Nias Online

JAKARTA, Nias Online – Mantan Bupati Nias Selatan, FL, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pencalonan dirinya pada Pilkada di Nias Selatan untuk periode 2011-2016. (more…)

Catatan Redaksi:

Minggu lalu, Kementerian Kesehatan merilis hasil riset tentang pembangunan kesehatan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Hasilnya, Kabupaten Nias Selatan berada dalam kelompok 10 kabupaten/kota dengan indeks pembangunan kesehatan terbawah. Berikut berita lengkap soal riset itu seperti dikutip dari http://health.detik.com. (more…)

JAKARTA, Nias Online – Atraksi Pagelaran Budaya “Bawömataluo 2011” yang akan digelar pada 13-15 Mei 2011 ternyata tidak hanya mengakomodir atraksi budaya dari Desa Bawömataluo. Tetapi, juga atraksi budaya dari sejumlah desa melalui sanggar-sanggar budaya yang telah mendaftarkan diri. (more…)

Oleh: Mathias J. Daeli

III

Mengenai Pilkada. Benar Pilkada  penting dan strategis dalam upaya keberhasilan penerapan Otda. Tetapi bukan yang tepenting dan bukan yang terstrategis. Yang terpenting dan terstrategis adalah “kesadaran (awareness, consciousness)” rakyat pada hak politiknya. Kelemahan demokrasi kita, rakyat jarang (tidak pernah) mendapatkan ajaran hidup berdemokrasi secara sistemik dan mengenali  hak-hak sipil mereka bahwa kalau menyuarakan pikiran (dalam hal ini : memilih orang)  itu adalah sebuah kebebasan dan bahwa yang pertama dan utama yang merobah nasib sendiri adalah diri sendiri. Rakyat yang tidak sadar mengenai hak sipilnya akan menjadi mangsa empuk dari pejabat-pejabat yang serakah, contoh  seperti yang telah disinggung di atas.  Pilkada bukan akhir hak politik rakyat  dalam hidup menegara. Rakyat tetap memiliki hak menuntut  (citizen lawsuit) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pimpinan daerah, para elit masyarakat, dan LSM-LSM berkewajiban meningkatkan kesadaran rakyat pada hak-hak sipil mereka. Akan tetapi hal itu belum terlaksana  dengan baik karena pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kehidupan politik lebih mengutamakan perjuangan perebutan jabatan publik dan atau proyek.

Dari berbagai indikasi, seperti hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri yang disinggung di atas, menunjukkan bagian terbesar pejabat daerah otonom berjuang merebut jabatan publik bukan karena “kesadaran” melainkan karena “ketertarikan (interestingness)” pada jabatan itu. Tertarik karena keinginan : berkuasa, popularitas, kehormatan diri dan keluarga, harta, dan kepentingan peribadi lainnya.

Seseorang  mencalonkan diri karena kesadaran ingin berbuat untuk kepentingan umum, maka sejak dini mempersiapkan diri memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mempersiapkan rakyat pemilih untuk memahami dirinya. Berjuang dengan  kesadaran disertai dengan keyakinan pada kompetensi yang dimiliki,  relatif berdasar kekuatan sendiri. Kompetensi berdasar ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan social . Berbekal kompetensi yang dimiliki ia menacalonkan diri. Karena kesadaran,  timbul keyakinan dan asumsi dasar baginya bahwa jabatan publik “sangat dinginkan” (desirable) dan “sangat diyakini” (believable) dapat diraih disertai tangungjawab akan tujuan yang hendak dicapai. Karena keinginan dan keyakinan tersebut,  cita-cita menjadi   hidup dan memiliki kekuatan.

Sedangkan seseorang mencalonkan diri karena ketertarikan dan bukan karena kesadaran, menempuh segala cara agar terpilih dalam Pilkada. Timbullah  politik transaksi alias jual-beli untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pada saat bersamaan muncul banyak demagog atau pembohong politik. Demi meraih dukungan untuk menduduki jabatan kepala daerah, mereka mengumbar janji untuk berjuang demi kemakmuran dan kesjahteraan rakyat, menggratiskan pendidikan, atau menjamin pengobatan bagi rakyat miskin. Begitu terpilih, ternyata mereka ingkar janji dan tidak berbuat apa-apa untuk rakyat. Mindset atau cara pikir calon seperti ini bukan untuk berupaya bagaimana : menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat setelah terpilih. Dibalik yang dipidatokan menggunung kepentingan peribadi mengenai “popularitas, kuasa, dan harta”.  Kesadaran panggilan nurani berjuang untuk rakyat bukanlah yang utama baginya. Itulah yang kian merajalela di Indonesia belakangan ini sebagaimana berlangsung dalam pemilihan umum kepala daerah.

”Dalam politik jual-beli, para calon kepala daerah menawarkan uang kepada rakyat agar memilihnya. Atau ada tawaran dari kelompok tertentu, kalau mau jadi kepala daerah, kami dukung, tetapi proyek ini-itu berikan kepada kami. Salah satu akibatnya adalah akan lahir para pemimpin yang terpilih karena uang, tetapi berkemampuan rendah. Para pejabat semacam itu sulit diharapkan untuk bisa mendorong reformasi, penegakan hukum, palayanan yang baik kepada publik atau memperkuat demokrasi. ”Bagaimana mau bicara penegakan hukum dan demokrasi kalau para pejabat itu rata-rata hanya mengerti persoalan teknis semata”. Demikian yang diungkapkan oleh Mahfud Ketua MK pada “Kuliah Umum Demokrasi” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (5/4).

Yang diungkapakan Ketua MK itu bukan suatu teori atau hipotese melainkan  factual gambaran dari sebagian besar perkara pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang masuk ke MK selama beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan jual-beli suara. Para pemenang Pilkada digugat karena diduga memanfaatkan uang demi meraih suara pemilih.

IV

Bagaimana dengan Otda dan Pilkada di Pulau Nias ?  Di atas telah dikatakan bahwa tulisan pendek ini tidak timbul  dari semangat penilaian khusus terhadap penerapan Otda.  Tetapi biasa saja dari pandangan seseorang yang menaruh minat pada Otda. Pilkada telah berlangsung dan selamat dari sudut hukum konstitusioanl. Apakah para calon Bupati/Wakil Bupati  dan  Walikota/Wakil Walikota mencalonkan diri karena kesadaran atau karena ketertarikan pada jabatan public yang diincarnya itu ? Dan mengenai kompetensi kepala daerah yang baru terpilih dan mutu sepak terjang baik atau  buruk kepala daerah yang digantikannya bukan objek penulisan tulisan ini. Tidak mutlak  pemerintah daerah yang sebelumnya  buruk. Meskipun hanya “ezai sa’a” (sebesar kuku) kepala daerah yang lama meninggalkan jejak yang baik. Dan, lumrah, rakyat berharap pimpinan daerah yang baru terpilih  lebih baik dari yang digantikannya. Rakyat mengharap kepala daerah yang baru terpilih melaksanakan janji-janji yang dipidatokan ketika berkampanye. Jangan ketularan apalagi mengembangkan penyakit kronis masyarakat yang disebutkan di atas.

Pengalaman adalah guru terbaik dan karenanya jangan berlindung dibalik slogan “pemilihan dalam negara demokrasi”. Apabila kita sungguh berjuang dalam koridor kepentingan umum, maka harus menyadari bahwa bagian  terbesar rakyat Nias, pada taraf pendidikan dan pengetahun dewasa ini, tidak memahami sungguh makna Pilkada. Yang ada dalam pikiran rakyat sederhana, bukan Otda bukan Pilkada  melainkan pimpinan yang mampu memberi mereka rasa aman dan  adil dalam usaha mereka mencari nafkah sehari-hari. Tujuan luhur Otda seperti yang disebut dalam UU pasti hanya bagian kecil dari rakyat (mungkin hanya beberapa) yang mengetahui melalui : pernah mendengar atau membaca ketentuan hukum mengenai Otda itu. Persyaratan yang dimiliki seseorang untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah Kabupaten atau Kota sebagian terbesar rakyat tidak tau.  Mereka mungkin mengenal salah seorang calon tetapi tidak mengetahui apakah calon tersebut memiliki kompetensi cukup untuk menduduki jabatan kepala daerah. Bagian terbesar pemilih (niha mbanua) “tertarik” pada Pilkada karena acara yang disajikan waktu kampanye. Atau ada temannya  yang mengajak. Atau mengenal atau ada hubungan keluarga dengan salah satu calon. Atau karena mendapat imbalan tertentu dari pihak tertentu. Dipastikan pula bahwa hanya sebagian  kecil, sekali lagi bagian terkecil dari rakyat yang memberi perhatian pada program (kalau ada) yang disampaikan oleh masing-masing calon. Boleh saja oleh elit politik mengatakan kehadiran rakyat itu sebagai “pesta demokrasi”, akan tetapi sangat tidak etis mempersalahkan rakyat pemilih apabila kepala daerah gagal atau buruk dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Namun di atas semuanya itu, telah  disinggung bahwa masalah utama dari Otda bukanlah pemilihan kepala daerah. Bukan pula pemilihan anggota DPRD atau penetapan pejabat-pejabat daerah. Akan tetapi “kesadaran” rakyat dan masyarakatnya mengolah kebebasan membangun daerah yang lahir dari otonomi. Kesadaran menumbuhkan kesatuan pandangan mengenai pembangunan yang ingin dilaksanakan dan cara bagaimana melaksanakannya. Untuk itu dapat diajukan pertanyaan  penting untuk disadari semua pihak :

1. Sampai di mana kesadaran masyarakat daerah yang bersangkutan mengenal haknya untuk membangun diri sendiri dan daerahnya ?
2. Sampai di mana kesadaran anggota DPRD sebagai  penyalur aspirasi rakyat dan masyarakat. Apakah DPRD hanya untuk mendapatkan popularitas dan mengatas namakan mewakili rakyat/kelompoknya ? Atau tempat untuk mendapatkan penghasilan saja ?
3. Sampai di mana kepala daerah sungguh memperlihatkan dirinya sebagai pimpinan demokrasi di daerah itu ? Ataukah ia lebih bersikap dan bertindak dengan gaya feodal sebagai raja baru di daerah ? Dan berprakarsa selama menjabat hanya untuk memudahkan memperkaya diri, keluarga, dan kelompok !

Upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas yang menjadi inti dari artikel pendek ini. Kaum intelektual dan atau pemerhati ketertinggalan pembangunan Nias lainnya, layak bertanya : Apa yang dapat saya lakukan dan kami lakukan bersama untuk menyadari semua itu ? Kesungguhan memikirkan pertanyaan itu membentuk cara berpikir bersama untuk mencari solusi masalah pembangunan di Pulau Nias. Kalau ada kesadaran  ingin  memanfaatkan kebebasan membangun berdasar otonomi daerah, maka dengan  tingkat pembangunan yang telah dicapai di Pulau Nias dewasa ini, pada hemat penulis hendaklah seluruh potensi yang tersedia dan terbatas disasarkan terutama pada:

1. Terciptanya pengelolaan Pemerintahan yang baik dan bersih. Jujur demi kepentingan umum. Kepala daerah baru harus berani meniru Zhu Rong-Ji, mantan PM China yang dikenal tegas, cerdas, dan bersih – yang mengatakan : “Sediakan kepada saya 100 peti mati, 99 peti mati untuk para koruptor yang saya tangkap dan satu peti mati untuk saya apabila saya tertangkap melakukan korupsi”.
2. Sebagai daerah pemekaran baru, pendapatan daerah sangat terbatas, penerimaan pegawai negeri sipil baru harus benar-benar yang dibutuhkan. Pengalaman menunjukkan beberapa daerah otonom baru tidak mampu membayar gaji pegawai.
3. peningkatan mutu sumber daya manusia sarana pendidikan dan kesehatan. Terkait pendidikan termasuk pendidikan bagi rakyat untuk memanfaatkan  waktu (terutama dalam hubungan : huhuo hada)  dan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta pendidikan meningkatkan kesadaran mengenai hak sipilnya,
4. perbaikan dan atau pengembangan sarana umum (infrastruktur) seperti jalan, jembatan, air bersih, pelabuhan laut,  dan udara  – yang layak pakai  dan  tidak mewah meniru daerah kaya,
5. upaya  pertumbuhan dan atau pemberdayaan ekonomi terkait dengan peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sehubungan dengan ini harus diperhatikan tidak terjebak dengan  proyek besar dari penanam modal tetapi kurang  bermanfaat bagi rakyat (sedikitnya pada waktu sekarang). Jangan sampai terjadi rakyat (karena bukan tenaga terlatih) hanya sebagai penonton sumber daya alamnya, sedangkan hasil besar tersedot oleh  penanam modal.
6. Fokuskan pembangunan di pedesaan. Tujuannya adalah menciptakan kelas menengah baru di pedesaan. Kemudian ciptakan kebijakan ekonomi bagi kelas menengah baru ini  untuk tidak sekedar keluar dari kemiskinan tetapi generasi selanjutnya menjadi kelas menengah baru lagi.
7. Hindari keserakahan yang cenderung : membangun gedung perkantoran mewah,  ingin menghasilkan sesuatu dengan cepat, menimbulkan ”kreativitas-kreativitas” menarik pajak yang berdampak negatif terhadap ekonomi riil.

Yang disarankan di atas ditarik dari pengalaman yang kita lihat dalam pelaksanaan pembangunan di negara kita dewasa ini. Praktek pelaksanaan pembangunan kita  tidak mencari solusi sampai pada akar masalah sesungguhnya yaitu kemiskinan. Sebaliknya membangun industri manufaktur seputar kota-kota besar. Desa dibiarkan dan berdampak  penduduk pedesaan mengalir ke kota mencari hidup dan lahan pertanian terbengkalai atau merosot produksinya. Sehubungan dengan ini, usaha yang serius-sistemik mencari sebab-sebab dan solusi yang tepat sangat dibutuhkan. Perasaan ketidak-pastian, perasaan tak tahu arah, perasaan tak tahu tujuan, yang dapat menjurus pada hilang kepercayaan terhadap diri sendiri harus ditinggalkan. Setelah pemekaran dengan otonomi menjadi kenyataan , maka bukan pertanyaan lagi : Apakah masyarakat Nias  sudah siap atau belum siap menerima pemekaran wilayah dengan otonomi ? Harus siap menerima dan memahami otonomi untuk diterapkan dalam membangun !

Jadikan  otonomi  sarana   ekspresi keinginan masyarakat Nias turut serta secara aktif dalam sejarah kehidupan sendiri dalam bermasyarakat dan bernegara, malah dalam mendunia. Menjadi daerah otonomi lahir dari kepercayaan bahwa masyarakat Nias   sanggup membangkitkan kekuatan sendiri yang akan memungkinkan untuk menempatkan diri sejajar dengan suku-suku lain dalam negara Indonesia.

Karena itu peranan kepala daerah, para pejabat birokrat lainya , tokoh-tokoh masyarakat, LSM-LSM, dan kaum intelektual masyarakat Nias sangat penting dan strategis. Kemampuan kepala daerah, DPRD, dan elit birokrat lainnya mengartikulasikan cita-cita itu dengan sederhana dan mudah dimengerti sangat diperlukan, sehingga orang lain mampu memahami dan terinspirasi untuk bertindak mewujudkannya. Mereka harus sungguh-sungguh memiliki kesadaran mengenai otonomi dan tujuannya serta menyadari perlunya kesatuan pemahaman mengenai itu. Harus menghindari kesadaran palsu (Camus) seperti yang sering kita lihat pada orang-orang yang memperjuangkan kepentingan sendiri atau kepentingan kontemporer dengan dalih kepentingan umum malah kadang juga dilakukan atas nama Tuhan meskipun dibalik dalihnya itu menggunung taktik memperkaya diri atau menambah kuasa.

Jakarta, Minggu Palma 2011

-o0o-

Oleh : Mathias J. Daeli

I

Kwartal akhir tahun 2010, mungkin ada yang lebih awal,  Ono Niha (masyarakat Nias) atau yang ada kaitan kefamilian  dengan Ono Niha mengarahkan perhatian pada pelaksanaan Pilkada di Tanō Niha atau Pulau Nias. Pilkada yang dilaksanakan pertama kali setelah Pulau Nias  mekar menjadi daerah otonom : 4 Kabupaten (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat)  dan 1 Kota Madya GunungSitoli. Dengan Pilkada ini masyarakat Nias memiliki cara yang legal konstitusional memilih sendiri  pimpinan daerahnya. Meskipun pelaksanaan Pilkada ini tidak selancar seperti diharapkan, artinya  terdapat kerikikil-kerikil baik yang  bersifat administrasi, moral,  politik, dan etis namun telah selamat  secara hukum. Empat  Bupati dan satu Walikota beserta Wakil-wakil telah terpilih untuk menjadi kepala daerah otonom di wilayah masing-masing. Untuk itu saya menyampaikan ucapan YA’AHOWU kepada 4 Bupati/Wakil Bupati dan 1 Walikota/Wakil Walikota Pulau Nias yang baru terpilih dan kepada seluruh Rakyat Nias – pemilih.

Sebelum melanjutkan, menyampaikan perlu diketahui sudut pengamatan tulisan pendek  ini ditarik tidak dari semangat primodial. Meskipun  Pulau Nias dipandang dari satu nafas kesatuan budaya namun dalam  NKRI Pancasila. Masyarakat Nias jaya Indonesia jaya. Tidak juga dari semangat penilaian khusus terhadap penerapan Otda dan proses Pilkada.  Tetapi biasa saja dari pandangan seseorang yang menaruh minat pada Otda. Dan perhatian lebih khusus dalam upaya menarik minat dan kesepahaman bersama mengenai Otda dengan Pilkada  – yang  mudah disebut penerapan demokrasi (Pancasila) tetapi mudah pula terjebak kearah penyimpangan.

Mengapa hal ini perlu ? Karena, Otda dan Pilkada hanya sarana untuk usaha mencapai tujuan pembangunan yang manusiawi.  Otda dan Pilkada bukanlah tujuan akhir perjuangan. Pulau Nias boleh bangga proses menjadi daerah otonomi 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya relatif lancar. Tetapi masyarakat Nias harus positif menanggapi Otda.  Bagaimana memanfaatkan “kebebasan membangun” berdasar  otonomi dengan sebaik-baiknya untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya ?    Bagaimana masyarakat Nias menanggapi permasalahan-permasalahan yang timbul dari otonomi daerah  termasuk pemekaran itu ? Apa yang harus dilakukan ? dan Bagaimana melakukannya ? Pernah saya katakan bahwa “ Kalau ditanya kepada saya apa jawaban atas pertanyaan tersebut , terus terang saya tidak tau. Saya memiliki bayangan jawaban. Tetapi jelas bahwa, “bayangan” bukan jawaban. Tetapi kalau ditanya kepada saya sekarang ini : Nilai apa yang paling penting dipegang dan dikembangkan oleh masyarakat Nias  dalam menghadapi keterpurukan, tantangan-tantangan , dan hambatan-hambatan masa depan ? maka jawaban saya ialah keberanian untuk merasa optimis berdasar kesadaran dan keyakinan bahwa yang pertama dan utama yang merobah nasib sendiri adalah diri sendiri” (lihat: Mengelola Kebebasan (Tantangan Bagi Masyarakat Ono Niha)  oleh : Mathias J.Daeli , Niasonline.net). Spritualitas itu sejalan dengan gagasan dasar Otda.

Karena itu pemahaman pengertian dan tujuan pemekaran dengan otonomi penting untuk implementasi. Disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa cita-cita yang dituju melalui otonomi itu dapat diraih. Sosialisasi menggugah dan mengembangkan kesadaran (awareness) dan semangat kebersamaan masyarakat Nias yang disimbolkan nilai fabanuasa (persaudaraan) yang selalu menjunjung tinggi keluhuran nilai bahwa : “Aoha noro nilului wahea, aoha noro nilului waoso. Alisi tafadayadaya, hulu tafawolowolo. He Awöni he eho, aoha nilului zato. He ha tugala silimo, abua sibai na ha yao” (lihat : Niasisland.com, Article no.206, tanggal 19 Nopember 2005 oleh M. J. Daeli). Kesepahaman menumbuhkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Dirumuskan dalam konsep tujuan terukur dan konsep kesepahaman langkah-langkah konkrit.  Atas dasar kesadaran, rakyat bergerak bersama melalui lembaga demokrasi untuk menyusun rencana, memilih strategi, dan melakukan tindakan untuk meraih yang dicita-citakan, sehingga otonomi daerah yang dimiliki  bukan sekedar simbol. Sebaliknya apabila masyarakat Nias tidak menyadari makna otonomi daerah dan berjuang memilikinya hanya karena ketertarikkan (interestingness) supaya tidak disebut ketinggalan zaman atau prestise,  maka mudah terjebak dalam penyimpangan dan Otda benar-benar menjadi hanya simbol.

Dengan kesadaran, mau tidak mau masyarakat Nias melakukan evaluasi diri. Bertanya pada diri: Apa yang menjadi cita-cita bersama ? Bagaimana cara mencapainya ? Apa potensi yang dimiliki ? Sarana apa yang telah dimiliki dan yang tidak dimiliki ? dan sebagainya. Pokoknya inventarisir: kekuatan, hambatan, dan tantangan ! Sehingga yang diinginkan dan cara untuk mencapainya berdasar kesadaran (awareness) yang merupakan refleksi keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang segala hal : kemanusiaan, ilmu dan teknologi, ekonomi, politik, seni budaya, dan etika. Sadar bahwa tidak ada seorang pun yang seorang diri akan mencakupi seluruh permasalahan Otda, dan memberi solusi yang tepat. Perlu dimungkinkan diskusi, untuk menguji, mengoreksi dan memperkembangkan ide-ide yang timbul demi kristalisasi pemikiran yang nanti menjadi titik tolak untuk langkah berikutnya. Sebab itu dalam tulisan saya “Sebaiknya Yang Kita Lakukan “ (lihat : Situs Ya’ahowu, 1 Agustus 2006), saya katakan bahwa “ pencarian jawaban-jawaban masalah-masalah terkait masyarakat Nias, mau tak mau harus merupakan suatu proses kolektif”. Dalam hubungan ini dengan dasar kesatuan budaya dan posisi geografis pulau Nias di mana kepentingan masyarakat tidak jarang saling berimpit, komunikasi-sinergi – saling membutuhkan  antar tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat 5 daerah otonom sangat vital diperlukan.

II

Undang-undang Otda dibuat bertujuan memperbaiki negeri ini. Secara makro gagasan dasar  kebijakan otonomi daerah untuk menggairahkan semangat membangun dari rakyat. Sebagai upaya konstitusional pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah  mengembangkan ekonominya. Kebijakan dasar itu bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya hidup dan nasib manusia tergantung kepada apa yang dilakukannya sendiri, yaitu kemampuan untuk memilih dan mengolah kemungkinan yang terdapat di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang, kelompok, golongan yang mau dijajah atau ditindas oleh siapapun dan oleh golongan mana pun.

Dengan Otda segala kegiatan pemerintahan daerah semakin bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat/masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan. Mendekatkan akses pelayanan publik kepada rakyat diasumsikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Daerah otonom memiliki kebebasan kewenangan mengatur/mengelola pemerintahan sendiri dan mengelola keuangan daerah sendiri serta dengan makin dekatnya akses pelayanan publik dan rentang kendali (span of control) pemerintahan. Secara ideal, bagi rakyat Otda merupakan sarana legal usaha mewujudkan refleksi keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang kemanusiaan, kemauan, dan kemampuan di bidang ekonomi, politik, seni budaya, dan etika dalam hidup menegara kesatuan Republik Indonesia. Berpartisipasi aktif membangun daerah sendiri berarti aktif membangun negara bangsa. Aspirasi rakyat daerah digairahkan untuk membangun daerah sendiri demi kejayaan Negara kesatuan RI.

Kebebasan untuk menentukan nasib sendiri merupakan nilai kemanusiaan yang luhur dari kemerdekaan. Memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk bertindak atas dirinya dalam mempertahankan dan memberikan kenyamanan dalam hidup yang merupakan makna dan tujuan dari “pembangunan”. Pembangunan yang yang manusiawi bukan hanya demi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) melainkan pembangunan demi kelangsungan hidup (sustainable lifehood). Karena itu, dalam setiap pelaksanaan pembangunan, pertimbangan skala prioritas dan unsur keadilan, serta partisipasi dan keterlibatan warga hal yang sangat penting. Pembangunan berfungsi merangsang masyarakat sehingga gerak majunya menjadi mandiri, berakar pada dinamika masyarakat sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Inilah yang dimotivasi oleh otonomi daerah. Konsep aksi ini berdasar pada asumsi bahwa kreativitas dan inisiatif rakyat adalah sumber utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat baik material maupun immaterial menjadi fokus tujuan pembangunan. Dalam setiap aktivitasnya, masyarakat lokal dilibatkan dalam mendefinisikan kebutuhan dan kesempatan hidupnya. Implikasinya, instrumen-instrumen pembangunan adalah kebebasan politik, hak akan fasilitas ekonomi, ruang gerak social, dan transparansi. Jadi jelas Otda merupakan hak rakyat daerah. Bukan hak pejabat di daerah. Juga bukan hak daerah dalam pengertian wilayah tertentu.

Konsekuensi logis dari cara pandang di atas adalah bahwa : a. pemberian otonomi bagi daerah adalah sebagai agenda demokratisasi kehidupan NKRI , b. otonomi daerah disadari sebagai instrumen demokrasi dalam rangka mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia yang pluralistis, c. otonomi daerah bukan tujuan, melainkan cara untuk mewujudkan cita-cita nasional , d. yang otonom adalah rakyat daerah dan bukan pejabat PEMDA dan juga bukan daerah dalam pengertian wilayah tertentu, e. sebagai hak demokratis otonomi daerah bukan sekadar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah, f. dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah bersifat komplementer saling membutuhkan dan bukan lagi dilihat daerah sebagai subordinasi pusat – dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Propinsi, Kabupaten,  ataupun Kota masing – masing berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kewenangan menurut prakarsa sendiri dan berdasar aspirasi masyarakat.  Tidak mengenal lagi penjenjangan (hierarki) daerah Propinsi sebagai Daerah Tingkat I atasan Daerah Tingkat II. Tidak lagi mempunyai hubungan hierarki satu sama lain seperti diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974. Kepala daerah otonom menjadi pejabat pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan berdasar aspirasi rakyat. Dengan adanya otoritas seperti ini di tangan Kabupaten atau Kota diharapkan dapat mengembalikan dan mengembangkan harga diri daerah-daerah. Hal mana akan membuat daerah otonomi  menjadi dewasa ketika harapan harus berkompromi dengan kenyataan. Karena itu pelaksanaan Pilkada penting dan strategis dalam penerapan Otda.  Rumusan yang tidak sulit dipahami dengan logika sederhana.

Masalah utama bukan pada rumusan gagasan atau pada rumusan perencanaan  melainkan pada implementasi oleh manusia. Apakah mindset atau cara pikir rakyat, kepala daerah, dan para pejabat daerah otonom lainnya sesuai yang dibutuhkan kebijakan Otda itu ?  Bagi sebagian terbesar rakyat, karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan, Otda boleh dikatakan terbatas dalam pemahaman  untuk memudahkan mencari makan sehari-hari. Karena itu “terkesan”, bagi mereka (niha mbanua) dengan Pilkada hak politiknya eksis sudah.

Kesederhanaan cara berpikir rakyat ini, justru secara politik sering  dimanipulir demi, oleh, dan untuk kepentingan elit daerah. Aspirasi masyarakat yang seharusnya landasan bagi pengelolaan pemerintah daerah diabaikan. Kepala daerah otonom menafsirkan rumusan kewenangan “prakarsa sendiri” menurut UU No. 22 Tahun 1999 itu sebagai kehendak sendiri dan mengelola birokrasi di daerah sesuka-sukanya. DPRD yang seharusnya penyalur aspirasi masyarakat tidak berbuat apa-apa karena mengutamakan  kepentingan sendiri atau kepentingan partai yang mengusungnya. Pengangkatan pegawai baru dan mutasi pegawai oleh kepala daerah dilakukan sesukanya. Beberapa contoh kita ketahui dari pemberitaan  media massa. Guru SD yang kebetulan famili Bupati  dijadikan Kepala Dinas. Pengangkatan dan pemindahan  pejabat tidak memperhatikan kepentingan dinas, pendidikan dan atau riwayat hidup  PNS yang bersangkutan , tetapi sesukanya kepala daerah berdasarkan hubungan kekerabatan, koncoisme, atau siapa yang berani bayar uang jutaan rupiah. Tidak aneh anggota keluarga Bupati atau Walikota seperti :  isteri atau anak atau anggota keluarga lainnya menjadi agen penjualan jabatan. Praktek jual beli jabatan di pemerintah daerah itu , diakui oleh kementerian Dalam Negeri. “Memang ada, karena ada diantara kepala daerah itu, harus mengembalikan sejumlah dana (untuk biaya PILKADA) yang bisa saja bersifat talangan. Maka bisa dipastikan yang bersangkutan akan berupaya mengembalikannya, antara lain dengan menentukan harga kursi untuk sebuah jabatan,” ujar Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek di kantornya, beberapa bulan lalu (Andi Ansyori, Dampak “Otda” Jual Beli Jabatan” , Republika 15 February 2011).  Yang lebih lucu dan memalukan apabila mereka saling tuduh. Bupati setelah ditahan KPK  melaporkan bahwa wakilnya korupsi juga. Mengapa tidak melapor sebelum menjadi tersangka ? Mana tanggungjwabmu sebagai Kepala ? Apakah karena Bupati sendiri korupsi maka Wakil Bupati   menjadi korupsi ?

Dampaknya,  Otda yang mulanya diasumsikan sebagai upaya pemerintah pusat untuk lebih memberdayakan masyarakat dengan mengurangi sentralisasi hasil sumber daya alam (SDA) daerah, ternyata dijadikan lahan basah di mana praktik tindak pidana korupsi berlangsung. Selain itu peran pemodal sangat besar. Di mana, pemilik modal dapat menguasai daerah, hal ini sudah terbukti di beberapa daerah. Harapan alokasi DAU melalui Otda untuk pembangunan daerah dikorupsi dengan berbagai cara. Harapan dengan Otda rakyat mendapatkan pelayanan lebih baik ternyata para elit birokrat bermental feodal.

Muncul (dan menonjol) rezim feodal lokal yang bergaya raja-raja baru penguasa daerah setempat. Para penguasa baru ini, dengan berlindung dibalik wewenang sebagai daerah otonomi,  seakan kebal hukum termasuk kroni-kroninya. Mereka menguasai sebagian besar aset dan fasilitas, sumber daya alam  dan sumber daya lainnya. Kuantitas dan kualitas korupsi pun meningkat melibatkan struktur yang paling dekat dengan rakyat, mulai dari desa hingga kabupaten-kota. Karena kemampuan yang kurang  dan mindset yang menyimpang, tidak sedikit program otonomi daerah menemui kegagalan bahkan menimbulkan kemerosotan. Pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru termasuk pemekaran selama ini, penyakit kronis masyarakat seperti  : KKN, sifat feodalisme, dan cenderung boros mewabah sehingga  aparat birokrasi tampak menjadi benalu yang membebani kehidupan rakyat dan keuangan negara. Semakin terjadi kesenjangan kualitas pembangunan manusia, menurunnya kualitas lingkungan sebagai dampak eksploitasi yang tidak terkendali dan cenderung tidak bertanggungjawab.  Evaluasi pelaksanaan Otda oleh Kementrian Dalam Negeri menunjukkan 80 persen daerah pemekaran berkategori buruk (Kompas, 12 April 2011).  Bahkan kadang implementasi Otda menjadi ancaman keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara karena di belakang proses otonomi daerah bergelora semangat sentimen kedaerahan, mengerasnya isu putra daerah, dan makin merebaknya politik etnisitas yang mengarah pada masalah SARA. Faktual  yang kita temui dalam penerapan Otda sampai dewasa ini.

Bersambung.

BAPPENASNEWS – Ada hal menarik dari statistik kecelakaan lalu lintas jalan di wilayah kerja Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Sepanjang Januari-Februari 2011, tercatat sekitar 68,71% dari 946 pelaku kecelakaan adalah karyawan swasta. Dan dari total 1.536 korban kecelakaan, sekitar 81,45% adalah karyawan swasta. (more…)