Pilkada Nisel- Banyak Warga Tidak Miliki Kartu Panggilan
Jakarta, Nias Online – Pelaksanaan Pilkada Nias Selatan (Nisel) telah dimulai dengan pembukaan TPS secara resmi pada pukul 09.00 Wib. Namun, banyak warga yang tidak mendatangi TPS karena tidak memiliki surat panggilan memilih atau biasa dikenal formulir C6.
Beberapa warga yang dihubungi Nias Online mengakui, pihaknya sangat ingin memilih. Namun, dari tadi malam hingga pagi ini, mereka belum juga menerima surat panggilan tersebut. “‘Kami tidak tahu kenapa. Yang lain dapat panggilan, kami tidak. Surat panggilan baru dibagi semalam dan pagi ini tapi kami tidak mendapatkan surat itu,” ungkap salah satu warga di Desa Bawömataluo yang dihubungi pada Rabu, (29/12).
Dihubungi terpisah, pasangan Temazisökhi Halawa-Foluaha Bidaya (Temafol), salah satu pasangan kandidat bupati dan wakil bupati mengakui, banyak warga yang mengeluh karena tidak bisa memilih. Pihaknya juga sudah membantu mensosialisasikan bahwa warga bisa tetap bisa memilih dengan mendatangi TPS dan membawa identitas diri seperti KTP. “Tapi, masalahnya, di sini kan banyak warga yang tidak memiliki KTP. Kita tidak tahu kenapa begini. Entah dimana masalahnya sehingga banyak yg tidak dipanggil memilih,” ujar Foluaha Bidaya.
Anggota KPUD Sumut Turunan Gulö mengatakan, harusnya surat panggilan itu sudah sampai lebih dulu ke TPS. Tapi, formulir surat panggilan itu baru terkirim bersamaan dengan logistik karena turunannya anggaran yang mepet dengan pelaksanaan Pilkada. “Pada pelaksanaan yang normal saja, masalah seperti ini sering terjadi. Apalagi bila semuanya mepet. Tapi, kita harapkan, masalah dapat diminimalisir,” kata dia.
Dia menambahkan, seharusnya, sesuai aturan, warga tanpa surat panggilan bisa memilih asal namanya ada dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Tapi, berdasarkan pantauan Nias Online, banyak warga yang tidak memahami adanya aturan tersebut sehingga memilih tidak datang ke TPS dan melakukan pekerjaan sehari-harinya.
Direktur Eksekutif LSM Forniha One Man Halawa yang ikut memonitor Pilkada Nisel mengungkapkan, berdasarkan pantauan sejak TPS dibuka, sejumlah TPS di wilayah Teluk Dalam dalam kondisi sepi. “Hingga saat ini (satu jam setelah TPS dibuka, red), pemilih yang datang, ada yang baru satu dua orang saja,” kata dia.
Menanggapi masalah rendahnya partisipasi pemilih, Turunan mengungkapkan akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Nisel. Agar masyarakat secepatnya diberi informasi bahwa mereka bisa memilih asal namanya ada di DPT.
Sampai berita ini diturunkan, Pilkada masih berjalan. Nias Online juga berusaha menghubungi anggota KPUD Nisel, tapi tidak tersambung. (EN)
Bagusan pilkada di Nias Selatan itu d batalkan. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menjalankan nilai-nilai demokratis. Sebenarnya, waktu pemilukada tersebut tidak benar krn tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus adil… Hidup Nias Selatan…!
PENGARUH UANG yang katanya ORANG KAYA DARI JAKARTA TERNYATA TIDAK BISA MEMBELI HARGA DIRI MASYARAKAT DI NIAS BUKTINYA TEMAFOL KO DI PILKADA NISEL
Jakarta (NiasIsland.Com)
Menjelang pencoblosan di pilkada nias selatan beredar isu bahwa pasangan TEMAFOL yang didukung oleh yang katanya orang kaya dari Jakarta ternyata meraih suara bukan karena dibagi uang tapi karena faktor kewilayahan daerah asal.
Di Nias selatan hal ini terbukti TEMAFOL hanya unggul sementara dari kampung sendiri baik bupatinya maupun wakil bupatinya saja. Artinya dapat dipastikan para pemilih bukan karena uang tapi semangat kebanggaan karena ingin orang kampungnya jadi Bupati atau wakil bupati. Hal ini sangat logis.
Dominasi suara yang tercatat di perhitungan kecamatan seluruh nias selatan masih didominasi oleh pasangan Idealisaman Hukuasa Ndruru dengan pasangan Pasangan Fauduasa Hulu dan Alfred Laia yang kedua pasangan ini tidak mengandalkan uang tapi mengandalkan pencerahan program perubahan untuk kemajuan.
Masyarakat Nias menang dengan hasil seperti ini. Sebab jika pasangan yang mengandalkan uang seperti yang diisukan ini menang hal ini sama dengan tergadainya harga diri masyarakat Nias. Cara yang seperti ini sama halnya dengan tulisan yang ada di nias island . com sebelumnya adalah cara kompeni alias penjajah.
Pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat nias akan dinodai dengan cara-cara seperti itu. Tujuan para penggiat pencerahan masyarakat politik harus lebih dikedepankan sebagai strategy yang tepat untuk memilih para calon pemimpin yang baik kedepan.
Bagi daerah yang belum melaksanakan pilkada wajib mencermati pengaruh negatif ini. Sehingga masyarakat tidak lagi dibodohi, tidak direndahkan dan tidak dihina dengan rupiah yang pada akhirnya perpolitikan dinias tidak sehat. Nias, nias barat, nias utara dan gunung sitoli harus bahu membahu menghancurkan faktor perusak ini.
Apa jadinya seluruh nias jika tergadai karena uang ha??? enyahlah kau wahai perusak pembangunan di nias. cari dan lakukan cara kompeni ini diluar Nias. Terlalau bodoh orang nias kalau semua bisa dibeli harga dirinya dengan uang!
kok bisa begitu???
bukankah sekarang pembuatan ktp lebih gampang… dan setelah gempa setahu saya warga nias telah disosialisasikan agar memiliki ktp…
Saya sangat sedih mendengar dan melihat PILKADA di NISEL dimana semua pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bayangkan saja KPUD NISEL Tdk menggindahkan keputusan PTUN, selanjutnya kertas suara dicetak oleh masing-masing pasangan, jumlah DPT tidak akurat, sosialisasi atas pelaksanaan PILKADA NISEL tanggal 29 Desember 2010 penuh dengan REKAYASA. bayangkan saja anggaran utk PILKADA belum disahkan oleh DPRD Kab. NISEL…tau-taunya sudah dilaksanakan PILKADA bagaimana ini ketua KPUD NISEL. jadi, sebaiknya PILKADA NISEL diulang dan KPUD NISEL wajib menggindahkan Keputusan PTUN yang memenangkan No. urut 2. serta bertanggung-jawab atas kegagalan PILKADA di NISEL 2010. Semoga KPU PUSAT dan MENDAGRI serta MK turun tangan atas pelaksanaan PILKADA yang tdk masuk akal ini.
seharusnya tidak terjadi hal yang seperti itu,,,
tolong KPUD Sumut selesaikan masalah ini dengan baik,,trimakasih
kurangnya antusiasme masyarakat Nisel untuk mendatangi TPS karena beranggapan bahwa setiap pasangan yang maju belum layak jd pimpinan Nisel (tidak adanya formulir C6 hanya faktor kedua)
semoga hal itu menjadi bahan pertimbangan terhadap setiap calon pimpinan daerah Nisel
sialan ..sungguh sial Ketua KPUD kok terpilih dari Pdt. Yg dia tau kan Firman Tuhan . Undang2 dan peraturan kurang faham kan