Idealisman: Jadi Pejabat dan PNS, Tidak Bayar

Akhirnya, pada hari ini (Rabu, 2/2/2011), Mahkamah Konstitusi (MK) ‘mengukuhkan’ kemenangan pasangan Idealisman Dachi-Hukuasa Ndruru sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Kini, pasangan dengan bupati untuk pertama sekali berasal dari Teluk Dalam sejak pemekaran itu tinggal menunggu pelantikan. Tentu saja, janji-janji semasa kampanye, juga sudah menunggu di depan mata.

Seperti dikutip dari salah satu baliho kampanyenya, pasangan itu memiliki program yang disebut “Program Cerdas dan Berani”. Program itu terdiri dari tiga hal ‘luar biasa’. Bukan hanya hasil yang besar bila serius direalisasikan, juga tuntutan yang besar bila tidak kunjung direalisasikan. Ketiganya adalah: 1) Pemberantasan korupsi; 2) Gratis uang sekolah/uang kuliah; dan 3) Gratis pelayanan dasar kesehatan.

Di baliho itu juga terdapat kalimat ini, “Löna ae mibu’a uang sekolah/komite dan uang kuliah ndraono mi na mifili ba möna ndra’aga.” Sedangkan pada bagian bawah foto pasangan itu, terdapat kalimat prinsip mereka. Yakni, “Prinsip kami: uang rakyat, kembali kepada rakyat.”

Usai Sidang Pleno Pengucapan Putusan sengketa hasil Pilkada Nisel di MK, salah satu anggota redaksi Nias Online, Etis Nehe, melakukan wawancara eksklusif dengan Idealisman. Berikut penuturan yang menggambarkan apa yang akan dilakukan ketika sudah menjabat sebagai pejabat tertinggi di Nias Selatan.

Apa tanggapan Anda terkait putusan MK atas sengketa hasil pemilu Nias Selatan hari ini?

Tentu saja kami senang. Tapi, kami sendiri tidak terkejut dengan putusan hari ini. Sudah kami duga. Sebab, pelaksanaan Pilkada itu sudah sesuai prosedur. Juga berjalan dengan aman. Harapan saya, kepada seluruh masyarakat Nias Selatan agar bersama-sama saling mendukung untuk mewujudkan program-program yang telah kami tetapkan.

Terkait para rival dalam konstestasi Pilkada Nisel, apa yang akan dilakukan dengan mereka?

Itu sangat tergantung mereka. Tentu kita akn terus berkomunikasi. Hal itu sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Bahkan mengajak mereka agar tidak perlu membawa hal ini ke MK. Tapi karena mereka tetap mau ke MK, ya, apa boleh buat. Inilah hasilnya hari ini.

Bagaimana Anda akan merealisasikan program-program yang disampaikan pada masa kampanye? Anda memiliki program gratis sekolah dan pelayanan dasar kesehatan. Apakah keuatan (pendapatan asli daerah) PAD daerah Nisel cukup kuat untuk mewujudkan program itu?

Ini tidak ada hubungannya dengan PAD. Yang ada hubungannya adalah dengan APBD. APBD itu adalah anggaran untuk kepentingan masyarakat. UUD 45 pasal 31 menyatakan dengan jelas bahwa anggaran pendidkan 20% dari APBD. Kalau kita punya APBD Rp 500 miliar, maka 20%nya adalah Rp 100 miliar. Itu kita anggarkan untuk untuk pendidikan. Untuk memberikan stimulus atau dorongan kepada mereka yang cerdaa dan pintar untuk meneruskan pendidikan sehingga Nisel memiliki SDM yang handal.

Mengenai SDM Nisel yang secara capaian akademik dibanding daerah lain di Pulau Nias, tergolong rendah? Konkritnya seperti apa yang akan dilaksanakan?

Itu yang kita dorong,. Masyarakat kita dorong agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang bagus. Bahkan kita bisa lebih hebat dari daerah lainnya nanti.Kalau kamu punya kemampuan, datang pada saya, saya akan biayai sampai perguruan tinggi.

Terkait korupsi, kita tahu selama ini banyak pejabat terjerat kasus korupsi. Apa langkah konkrit yang harus dilakukan?

Ya, bagi kami, pertama sekali, bagi pejabat yang harus berurusan dengan hukum silahkan menghadapinya. Kami tidak akan menghalang-halangi.

Upaya pencegahan apa yang akan dilakukan?

Sebagai pencegahan, itu adalah upaya kita untuk pemberantasan korupsi. Termasuk tidak membebankan kepada kepala dinas, pejabat eselon dan para kepala seksi, agar setiap kali mendapatkan jabatan itu dengan membayarkan uang. Saya harus memulai itu bahwa tidak ada pungutan uang. Hal itu perlu supaya mereka tidak dibebani sehingga melakukan korupsi.

Termasuk dalam hal penerimaan PNS?

Termasuk itu. Catat ini, tidak akan ada permainan uang, apa adanya. Itu tidak akan terjadi lagi, masuk PNS harus bayar sejumlah uang. Saya jamin itu.

Apakah akan melakukan mutasi besar-besaran sebagai langkah awal pada masa pemerintahan nanti?

Mungkin tidak. Kita akan lihat secara gradual. Nanti kita lihat mana yang lebih awal diperbaiki, kita perbaiki dan benahi.

Keterangan foto: Potret baliho kampanye pasangan Ideal di Desa Bawömataluo. Diambil pada 13 November 2010 oleh Etis Nehe. (Tambahan teks dari Redaksi, 3 Februari 2011)

Tags: Nias Selatan, PNS

This entry was posted on Wednesday, February 2nd, 2011 at 9:00 PM and is filed under Nias Selatan, Pilkada Kep. Nias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.