Korupsi Dana Tsunami Nias Seret Nama Baru
INILAH.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabupaten Nias Baziduhu Ziliwu terkait kasus korupsi dana bencana tsunami. Pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk menggali dugaan keterlibatan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa pada dugaan korupsi dana bencana tsunami, di Kepulauan Nias.
“Pemeriksaan untuk pengembangan penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
Nama Baziduhu diketahui menjadi tokoh yang ikut menyaksikan keterlibatan Wakil Bupati, Temazaro dalam kasus ini. Wakil Bupati Temazaro diduga pernah kesal dengan Baziduhu karena tidak dilibatkan dalam pelaksanaan bantuan Menko Kesra, sementara dirinya sebagai Wakil Bupati Nias yang mengajukan proposal kepada Menko Kesra.
Setelah ditegur keras, Bupati Nias Binahati B Baeha menginstruksikan kepada Kabag Keuangan Yuliaro Gea untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Temazaro melalui Kabag Umum Baziduhu Ziluwu.
KPK sudah menahan Bupati Nias, Sumatera Utara, Binahati B Baeha karena diduga korupsi alokasi dana bantuan penanggulangan bencana tsunami Nias yang terjadi tahun 2004.
Tahun 2004, Nias memperoleh alokasi bantuan untuk penanggulangan pascagempa dan tsunami sebesar Rp9,48 miliar. KPK menduga, Binahati melakukan mark up dan membagikan uang hasil korupsi tersebut ke beberapa orang.
Akibat perbuatan Binahati, KPK menaksir negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,8 miliar. KPK mensangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (Tipikor) kepada Binahati. [mah]
Sumber: Inilah.com
Kita berharap titik terang kasus ini semakin jelas, semua pihak yang terlibat di dalamnya dilakukan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Bravo untuk KPK, rakyat mendukungmu….