Posts Tagged ‘Nias’

DPRD: Kredit Bank Sumut tetap ditagih

Tuesday, April 20th, 2010

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan soal write off (penghapus bukuan-red) kredit oleh Bank Sumut yang sempat dilontarkan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Sumut, beberapa waktu lalu.

Menurut ketua komisi C DPRD Kota Medan, Aripay Tambunan, penghapusbukuan itu bukan dibiarkan, tapi tetap ditagih dan jumlahnya menurut Bank Sumut sudah mencapai 60% lebih.

“Nasabah di Nias sulit ditagih, karena banyak yang jadi korban gempa, beberapa waktu lalu,” jelasnya kepada Waspada Online, malam ini.

Pihaknya juga telah melihat dan mendengar penjelasan dari paparan Bank Sumut, di mana kriteria perbankan yang sehat sudah terpenuhi.

Dari data Bank Sumut, sejak 2000–2008 jumlah kredit yang di write off oleh bank tersebut bernilai Rp397,1 miliar. Dari jumlah itu yang sudah ditagih hingga Maret 2010 mencapai Rp251,3 miliar. “Jadi tersisa Rp145,8 miliar lagi yang sedang ditagih,” katanya.

Sebelumnya, terkait write off, Gubernur Sumut Syamsul Arifin secara terpisah menyatakan, tidak benar ada kredit macet senilai Rp918 miliar di Bank Sumut yang disebut BPK terjadi pada 2005, 2006, dan 2007.

Menurut Gubsu, jumlahnya hanya Rp190 miliar dan 60% telah ditagih. “Publikasi bahwa kredit macet PT Bank Sumut tahun 2005-2007 sebesar Rp918,5 miliar berdasarkan data BPK RI Perwakilan Medan tidak benar,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Gubernur membantah kredit macet hampir Rp1 triliun di bank milik daerah tersebut. “Yang benar hanya sekitar Rp190 miliar lebih, itu pun 60 persen di antaranya sudah ditagih dan sisanya dalam proses penagihan,” ujarnya.

Gubernur juga memastikan nilai kredit macet Rp190 miliar lebih itu setelah sehari sebelumnya melakukan pertemuan tertutup dengan dewan komisaris dan dirut PT Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu.

Gubsu mengakui seyogianya pertemuan dengan Dirut PT Bank Sumut itu dilakukan pekan lalu, namun karena kesibukan dan padatnya jadwal kerjanya pertemuan baru bisa dilakukan Selasa (13/4).

Dari pertemuan itu, gubernur mendapat penjelasan rinci bahwa nilai kredit macet PT Bank Sumut yang diwrite off (dihapusbukukan) tidak sampai Rp918,5 miliar, melainkan hanya Rp190 miliar. (Waspada – www.waspada.co.id – 19 April 2010)

4 Berkas Korupsi Sumut dilimpahkan ke PN

Tuesday, April 20th, 2010

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan melimpahkan 4 berkas perkara korupsi yang ada di Sumatera Utara diantara Medan, Kabanjahe, Nias dan Rantau Prapat dilimpahkan ke pengadilan negeri daerah masing-masing bulan ini.

Hal ini dikatakan asisten pidana khusus (Aspidsus), Erbindo pada Waspada Online, Jumat (2/4).

“Semuanya sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri,” katanya.

Berkas perkara yang dimaksud adalah dugaan korupsi di Medan yakni dugaan korupsi asuransi kesehatan di Pelindo I, dugaan korupsi di Nias biaya perjalanan dinas, sisa dana UUDP, dan kas bon bersumber dari APBD ini, dugaan korupsi di Kabanjahe tindak pidana korupsi (Tipikor) alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe senilai Rp1,4 M  dari APBD Karo TA 2008.

“Pada bulan ini semuanya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri daerahnya masing-masing untuk disidangkan,” jelasnya. (Waspada, 2 April 2010)

Pameran Kebudayaan Nias di Ceko

Tuesday, April 20th, 2010

Nias, Pulau Nenek Moyang dan Pulau Mitos: demikianlah judul pameran kebudayaan Nias di NÁPRSTEK-MUSEUM yang terletak di Praha, ibukota Ceko.

Budaya Nias yang ditampilkan di museum ini merupakan hasil pengamatan dan perjalanan Pavel Durdík pada akhir abad ke-19.

Di ruang pameran museum kebudayaan Asia, Afrika dan Amerika ini, pengunjung bisa mengenal lebih lanjut arsitektur, mata pencaharian, kehidupan keseharian, budaya nenek moyang, seni militer budaya Nias. Tak hanya itu, mata dan otak pengunjung pun dimanjakan dengan keterangan lebih jauh tentang kerajinan kayu, keramik, metal, pintal, kain, anyaman, dan tenun dari pulau Nias.

Para pengunjung yang tertarik bisa berkunjung antara hari Senin-Jumat, antara pukul 10-18 di Praha 1, Betlémské nám. 1.

Pengunjung yang berkesempatan mengunjungi museum tersebut bisa menyampaikan kesannya pada kami. Kami akan senang hati memuatnya.

Rabies Kembali Renggut Korban di Nias

Monday, April 19th, 2010

Medan – Korban jiwa akibat gigitan anjing rabies di Nias bertambah dari sebelumnya 7 orang, kini menjadi 8 orang.

Satu orang penderita yang menyusul meninggal bernama Martiniat Zebua (33) asal Kabupaten Hiliweto, Nias. Ia meninggal 9 April 2010, baru dilaporkan 14 April. Teguh Supriadi, koordinator penyelidikan Dinas Kesehatan Medan, Jumat (16/4), membenarkannya, korban positif meninggal setelah tergigit anjing rabies. “Kami masih melakukan penelitian lebih lanjut, kapankorban digigit” kata Teguh.

Saat ini, kata Teguh, Nias setelah ditetapkan tempat kejadian luar biasa (KLB) rabies, kini statusnya menjadi epidemik. “Artinya akan ada kasus-kasus baru lagi ditemukan di tempat ini, atau ini akan menjadi hal biasa,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Kepala Seksi Bagian Pencegahan Pemberatasan Penyakit Bersumber dari Binatang Dinkes Sumut, Suhardiono, saat ini situasi di Nias sudah tenang. Ini terlihat, jika sebelumnya, banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong datang untuk minta diberikan vaksin anti rabies, kini mulai menurun. Dan ia memastikan, stok virus anti rabies masih aman.

Di Langkat

Dalam kasus yang sama, ungkap Suhardiono, di daerah Langkat di temukan 1 anjing rabies telah menggigit 5 orang. ” Untungnya, anjing tersebut dapat segera ditangkap, dan ketika diperiksa di labotorium anjing tersebut anjing positif terkena rabies,” katanya.

Sedangkan untuk 5 orang yang telah tergigit, ujarnya, telah diobati dengan diberikan vaksin anti rabies, sehingga tidak ada korban jiwa. “Mereka telah disuntik dengan kuur yang tersedia, dimana 1 kurr dengan 4 kali suntikan dengan jarak yang berbeda-beda. Ini diharapkan tidak putus agar virus tersebut dapat segera mati,”kata Suhardino.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Suhardino, pihaknya, Senin (19/4) akan memberikan 5 kuur ke Kabupaten Langkat. “Seharusnya sekalipun provinsi tidak mengirim, masing-masing kabupaten kota sudah terlebih dahulu menyediakan untuk warganya. Karena virus anti rabies (VAR) ini bisa dibeli, yah kabupaten kota kan sudah punya anggaran sendiri-sendiri. Kecuali ada kejadian yang luar biasa yang memerlukan bantuan segera,” kata Suhadrino.

Ia menambahkan, tidak semua orang yang terkena gigitan anjing harus diberikan VAR, karena tidak semua anjing tekena rabies.

“Tentunya setelah digigit harus diteliti dahulu apakah anjingnya mati atau tidak, jika mati, artinya rabies dan jika tidak berati tidak. Dan setelah digigit sebaiknya langsung membersihkan dengan air bersih dan sabun,” sarannya.

(dna)

Gempa Aceh Menaik-Turunkan Pulau

Wednesday, April 14th, 2010
Tiga pulau di Simeulu lenyap setelah gempa 7 April 2010. Pulau Tuanku terangkat lagi.

Puing-puing masih berserakan di sekitar 43 rumah yang roboh. Sebanyak 631 rumah lain temboknya retak. Pemerintah Kabupaten Simeulu, Provinsi Aceh, menaksir kerugian akibat gempa sebesar Rp 52 miliar.

“Kami berharap pemerintah pusat dan provinsi memberikan bantuan,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Simeulu, Zul Mufti. Termasuk untuk 22 korban yang luka-luka.

Rabu pekan lalu (7 April) pukul 05.15 WIB memang terjadi gempa berkekuatan 7,7 skala Richter (SR). Lokasi gempa di 2.33 Lintang Utara dan 97.02 Bujur Timur atau di bawah laut. Lokasi ini 75 kilometer arah tenggara Kota Sinabang, Pulau Simeulu, tepatnya dekat Kepulauan Banyak.

Tidak hanya korban jiwa dan rusaknya bangunan, gempa juga menenggelamkan Pulau Jejani, Pulau Malelo, dan Pulau Gosong Sianjei di Kepulauan Banyak. Memang ketiga pulau tidak berpenghuni ini telah lama ambles akibat gempa sebelumnya: gempa Aceh, 26 Desember 2004, dan gempa Nias, Maret 2005 (8,7 SR).

Pemerintah kabupaten melaporkan pada beberapa kawasan di sekitar Kota Singkil, terjadi amblesan tanah. Di Desa Kilangan, Kecamatan Singkil, sejumlah rumah ambles sedalam 30-60 sentimeter.

Selain amblesan yang mudah terlihat, gempa ini membuat sejumlah pulau dan wilayah naik ke permukaan. “Menurut perkiraan kasar kami, Pulau Tuanku naik kembali seperti sebelum gempa 2005 karena sumber gempa berada di bawah pulau tersebut,” kata Danny Hilman Natawidjaja, ahli paleotsunami Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Di sisi lain, menurut Danny, Pulau Bale dan Singkil akan lebih turun beberapa puluh sentimeter.

Sumber gempa 7 April berada di bawah Pulau Tuanku. Lokasi ini persis ada di sebelah timur sumber gempa Nias, Maret 2005. Kepulauan Banyak lokasinya di antara Pulau Simelue dan Pulau Nias sebelah timurnya.

Tim Peneliti Gempa LabEarth LIPI–Danny tergabung di dalamnya–dan Tim Prof Kerry Sieh telah memetakan sumber gempa Nias 2005 dan gempa Aceh 2004. Mereka memperkirakan bagian-bagian mana saja yang masih mampu mengeluarkan gempa cukup besar. Termasuk bagian yang sekarang ini pecah mengeluarkan gempa pada 7 April 2010.

Ketika terjadi gempa Nias pada Maret 2005, Pulau Tuanku turun 70 sentimeter sehingga sebagian wilayah Desa Haloban berada di bawah air laut. Pulau Bale ketika itu turun sampai 1 meter sehingga rumah-rumah di pinggir pantai terendam air laut. Kota Singkil juga turun 50-100 sentimeter. “Kami berencana ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan,” kata Danny.

Dia akan meneliti lokasi di sekitar sumber gempa 7 April. Maklum, populasi manusia yang terdekat ke sumber gempa adalah Desa Haloban dan Kecamatan Bale di Pulau Bale. Selain itu, di Sinabang dan Kota Singkil.

Menurut Danny, selain kedekatan dengan sumber gempa, banyaknya kerusakan bergantung pada arah pergerakan retakan gempa. Ini disebut sebagai seismic directivity. Dia tidak tahu saat ini ke mana seismic directivity-nya. Prinsipnya, lokasi yang berada di arah seismic directivity guncangannya akan jauh lebih keras daripada yang sebaliknya. Tapi bisa juga, kata Danny, seismic directivity ini ke segala arah.

Penelitian tentang sumber gempa sangat berguna, kata Danny, karena dapat memprediksi potensi gempa bumi ke depan. Tentunya pengetahuan ini jadi pedoman melakukan mitigasi bencana gempa bumi.

(Koran Tempo – www.korantempo.com – 13 April 2010)

Seminar Nasional Pendidikan; Mutu Pendidikan Nias Sangat Tertinggal Jauh dengan Daerah Lain

Wednesday, April 14th, 2010

Gunung Sitoli – Kabupaten Nias, dalam hal peningkatan mutu pendidikan Nias, sangat tertinggal jauh di antara daerah lain. Sejak tahun 2001 hingga saat ini pendidikan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan Kabupaten Nias.

Menanggapi hal itu, pemerintah Kabupaten Nias ke depan telah memprogramkan penataran kepada para guru untuk mengejar ketertinggalan Nias selama ini.

Hal itu diungkapkan Bupati Nias, Binahati B Baeha SH saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Se-Kepuluan Nias yang diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Nias, Jumat (9/4) di Auditorium Teteholi STT (Sekolah Tinggi Teologi) BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Sunderman Gunungsitoli.

“Saya yakin tanpa guru, negara ini tidak akan bisa maju, karena guru menurut saya pahlawan yang sebenarnya. Selain itu pendidikan juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi seluruh elemen yang ada. Saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada DPD KNPI Kabupaten Nias saya harapkan ke depan untuk lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang,” tegas bupati.

Tanpa guru, negara ini tidak bisa akan maju, karena guru merupakan pahlawan yang sebenarnya. Untuk itu diharapkan kepada nara sumber dalam seminar ini untuk memberikan pemikiran-pemikiran baru yang dapat diaplikasikan kepada para anak didik untuk mempersiapkan generasi penerus pada 10-15 tahun ke depan.

Sementara Sekda Kota Gunungsitoli mewakili Walikota Gunungsitoli mengharapkan peran KNPI dalam membina OKP sebagai mitra pemerintah dalam membantu pemerintah dalam pemberdayaan serta mengharapkan KNPI dapat mendampaingi masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya dalam mendampingi masyarakat dalam program PMPM Mandiri.

Mendorong
Ketua DPD KNPI Kabupaten Nias Dalifati Ziliwu S.Pd memohon perhatian yang serius dari pengambilan kebijakan di Kepuluaan Nias untuk mendorong dunia pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Nias agar setara dengan daerah yang lain.

Ia sangat menyesalkan tidak hadirnya para kepala dinas, khususnya para Kepala Dinas Pendikan, sementara yang hadir hanya yang mewakili Kepala Dinas Kabupaten Nias Urara. Sedang pada cara itu banyak informasi yang harus didapatkan dalam kesempatan itu yang datangnya dari pusat dan provinsi yang dapat ditulang kepada yang lainnya.

Diharapkan kerjasama yang dilakukan saat ini terus dapat ditingkatkan dan dikembangkan di masa-masa yang akan datang, hingga KNPI dapat mengetahui kendala-kendala dalam setifikasi.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Sowaa Laoli dalam laporannya menyampaikan, tujuan peneyelenggaraan kegiatan ini yakni, untuk memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam pemerhati pendidikan, implementasi dari UU No 20 Tahun 2003 UU No 14 Tahun 2005 dan peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005.

Memberikan konstribusi yang signifikan kepada pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Memberikan pemahaman tentang pentingnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Memberikan gambaran sistem birokrasi dalam memangku jabatan fungsional agar tenaga pendidik dan tenaga pendidikan lebih kondusif menjalankan fungsi dan tugasnya serta untuk membangun kemandirian, hingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengaktualisasikan dirinya lebih inovatif dan kreatif.

Dalam pelaksaan kegiatan seminar itu, diikuti 802 guru se kepuluan Nias dengan tiga nara sumber, DPD RI Parlindungan Purba SH, MM, mewakili Dirjen Peningkatan Mutu tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan RI Drs Mian Siahaan, MM dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara Drs H M Johari Lubis, MM, M.Pd.

(Analisa – www.analisadaily.com, 14 April 2010)

Tender Proyek Pembangunan Nias Dipermainkan: Anggota DPRD Berang

Tuesday, April 13th, 2010

Medan – Lagi-lagi seorang anggota dewan (DPRD) berang dan marah, kali ini dari DPRD Kabupaten Nias, karena sejumlah proyek pembangunan senilai Rp31 miliar lebih di daerah itu disinyalir dipermainkan atau ‘diolah’ oleh kalangan oknum panitia lelang di Medan dengan dalih harus diulang proses tendernya.

“Ada 11 proyek pembangunan yang diselenggarakan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumut melalui Unit Pengembangan & Rehabilitasi Pembangunan Jalan-Jembatan (UPRPJJ) Gunung Sitoli di Nias. Lalu, dari tujuh proyek yang sudah diumumkan pemenangnya, empat proyek tiba-tiba dibilang harus diulang di Medan. Ada apa ini?! Apa maksudnya tender ulang harus dilaksanakan di Medan, harusnya kan tetap di Nias…! Jangan lagi dibiasakan trik-trik kotor untuk mengarahkan rekanan tertentu menjadi pemenang dengan dalih ulang tender dsb…,” ujar Damili R Gea SH, anggota DPRD Nias, kepada pers di Medan, Kamis (8/4).

Sebelumnya, masalah proyek di daerah lain, misalnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, juga telah menimbulkan kemarahan anggota DPRD juga disela-sela acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) propinsi di Medan 1 April lalu. Misalnya proyek pembangunan irigasi Lae Ordi senilai Rp25 miliar untuk daerah Pakpak Bharat tiba-tiba di’pending’ pihak Pemprop Sumut sehingga anggota DPRD Sumut Richard EM Lingga SE mencak-mencak protes. Demikian juga dengan satu proyek drainase dari Dinas Tarukim Propinsi Sumut yang mengundang kemarahan anggota DPRD SU lainnya, karena ada proyek yang nyata-nyata dialihkan alokasinya ke kawasan daerah lain.

Kasus ‘pengalihan’ dan ‘pengolahan’ empat paket proyek untuk pembangunan Nias itu terungkap ketika sejumlah rekanan ‘tuan rumah’ di Nias protes begitu mendengar rencana pihak panitia lelang akan melakukan tender ulang, bukan di Nias (Gunung Sitoli) melainkan ke Medan, tanpa alasan yang jelas. Keluhan itu antara lain terungkap dari pertemuan rekanan anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Nias dengan pengurus tingkat propinsi di kantor DPD Aspekindo Sumut Jln Bahagia By Pass Medan, Selasa (6/4) pekan lalu.

“Pengalihan tender ini, dengan alasan harus diulang atau alasan apapun, bukan hanya akan menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya ‘pengolahan’ yang mengarah pada praktek KKN dengan memenangkan rekanan tertentu. Ini juga menjadi tindak pelecehan bagi warga Nias karena terkesan kurang mempercayai kemampuan orang Nias untuk membangun daerah atau kampung halamannya sendiri. Pihak Bina Marga, khususnya UPR PJJ harus mengembalikan proses tender ulang itu di Nias sendiri,” ujar Ketua Umum DPD Aspekindo Sumut Dr Binsar Marbun, didampingi Ketua DPC Aspekindo Nias Haryanto Zega, dan tim advokasi Aspekindo yang tengah menelusuri adanya aspek pidana dalam pengalihan tender proyek tersebut.

Proyek fisik itu meliputi pembangunan Jalan Tuhemberua–Lahewa (55 KM) di Nias Utara senilai Rp1,95 miliar, pembangunan Jembatan Idano Soligasi (Nias Utara) senilai Rp2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Lahewa (Nias Utara) senilai Rp2,04 miliar, lanjutan proyek Jembatan Idano Ehau (Nias Utara) senilai Rp3,64 miliar, pembangunan Jembatan Idano Latu senilai 1,75 miliar di Nias Barat, pembangunan Jembatan Idano Lika (Nias Barat) senilai Rp2,03 miliar, pembangunan Jembatan Idano Mangela (Nias Barat) senilai Rp2,04 miliar, pembangunan Jembatan Idano Huruna (Nias Barat) senilai Rp2,04 miliar, pembangunan jalan raya Lahusa-Teluk Dalam di Nias Selatan (Rp1,95 miliar), proyek Jembatan Idano Malizimbo (Nias Selatan) senilai Rp 2,04 miliar, dan pembangunan bronjong penahan erosi pada ruas jalan Lahusa–Teluk Dalam di Nias Selatan senilai Rp800 juta.

“Tujuh dari proyek sudah diumumkan pemenangnya : Jalan Lahusa-Teluk Dalam, Jembatan Idano Soligasi, Jembatan Idano Lotu, Jembatan Idano Ehau, Jembatan Idano Lika, Jembatan Idano Mangela, dan proyek Jembatan Idano Malizimbo. Tapi empat dari ketujuh proyek ini tiba-tiba akan diulang tendernya di Medan. Pada dasarnya kami rekanan, khususnya dari Aspekindo tak keberatan tendernya diulang, tapi harus tetap di Nias, jangan di Medan” papar Binsar Marbun sembari menunjukkan data keempat proyek itu dengan daftar para rekanan yang mengikuti tendernya.

Selain mendapat dukungan dari anggota DPRD, protes rekanan dari Aspekindo itu juga mendapat reaksi serupa dari kalangan warga Nias di Medan. Advokat Yos Lase SH selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Nias Utara (FKM Kanira) bersama Sekum-nya Drs Temazaro Zega, juga datang ke kantor SIB menyatakan hal serupa. Bahwa, pihak Dinas Marga atau UPRPJJ harus mengembalikan proses lelang ke Nias sebagai tempat atau lokasi penyelenggaraan proyek itu sesegera mungkin.
“Apa dasarnya proyek itu musti dilelang-ulang di Medan. Tolong jangan menambah-nambah prosedur di atas prosedur yang sudah baku lah… Nias itu sedang konsentrasi dalam membangun kembali kampung halamannya yang porak poranda diterjang gempa dan tsunami. Itu berarti butuh gerak cepat dan segala bentuk percepatan pembangunan. Jadi, jangan dihambat atau diperlambat dengan dalih tender ulang di tempat lain dsb,” ujar Yos Lase dan Temazaro kepada SIB Jumat (9/4) sembari menunjukkan data yang sama dengan yang diperoleh SIB dari anggota Aspekindo.

Di lain pihak, Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumut Ir Marapinta Harahap, menyatakan pihaknya segera akan menelusuri masalah tersebut, termasuk akan menanyakannya ke pihak UPRPJJ di Gunung Sitoli, Nias.

“Kita cek dulu nanti ya… Saya panggil dulu panitianya….,” katanya singkat sembari bergegas masuk ke mobilnya tanpa sempat menjawab apakah hal itu terjadi sebelum ataukah sesudah dia menjabat Kadis Bina Marga Sumut baru-baru ini.

(sib)

Formanispe Indikasikan Dugaan Penyelewengan Pembangunan Bandara Binaka

Monday, April 12th, 2010

bandara binakaMEDAN – Forum Masyarakat Nias Peduli (Formanispe) mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan dalam proyek pembangunan Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Ketua Umum Formanispe, Sonitehe Telaumbanua, mengatakan Selasa (1/4) di Medan, indikasi adanya dugaan penyelewengan itu telah terlihat sejak awal ketika tender itu diumumkan di media massa.

Dalam pengumuman itu, panitia tender dari Satuan Kerja Bandara tidak menyebutkan dengan jelas nilai anggaran dari pembangunan Bandara Binaka yang terdiri sembilan paket pengerjaan tersebut.

Dalam pengumuman itu, panitia tender hanya menyebutkan bahwa proyek pembangunan yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 dengan kualifikasi proyek kecil dan non kecil.

Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, nilai proyek yang ditenderkan harus dijelaskan.

Tidak adanya pencantuman nilai proyek itu menyebabkan beberapa perusahaan yang berkeinginan mengikuti tender tersebut menjadi bingung. “Mereka bingung karena tidak adanya pagu yang jelas,” kata ketua Formanispe tersebut.

Kemudian, katanya, syarat-syarat yang ditetapkan panitia juga tidak lazim karena banyak yang tidak sesuai dengan substansi masalah.

Dicontohkan dengan adanya persyaratan bagi peserta tender pembangunan gedung untuk melampirkan sertifikasi di bidang pengaspalan.

“Apa hubungan pembangunan gedung dengan aspal?” tanya Sonitehe Telaumbanua. (Waspada Online – www.waspada.co.id, 1 April 2010)

Ditambahkan, tidak jelasnya proses penenderan yang dilakukan Satuan Kerja Bandara Binaka itu juga memunculkan asumsi adanya mafia tender dan mafia proyek.

“Terkesan sudah ada pihak-pihak yang akan dimenangkan dalam tender itu,” jelas Ketua Formanispe.

Penempatan Dai Pedalaman di Indonesia Timur dan Nias

Monday, April 12th, 2010

Masyarakat Indonesia terdiskriminasi dan terabaikan. Mereka hidup terbelakang dalam segala hal. Pendidikan terbelakang, fasilitas publik terbatas, layanan kesehatan langka, rumah ala kadarnya, makanan seadanya, kekeringan spiritual dan sejumlah keterbelakangan lainnya. Berbagai persoalan itu tidak akan terselesaikan jika tidak ada kepedulian dari berbagai pihak. Hal inilah yang melatar-belakangi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia untuk mengirim para da’inya ke pelosok pedalaman dan suku terasing.

Rabu, 7 April 2010, Dewan Da’wah mengadakan acara “Pelepasan dan Penempatan Da’i Pedalaman” yang bertempat di Aula Masjid Al-Furqan Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta. Para da’i yang diterjunkan terkonsentrasi ke wilayah Indonesia Timur dan Pulau Nias. Tepatnya di Pulau Seram Maluku, pulau Halmahera Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Raja Ampat Papua dan Pulau Nias.

KH. Syuhada Bahri, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, mengatakan, penempatan da’i ke pedalaman adalah salah satu rangkaian dari program kaderisasi 1000 ulama Dewan Da’wah. “Setelah dibeasiswakan, para peserta kader ulama harus mengabdi kepada umat di pedalaman,” ujarnya. Saat ini, kata beliau, Dewan Da’wah sedang mengupayakan untuk mewujudkan 1000 kader ulama untuk menghadapi tantangan da’wah di era globalisasi yang semakin kompleks.

KH. Syuhada juga berpesan, da’wah adalah satu amal dorongan dari dalam, bukan dari luar. Kalau da’wah tidak berhasil, menurutnya, mungkin nawaitu (niatnya, red) tidak benar, atau materi da’wahnya salah. “Yang mesti kita da’wahkan yang haq, bukan yang dianggap haq.” “Ketika kita menghadapi kesulitan, cobaan dan tantangan dalam berda’wah, jadikanlah itu sebagai vitamin sehingga akan menjadi peluang bagi kita untuk memacu prestasi da’wah” demikian wejangan Ust. Syuhada Bahri kepada para da’i yang hendak terjun ke pedalaman.

Ust. Kamaludin Iskandar Ishaq, Lc., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir, mengungkapkan, saat ini umat sangat kekurangan atas kualitas dan kuantitas da’i, terutama di pedalaman. Ia juga mengatakan, da’wah yang kita lakukan harus menimbulkan rasa kecintaan kepada umat dan menciptakan persatuan dan kesatuan serta integritas bagi umat.

Wisnu Salman, perwakilan dari Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Dhu’afa Republika mengungkapkan kegembiraanya dengan ikut serta berkontribusi bagi da’wah pedalaman dengan memberikan dana opresional da’wah. “Suatu kegembiraan bagi kami dapat ikut serta berkontribusi bagi kegiatan da’wah pedalaman, meski kami tidak terjun ke pedalaman,” ujarnya. Wisnu berharap, para dai di pedalaman dapat memberikan informasi tentang da’wahnya sehingga kegiatan da’wah dapat terpantau dan terukur secara optimal.

“Semoga para da’i pedalaman akan mampu membangun masyarakat pedalaman agar bangkit menuju masyarakat yang lebih maju dan berperadaban mulia,” ujar Ade Salamun, Direktur Eksekutif LAZIS Dewan Da’wah. (Sabili, www.sabili.co.id, 8 April 2010)

Jadwal Pilkada Sumut Ditetapkan

Sunday, April 11th, 2010

MEDAN – Jadwal pemilihan kepala daerah di 22 kabupaten dan kota Sumatera Utara diputuskan dibagi dalam tujuh hari pelaksanaannya. Kebijakan ini diambil agar hubungan kultural, sosiologis dan persaudaraan antara pendukung dengan calon tidak semakin membuat suhu politik bertambah panas.

Medan – Gubernur Sumut, Syamsul Arifin membenarkan jadwal 22 pilkada se-Sumut itu dibagi dalam tujuh hari pelaksanaannya (7/4). “Mengapa dibagi tujuh hari? Tak lain karena untuk menghindari terjadinya berbagai gesekan dan benturan kepentingan antara pendukung dan para calon,” ujarnya.

Pilkada pertama dilakukan 12 Mei 2010. Di hari itu ada sembilan kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada serentak. Yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Sibolga, Tebing Tinggi dan Pakpak Bharat.

Untuk jadwal berikutnya 9 Juni 2010, empat kabupaten dan kota menggelar pilkada serentak, yakni Pematang Siantar, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal dan Samosir.  16 Juni 2010, jadwal pilkada hanya diikuti satu kabupaten, yakni Labuhan Batu. Berikutnya 26 Agustus 2010, pilkada digelar di kabupaten Simalungun dan kota Tanjung Balai, serta 27 September 2010, pilkada digelar di kabupaten Labuhan Batu Selatan dan kabupaten Labuhan Batu Utara.

“Untuk 6 Oktober 2010, giliran kabupaten Karo yang menggelar pilkada, yang dilanjutkan 27 Oktober 2010 di kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat dan kota Gunung Sitoli,” rinci Syamsul.

Menyinggung pengamanan dan dukungan dana pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota yang menggelar pilkada, Gubsu mengatakan tetap diberikan. Hal ini dikarenakan seluruh unsur Muspida Plus Sumut telah berkomitmen dan berkeyakinan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap demokratis, namun prinsip demokrasi itu jangan sampai mengganggu dan merusak tatanan sosial yang telah terbina baik selama ini.

“Makanya, untuk antisipasi kegiatan-kegiatan yang bisa merusak tatanan demokrasi dimaksud, seluruh aparat pemerintah baik PNS, TNI/Polri harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon,” tegasnya.

(waspada)

Menneg PPPA Sambut Baik Forum P5A Sumut

Sunday, April 11th, 2010

Medan –

Kehadiran Forum Pemerhati dan Penulis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum P5A) di Provinsi Sumatera Utara, disambut baik oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar SIP.

Hal itu dikemukakannya sesaat setelah Ketua Forum P5A Saurma MGP Siahaan didampingi Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Vita Lestari Nasution melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan forum tersebut selama ini di Sumut dan programnya ke depan.

“Ini merupakan langkah yang tepat dan sangat bermanfaat. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini. Semoga ke depan semakin banyak yang dapat dilakukan Forum P5A Sumut untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di daerah ini. Termasuk menyangkut peraturan-peraturan yang ada terkait anak dan perempuan,” ujar Linda Gumelar beberapa waktu lalu di Medan.

Dijelaskan Saurma, selama ini pihaknya sudah melakukan kegiatan yang sinergis terkait berbagai hal. Misalnya, dalam penanganan kasus Anak Nias, melakukan pemberitaan yang bersifat informatif dan edukatif dengan juga bersinergi dengan Ibu Gubernur Sumatera Utara/Ketua TP PKK Sumut Ny Hj Fatimah Habibie Syamsul Arifin dalam memberikan himbauan terkait meningkatkan perhatian pada anak dan perempuan. Hal tersebut dilakukan melalui pemberitaan di media massa di Sumut.

Juga menyangkut program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Biro PP, Anak dan KB Setdaprovsu. Misalnya, tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia (LPPLU) Sumut, kegiatan Seminar tentang Implementasi Perda Sumut Nomor 5 Tahun 2004 yang dianggap belum maksimal. Kemudian Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK), kegiatan Supervisi TP PKK Sumut, pencanangan Desa PRIMA di Desa Cinta Tanah Air Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai, keikutsertaan Biro PP, Anak dan KB dalam Pekan Raya Sumatera Utara, kegiatan Pengembangan Cakupan dan Kualitas Kelompok Bina Keluarga dan Lansia, dan lain-lain.

Kegiatan tersebut tambah Saurma, sesuai dengan visi dan misi Forum P5A. Dimana visinya mendorong partisipasi aparat dan publik untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumut.

Menyinggung banyaknya kasus yang terjadi menimpa perempuan dan anak, Menteri mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sehingga dapat dengan segera disikapi dan diambilkan solusi. Sehingga dengan demikian, ke depan, keperdulian atas masyarakat sekitar yang semakin tinggi akan memperkecil persoalan yang menimpa anak dan perempuan.

“Karena itu, Forum P5A Sumut dapat berperan untuk mendesak munculnya peraturan daerah untuk melindungi anak dan perempuan,” ujarnya sepakat dengan visi dan misi Forum P5A Sumut.

(analisa, pkpa)

Anggota DPRD: Laporan Keuangan Pemda Sumut Memalukan

Friday, April 9th, 2010

Medan – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumatra Utara dinilai memalukan karena tidak ada yang mampu meraih predikat tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita patut malu,” kata anggota DPRD Sumut, Fadly Nurzal yang dihubungi ANTARA Medan, Sabtu.
Memang, kata Fadly, sejumlah daerah di Sumut ada yang mengalami peningkatan dalam penilaian LKPD yang awalnya berstatus “disclaimer” atau tidak menyatakan pendapat tapi kini naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun kenaikan predikat dalam penilaian LKPD tersebut dinilai tidak membanggakan karena belum mampu mencapai status WTP.
“WDP itu peringkat kelas dua,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut tersebut.
Selain itu, kata Fadly, penilaian LKPD dengan predikat WDP itu juga memalukan karena masih kalah dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sejumlah daerahnya mampu meraih WTP.
Padahal, semua rakyat Indonesia telah mengetahui bahwa NAD adalah daerah yang selalu mengalami konflik namun tetap mampu membuat LKPD dengan baik.
“Bahkan ada dua daerah yang tingkat konfilknya sangat tinggi tapi mampu meraih WTP. Jadi, Sumut memalukan,” katanya tanpa menyebutkan dua daerah di NAD tersebut.
Ia menjelaskan, LKPD sangat erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di suatu daerah.
Jika LKPD Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumut yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai buruk karena tidak mampu meraih WTP, maka tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah itu juga patut dianggap buruk.
“Bagaimana mungkin Pemprov/Pemkab/Pemkot di Sumut dapat mengaku telah memberikan pelayanan masyarakat yang baik jika laporan pertanggungjawabannya saja buruk,” katanya.
Kemudian, kata dia, buruknya LKPD tersebut juga dapat memunculkan indikasi terjadinya dugaan korupsi dalam penggunaan keuangan negara di daerah tersebut.
“Bukan tidak mungkin hal itu terjadi,” kata Fadly.
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Widodo Pasetyo Hadi menyebutkan seluruh LKPD di Sumut belum ada yang mampu meraih predikat WTP.
Ketika menerima LKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada 25 Maret 2010, Widodo Pasetyo Hadi menyatakan, Sumut masih kalah jauh dari tetangganya NAD dalam membuat LKPD yang tujuh daerahnya mampu meraih WTP dalam LKPD.
Kondisi itu dapat dilihat dari LKPD yang disampaikan 27 pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) di Sumut pada tahun 2008 sebagai laporan tentang pengelolaan keuangan pada tahun 2007.
Dari 27 Pemkab/Pemkot di Sumut yang menyerahkan LKPD itu, 14 di antaranya hanya mampu meraih predikat WDP. Sedangkan 13 daerah lainnya malah meraih predikat terendah dalam penilaian LKPD yakni “disclaimer” atau tidak mendapatkan pendapat dari BPK karena dianggap buruk.
Selain itu, Pemprov/Pemkab/Pemko di provinsi itu juga sering terlambat dalam menyampaikan LKPD ke BPK Perwakilan Sumut.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seluruh lembaga pemerintahan itu harus telah menyerahkan LKPD paling lama pada 31 Maret atau tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pada tahun 2009 sebagai waktu penyerahan LKPD tahun anggaran 2008, hanya empat instansi yang menyampaikannya sebelum batas akhir, yakni Pemkab Asahan, Pemkab Tanah Karo, Pemko Tebing Tinggi dan Pemprov Sumut.
Sedangkan hingga 25 Maret 2010 untuk penyerahan LKPD tahun anggaran 2009, baru empat instansi juga yang menyerahkan laporannya Pemkab Asahan, Pemkab Tanah Karo, Pemkab Langkat dan Pemprov Sumut.
“Tahun anggaran 2008, Pemko Tebing Tinggi cepat menyampaikan laporannya. Tapi tahun 1ni, belum diserahkan,” katanya.
Dalam catatan BPK Perwakilan Sumut terdapat beberapa pemkab/pemkot yang selalu terlambat menyerahkan LKPD, di antaranya Pemko Medan dan Pemkot Pematang Siantar.
“Mereka (Pemkot Medan dan Pemkot Pematang Siantar) ‘langganan’ terlambat,” katanya.
Meski dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak disebutkan mengenai sanksi, tapi keterlambatan dalam menyerahkan LKPD itu akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari auditor BPK.
“Pasti ada sesuatu,” kata Widodo Pasetyo Hadi.
Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata dia, BPK Perwakilan Sumut sering menemukan temuan-temuan mengenai ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Pemkab/Pemko di Sumut.
Namun jenis temuan itu bervariasi, ada yang bersifat merugikan keuangan negara, pemborosan atau kesalahan administratif semata.
Untuk temuan yang yang bersifat merugikan keuangan negara, pihaknya akan menyampaikannya ke BPK pusat untuk dilaporkan ke unsur penegak hukum guna diusut sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa temuan yang merugikan negara itu telah diproses secara hukum seperti di Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Medan serta di Pemkab Nias.
“Semua temuan itu sudah diproses secara hukum,” katanya.

(sib)

Gempa 7,7 SR Tak Akibatkan Korban Jiwa

Thursday, April 8th, 2010

Gempa Rabu (7/4) berkekuatan 7,7 Skala Richter di perairan pulau Banyak, antara Pulau Nias dengan dan Pulau Simeleu memicu gempa-gempa susulan. Gempa susulan yang terjadi dicatat oleh Badan Geologi Amerika Serikat (USGS) terjadi di Simeleu sebesar 4,9 Skala Richter pada 7 April 2010 pukul 11.22 WIB.

Akibat Gempa di Sumut

Gempa tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan yang berarti di Sumut, ungkap Gubsu Syamsul Arifin. “Saya dan Sekdaprovsu RE Nainggolan sudah mengecek ke daerah daerah. Alhamdulilah dari laporan yang kita terima tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang berarti hanya ada yang retak retak”, ujarnya.

Namun demikian gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) Rabu (7/4) pukul 05.15 WIB menyebabkan 90 persen pembangkit PLN yang berada di sektor Pembangkitan Belawan mengalami gangguan.

“Akibatnya sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam padam pascabencana alam tersebut karena berkurangnya kemampuan pasokan. Tidak terjadi kerusakan pada pembangkit, kecuali gangguan pada sistem,” jelas GM PT PLN (Persero) Regional Sumatera Utara, Denny Pranoto. Meskipun 10 dari 11 mesin pembangkit dengan kapasitas sekitar 1.000 MW sempat drop ke daya 160 MW saat terjadi getaran, namun secara berangsur-angsur kondisinya terus membaik. Denny mengakui akibat gangguan pada sejumlah mesin pembangkit, PLN mengalami kerugian mencapai Rp2 miliar untuk memulihkan kembali ke-10 mesin pembangkit tadi.

Padamnya listrik memicu masyarakat memakai lilin. Kelalaian pemakaian lilin telah menyebabkan 14 rumah di kelurahan Anggrung Medan terbakar.

Akibat Gempa di Nias

Pantauan Analisa di sekitar wilayah Nias, Kabupaten Nias Utara tepatnya di Kecamatan Lotu 2 dilaporkan 2 lokal bangunan SMPN 1 hancur. Seluruh dinding Gereja BNKP Orahua Daso Resort 34 hancur. 2 unit rumah di Desa Lawira milik Sidibero Nazara dan milik Anwar juga hancur dan kantor Bupati Nias Utara juga mengalami kerusakan seperti lantai keramik dan dinding rusak.

Selanjutnya, letak Jembatan Nalua Desa Nalua turun dari kondisi semula sekitar 20 cm dan Jembatan Ehau juga dikhabarkan warga setempat retak-retak. Kemudian, Jembatan Fino Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara dilaporkan turun sekitar 30 cm, hingga 2 orang pengendara sepeda motor yang melintas sesaat setelah terjadi gempa di jembatan itu mengalami kecelakaan karena tidak tahu situasi jembatan telah berubah.

Akibat Gempa di Aceh

Hingga Rabu (7/4) sore jumlah korban luka akibat gempa mencapai 21 orang, tiga di antaranya menderita luka parah. Diperkirakan jumlah korban luka akan terus bertambah. Sejumlah korban luka tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Sinabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Humas Kabupaten Simeulue Abdul Karim, koraban luka parah umumnya terkena reruntuhan bangunan di bagian kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan korban luka ringan hanya mengalami luka lecet saat mencoba melarikan diri ketika gempa terjadi. “Semuanya korban gempa telah ditangani pihak rumah sakit,” katanya.

Gempa tersebut telah menyebabkan Bandar Udara Lasikin dan Pelabuhan Simeulue rusak parah.  Meski demikian, hal ini tidak mempengaruhi jadwal penerbangan ke Pulau Simeuleu. Tercatat 13 perkantoran pemerintah mengalami rusak ringan dan parah. Kerusakan terparah terjadi pada kantor Dinas Pendidikan. Sebagian atap gedung roboh dan dinding retak.

Hingga kini data sementara dari pemerintah Kabupaten Simeulue, kerusakan akibat gempa meliputi, 10 sarana kesehatan, 1 sarana pendidikan, 32 perumahan penduduk, 2 rumah ibadah dan 25 tiang listrik tumbang.

Penyaluran BBM Paska Gempa

Sementara itu Rustam Aji, Asisstant Customer Relation Pemasaran BBM Retail Region I Pertamina di tempat terpisah melaporkan kondisi lembaga penyaluran pascagempa di Sinabang khususnya di pantai Barat NAD maupun di Sumut dalam kondisi aman. Dia menyebutkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Depot Sabang, Simeulue, Meulaboh, Sibolga dan Nias tidak terjadi kerusakan maupun gangguan terhadap penyaluran BBM.

(usgs, analisadaily, mediaindonesia)

Gempa Guncang Nias, Sumatra

Wednesday, April 7th, 2010

Gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) mengguncang Sumatra bagian Utara pada 7 April 2010 pukul 5.15 WIB. Pusat gempa diduga terletak di perairan Pulau Banyak, antara Pulau Nias dan Pulau Simeleu dengan kedalaman 31 km dari permukaan bumi. Guncangan gempa menyebabkan kepanikan di Simaleu, Meulaboh, daerah Aceh lainnya, Nias, Sibolga, Padang Sidempuan, Medan, Tarutung dan Samosir. Penduduk segera berlarian ke tempat yang lebih tinggi, namun gempa ini tidak berpotensi Tsunami.
Belum dilaporkan adanya korban jiwa akibat gempa ini. Gubernur NAD Irwandi Yusuf menginformasikan, “Setelah saya pantau, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa di Aceh.” Kepanikan masyarakat akibat gempa ini bertambah karena matinya listrik secara serentak. Hingga sekarang di beberapa titik listrik belum menyala.

Gempa ini terjadi karena pergerakan lempeng Australia-India yang setiap tahunnya mendesak lempeng Sunda dengan kecepatan 60-65 mm per tahun. Karena mekanisme informasi yang tidak lengkap, diduga bahwa sebenarnya pusat gempa tidak terletak di satu titik melainkan di sepanjang pertemuan kedua lempeng tersebut.
Pertemuan kedua lempeng telah menyebabkan gempa besar 8,6 SR pada Maret 2005 di Nias, gempa besar 9,1 SR di perairan Aceh tahun 2004, gempa di Sumatra Selatan 8,4 tahun 2007, gempa di Simeleu pada tahun 2008 dengan kekuatan 7,3 SR, dan gempa Padang 7,5 SR tahun 2009.

(usgs, reuters, metrotv)

Vacancy as Area Coordinator in Lahewa from ACTED France

Saturday, April 3rd, 2010

Department: Human Resource
Position: Area Coordinator
Contract duration: 12 months (renewable)
Location: Lahewa, Nias
Starting Date; 01.04.10

Closing Date: 30.04.2010

I. Background on ACTED
ACTED (Agency for Technical Cooperation and Development) is an independent international, private, non-partisan and non-profit organization that operates according to principles of strict neutrality, political and religious impartiality, and non discrimination.
ACTED was created in 1993 to support populations affected by the conflict in Afghanistan. Based in Paris, France, ACTED now operates in 25 countries worldwide, with over 160 international and 2500 national staff. ACTED has a 45 million € budget for over 150 projects spanning 8 sectors of intervention; including emergency relief, food security, health promotion, economic development, education & training, microfinance, local governance & institutional support, and cultural promotion.
For more information, please visit our website at www.acted.org.

II. Country Profile
Capital Office : Jakarta
National Staff : 90 (April 2010)
International Staff : 4 (April 2010)
Areas : 1 (Nias Island)
On-going programmes: 2
Budget : Almost 3M € (2009)
ACTED established its presence in Indonesia in 2004 in emergency response to the tsunami. Since then, ACTED Indonesia has expanded its operations and launched multi-sector interventions addressing relief, rehabilitation and development in Aceh, Nias (from 2005) and Padang (2009). Today, ACTED has a coordination office in Jakarta, predominantly supporting ongoing operations in Nias, which have to date included shelter construction, water infrastructure rehabilitation, hygiene promotion, road, bridge and school construction, agricultural and fishery livelihoods recovery and an ongoing Disaster Risk Reduction programme. In April ACTED will begin a major new programme consolidating the recovery of rural livilihoods in northern Nias.
ACTED Indonesia will continue maintaining and enhancing it’s in country emergency response capacity and promoting longer-term community-driven early recovery and development projects.

III. Position Profile
Under the authority of the Country Director, the Area Coordinator is responsible to ensure the implementation of ACTED’s mandate and manage the international and national staff involved in projects located in a specific area of intervention in-country.
Responsibilities:
1. Ensure ACTED Representation in the area of activity
– Representation vis-à-vis provincial authorities:
Participate in official meetings to ensure maximum visibility vis-à-vis provincial authorities.
– Representation vis-à-vis Donors:
Establish and update contact details of potential Donors active in the area of activity;

Participate in Donor meetings at provincial level and communicate relevant information to the Country Director;
Circulate the Annual Report.
– Representation amongst other international organisations:
Participate in inter-NGO Coordination meetings and those of UN Agencies (OCHA, UNDP, UNICEF, FAO, etc.), and any other relevant inter-governmental institution at provincial level;
Ensure maximum visibility of the Agency amongst the NGO community at provincial level;
Lead the production of reports and ensure the timeliness and accuracy of information provided, as well ensuring confidentiality of sensitive information.

2. Contribute to the development of a global intervention strategy and to support its implementation at provincial level
– Analyse the context and develop strategic plans, in consultation with the Country Director:
Gather and analyse information regarding opportunities and risk;
Define an operational strategy for finances and HR.
– Implement the financial strategy:
Oversee drafting of projects and budget development;
Lead fund-raising and negotiations with Donors in the area of intervention;
Lead the application and adherence to contract terms and requirements;
Supervise overall financial commitments and financial risk.
– Implement the operational strategy:
Supervise Project Managers of the area of intervention in project implementation;
Help the various teams in negotiations with provincial/local authorities and partners;
Ensure global coordination and complementarity amongst projects within the area of intervention;
Assess activities and ensure efficient use of resources.
– Oversee reporting procedures:
Develop a reporting schedule with regard to Donor deadlines;
Plan and supervise the development of narrative and financial reports;
Ensure adherence to FLAT procedures.
More generally, communicate systematically to the Country Director the development of the area strategy and its implementation.

3. Oversee Staff and Security
– Guide and direct the staff of the area of intervention:
Organise and lead coordination meetings;
Prepare and follow work plans;
Ensure a positive working environment and good team dynamics (solve out potential conflicts);
Promote team working conditions in the limit of private life;
Adapt the organigramme and ToRs of personnel according to the area development;
Undertake regular appraisals of directly supervised colleagues and pass appraisal forms to the Country Administrator with recommendations (new position, changes to contract or salary etc.);
– Contribute to the recruitment of expatriate staff:
Follow recruitment procedures: plan recruitment needs in advance; draft ToRs for open vacancies; if necessary undertake phone interviews with candidates;
When requested by HQ, undertake interviews of expatriate candidates living in the area of intervention.
– Oversee staff security:
In cooperation with the Area Security Officer, monitor the local security situation and inform both Country Security Officer and Country Director of developments through regular written reports;
Update the security guidelines in the area of intervention;
Ensure that security procedures are respected by the whole staff.

IV. Qualifications:
– Master Level education in a relevant field such as International Relations or Development
– Project management experience (management, planning, staff development and training skills) in development programmes
– 2-5 years previous work experience in a relevant position
– Proven capabilities in leadership and management required
– Excellent skills in written and spoken English (French for francophone posts/Spanish for Central American posts)
Strong negotiation and interpersonal skills, and flexibility in cultural and organizational terms
Ability to work well and punctually under pressure

V. Conditions:
– Salary defined by the ACTED salary grid; educational level, expertise, hardship, security, and performance are considered for pay bonus
– Additional monthly living allowance
– Free food and lodging provided at the organisation’s guesthouse/or housing allowance (depending on contract length and country of assignment)
– Transportation costs covered, including additional return ticket + luggage allowance
Provision of medical, life, and repatriation insurance + retirement package

VI. Submission of applications:
Please send, in English, your cover letter, CV, and three references to jo**@***ed.org
Ref : AC/INDO/SA
ACTED
Att: Human Resources Department
33, rue Godot de Mauroy
75009 Paris
FRANCE
Fax. + 33 (0) 1 42 65 33 46
For more information, visit us at http://www.acted.org