Penularan Rabis Sudah Sangat Mengkhawatirkan

Wednesday, December 8, 2010
By nias
JAKARTA  – Penularan penyakit rabies  sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Kini sudah 24 provinsi penduduknya digigit hewan berpenyakit rabies seperti anjing, kucing dan monyet.
“Penularan rabies di Provinsi Bali paling parah karena di sana paling banyak dijumpai hewan piaraan anjing,” kata pengamat kesehatan zoonosis, dr. drh. Mangku Sitepu kepada Pos Kota, Selasa (7/12).
Menurut dokter yang juga dokter hewan ini, jika kondisi penularan rabies sudah gawat darurat seperti di Bali seharusnya pemerintah mengeliminasi atau memusnahkan hewan yang terkena rabies. “Namun  eliminasi juga tidak sembarangan, ada aturannya. Tidak main tembak,” ucap dia.
Ia menilai, penanganan rabies sekarang ini sudah salah kaprah. Hanya manusia yang terkena rabies di Bali yang mendapat suntikan anti-rabies seharga Rp350 ribu. Padahal sumber utama penularannya dari hewan.
Jadi, menurut dia, hewan penularnya seperti anjing, monyet dan kucing lah yang terutama harus di-eradikasi atau ditanggulangi.
RABIES MENGGILA
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies meningkat pesat dua tahun belakangan ini. Pada tahun 2008, kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) mencapai 21243 kasus dan 122 orang dinyatakan positif meninggal karena rabies (LYSSA).
Pada 2009, jumlah gigitan naik menjadi 45.466 kasus, dengan 35.316 orang yang diberi obat anti rabies (VAR ) dan jumlah orang yang meninggal karena rabies 195 orang.
Sedangkan pada 2010, baru menginjak bulan September, jumlah korban gigitan hewan penular telah mencapai 56.398 kasus, dengan jumlah orang yang diberi VAR sebanyak 48.123 kasus, dengan tingkat kematian mencapai 170 orang.
Bahkan pada 2010 ini, terjadi peristiwa luar biasa rabies di Pulau Nias dan daerah Maluku Tenggara yang sebelumnya tidak pernah terdapat rabies. Di Provinsi Bali saja, yang tahun 2008 masih dinyatakan bebas rabies, kini rabies menyerang sekitar 223 dari 635 desa yang ada di sembilan kota/kabupaten di Bali.
Sejauh ini, terdapat 24 provinsi yang melaporkan kasus rabies di daerahnya dan hanya sembilan provinsi bebas dari rabies, yaitu Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat.
LUMPUH
Menurut Mangku, lumpuhnya keberadaan otoritas veteriner dari tingkat pusat hingga ke daerah, menjadi hambatan utama upaya eradikasi wabah rabies di Indonesia.
Padahal sepanjang batas penularan rabies masih pada taraf dari hewan ke manusia, seyogianya garis terdepan penanggulangan berada di bawah komando otoritas medis veteriner melalui Kementerian Pertanian
Otoritas veteriner atau veearsnikundige di jaman Belanda sempat diatur dalam Staatsblad 1912 no.432.
Namun sejak merebaknya kasus flu burung pada manusia, melalui SK Deptan No.413/KPTS/DB.160/11/2005, Staatsblad telah dihapuskan.
Padahal menurut Mangku, Staatsblad-peraturan hukum peninggalan Belanda tersebut, lebih pantas dijadikan sebagai dasar legal untuk penanganan wabah rabies di Indonesia. Pasalnya, dalam Staatblad diatur perihal hondolheid ordonantie pada hewan yang meliputi surveilens, vaksinasi dan eliminasi (pemusnahan) secara lebih tegas.
”Bila hondolheid ordonantie konsisten dijalankan, dapat mengurangi jumlah gigitan hewan dan menanggulangi manusia yang digigit hewan supaya terhindar tertular penyakit rabies,” papar Mangku yang menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), lantaran memiliki gelar dokter dan dokter hewan.
Menurutnya, proses eliminasi hewan sejatinya merupakan kewenangan medis veteriner dibantu oleh polisi kehewanan. Sangat disayangkan semenjak kasus penyakit flu burung di manusia pada Kementerian Pertanian kewenangan medis veteriner telah di kesampingkan.
Seiring dengan berjalannya otonomi daerah dan dihapuskannya Staatsblad di sejumlah daerah, Dinas Peternakan baik Dinas maupun Kewenangan Medis Veteriner telah sirna sama sekali. Sumber daya manusia (SDM) Otoritas Veteriner mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan Keurmister (juru periksa daging) sudah tidak ada.
Padahal manteri hewan, para vaksinator dan eliminator hewan sejatinya merupakan ujung tombak utama dalam penanggulangan rabies.
”Kalau sudah begini, tidak ada petugas yang tepat untuk melaksanakan tugas surveilence, menyuntik atau vaksinasi dan eliminasi anjing serta berbagai tugas bidang kesehatan hewan,” paparnya.
Beberapa waktu yang lalu telah didrop ratusan ribu dosis vaksin rabies untuk hewan oleh Kementerian Pertanian ke Bali dengan nilai miliaran rupiah. ”Menjadi pertanyaan siapa yang menyuntikkannya dan siapa yang mengevaluasi hasil penyuntikan ?” tanya Mangku.
Bahkan pernah dikatakan bahwa anjing bukan termasuk ternak sehingga urusan penyakit rabies serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Menurut dia, pendapat ini sangat keliru. Pada saat ini, keluhnya lagi, kewenangan medis veteriner sempat menjadi rebutan antara Sarjana Peternakan dengan Dokter Hewan.
Padahal sudah jelas bahwa, pada peraturan sebelumnya, yaitu tercantum dalam Staatsblad 1912 no.432 pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 , dinyatakan otoritas veteriner dimiliki oleh Dokter Hewan.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengatakan, sektor kesehatan dan peternakan telah bekerja sama di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dalam wadah Tim Koordinasi Rabies. (aby/dms) (www.poskota.co.id – 7 Desember 2010)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2010
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031