MEDAN (Berita):Â Wacana pemekaran di tiap-tiap provinsi kemungkinan akan terkendala dan terganjal di pemerintah pusat. Hal itu sesuai pertemuan Mendagri dengan para gubernur se Indonesia baru-baru ini yang membahas tentang pemekaran bahwa pemekaran daerah harus menunggu rampungnya penyusunan grand design alias desain utama aturan pemekaran daerah.
Gambaran itu dipaparkan Kabiro Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Sumatera Utara Drs Bukit Tambunan MAP, pada pertemuan membahas soal wacana pemekaran Kabupaten Nias di aula gedung DPRD Sumut, Senin (31/05). Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi A Muhammad Nuh, dihadiri Bupati Nias Binahati Baeha serta dihadiri anggota Komisi A lainnya dan para tokoh pemekaran Nias.
Menurut Bukit Tambunan meski pada dasarnya semua pihak mendukung pemekaran Nias menjadi provinsi, termasuk kalangan fraksi-fraksi di DPRD Sumut juga menyetujuinya, namun kata Tambunan proses pemekaran tetap masih panjang. “Tidak hanya Nias mungkin daerah-daerah lainnya yang juga mewacanakan pemekaran di seluruh Indonesia kemungkinan akan terganjal,†katanya.
Apalagi dalam grand desain itu juga ada satu poin yang menyatakan bahwa hanya ada satu pemekaran untuk satu provinsi, misalnya Sumatera Utara sebagai provinsi induk, hanya mendapat jatah satu provinsi yang akan dimekarkan di daerah ini. Bahkan, kata dia tidak tertutup kemungkinan untuk kawasan yang sudah dimekarkan di tingkat kabupaten kota akan kembali digabungkan dengan induk jika tidak sesuai dengan tujuan awal yakni mensejahterakan rakyat.
“Karena kesejahteraan rakyat bagi daerah yang dimekarkan memang sudah menjadi tuntutan Depdagri dan menjadi visi awal dari pemekaran,†ujar Tambunan.
“Jadi saat ini boleh-boleh saja kita semua setuju termasuk di kalangan wakil rakyat karena adanya kepentingan-kepentingan politis, namun jika nantinya terganjal di pusat jangan justru kami sebagai Biro Otda yang diancam dengan demo-demo masyarakat,†tegas Tambunan. Meski demikian , lanjut dia pihaknya mengaku tetap memberikan laporan yang baik-baik ke pemerintah pusat terkait kondisi Kabupaten Nias saat ini.
Di sisi lain, Tambunan juga masih melihat banyaknya kekurangan dari persyarakatan administratif yang diberikan pihak panitia pemekaran Nias, untuk kelengkapan persyaratan kajian akademis. “Bahkan saya hanya melihat satu tandatangan berupa keputusan hanya dari Bupati Nias Pak Binahati, bagaimana dengan bupati dan walikota lainnya, saya tak melihat tandatangan dari Bupati Nias Selatan, Nias Barat dan walikota Gunung Sitoli,†papar Tambunan. Dalam hal ini, Tambunan mengaku hanya memberikan gambaran dan bukan dalam kapasitas setuju atau tidak setuju. “Setuju atau tidak setuju tergantung dewan, jika katanya harus dikaji memang tugas kami untuk mengkaji, sedangkan keputusan ada di pemerintah pusat,†cetusnya.
Dalam pertemuan itu kalangan anggota Komisi A menyatakan menyetujui Nias untuk dimekarkan menjadi provinsi melihat cakupan wilayahnya yang terlalu luas, namun letaknya sangat jauh dari ibukota provinsi induk Sumatera Utara.
“Saya menyetujuinya berdas arkan pengalaman saya ketika terjadi bencana di Nias, ketika itu kami datang membawa bantuan namun sempat terganjal di Sibolga, bahkan menyeberangi laut hingga menempuh perjalanan yang cukup panjang. Itu semua karena bantuan harus melalui Medan terlebih dahulu,†papar Marahalim politisi Partai Demokrat. Dia mengatakan jika Nias yang memang merupakan daerah rawan bencana dimekarkan menjadi provinsi, tentu bala bantuan akan cepat bisa disalurkan.
Hal yang sama juga disampaikan Hasbullah Hadi (F Demokrat), Syamsul Hilal (F PDI Perjuangan) dan Marasal (F PDS), serta Parlautan. (F PAN) yang memberikan ucapan persetujuan..
Sebelumnya Binahati Baeha memaparkan, wacana pemekaran Nias berdasarkan ketertinggalan dan tingginya tingkat kemiskinan di daerah itu. Padahal, Nias memiliki begitu banyak potensi, baik di bidang perkebunan yakni karet, kakao dan kelapa, maupun dari sektor kelautan seperti ikan dan ombaknya yang luar biasa. Daerah ini merupakan potensi luar biasa di sektor pariwisata dengan panorama pantai yang indah serta terumbu karang.
“Jadi kami harap jangan ada lagi yang menghalang-halangi waacana ini,†ujar Binahati. Karena lanjut dia pada prinsipnya enam kabupaten/kota di Nias telah mendukung, yakni Nias Selatan, Nias Tengah yang merupakan pecahan dari Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli dan Nias induk. “Soal tandatangan seperti yang dikatakan Kabiro Otda itu bisa menyusul,†ujarnya. (www.beritasore.com – 1 Juni 2010)
Menuju Nias Propinsi sungguh mudah bagi rakyat Nias untuk memperjuangkannya. Persyaratan untuk itu secara fisik sudah ok, UANG ADA Lagi disponsori Kepala Daerah di Pulau Nias. Apalagi. Tapi tidak cukup untuk saja. Kajian proses pembentukan itu perlu disiapkan.Saya melihat hanya Kabupaten Nias dan Nias Utara yang lebih serius, kita minta pro aktif Nias Selatan, Barat dan Kota Gunungsitoli. Agar Nias menuju propinsi itu bisa terwujud akhir tahun ini. Tahun 2011 sudah pemilihan Kepala Daerah. Sayapun mau menjadi calon Kepala Daerah definifif.
Orang2 itu semua hanya Tukang Mimpi. Bila perlu daerah2 yg sdh dimekarkan ditinjau kembali, aplgi SDMnya tdk mendukung. Bikin provinsi??? Mimpi kalee yeee. Binahati ngotot, pasti ada sesuatu dibalik itu. Dia pasti pingin Jadi “Prov Nias 1”. Jadi, jelas kan???
saya senang mendaptkan suatu informasi melalui internet tetang pemekaran Nias jadi Provinsi, saya sangat setuju sekalipun saya berada diperantauan di padang dan saya melihat hal ini suatu terobosan baru dari bp Bupati Nias Binahati Baeha yang telah dia terobos pemekaran Nias jadi 5 kabupten/kota dan lagi lagi beliau usulkan lagi ke Dewan untuk jadi Provonsi. wajib kita dukung dan memberi apresiasi tentang usul ini kita sepakati dan doa tentunya agar hal ini terwujud dan menjadi kebanggaan warga Nias jadi daerah tingkat satu trims Tuhan memberkati kita semua
saya setuju atas usulan pak bupati Binahati Baeha,,Kalo Nias di jadikan Pronpinsi,semoga perjuangang bapak dapat tercapai.Masyarakat Nias akan Mendukung….
tp saran saya kepada Pak Bupati jangan maju sendirilah,alangkah baiknya berunding dulu sama kawan-kawan lain biar ada kekompakan…
terimakasih..yaahowu
Rencana Pemekaran Nias menjadi propinsi sangat baik dan mampu menjawab segala kekaburan masyarakat dan kelompok kelompok tertentu tentang Nias.
Tapi di lain sisi itu hanya akan menyebabkan terjadinya politik praktis di tengah kemiskinan yang masih membelenggu nias, belum lagi sistim pemerintahan desentralisasi yang di terapkan akan menimbulkan gurita KKN yang begitu besar di nias.
“Harus di percaya bahwa Opini masyarakat Nias maju seperti sekarang ini bukan karna keberhasilan Pemerintah, Tapi lebih karna Bencana Alam yang melanda NIAS” semoga rencana Pemekaran Nias ke depan di pikir baik-baik!
SEGALA SESUATU YANG BAIK DI MATA TUHAN, PASTI TUHAN IZINKAN SEMUANYA, DAN PASTIKAN DALAM MENENTUKAN SUATU TUJUAN HARUSNYA ADA GOTONG ROYONG”WAHASARA DODO” MAJU TERUS ” HIDUP PROPINSI TANO NIHA !!!”TETAP JAYA, TUHAN YESUS KRISTUS PASTI MEMBERKATI KITA SMUA, AMINN {MATIUS 6:33}!!!!….
Satukan dulu pikiran dengan tekat yang bulat, baru bisa melangkah dengan benar.
Pembentukan Provinsi Nias, saya yakin, merupakan harapan setiap orang yang menyebut dirinya “ONO NIHA”. Sekali lagi, kita salut dengan ide ini. Saya dukung 100% bahkan lebih dari situ, kalau diminta 1000%, apalagi. Pembentukan/wacana pembentukan Provinsi Nias SAH-SAH saja. Tapi semua kita juga harus “berpikir dengan hati panas, kepala dingin”. Artinya … , hal pembentukan provinsi ini jangan hanya keinginan orang-orang/kelompok tertentu saja. Dan kita perlu lihat realita yang ada sekarang di Kepulauan Nias. Nias barusan saja dimekarkan lagi menjadi Kabupaten, Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli – yang telah didahului oleh pemekaran Nisel. Ketiga daerah yang pertama (Kanisbar, Kanitra, dan Kota Gunungsitoli) “masih seumur jagung”. Mari kita lihat Kota Gunungsitoli dari dekat; Terminal Bus antar Kota di Km. 7, Desa Faechu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan yang telah beberapa tahun selesai, sampai hari ini belum difungsikan oleh Kabupaten Nias – yang seharusnya (by this time) telah diserahkan kepada PEMKO Gunungsitoli, tapi ini juga belum dilaksanakan. Berapa banyak uang negara yang telah disia-siakan oleh Pemkab Nias ? Belum lagi aset-aset yang lain, yang belum diserahkan oleh Pemkab Nias kepada Pemko Gunungsitoli seperti (i) beberapa unit Gedung Pasar YA’AHOWU di dalam Kota Gunungsitoli; (ii) beberapa unit Gedung Kantor Camat yang telah selesai dibangun, belum juga diserahkan ke Pemko Gunungsitoli sampai hari ini; (iii)beberapa bidang tanah yang seharusnya telah diserahkan ke Pemko Gunungsitoli, seperti di Afia/Teluk Belukar/Muara Indah – yang seharusnya bisa dikelola Pemko Gunungsitoli sebagai kawasan wisata; masih belum juga diserahkan oleh Pemkab Nias ke Pemko Gunungsitoli; (iv) begitu juga halnya beberapa unit bangunan gedung sekolah seperti Gedung Workshop di SD Hilina’a yang dibangun oleh Pemerintah Negara Bagian Tuscani, Italy (beberapa unit gedung sekolahnya telah diserahkan, tapi gedung workshopnya, masih belum diserahkan ke sekolah/Pemko Gunungsitoli, masih ditahan oleh Pemkab Nias padahal fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah; (v) begitu juga ada beberapa unit gedung SMA Sukma Nias di Desa Faechu yang gedungnya sudah siap, tapi belum juga diserahkan ke Pemko Gunungsitoli sampai hari ini – yang menurut info/keadaan di lapangan; kualitas gedungnya masih dipertanyakan. Dan masih banyak lagi yang lain yang belum diserahkan oleh Pemkab Nias kepada Pemko Gunungsitoli – kendaraan dinas alias BK merah yang pernah diserahkan ke Pemko Gunungsitoli saja malah ditarik kembali oleh Pemkab Nias. Ini semua fakta lapangan. Hal ini kami respons tentunya sebagai bahan masukan kepada para stakeholders, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat di Jakarta, khususnya sebagai masukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, para Anggota DPRD Sumatera Utara dan DPR RI serta Bapak Mendagri RI. Begitu juga halnya dengan kedua daerah otonom baru lainnya, yaitu Kanisbar dan Kanitra (Nias Utara). Belum lagi pembentukan Panitia Pemekaran calon Provinsi Nias yang terkesan “asal jadi” tanpa melibatkan semua stakeholders Kepulauan Nias seperti Pj. Bupati Nias Barat, Nias Utara, dan Pj. Walikota Gunungsitoli serta powerful social-political groups yang ada di Kepulauan Nias. Saya sarankan kepada yang terhormat Bapak Bupati Nias agar membenahi/memperhatikan dulu kebutuhan Kanisbar, Kanitra, dan apalagi Kota Gunungsitoli – sebagai kota terbesar dan barometer Kepulauan Nias. Kota Gunungsitoli perlu diberi perhatian tersendiri. Kalau ketiga Kabupaten/Kota ini sudah mandiri (well-established), barulah kita melangkah ke tahap yang lebih jauh yaitu mewujudkan Provinsi Nias. Bapak Bupati tidak perlu ragu/khawatir akan pembentukan Provinsi Nias kedepan karena saat ini, begitu banyak kaum intelektual/politisi muda Kepulauan Nias yang “MAMPU” mewujudkan Provinsi Nias tersebut walaupun Bapak tidak lagi menjabat Bupati nanti. Masih ada ratusan bahkan ribuan intelektual/politisi Kepulauan Nias di seluruh Indonesia yang Insya Allah akan mampu dan siap mewujudkan cita-cita luhur “ONO NIHA” tersebut (Nias Province). So, Mari kita benahi dulu daerah otonom baru ini, Pak, “TAK LARI GUNUNG DIKEJAR”. Cepat atau lambat, Nias pasti jadi Provinsi asalkan memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan bakal ada (Grand Design ???). Mari kita benahi/mandirikan dulu ketiga daerah otonom baru ini. Akhirnya, sekali lagi, kami menyatakan siap mendukung pembentukan Provinsi Nias 100 bahkan 1000%, but its time, Pak, … Is it really the right time for it ? We certainly be there. No worries… Semoga.
Orang tua berkata…..” orang pintar dengan orang bodoh tidak dapat di bedakan….”
kita dimananya???
semua orang nias memang mw niasnya maju…
tapi kita harus berkaca lebih dulu….
bagaimana kita sebenarnya….
Bapak Yulianus,
Sejak jadi Kadinas Pariwisata ini makin mantaf saja ini. BErmimpi menggolkan Provinsi Tano Niha di kemudian hari hampir omong kosong Pak. Soalnya, ya seperti Bapak ini, biasanya orang-orang Nias itu sudah puas banget dengan jabatan yang sudah dimiliki ini. Ngomongnya berbusa-busa sebelum dapat apa-apa, sesudah dapat jabatan, jadi corong kepentingan yang lebih tinggi dlm hal ini Pj Walikota sekarang, soalnya beliau kalah pamor dengan Binahati, alias gak berani bertatapan mata dengan Binahati. Sebentar lagi mau studi banding ke Amrika kan ? – hehe.