt (MW) senilai US$ 40 juta. (more…)

Ini Daftar Lulusan Tes CPNS Honorer Kategori II Kab. Nias Utara

Wednesday, February 19th, 2014

NIASONLINE, JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional CPNS 2013 mengumumkan daftar kelulusan peserta tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dari honorer kategori II asal Kabupaten Nias Utara. (more…)

Pelamar CPNS di Nias Utara dan Paluta Terbanyak di Sumut

Friday, October 11th, 2013

Tes CPNS | seruu.com

Tes CPNS | seruu.com

NIASONLINE, JAKARTA – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini benar-benar menyedot perhatian. Ditandai dengan membludaknya jumlah pelamar, terutama pada jalur umum meski formasi yang tersedia sangat sedikit. (more…)

Hanya 4 Daerah di Pulau Nias Diizinkan Rekrut CPNS Baru

Monday, July 22nd, 2013

Peta Pulau Nias | multiply.com)

Peta Pulau Nias | multiply.com)

NIASONLINE, JAKARTA – Penerimaan puluhan ribu calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dari jalur umum tahun ini ternyata tidak berlaku untuk semua daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan, hanya 227 kabupaten/kota dan 20 provinsi diizinkan merekrut CPNS baru di daerahnya. (more…)

KemenPU Serahkan Aset Rekonstruksi ke Pemda Nias & Nias Utara

Tuesday, February 5th, 2013

Logo BRR Aceh-Nias (Foto: IST)

Logo BRR Aceh-Nias (Foto: IST)

NIASONLINE, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan serah terima aset rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur (RRI) kepada tiga pemda di wilayah Aceh dan Pulau Nias. (more…)

5 Pemda di P. Nias Endapkan Rp 28,75 Miliar Tunjangan Guru

Tuesday, January 8th, 2013

Irjen Kemdikbud Haryono Umar (Foto: IST)

Irjen Kemdikbud Haryono Umar (Foto: IST)

NIASONLINE, JAKARTA – Rekor terburuk kembali ditorehkan Sumatera Utara, terutama 15 dari 33 kabupaten/kota di wilayah itu. (more…)

Telat Laporkan LPP APBD 2011, Menkeu ‘Hukum’ Kab. Nias, Nias Barat & Nias Utara

Monday, October 29th, 2012

Ilustrasi (Foto: IST)

NIASONLINE, Jakarta – Tiga daerah di Pulau Nias mendapatkan ‘hukuman’ dari Kementerian Keuangan. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara. (more…)

Kelulusan UKA Nias Selatan, Nias & Nias Utara Terendah se-Sumut

Saturday, March 24th, 2012

Ilustrasi (hanya-kutipan.blogspot.com)

JAKARTA, NIASONLINE – Tiga kabupaten di Pulau Nias, yakni Kabupaten Nias Utara, Nias dan Nias Utara menempati urutan terendah tingkat kelulusan guru pada Uji Kompetensi Awal (UKA) se-Sumatera Utara (Sumut).

Ujian tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti program sertifikasi guru pada 2012.

“Persentase kelulusan terendah ditempati oleh Kabupaten Nias Utara dengan tingkat keluluasan 65,1%, Nias induk dengan keluluasan 63,04% dan Nias Selatan dengan tingkat keluluasan 49,1%,” ungkap Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut Bambang Winarji di Medan, pada Jum’at (23/3/2012).

Tingkat keluluasan tertinggi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, ditempati oleh Pematang Siantar yang mencapai 92,7% atau 714 dari 770 peserta. Disusul oleh Sibolga yang mencapai 92,7% atau lulus 254 dari 274 peserta dan Tanjung Balai dengan keluluasan mencapai 92,4% atau 317 dari 343 peserta.

Dia menjelaskan, total guru se-Sumut yang tidak lulus UKA tersebut sebanyak 4.447 guru. Dengan demikian, yang tidak lulus tersebut otomatis tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Dia menambahkan, bagi yang tidak lulus tersebut, masih menunggu keputusan dan petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apakah masih diperbolehkan ikut pada tahun depan atau tidak.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan, hasil UKA secara nasional menunjukkan Provinsi Sumut berada pada peringkat 25 dari 33 provinsi. Bahkan, lebih buruk lagi, salah satu kabupatennya, yakni Nias Selatan menempati posisi 10 besar daerah dengan nilai UKA terendah secara nasional. (EN/*)

Kemdagri & DPR RI Terima Usulan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

Tuesday, March 20th, 2012

Penyerahan Dokumen kepada Komisi II DPR RI (Foto: Tim Sekretariat BPP PKN)

JAKARTA, NIASONLINE – Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisi II DPR RI untuk menyerahkan dokumen usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. (more…)

25 Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Dilantik

Saturday, April 24th, 2010

* Ketua Sementara Rasali Zalukhu SAg, Wakil Ketua Amizaro Waruwu SPd

Nias Utara – Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Togar SH MH melantik 25 anggota DPRD Kabupaten Nias Utara periode 2009-2014, Jumat (23/4) di Balai Pertemuan Kabupaten Nias Utara. Acara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah /janji anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa jabatan periode 2009-2014 didampingi oleh rohaniawan.

Anggota DPRD yang dilantik yaitu; 1. Faogonaso Harefa Partai Hati Nurani Rakyat, 2. Pentaran Zebua Partai Karya Peduli Pembangunan, 3. Drs Foanita Zai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 4. Budieli Telaumbanua Partai Peduli Rakyat Nasional, 5. Arimei Zega SE, Partai Persatuan Daerah, 6. Agustinus Hulu SPd Partai Persatuan Daerah, 7. Kabuyu Hulu SH Partai Kebangkitan Bangsa, 8. Amizaro Waruwu SPd Partai Pelopor, 9. Srila Baeha Partai Pelopor, 10. Pidaman Nazara AMaPd Partai Pelopor, 11. Marsilinus Ingati Nazara AMd Partai Golongan Karya, 12. Sokhizatulo Zega Partai Golongan Karya 13 Imanuel Zebua Partai Damai Sejahtra,14. Sodiriang Ziliwu AMd Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, 15. Alim Yunus Hulu, Partai Demokrasi Perjungan, 16. Sozaro Gea Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 17. Ferieli Zalukhu Partai Demokrat, 18. Rasali Zalukhu SAg Partai Demokrat, 19. Asnidar Hulu Partai Demokrat, 20. Hiskia Harefa AMaPd Partai Demokrat, 21. Notiria Harefa Partai Demokrat, 22. Desman Serius NazaraSE, Partai Patriot, 23. Tolosokhi Gea Partai Merdeka, 24. Asa aro Lase Partai Kasih Demokrasi Indonesia, 25. Dalifati Ziliwu SPd. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

Bupati Nias Utara Drs Toloaro Hulu pada sambutan tertulisnya mengatakan berdasarkan UU No 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara di Propinsi Sumut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta proses penetapan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum maka Gubsu telah menerbitkan keputusan No.188.44/249/KPS/Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Nias dari Daerah Pemilihan 4 (empat) dan 5 (lima) serta pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa bakti 2009-2014.

Disebutkan, peran DPRD sangat strategis dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada hakekatnya DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tentunya diharapkan dapat tercipta hubungan kemitraan yang harmonis dengan tetap saling hormati tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, kata bupati. (SIB, 24 April 2010)

DCT Kerjasama UNDP dan Pemerintah RI Laksanakan Program Monitoring di Nias Utara

Thursday, April 15th, 2010

Gunung Sitoli – Distric Coordination Team (DCT), yaitu suatu Tim Koordinasi Pelaksanaan Program di tingkat kabupaten merupakan Penguatan Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Nias kerjasama UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan) dan Pemerintah Republik Indonesia, menetapkan Desa Lasara Sawo sebagai salah satu lokasi program monitoring yang mewakili Nias bagian Utara sebelah pesisir 5 tahun paska gempa tektonik di wiliayah itu.

Basis pelaksanaan program monitoring ini ada pada masyarakat, artinya kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang sudah selesai maupun yang sedang dalam proses pelaksanaan dilaksanakan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat dipandang sebagai pihak yang paling tepat memberikan evaluasi dari berbagai proses bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mereka alami, rasakan dan terlibat sebagai pelaku di Nias. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan proporsional tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Dari proposal yang diajukan beberapa kelompok-kelompok masyarakat di desa Lasara Sawo, terpilihlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Samaeri sebagai pelaksana program di desa Lasara Sawo. KSM. Samaeri merupakan salah satu dari sejumlah kelompok tani di desa Lasara Sawo, yang secara khusus bergerak dalam pengembangan bibit karet okulasi.

KSM ini diketuai Agustinus Telaumbanua dengan 13 anggota kelompok. Dukungan pendanaan program berasal dari UNDP, yang kemudian bekerjasama dengan lembaga Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) atau Association for Community Empowerment (ACE) sebagai yang bertanggungjawab melaksanakan program. Khusus di wilayah Nias, Perdhaki sebagai anggota konsorsium dari PPKM mengambil bagian untuk mefasilitasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hasil monitoring yang berhasil di himpun menurut Ketua KSM Samaeri, Agustinus Telaumbanua mengatakan di Nias Utara, Jumat (9/4) program bantuan pembangunan yang masuk di Desa Lasara Sawo selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi ada yang dalam bentuk fisik dan ada juga yang non-fisik berupa kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan untuk kegiatan produksi peternakan dan pertanian.

Dirangkum

Sejumlah program tersebut telah dirangkum dari berbagai donor yakni Saluran irigasi sawah dari BRR 1 unit, Peningkatan produktifatas pertanian dari UNDP 277 kk, Rumah penduduk BRR 33 kk, Bantuan rumah ibadah BRR 2 unit, Bantuan bibit ternak babi BRR 2 kk, Sanitasi air bersih PMI 135 kk, Gedung sekolah SDN 071026 KRRP-R2PN 1 unit, Bantuan bibit tanaman karet okulasi BRR 13 orang, Pelatihan pengembangan bibit ICRAF 15 org, Pemberian bibit tanaman FAO 138 kk, Pemberian bantuan dana prog KJA ADB 19 orang, Program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) BRR 2,5 juta per unit.

Dari monitoring sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masuk di desa Lasara Sawo, ada beberapa temuan yang dampaknya berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di desa, yaitu peralatan pertanian yang diberikan sangat membantu para petani, namun tidak dapat dinikmati oleh sebagain besar Petani, oleh karena; jumlahnya terbatas, dimanfaatkan hanya oleh kelompok tertentu saja, Komite Desa yang dibentuk untuk mengelola pemilikan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tidak berfungsi secara efektif.

Selama ini persawahan Torowa merupakan sektor ekonomi vital bagi masyarakat desa Lasara Sawo dan 6 desa tetangga yang penggarap sawah. Tetapi dengan proyek rehabilitasi saluran irigasi persawahan Torowa oleh BRR yang terbengkalai, tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan kualitas bangunan tidak kuat mengakibatkan areal bagian bawah tidak mendapat pasokan air sehingga menjadi lahan kering dan sekarang beralih fungsi terdapat 3 lokasi di areal tengah rusak berat oleh hantaman banjir, karena saluran irigasi tidak selesai dan distribusi air tidak terkendali.

Juga pengaliran air dari bendungan induk tidak optimal karena konstruksi saluran yang jauh lebih dalam dari permukaan areal persawahan dan kondisi bangunan saluran irigasi yang sebagian sudah roboh menimbul bandar saluran. Malah akibat dari pelaksanaan proyek ini produktifitas persawahan Torowa turun hingga 50 persen dari produksi sebelumnya.

Hal lain bagi warga yang rumahnya termasuk kategori rusak ringan dan rusak berat yang sudah didata dan dikirim ke tingkat kabupaten serta BRR pada waktu pendataan pasca bencana, masih belum mendapat kejelasan apakah termasuk dan mendapat alokasi sebegai penerima manfaat program BSPR di desa Lasara Sawo Kecamatan. Sawo.

Belum Ada Perubahan

Berdasarkan hasil wawancara kepada 60 orang responden masyarakat Desa Lasara Sawo dengan menggunakan instrumen survey yang disiapkan lembaga PPKM, untuk mengetahui seberapa dampak program yang dirasakan masyarakat diketahui hasil sebagai berikut penerima manfaat program rehab-rekon di desa Lasara Sawo, sekitar 40 persen di antaranya menyatakan belum ada dampak perubahan (kondisi tetap saja) selama program rehap-rekon di desa Lasara Sawo. Namun di sisi lain 50 persen lebih menyatakan ada perubahan peningkatan dari ke sepuluh aspek yang ditanyakan.

(analisa)