Archive for January 31st, 2011 | Daily archive page

Partisipasi Pemilih dalam Pilkadasung Dapat Jadi Indikator Percepatan Pembangunan

Monday, January 31st, 2011

Medan, (Analisa) – Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam ajang pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung) di penjuru Tanah Air bisa dijadikan salah satu indikator untuk mengukur percepatan pembangunan.

Sebab, partisipasi dalam bentuk keikutsertaan memilih berkorelasi erat dengan kesejahteraan dan menjadi kunci pembuka persoalan-persoalan semisal isolasi pembangunan, ketimpangan administrasi pemerintahan, kesenjangan sosial, kebodohan hingga kemelaratan taraf hidup.

Demikian anggota DPRD Sumut Ramli kepada wartawan ketika ditemui di Medan, kemarin.

Menurutnya, konsepsi partisipasi rakyat menjadi sesuatu yang penting diwujudkan warga Nias menjelang Pilkadasung di beberapa wilayah pemekarannya.

“Kesediaan warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak pilih akan menjadi momentum strategis kelahiran harapan baru akan terciptanya perubahan di era kepemimpinan 5 tahun ke depan.

Kendati Pulau Nias sempat porak poranda dan mulai ‘terkenal’ akibat bencana alam Tsunami Desember 2004 serta gempa berskala 8,6 SR pada 28 Maret tahun 2005, Ramli tetap saja mengkategorikan Nias sebagai wilayah terpandang yang pantas disejajarkan dengan daerah lain di Indonesia.

Alasan Ramli juga masuk akal karena dilatarbelakangi keindahan pantai hingga pernah dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan surfing internasional serta beberapa potensi keragaman wisata alam.

Menyinggung Pilkadasung Nisel 29 Desember 2010 lalu dengan partisipasi rakyat rendah (sekira 45 persen dari DPT), anggota Komisi B DPRDSU itu pun menyatakan keprihatinan mendalam.

Dikatakan Ramli, realita tersebut menjadi sakral untuk direnungkan semua pihak khususnya warga Gunung Sitoli, Nias Barat serta Nias Utara yang akan menggelar Pilkadasung 2 Februari 2011 dan diikuti Nias Induk pada 5 April 2011.

Artinya, tambah Ramli lagi, pintu percepatan pembangunan Nias hanya dapat dibuka dengan kunci “penyaluran hak suara” pada ajang Pilkadasung.

“Saya minta jangan ada lagi warga Nias yang apatis atau merasa tidak penting terhadap hasil Pemilu. Ikutlah menyuarakan nurani sebab rakyat juga bertanggungjawab atas percepatan pembangunan,” tukas Ramli, seraya menyatakan perjuangan rakyat masih teramat panjang.

Tolak Politik Uang

Selain itu, Ramli juga mengajak berbagai komponen untuk merenungkan yang menjadi hak dan kewajiban warga terhadap percepatan sekaligus perancangan pembangunan yang lebih baik melalui pemberian suara ikhlas dalam Pilkadasung.

Setiap masyarakat Nias dimintanya tidak terkontaminasi oleh politik uang atau praktik jual beli suara yang akan merusak sistem, mengotori kelanjutan pembangunan dan menghambat kesejahteraaan anak cucu kelak.

“Ingatlah, sekecil apapun hal baik yang kita lakukan, termasuk penyediaan waktu dalam memberikan suara secara ikhlas, niscaya menjadi bentuk pengorbanan kita untuk percepatan pembangunan,” tegas Ramli optimis.

Terhadap wakil rakyat di daerah pemekaran, Ramli juga meletakkan harapan besar supaya terus bersinergi dengan pemerintah setempat.

Sehingga pemerintah mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai ujung tombak percepatan pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

KPUD sebagai penyelenggara Pemilu diimbaunya pula melakukan tahapan sesuai aturan dan UU serta memberikan sosialisasi berkesinambungan kepada masyarakat luas.

Sedangkan kepada para kandidat Pilkadasung, Ramli meminta kesediaan masing-masing untuk bersaing sehat, santun, jujur dan siap menerima hasilnya kelak dengan kelapangan dada. Apapun yang telah dikeluarkan kandidat, imbuhnya lagi, semua patut dipandang sebagai pengorbanan dan pengabdian terhadap upaya percepatan pembangunan Nias yang ingin diraih bersama.

Kalaupun ada perbedaan pandangan dari kandidat dan kelompoknya, Ramli mengharapkan kebesaran jiwa untuk mau menerima dan selanjutnya mendukung pemenang setelah Plkadasung usai.

Kontribusi

Siapapun pemimpin Nias kedepan, kapasitasnya disebut Ramli masih sangat membutuhkan kontribusi pemikiran konstruktif tanpa intrik saling menjatuhkan.

Karena selain menghambat laju percepatan pembangunan Nias sendiri, juga merongrong kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

Pada sisi lain, komponen masyarakat seperti LSM, pemuda, pemuka adat, tokoh agama, insan Pers dan unsur terkait diajak Ramli menampakkan kepedulian serta ikut mengawal pemerintahan yang baru. Manakala ada kejanggalan atau ketimpangan dilakukan pemerintah, Ramli mempersilahkan warga mengkritisi dengan orientasi mengingatkan, menuntut perbaikan dan bukan saling menjatuhkan.

“Saya rasa ini bisa dijadikan acuan dan bahan perenungan bagi semua komponen bangsa di Republik ini. Untuk Nias, saya ucapkan selamat kepada semua kandidat peserta Pilkadasung. Semoga pesta demokrasi di Pulau Nias berjalan lancar, aman dan jujur. Rakyat Nias ikhlas memberikan suara, maka percepatan pembangunan akan tercipta,” tukas Ramli. (aru/rel)

Sumber: Analisa Online – www.analisadaily.com – 31 January 2011.

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Wakil Bupati Nias

Monday, January 31st, 2011

Tribunnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan keterlibatan wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dalam kasus korupsi bantuan bencana tsunami Nias pada tahun 2006 silam. Fakta itu diungkapkan oleh Bupati Nias Binahati B Baeha, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu.

“Masih didalami,” ujarnya usai menjalani pemeriksaan di depan penyidik
KPK, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (28/1/2011).

Binahati mengaku, kepada penyidik KPK, dirinya mengungkapkan bahwa
Temazaro turut menikmati dana sisa bantuan bencana tsunami itu.
“Memang dari pengakuan (saksi), wakil ikut terima,” tuturnya.

Seperti diketahui, menurut Laporan Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN) Herman Jaya Harefa ke KPK, Temazaro diduga turut menikmati dana sisa bantuan bencana tsunami Nias pada tahun 2006.

Keterlibatan Temazaro, lanjut Herman, disebut oleh Kepala Bagian Umum Kabupaten Nias, Baziduhu Ziliwu. Menurut Herman, kepada dirinya, Bazihudu, mengakui sendiri jika dirinya telah memberikan sejumlah uang kepada Temazaro, yang mana dana itu bersumber dari sisa dana bantuan tsunami Nias berdasarkan petunjuk dari Binahati.

“Karena wakil Bupati Nias marah-marah pada saat itu karena tidak dilibatkan dalam pengadaan barang tersebut,” ucapnya.

Keterlibatan Temazaro, ucapnya, juga dapat dilihat dalam kapasitasnya
selaku penyusun proposal penyediaan barang bantuan bagi korban bencana tsunami Nias yang diajukan ke Menko Kesra.

Dalam penyusunan proposal itu, kata Herman, Temazaro tidak mempunyai dasar acuan harga pasar barang-barang yang akan disediakannya. “Perlu diketahui, dari data yang sudah kami laporkan (ke KPK), dia (wakil bupati) telah melakukan penggelembungan harga dan penyalahgunaan sisa dana bantuan bencana alam,” tuturnya.

Sumber: www.tribunnews.com/2011/01/28/kpk-telusuri-dugaan-keterlibatan-wakil-bupati-nias