Irjen Kemdikbud Haryono Umar (Foto: IST)
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunjukkan, 15 daerah tersebut mengendapkan seluruh dana tunjangan profesi pendidik (TPP) yang telah ditransfer ke kas Pemda.
Lima di antaranya adalah Kabupaten Nias Selatan, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli.
Selebihnya adalah Asahan, Dairi, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Padanglawas, dan Padanglawas Utara.
Data tersebut dilansir Hariansumutpos.com pada 4 Januari 2013 berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar yang bersumber dari Kementerian Keuangan.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjelaskan, dana TPP yang diendapkan tersebut adalah untuk triwulan I yang dibayarkan pada 22 Maret 2012 dan triwulan II yang dibayarkan pada Juni dan Juli 2012.
“Itu posisi realisasi pembayaran per Juli 2012. Untuk realisasi pembayaran hingga saat ini, saya belum tahu karena belum cek. Data itu hanya gambaran saja bahwa dana tunjangan guru banyak yang diendapkan. Bisa dilihat, dana yang sudah ditransfer Maret 2012, hingga Juli 2012 belum juga disalurkan,†ujar mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut seperti dikutip Selasa (8/1/2013).
Gandeng KPK
Tak selesai sampai di situ, Haryono mengungkapkan, pihaknya sudah menggandeng KPK untuk menelusuri uang bunga simpanan TPP dimaksud.
Dia juga mengungkapkan, salah satu masalah di daerah saat ini adalah, besarnya dana untuk guru di daerah, namun tidak disertai dengan pengawasan yang kuat.
Dia pun mengusulkan agar urusan guru ditarik kembali ke pusat dan tidak didesentralisasi seperti saat ini. Dia mengharapkan, hal itu bisa diakomodir dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemda yang saat ini berangsung. (EN)
Sumber: Sumut Pos
SALAM TAHUN BARU “UNTUK TAHUN BARU BERARTI DIPENUHI DENGAN HATI YANG BARU JUGA”
Kami dari kab.Nisel sangat mengharapkan bantuan KPK supaya ditindak seadil-adilnya kejadian yang ada / yg sudah terjadi dikab. tersebut guna menjaga kredibilitas seorang guru, demi menjaga keadilan maka kami masyarakat sangat mengharapkan keadilan terhadap tenaga Guru-2 yang ada dikab Nisel maupun dipulau NIAS secara umum, trm ksh Tuhan menyertai kita.
ya’ia khomiira amada famareta mihorigo mi’a….
Terjadinya hal demikian karna ketidak transparan pemerintah pusat kepada publik tentang dana yg di cairkan kepada Daerah langkahnya adalah harus umumkan kepada publik khususnya daerah penerima dan dana tersebut di peruntukan untuk apa? biar masyarakat,LSM sebagai Kontrol.kemudian pemerintah Pusat sebagai Dirjen pengawasan harus mengevaluasi triwulan,semester setelah anggaran di cairkan ke Pemda.
mihorig6. .
Apa yang disajikan diatas kan sudh jelas.. Lalu, proses penyelesaiannya kapan..?
Terimakasih bahwasanya penangguhan pencairan atau korupsi di nias selatan,nias barat,nias utara,nias dan gunung sitoli,telah mulai terbongkar,yang kami tunggu dari instansi yang berwewenang adalah tindak lanjutnya.Sebenarnya korupsi di kepulauan nias tersebut sangat banyak,namun masih belum di telusuri atau sengaja di tutupi supaya masyarakat umum tidak mengetahuinya.Antara lain dana PMPM mandiri,dana bantuan sosial dana untuk sarana dan prasarana,masih banyak lagi,untuk kita ketahui,Di kecamatan Hibala mutu pendidikan disana sangat rendah,bahkan sangat memperhatinkan,salah satu contoh,di SD 071125 lumbui,itu tenaga guru disana rata-rata hanya lulusan SMA,dan hanya kepala sekolahnya yang tamatan SPG.Sementara di jaman globalisasi sekarang ini,semua guru-guru di sekolah itu harus sarjana,belum lagi gedung sekolahnya yang sudah tidak layak untuk di pakai dan bukan hanya di SD 071125 lumbui yang seperti ini,rata-rata sekolah di kecamatan Hibala,kabupaten Nias selatan,tenaga guru di sana hanya lulusan SMA atau sederajat,baik itu SD,SMP dan SMA juga semua sama.Kami mohon perhatiannya kepada semua pihak,Pemerintah dan menteri terkait,dan Lembaga lain,LSM serta oarang-orang dari kepulauan nias secara keseluruhan,supaya ada perhatiannya dan tindakanya.terima kasih,kami tunggu jawabannya.YA AHOWU.
Sangat Benar,….Apa Isi artikel diatas :
Terbukti di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nias Barat, bahwa telah terjadi Korupsi dana TTP untuk Guru RP. 250.000,-/bulan per Guru..yaitu dana TPP Belum dibayarkan kepada Guru-guru Nias Barat yaitu bulan Desember 2011 (1 Bulan) dan TPP bulan November s/d Desember 2012 (2 Bulan). Diperkirakan Jumlah dana TTP Ratusan juta rupiah belum dibayar kepada Guru yang berhak menerima. Kemudian Dana Kesejahteraan RP. 60.000,-/bulan per Guru belum dibayar dari April s/d Desember 2012.
Para Guru sering menanyakan dan konfirmasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Porabud Nias Barat Drs, Mareti Waruwu,..dan Jawabannya, ” Dana TPP belum masuk/kurang “. Kadis ini pun sering melalaikan tugas tidak hadir di Kantornya setiap hari kerja, karena sibuk dengan tugas sampingannya sebagai manajer salah satu Perusahaan Asuransi di Nias.
Mohon kepada Dirjen Pendidikan dan Instansi terkait agar Kadis Nias Barat Drs. Mareti Waruwu untuk diperiksa, yang diduga terlibat kasus korupsi, dan diganti dengan pejabat lain yang komit dengan kemajuan pendidikan di Kab. Nias Barat dan bersih dari KKN.
Wahh,…Wajar Kalo Pendidikan di Nias Barat tak Maju2,
Kadis pendidikannnya spt, “Singa berbulu Domba”
Bila lebih mengutamakan bekerja di Perusahaan Asuransi,…lebih baik berhenti aja jadi Kadis pendidikan,…siswa/anak2 bangsa jangan dirugikan. yahh,..diharapkan untuk dilacak jejak korupsinya sejak jadi pegawai di Dinas Pendidikan kab. Nias s/d jadi Kadis pendidikan jajaran SKPD di Kab. Nias Barat.
Sangat Kecewa dgn janji2 Bupati Nias di saat Kampanye,,, Semua OMONG KOSONG….. Kepala desa & Tokoh Adat,,,Melaporkan kpd saya, Dan Kt segera Tindaklanjuti Kekejatisu & KPK. Thanks.
Perlu komitmen serius dari pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah terpencil seperti
Nias. Karna faktor keterbatasan yang dominan sehingga semuanya tertinggal jauh dalam “bersaing”
Dan para praktisi pendidikan perlu di control serius apa yang telah diberikan kepada anak didik, dengan demikian kemajuan siswa/i dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan pemerintah pusat. Kualitas mereka sangat menentukan nasib majunya Nias kedepannya. Ya’ahowu,…!!!