Gongga Napitupulu: Hidup Mati Propinsi Tapanuli Harus Terwujud
Tobasa (SIB)
Propinsi Tapanuli harus terwujud karena merupakan impian masyarakat Batak yang selama ini menginginkan pembaharuan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hidup atau mati, Propinsi Tapanuli harus terwujud. Jangan sampai terjadi pertumbuhan darah.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Raja Sonak (BMRS) Porsea, Drs Gongga Napitupulu usai menghadiri rapat konsolidasi kepengurusan BMRS Porsea di Hotel Santo Porsea, Minggu (11/3). Dikatakannya, pembentukan Propinsi Tapanuli adalah suatu kebutuhan sehingga wajib hukumnya untuk diperjuangkan karena bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat yang berasaskan Pansalia.
Gongga mengutarakan, dirinya mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli karena sangat sesuai dengan asas dan tujuan BMRS, yakni membela dan menegakkan kemerdekaan berpolitik, memperjuangkan terwujudnya keadilan yang bertanggungjawab dan memperjuangkan terciptanya kesejahteraan, keamanan dan hak hidup rakyat.
BMRS juga bertujuan memperjuangkan hak hidup seluruh rakyat Indonesia terutama dalam mengisi dan menjaga kemerdekaan serta kedaulatan bangsa yang bermartabat. “Untuk itu Propinsi Tapanuli harus terwujud. Kami bersedia meneteskan darah terakhir demi perjuangan mulia. Kami doakan juga tokoh masyarakat Sumut Bapak GM Panggabean serta seluruh panitia pembentukan Propinsi Tapanuli yang diketuai Ir GM Chandra, tetap dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Batak,†ujarnya.
Pada kesempatan itu Gongga Napitupulu juga menyampaikan bahwa BMRS dibentuk untuk meningkatkan kadar kecintaan sesama pomparan Raja Sonak Malela, sebagai wadah pembelajaran bagi generasi muda untuk melaksanakan petuah Raja Sonak Malela yaitu “Si sada lulu anak, si sada lulu tahi, si sada lulu tano, si sada lulu boruâ€. BMRS juga bertujuan mengkaji dan merencanakan peningkatan sumber ekonomi serta sebagai sarana menyuarakan aspirasi Raja Sonak Malela guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,†ujarnya.
Tigor Napitupulu yang terpilih sebagai Ketua Umum BMRS Porsea itu tidak dapat menghadiri rapat kepengurusan konsolidasi, sementara itu Gongga Napitupulu terpilih sebagai Wakil Ketua Umum. Posisi Sekretaris Umum dijabat Manutur Marpaung dan Bendahara Umum dijabat Eduart Saragi. Pembina Tarikka Napitupulu, penasehat antara lain Op Berlin Napitupulu, Op David Marpaung, Op Binsar Simangunsong, Op Victor Napitupulu dan Op Lambok Napitupulu dan Op Paris Simangunsong. (AM/m)
Sumber: SIB 13 Maret 2007.
sebagai bahan pencerahan bagi kita tentang pemekaran, tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu sejenak membaca harian kompas sabtu 10 maret 2007. pada edisi ini ada bagian khusus yang membahas pemekaran daerah. silakan link ke:
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/10/Fokus/
Syaloom
inilah saatnya bertindak,jangan terpengaruh dengan ketidak berhasilan daerah lain,mari lah kita jadikan itu jadi guru
bagi kita.
percaya diri adalah kunci keberhasilan,jangan kita dibelenggu/
melihat/menikmati hasil dari orang lain yang bahkan hanya mematahkan semangat hidup kita.
Sudah satnya kita bertindak,berbuat,menjagokan diri kita mari kita sama2 menunjukkan bahwa kita adalah PIONER,suku bangsa yang dibrkati.
Salam damaiNYA selalu bersama kita.
tapanuli siapa takuuut
bravo tapanuli
yaahowu
Salam hormat,
Saya ingin memberi tangapan terhadap pernyataan Bapak Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Raja Sonak (BMRS) Porsea, Drs Gongga Napitupulu tentang “Propinsi Tapanuli harus terwujud karena merupakan impian masyarakat Batak yang selama ini menginginkan pembaharuan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hidup atau mati, Propinsi Tapanuli harus terwujud. Jangan sampai terjadi pertumbuhan darah.
Pembentukan Propinsi Tapanuli adalah suatu kebutuhan sehingga wajib hukumnya untuk diperjuangkan karena bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat yang berasaskan Pancasila”.
Menurut pendapat saya, pernyataan Bapak Napitupulu sebagai sebuah kata kunci dalam memperjuangkan Propinsi Tapanuli, yang sebelumnya sudah direnungkan dan dikaji sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan ini akan semakin membakar semangat “Pejuang-Pejuang Propinsi Tapanuli” dalam mewujudkan segera Propinsi Tapanuli.
Saya sangat setuju dengan tanggapan Saudara Anak Muda; “inilah saatnya bertindak,jangan terpengaruh dengan ketidak berhasilan daerah lain, marilah kita jadikan itu jadi guru bagi kita. Percaya diri adalah kunci keberhasilan, jangan kita dibelenggu/melihat/menikmati hasil dari orang lain yang bahkan hanya mematahkan semangat hidup kita. Sudah saatnya kita bertindak, berbuat, menjagokan diri kita mari kita sama2 menunjukkan bahwa kita adalah PIONER, suku bangsa yang diberkati. Salam damai-NYA selalu bersama kita”.
Memang demikian ciri-ciri seorang “Anak Muda” dalam mengungkapkan isi hati dan pikirannya.
Selamat berjuang dalam mewujudkan “Propinsi Tapanuli”, buatlah yang terbaik.
Apakah semangat ini juga kita punya dalam memperjuangkan Kepulauan Nias?
Demikian tanggapan saya.
Ya’ahowu – Horas
Karlsruhe-Jerman, 14 Maret 2007
Restu Jaya Duha
Ya .. boleh-boleh saja, tapi kita juga harus realistis ya. Kalau memang realitanya, yakni setelah melalui kajian ilmiah, Protap ternyata tak layak, ya jangan dipaksakanlah, demikian juga dengan Propinsi Nias. Maka yang utama adalah: “kepala dingin”, jangan pake-pake moto “hidup mati .. harus ..”, nanti orang lain mencap kita orang kalap.
Horas Lae ! Ya’ahowu !
Setengah baya.
Semangat Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Raja Sonak (BMRS) Porsea, Drs Gongga Napitupulu “Propinsi Tapanuli harus terwujud karena merupakan impian masyarakat Batak” patut kita hargai dalam rangka kebebasan berpendapat. Tetapi disisi lain perlu diingat bahwa yang hidup di Tapanuli bukan hanya dari suku Batak (dengan segala identitasnya). Banyak suku-suku lain dari seluruh Indonesia.
Jadi, penonjolan “kesukuan” dalam rangka pemekaran daerah sangat kurang tepat. Suku-suku lain juga memliki identitas. Kalau saling menonjolkan identitas, yang timbul adalah penyakit sosial akibat ketidak harmonisan karena masing-masing menojolkan kepentingan etnis. Hal seperti itu tentu bukan wujud masyarakat Pancasila.
Harapan agar pemekaran daerah tetap disemangati persatuan dan kesatuan dalam negara RI dan bukan “tribalisme” berpandangan sempit.
M. J. Dael