Ilustrasi Aktifitas Penerbangan (Foto: gomong.com)
Archive for the ‘Nasional’ Category
Mau Terbang Besok? Datang ke Bandara Lebih Awal!
Monday, March 26th, 2012Nilai Uji Kompetensi Guru Nias Selatan Termasuk Terendah Nasional
Friday, March 23rd, 2012
Logo Kabupaten Nias Selatan (IST)
Pacific Royale Airways Bidik Penerbangan ke Nias
Monday, March 19th, 2012
Ilustrasi (Foto: hendrikuszebua.byethost10.com)
Minta Kapal, Perwakilan Warga Kepulauan Batu Sambangi Kemhub
Wednesday, March 14th, 2012
Kepulauan Batu dalam Peta Pulau Nias
Waktu Indonesia: Cocok Satu atau Dua Zona?
Tuesday, March 13th, 2012
Zona Waktu Saat Ini (Foto: www.jawaban.com)
Mafia Berkeley, Sekali Lagi (bagian 3 dari 3 tulisan)
Monday, March 12th, 2012Oleh Ari Perdana*
Jenazah Prof Widjojo Nitisastro Sedang Disemayamkan (Foto:www.mediaindonesia.com)
Bagian 2 dari 3 tulisan
Mafia Berkeley, Sekali Lagi
Sunday, March 11th, 2012
Mafia Berkeley, Sekali Lagi
Oleh Ari Perdana*
Prof. Widjojo Nitisastro (Foto: Istimewa)
Selain Harrod dan Domar, literatur lain yang cukup berpengaruh di periode itu adalah karya Walt Rostow, Stages of Growth: a Non-Communist Manifesto, yang terbit di tahun 1960, menjelang Widjojo menyelesaikan studi. Rostow menulis, ada lima tahapan modernisasi, dari masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, periode tinggal landas, tahap menuju kematangan, dan era konsumsi massal. Akumulasi investasi adalah kunci bagi sebuah negara untuk bisa pindah dari satu tahap ke tahap lainnya. (more…)
Bawaslu: KPU Tak Kooperatif
Monday, December 20th, 2010JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib mengatakan, salah satu hambatan dan tantangan pengawasan pemilu adalah kecenderungan umum sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jajarannya yang tidak/kurang kooperatif kepada pengawas pemilu.
Sikap tak kooperatif ini, kata Wahidah, tercermin ketika penyelenggara pemilu menutup atau menghambat akses panitia pengawas pemilu atau Panwaslu untuk mendapatkan data-data yang merupakan objek pengawasan pada tahapan-tahapan pemilu kepala daerah, seperti yang dialami Panwaslu Kada Kabupaten Poso, Kabupaten Rembang, Jambi, Nias Selatan, Halmahera Barat, Malinao, Kota Balikpapan, Kota Batam, Rokan Barat, Kutai Barat, dan Tasikmalaya.
“Ada juga sikap tidak terbuka dalam melaksanakan beberapa tahapan, yakni tertutup dalam pengambilan keputusan terkait tahapan yang semestinya dihadiri oleh pengawas dan menghalangi atau menolak kehadiran pengawas dalam pelaksanaan tahapan tersebut,” kata Wahidah kepada pers, Senin (20/12/2010).
Dicontohkan, KPU kabupaten/kota melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap secara diam-diam dan tertutup tanpa kehadiran pengawas pemilu dan perwakilan pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU.
Kurang responsif
KPU juga dinilai kurang responsif terhadap surat peringatan dan rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kada terkait kekurangan atau kesalahan yang dilakukan KPU dan jajarannya. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan KPU bersikap kurang responsif.
“Pertama, masih minimnya pemahaman tentang azas transparansi penyelenggara pemilu. Kedua, arogansi KPU yang merasa lebih superior dari pengawas. Ketiga, kepentingan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu kada,” kata Wahidah.
Dikatakan, tindakan KPU seperti ini dapat menimbulkan serangkaian masalah yang memiliki implikasi serius. “Tindakan ini dapat memicu konflik, dan juga menimbulkan gugatan hasil pemilu ke MK. Proses pemilu yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap legitimasi pemimpin yang dihasilkan, akhirnya dapat menimbulkan krisis kepemimpinan. Atau lebih serius lagi, ini dapat menimbulkan sikap apatis dan ketidakpercayaan rakyat terhadap proses demokrasi melalui pemilu,” jelas dia.
Ketidaksiapan anggaran juga dinilai menjadi kendala dalam melakukan pengawasan pemilu. Ketidaksiapan ini dalam arti luas, mulai dari ketidakpastian besaran anggaran, keterlambatan persetujuan anggaran, pencairan yang tidak tepat waktu, serta jumlah anggaran yang terbatas.
“Ketidakjelasan anggaran menyebabkan keterlambatan pembentukan panitia pengawas tingkat kecamatan dan PPL yang berarti menghambat pengawasan maksimal di kecamatan dan desa. Padahal, peran PPL dan Panwascam sangat penting untuk pengawasan tahapan awal, yakni pemutakhiran dan penetapan data pemilih. Ketidaksiapan juga menyebabkan pengawasan tak optimal karena kurangnya dukungan operasional untuk menjalankan rencana pengawasan, dan lainnya,” katanya. (sumber: www.kompas.com – 20 Desember 2010)
Bahas Daerah Tertinggal di Hotel Berbintang
Friday, October 15th, 2010* Ada peningkatan kapasaitas dan bantuan peningkatan infrastruktur di kabupaten Nias
MANADO – Di Indonesia masih terdapat daerah tertinggal. Daerah ini merupakan di tingkatan Kabupaten yang masyarakat dan daerahnya yang memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia dibawah rata-rata indeks nasional.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Kementrian Pembanguna Daerah Tertinggal, Lucky H Korah dalam sambutannya di acara Donor Meeting Kerjasama Bilateral, Multilateral dan Non Goverment Organization di Daerah Tertinggal regional II dan III di hotel berbintang Swissbelhotel Maelosan, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (14/10/2010).
“Harus ada intervensi pembangunan yang tepat strategi dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik serta keterkaitan fungsionalnya,†tuturnya.
Untuk itu, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal sampai saat ini terdapat beberapa bantuan luar negeri yang ditanganinya secara langsung . Satu di antaranya program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus, pelaksanaannya dilakukan masyarakat sedangkan nilai proyek sekitar Rp 1 triliun yang didistribusikan kepada 53 kabupaten daerah tertinggal dengan sistem pelaksanaan dikerjakan langsung oleh masyarakat. “ Berlangsung sampai dengan tiga tahun,†ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2010, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan kepercayaan untuk melanjutkan program setelah BRR seperti Nias Island Rural Access and Capacity Buliding Project dengan nilai project 10 juta dolar Amerika Serikat yang dilakukan oleh international Labour Organization dengan program kegiatan. “Ada peningkatan kapasaitas dan bantuan peningkatan infrastruktur di kabupaten Nias,†tuturnya.
Lainnya adalah Program Aceh Economic Development Financing Cafacity yang diperoleh dari bantuan dana berupa hibah dari Multi Donor Trust Fund dengan nilai proyek sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan kualitas dan nilai tambah, khususnya disektor pertanian dan perikanan. “Pelaksanaan kegiatannya selama tiga tahun,†kata Lucky. (www.tribunnews.com – 15-10-2010)
Menjelang Pilkada Peredaran Uang Palsu Naik
Sunday, April 11th, 2010
MEDAN – Sebanyak enam lembar uang palsu masuk ke Bank Indonesia Medan per hari dalam masa Pilkada Kota Medan. Pada Januari-Maret 2010 penemuan upal yang sudah masuk ke BI sebanyak 255 lembar, dengan nominal uang sebesar Rp14,620 juta.
Pemimpin Bank Indonesia (BI) kantor Regional Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Gatot Sugiono mengatakan, sepanjang tahun 2009 kurang lebih sebanyak 853 uang lembaran yang terdiri dari pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu hingga Rp5 ribu dinyatakan palsu.
“Temuan uang palsu (upal) berhasil diidentifikasi BI dari uang yang masuk melalui loket dan transaksi pembayaran bank di Sumut,†jelasnya kepada Bisnis di Medan (8/4).
Gatot mengungkapkan, khusus Januari-Maret 2010 penemuan upal yang sudah masuk ke BI sebanyak 255 lembar, dengan nominal uang sebesar Rp14,620 juta, yakni dengan rincian lembaran Rp50 ribu sebanyak 55 lembar, lembaran Rp20 ribu ada 22 lembar, Rp10 ribu ada 1 lembar dan Rp5 ribu ada 4 lembar.
Gatot menambahkan, sehingga, angka 255 lembar tersebut lebih besar (meningkat) dibandingkan temuan pada bulan yang sama tahun 2009. Untuk 2009 (triwulan I) upal yang ditemukan sebanyak 229 lembar.
Kepala Bidang Sistem Pembayaran Kantor Bank Indonesia Medan, Eko Yulianto beberapa bulan lalu untuk tahun 2008 temuan upal di kantor BI sebanyak 531 lembar.
Ia merincikan, bila dilihat dari jumlah per pecahan (dalam lembar), temuan paling banyak adalah pecahan Rp50 ribu sebanyak 232 lembar, diikuti pecahan Rp100 ribu sebanyak 158 lembar, lalu pecahan Rp20 ribu sebanyak 76 lembar, pecahan Rp10 ribu sebanyak 62 lembar, dan pecahan Rp5 ribu sebanyak 3 lembar. Bila dilihat dari sumber penerimaan, temuan terbanyak berdasarkan laporan bank sebanyak 450 lembar, loket pembayaran sebanyak 37 lembar, laporan masyarakat sebanyak 32 lembar, dan hitung ulang sebanyak 12.
Sedangkan temuan Januari-November 2009, temuan paling banyak pecahan Rp50 ribu sebanyak 468 lembar, lalu menyusul pecahan Rp100 ribu sebanyak 221, pecahan Rp20 ribu sebanyak 124, pecahan Rp10 ribu sebanyak 16 lembar, dan pecahan Rp5 ribu sebanyak 23 lembar.
“Tidak ada negara terbebas dari peredaran uang palsu. Dan saya rasa, rata-rata oknum pembuat upal bermotif ekonomi, politik dan coba-coba. Apalagi, menjelalang Pilkada Kota Medan diperkirakan peredaran upal akan mengalami peningkatan dalam jumlah besar,†tambahnya.
(sumatrabisnis, kaskus)
5 Prioritas Pembangunan 2011
Saturday, April 10th, 2010
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, mengatakan pihaknya merencanakan lima prioritas pembangunan pada tahun 2011 yang perlu menjadi perhatian dan patokan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2010.
Lima prioritas pembangunan itu adalah peningkatan kualitas pembangunan masyarakat dan aparatur pemerintah; peningkatan kualitas kesehatan; serta revitalisasi bidang pertanian; kemudian, percepatan dan peningkatan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta peningkatan pembangunan infrastruktur.
Dari lima prioritas itu, pihaknya menetapkan beberapa faktor yang menjadi perhatian pembangunan, yakni peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk dunia pendidikan lainnya mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Setelah itu, adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat petani terutama dalam mendapatkan berbagai akses guna meningkatkan usaha produksi, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pengurangan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.
Semua program itu bertujuan untuk merealisasikan lima program Pemprov Sumut, yakni “Rakyat Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, “Rakyat Tidak Lapar”, “Rakyat Tidak Bodoh”, “Rakyat Tidak Sakit” dan “Rakyat Punya Masa Depan”.
“Semua program sesuai dengan tema Musrenbang 2010, yakni membangun Sumut yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera,” katanya, Rabu (31/4).
Sementara, kepala Bappeda Sumut, Riyadil Akhir Lubis, mengatakan Musrenbang Sumut yang akan dilaksanakan 30 Maret – 1 April 2010 itu akan membicarakan sejumlah program dan proyek jangka panjang.
Diantaranya membicarakan pola pembangunan yang berintegrasi di tiga kawasan, yakni kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Tanah Karo (Mebidang Karo); kawasan kepulauan Nias; dan kawasan Danau Toba.
Di bidang pendidikan, katanya, Pemprov Sumut menyiapkan program pemberian dana intensif dan peningkatan kualitas guru dengan menerapkan standar minimal S-1.
Kemudian, katanya, Pemprov Sumut juga merencanakan pembukaan area persawahan baru seluas 1.500 hektare untuk mendukung program swasembada pangan di daerah itu.
Untuk mematangkan program-program itu, pihaknya berencana untuk menghadirkan 10 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II guna memberikan pengarahan dan bimbingan. Pada pelaksanaannya, hadir Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta.
(waspada)
Musrenbang Sumut dikhawatirkan tak akan terimplementasi
Saturday, April 10th, 2010
MEDAN – Anggota DPRD Sumut khawatir rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Sumut, tidak akan terimplementasi secara maksimal. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta memberikan usulan rancangan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kekhawatiran itu disampaikan anggota Fraksi PAN DPRD Sumut, Muslim Simbolon, menanggapi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut 2011 di aula Martabe Pemprovsu.
Dikatakan, dari sisi penyelenggaraan dirinya memberikan apresiasi kepada Pemprovsu karena acara yang bertujuan merancang pembangunan Sumut pada 2011 ini dapat menghadirkan 10 menteri.
“Sepanjang sejarah Musrenbang Sumut, mungkin baru kali ini bisa begitu banyak menteri yang hadir,†katanya, Kamis (1/4).
Namun di sisi lain, diakui khawatir implementasi dari hasil Musrenbang tersebut nantinya tidak akan maksimal. Sebab, selama ini pejabat Pemprovsu dinilainya kerap tidak serius melaksanakan setiap rancangan yang dihasilkan dalam Musrenbang.
“Selama inikan salah satu masalah dalam pembangunan di Sumut adalah tidak adanya niat dari eksekutif untuk melaksanakan hasil Musrenbang prov Sumut,†katanya.
Karena itu, diharapkan Pemprovsu serius dalam mengimpelementasikan seluruh usulan pemerintah kabupaten/kota yang disetujui dalam Musrenbang. Termasuk rencana lima prioritas pembangunan Sumut 2011 yang diusulkan Gubsu, seperti peningkatan kualitas pembangunan masyarakat dan aparatur pemerintahan; peningkatan kualitas kesehatan serta revitalisasi pertanian; percepatan dan peningkatan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta peningkatan pembangunan infrastruktur.
“Lima skala prioritas yang dicanangkan Gubsu dalam Musrenbang itu harus terukur dalam teori dan impelementasinya nanti dalam pembangunan,†tambahnya.
Selain itu, diingatkan, dalam Musrenbang itu pemerintah kabupaten/kota juga harus membawa aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan. “Jangan memberikan usulan dengan pertimbangan untuk proyek. Sehingga hasil Musrenbang nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam pemerataan pembangunan Sumut sebagai jawaban visi-misi Gubernur.”
“Yang jelas hasil Musrenbang nantinya juga harus mencerminkan pemetaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) pembangunan Sumut,†tegas Muslim Simbolon.
(waspada)
Krisis Listrik Indonesia: Sebuah karma, bukan buah simalakama!
Saturday, March 6th, 2010Oleh: Eddy Satriya, selaku pemerhati masalah energi.
Banyak orang sekarang saling menyalahkan atas terjadinya krisis listrik yang akhirnya melanda ibukota. Bukan hanya daerah atau pelosok saja. Bukan pula di Medan dan SUmut yang telah menggulung berbagai perusahaan besar seperti industri sepatu dan sarung tangan karet. Bukan pula di Banjarmasin, PAlangka Raya dan Balik Papan yang menjadi daerah penghasil energi dengan berbagai jenis sumber. Tetapi juga sampai hingga Palembang yang listriknya juga ikutan mati dilumbung energi. Singkat kata, krisis listrik nyaris terjadi di semua wilayah.
Kerugian tidak perlu dibahas lagi, hanya menghabiskan waktu dan menyiratkan ketololan kita jika masih berdebat. Lalu apa sebenarnya yang terjadi?
Yang pasti krisis listrik bukanlah masalah baru, tetapi sudah barang lama. Dan agar kita tetap ingat, sebaiknya dituliskan disini bahwa keputusan seluruh rakyat Indonesia lah (lewat Mahkamah Konstitusi -MK) yang membatalkan UU listrik dan berbagai perangkat pelaksananya seperti PP tentang Bapeptal (regulator untuk sektor listrik). Alhasil, kita harus kembali lagi ke UU lama yaitu UU 15 tahun 1985 yang sangat kental mempertahankan “monopoli” PT.PLN yang sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Sementara itu, tugas yang diembankan agar pemerintah segera menerbitkan UU listrik yang baru sebagai revisi tidak pernah dikerjakan dan ataupun ditagih DPR.
Alhasil…terima lah karma itu. (maaf memang terasa kasar, tapi itulah fakta sebenarnya). Sementara itu, ketika Presiden SBY sudah memerintahkan agar seluruh kontrak jual beli gas yang habis masa lakunya pada tahun 2009/2010, tidak diperbolehkan untuk diperpanjang. Dengan kata lain, kontrak itu harus dihentikan. Pernyataan ini disampaikan langsung presiden SBY dihadapan peserta Kongres GMNI pada 2006 lalu. Hal ini disampaikan beliau mengingat gejala kekurangan pasokan energi sudah sangat mengkhawatirkan. Tetapi apa mau dikata, akhirnya para otoritas dibidang nya tetap bernegosiasi dan melanjutkan kontrak lama, dan bahkan juga membuat kontrak baru dengan Jepang, Korea dan Taiwan.
Jadi…memang sudah seharusnya krisis listrik itu terjadi. Kita melalaikannya. Juga kita perlu ingat, disamping telah masuknya bbrp rekan petinggi PLN ke dalam penjara, tidak banyak yang peduli kalau hingga hari ini PT. PLN pernah menghapus direktorat perencanaan untuk masa yang cukup panjang, sekitar 6-7 tahun. Nah…kalau begini..memang lengkaplah penderitaan rakyat Indonesia (termasuk saya lho…). Gas nya terus dijual keluar, pembangkit combined cycle nya sekitar 3500 MW dipaksa membakar BBM (gasnya kagak ada…karena di ekspor terus-2an), Direktorat Perencanaan PLN baru dibentuk lagi tahun ini, dan Permen nya tentang jual beli listrik / energi alternatif no 1122 justru menguntungkan PLN dan merugikan pengembang yang harus menjual listriknya dibawah HPP PLN.
Kesemuanya itu diperburuk dengan rendahnya energy efficiency (penghematan).
So….selamat datang blackout dan brownout!!
Ini Karma Bung, bukan simalakama. Jangan diputarbalikkan.
http://eddysatriya.blogspot.com/2008/07/krisis-listrik-indonesia-sebuah-karma.html
Stop RUU Berbau Piagam Jakarta
Sunday, August 30th, 2009*Islam Telah Direduksi dan Dibajak
[JAKARTA] Pernyataan Kepala Litbang Departemen Agama, HM Atho Mudzhar dalam acara buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8), bahwa ajaran agama Islam telah dire-duksi dan dibajak oleh kelompok tertentu dengan mengatas- namakan Islam, mendapat apresiasi karena mencerminkan sikap pemerintah. Namun, sikap itu harus diimplementasikan pemerintah dengan berhenti membuat rancangan undang- undang yang terkesan membangunkan kembali Piagam Jakarta gaya baru. (more…)
