Waktu Indonesia: Cocok Satu atau Dua Zona?
Zona Waktu Saat Ini (Foto: www.jawaban.com)
Rencana tersebut diungkapkan Kepala Divisi Humas dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan EKonomi Indonesia (KP3EI) Edib Muslim pada Workshop Internalisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) kepada Insan Pers, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2012).
“Dalam rangka P3EI (Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan meningkatkan daya saing sosial, ekonomi dan ekologi bangsa Indonesia, melalui Peraturan Presiden, kami berharap Indonesia menggunakan satu tolok waktu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi, yaitu GMT + 8,” ujar Edib.
Dia menjelaskan, perubahan zona waktu itu ditujukan untuk peningkatan daya saing strategis global. Apalagi, perubahan pembagian wilayah waktu tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, khususnya umat Islam. Karena penetapan waktu sholat berpedoman pada bayang-bayang matahari.
Dia memaparkan, berdasarkan tiga zona waktu yang berlaku saat ini, juga terdapat tiga kategori Produk Domestik Regional Bruto. Yakni, Indonesia GMT+7 (WIB) dengan jumlah populasi 190 juta jiwa, PDRBnya mencapai US$ 490 miliar. Kedua, Indonesia GMT+8 WITA) dengan populasi 27 juta jiwa, PDRBnya sebesar US$ 70 miliar. Ketiga, Indonesia GMT+9 (WIT) dengan populasi 18 juta jiwa, PDRB-nya US$ 5,5 miliar.
“Artinya, dengan penyatuan zona waktu menjadi GMT+8, maka potensi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, jauh lebih besar,†kata Edib.
Penerapan GMT+8 juga bernilai tambah bagi daya saing internasional Indonesia di berbagai bidang, lini dan wilayah, terutama dan khususnya bagi wilayah dan masyarakat di Indonesia Timur. Juga akan menyebabkan banyak penghematan oleh pemerintah. Misalnya, masyarakat di Jawa lebih cepat mematikan arus listrik sehingga terjadi penghematan anggaran.
Pernyataan serupa diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dia mengatakan, hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan penyatuan zona waktu tersebut akan menimbulkan penghematan hingga triliunan rupiah. Pemerintah juga beralasan, dengan penyatuan zona waktu, maka tingkat produktifitas akan bisa bersaing dengan negara tetangga, khususnya dengan Malaysia dan Singapura.
Beberapa pihak seperti Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, juga menilai positif rencana tersebut. Sejumlah kalangan pengusaha juga menyambut baik hal itu. Penyatuan itu juga dinilai baik untuk operasional penerbangan, khususnya pada bandara-bandara yang akan beroperasi selama 24 jam.
Tidak Efektif
Namun, pernyataan berbeda juga mulai muncul. Di antaranya, walau secara implicit, disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo. Meski dia menganggap baik rencana itu, namun menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih mendalam lagi.
Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan Antariksa (Lapan) Thomas Djamaluddin menilai, tiga zonasi waktu selama ini memang tidak efektif dan secara khusus menyulitkan bagi masyarakat di Pulau Kalimantan. Sebab, meski satu daratan, namun memiliki dua zona waktu.
Namun, menurut dia, penyatuan zona waktu tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi dan bisnis saja. Sebab, dengan zonasi waktu tunggal, malah akan menyebabkan inefisiensi jam kerja, khususnya di wilayah barat yang penduduknya mencapai 40% dari total penduduk.
Sehingga jika waktu menjadi lebih cepat satu jam, maka akan mengganggu aktivitas utama. Dia mengatakan, faktor sholat lima waktu bagi masyarakat muslim yang merupakan mayoritas juga harus dipertimbangkan. Kalau mengikuti zona waktu Indonesia bagian tengah, otomatis pekerja di Indonesia bagian barat akan membutuhkan waktu lebih lama untuk istirahat dan ibadah.
Pendapat senada juga diungkapkan Dosen astronomi Institut Teknologi Bandung Moedji Raharto. Menurut dia, rencana menyatukan zona waktu itu terburu-buru. Dengan penyatuan zona waktu, maka penduduk di kawasan barat akan terburu-buru memulai harinya, sementara di wilayah timur akan jadi lebih santai.
Ekonom A. Tony Prasetiantono juga menilai tak masuk akal rencana pemerintah itu. Pernyataan pemerintah, melalui Hatta Rajasa dianggapnya bias karena hanya melihat penyatuan zona waktu itu dari sisi aktifitas ekonomi.
“Saya setuju berdampak positif pada ekonomi. Kalau zona waktu sama, transaksi perbankan lebih diuntungkan. Transaksi hari ini, selesai hari ini. Tapi saya kok pesismis. Indonesia terlalu luas. Ada faktor geografis dan biologis yang harus diperhatikan,” ujar dia.
Menurut dia, rentang wilayah Indonesia yang luas mirip dengan rentang wilayah Amerika Serikat. Bahkan dia mengingatkan, Amerika Serikat saja menyadari adanya perbedaan antarwilayah tersebut sehingga membagi waktunya menjadi tiga.
“Kita mau membuatnya jadi satu, ini tidak masuk akal. Bayangkan Aceh sama dengan Papua. Secara biologis, ia menjelaskan, orang umumnya “hidup” dari pukul 06.00 hingga 18.00. Jika disatukan, kata dia, itu akan mempengaruhi ritme kerja,†papar dia.
Dua Zona
Sebaliknya, Thomas mengatakan, yang ideal untuk Indonesia justru dua zona, yang dibagi berdasarkan lautan. Dengan dua zona waktu, maka satu setengah zona waktu dijadikan satu, yakni seluruh Kalimantan dan kawasan Waktu Indonesia Barat mengalami waktu dengan zona GMT ditambah tujuh jam.
“Selebihnya menjadi Waktu Indonesia Tengah dan Timur, yaitu GMT ditambah delapan jam. Keragaman zona waktu disederhanakan,” jelas dia di Jakarta, Senin (12/3/2012) seperti dikutip dari Tempo.co.
Dia menjelaskan, dengan dua zonasi tersebut, jam kerja bisa dimulai pukul 08.00. Alasannya, matahari sudah terbit di kawasan barat, tengah, dan timur. Ketika siang, waktu tambahan istirahat dengan salat Zuhur tidak perlu berubah, baik untuk penduduk yang tinggal di barat, tengah, maupun timur.
Tony juga setuju dengan pendapat Thomas dua zona waktu tersebut. Dengan dua zona, kata dia, maka perbedaan waktu antara wilayah barat dan timur hanya satu jam.
“Jadi misalnya, Sumatera sampai Kalimantan Timur zona barat. Sulawesi-Jayapura zona Timur. Beda sejam masih lebih masuk akal,” kata dia. (EN/*)