Nias Online

MEDAN – Meski moratorium telah diberlakukan, namun pemerintah daerah masih diperbolehkan mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) dengan catatan, alokasi belanja pegawai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut dibawah 50 persen. Dan pengangkatan yang diperbolehkan pun, hanya untuk formasi tertentu.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Kaiman Turnip mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan No 2 tahun 2011 tertanggal 24 Agustus 2011, pengangkatan PNS masih diperbolehkan untuk daerah yang belanja pegawai dari APBD tahun 2011 di bawah 50 persen.

Itu pun, hanya untuk formasi tertentu saja yakni tenaga pendidikan, dokter, bidan dan perawat, serta jabatan pada bidang khusus dan mendesak. Namun dengan tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat. “Dari keputusan bersama itu, Pemda yang besaran anggaran belanja pegawainya dibawah 50 persen dari APBD 2011, boleh mengangkat PNS dengan catatan itu tadi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (9/9) lalu.

Dia menjelaskan, dalam surat keputusan bersama Nomor 02/SP.B/M-PAN-RB/8/2011 dan Nomor 800-032 tahun 2011 serta Nomor 141/PMK.01/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 ini, masing-masing kabupaten/kota mengajukan permohonan ke pemerintah pusat melalui kementrian terkait.

Sementara pengusulannya ditembuskan ke pemerintah provinsi. Dengan kebijakan ini, penerimaan CPNS tidak mungkin akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Lebih lanjut dia mengatakan, pimpinan instansi baik pusat maupun daerah melakukan redistribusi pegawai ke daerah yang membutuhkan. Sehingga secara nasional tidak membebani APBD.

Mengenai moratorium PNS ini, analis ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga mengatakan bahwa ini adalah akibat dari ketidakprofesionalan pengelolaan keuangan pemerintah. “Siapa bilang kita sudah kelebihan PNS. Di beberapa daerah masih banyak sekali kekurangan PNS. Jadi yang salah disini adalah pengelolaan PNS yang salah,” tegasnya kepada Waspada Online, tadi malam.

Menurut Jhon, seharusnya pemerintah pusat bukan menghentikan penerimaan PNS, tetapi memetakan kembali, daerah mana yang kelebihan PNS dan mana yang kurang. “Pada daerah yang kelebihan PNS, ya moratorium atau pensiun dini bisa dilakukan. Pada yang masih kurang, penerimaan PNS tetap dilakukan asalkan dengan kompetensi yang pas,” terangnya.

Untuk diketahui, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sejumlah daerah alokasi belanja pegawainya diatas 50 persen, diantaranya Medan. Dari total belanja, belanja pegawai di Medan mencapai 52 persen. Selain itu, belanja pegawai di Kabupaten Pematang Siantar juga tinggi dengan 66 persen, Toba Samosir (69 persen), dan Simalungun (72 persen).

Sementara kabupaten/kota yang memungkinkan mengajukan pengangkatan pegawai, yakni daerah yang belanja pegawainya dibawah 50 persen seperti Nias Barat (29 persen), Nias Utara (34 persen), Nias (37 persen), Pakpak Barat (43 persen), Gunung Sitoli (44 persen), Padang Lawas Utara (44 persen), Batubara (45 persen).

Editor: ANGGRAINI LUBIS

Sumber: www.waspada.co.id – 17 Sep 2011

Medan, (Analisa). Beberapa daerah di Sumatera Utara hingga kini masih menggelar operasi pasar karena harga beras di pasaran masih mahal.
“OP (operasi pasar) beras antara lain masih digelar di Gunung Sitoli, Nias. Bulog siap melayani permintaan OP di tengah masih ada penjualan beras komersial,” kata Humas Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut, Rusli, di Medan, Jumat (16/9).

OP tidak menjadi masalah arena stok cukup banyak apalagi beras impor untuk ketahanan pangan nasional juga sudah mulai memasuki Sumut. Stok beras Bulog per 12 September 2011 mencapai 101.000 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan di daerah ini selama delapan bulan.

Dengan masih berlajutnya OP di beberapa daerah, kata dia, total beras yang sudah disalurkan mencapai 53 ton. “Memang volume OP masih tergolong kecil dibandingkan di provinsi lain. Warga Sumut memang selektif membeli beras dengan alasan kalau berasnya enak, tanpa lauk pun, makannya enak,” katanya.

Di Medan, misalnya dari 65 ton beras OP yang dilepas di lima pasar tradisional, yakni Pusat Pasar, Sukaramai, Petisah, Palapa, dan Pasar Aksara sejak 2 Agustus 2011 tidak semua terjual.

Padahal harga beras Bulog setara jenis IR 64 yang dilepas di lima pasar tradisional itu dijual dengan murah atau harga eceran tertinggi (HET) nya sebesar Rp6.700 per kg.

Dia menegaskan, Bulog tidak mempermasalahkan kurangnya minat beli beras OP itu.

“Bulog melakukan OP untuk memperbanyak pengadaan beras di pasar agar lonjakan harga bahan pangan utama itu bisa ditekan,” katanya. OP juga dilakukan untuk menolong masyarakat mendapatkan beras harga murah.

“Kalau nyatanya tidak mendapat minat yah tidak apa, yang penting masyarakat bisa lebih banyak pilihan dan ketersedian beras semakin banyak di pasar sehingga bisa mengendalikan harga,” katanya.

Mengenai beras komersial, kata dia, hingga dewasa ini sudah mencapai 8.000an ton dimana jumlah itu sebagian besar banyak diserap oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggelar pasar murah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Pedagang sembako di Pusat Pasar Medan, Acai, mengakui, harga beras naik sedikit akibat pasokan melemah dengan dalih lagi tidak masa panen. (Ant)

Sumber: www.analisadaily.com – 17 Sep 2011