Posts Tagged ‘Otonomi Daerah’

Presiden Sahkan UU Desa, Ini Sekilas Isinya

Saturday, February 1st, 2014

Ilustrasi | sulubali.co

Ilustrasi | sulubali.co

NIASONLINE, JAKARTA – Tak lama berselang disahkan di sidang Paripurana DPR RI pada 18 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014. (more…)

Tags:,
Posted in Nasional | 1 Comment »

Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem Penganggaran Otonomi Daerah

Tuesday, January 28th, 2014

Ilustrasi | mutosagala.wordpress.com

Ilustrasi | mutosagala.wordpress.com

NIASONLINE, JAKARTA – Pemerintah pusat didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh sistem penganggaran otonomi daerah (Otda). Pasalnya, setelah melewati 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah, mayoritas masih memiliki pendapatan asli daerah (PAD) di bawah 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. (more…)

Tags:
Posted in Nasional | No Comments »

UU Desa Disahkan, Desa Bakal Diguyur Dana Hingga Rp 1,4 M Per Tahun

Wednesday, December 18th, 2013

Spanduk tuntutan para kepala desa di depan gedung DPR RI | Jurnalparlemen.com

Spanduk tuntutan para kepala desa di depan gedung DPR RI | Jurnalparlemen.com

NIASONLINE, JAKARTA – Setelah beberapa kali tertunda karena adanya perdebatan keras di DPR RI maupun dengan pemerintah, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Senayan, Rabu (18/12/2013). (more…)

Tags:,
Posted in Nasional | 8 Comments »

Otonomi Daerah untuk Daerah Otonomi

Monday, November 10th, 2008

Oleh Kusuma Chandra PhD*

Implementasi UU No 22/1999 yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004, selama kurang lebih sembilan tahun terakhir, telah membentuk daerah-daerah otonomi yang baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Yakni daerah provinsi dari 26 menjadi 33 dan daerah kabupaten/kota kurang lebih dari 330 menjadi 471, dan rencananya akan membengkak menjadi 483 kabupaten/kota. (more…)

Tags:
Posted in Berita Lain Lain | No Comments »

Survey KPPOD: 7 Kab/Kota di Sumut Masuk Daerah dengan Tata Kelola Ekonomi Terburuk

Saturday, August 23rd, 2008

Medan – Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE mengharapkan seluruh Pemkab dan Pemko di Sumut untuk menerapkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, murah, mudah, cepat dan pasti, melalui program terpadu atau one stop service. Sehingga memudahkan masyarakat dan pelaku usaha yang akan berinvestasi di daerah ini. (more…)

Tags:
Posted in Berita Lain Lain | No Comments »