Menelusuri Akar Kemiskinan Nias

*Sebuah Pengantar

Oleh Erix Hutasoit

Kemiskinan di Pulau Nias adalah anomali. Tidak seharusnya kemiskinan ”berjangkit” di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pulau Nias punya keindahan alam, punya tanah yang produktif, punya laut yang kaya akan ikan dan hasil lainnya, punya orang-orang yang kuat bekerja. Jika kita mengunjungi desa-desa di puncak gunung di daerah Gomo sana. Kita akan berjumpa dengan orang asli Nias yang tenaga nya begitu kuat. Dan mereka pun rajin bekerja.

Dari titik ini lah saya menyimpulkan kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system).

Mari saya ajak Anda menelusuri sejenak jejak-jejak injustice system itu. Kita berangkat dari segi pertumbuhan ekonomi. Jika kita baca laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Kita akan temui fakta spektakuler bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Utara.

Fakta yang lebih fantastis terjadi di tahun 1998-1999. Di tahun 1998, perekonomian Nias ambruk ke angka sekitar minus 10 persen. Tapi kejatuhan ini dapat dimaklumi, karena pada tahun itu Indonesia sedang diguncang kekacauan ekonomi. Namun setahun kemudian, pertumbuhan ekonomi Nias melonjak sekitar 15 persen. Ini menunjukkan betapa produktif nya perekonomian Nias.

Jika kita ikuti teori pertumbuhan ekonomi. Harusnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membawa dampak pada pemerataan kesejahteraan. Akan tetapi Trickle Down Effect yang diyakini dapat mendistribusikan kesejahteraan, ternyata tidak ”tiba” di Nias.

Pertumbuhan yang tinggi itu, malah berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Kemiskinan terus meningkat. Alhasil pada tahun 2004, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias ”dinobatkan” sebagai kabupaten termiskin pertama dan kelima di Sumatera Utara.

Inilah yang menggiring nalar kita pada pertanyaan kritis, ”Siapa seh yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ?”

Mari kita kembali telusuri perekonomian Nias untuk menemukan jawabnya. Berdasarkan data BPS di tahun 2005. Lebih dari 46 persen perekonomian Nias di topang oleh sektor pertanian; urutan kedua ditempati sektor perdagangan sebesar 21 %. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 11 % dan berada di peringkat ketiga. Sedangkan peringkat keempat adalah sektor bangunan yang menyumbang 10 %.

Tapi yang terjadi adalah paradoks. Sektor pertanian malah menjadi penyumbang angka kemiskinan terbanyak. Artinya orang miskin di sini umumnya adalah petani. Kok bisa ?

Mari kita lihat kembali data BPS. Pada tahun 2004 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias adalah Rp.200.106.529.780,-. Dimana sektor pertanian menyumbang 41,09 persen. Dan sektor perdagangan hanya berkontribusi sebesar 21,78 persen .

Akan tetapi dari segi distribusi (penyebaran) terjadi kesenjangan yang besar. Petani yang berjumlah 341.130 jiwa hanya memperoleh bagian dari PDRB sebesar Rp.1.900.000,-/kapita. Sedangkan pedagang yang jumlahnya hanya 15.040 jiwa, meraup Rp.26.000.000,-/kapita. Artinya perbedaan PDRB perkapita antara petani dan pedagang sebesar 1 berbanding 13. Dan jurang antara si miskin dan si kaya di Nias semakin jauh terbentang.

Merujuk pada Gunawan Sumodiningrat dalam Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Pembangunan Manusia Indonesia (2007). Dia menyebut kesenjangan terjadi apabila 20 persen penduduk yang tergolong kaya meraih 50 persen atau lebih dari GNP (Gross National Product). Untuk tingkat kabupaten dari bisa lihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Inilah yang menggiring kita pada pertanyaan lain, ”Bagaimana caranya 20 persen penduduk kaya itu mampu meraup lebih dari setengah perekonomian Nias ?”

Nias dalam Pusaran Hukum Pasar: M-C-M`
Bagian ini saya mulai dengan mengutip Noniwati Telaumbanua dalam Kepulauan Nias: Konsekuensi Sebuah Ketidakstabilan dan Ketidakpastian Kondisi Alam (Bagian II) (2007):

“Dunia bisnis berpusat di Gunungsitoli, Teluk Dalam dan Lahewa, namun tidak diimbangi dengan ketangguhan penduduk untuk menguasai sektor-sektor vital, melainkan dipegang oleh pendatang, baik sebagai badan tunggal maupun sebagai pemodal kuat. Wilayah ini menjadi bergantung sekali dengan fluktuasi pasaran yang ditetapkan secara otonom oleh penguasa pasar yang berada di tiga kota di atas…”

Dari paragraf ini saya menyimpulkan. Pertama, sektor bisnis di Pulau Nias terpusat pada tiga kota yaitu Gunungistoli, Teluk Dalam dan Lahewa. Kedua, sektor bisnis itu dikuasai oleh para pendatang sebagai pemilik modal (kapitalis). Ketiga, kelompok ini secara otonom menjadi “decision of price” (penentu tingkat harga-harga).

Nah, sebentar kita beralih ke teori-teori seputaran pertukaran (perdagangan). Karl Marx dalam buku babon nya Das Capital: A Critique of Political Economy Volume I (1954) pada bagian kedua The Transformation of Money into Capital. Menyebut bahwa pertukaran dalam masyarakat kapitalis mengambil rumus Money – Commodity – Money (M-C-M).

Menurut hukum ini, si kapitalis memulainya dengan uang (M) untuk membeli komoditi (C). Komoditi tersebut kemudian dijualnya untuk memperoleh uang lagi (M2). Marx menamakan tahap pertama ini (M – C) sebagai kapital pendahuluan (Advanced Capital), dan tahap kedua (C – M) sebagai kapital kerja (Relation of Capital).

Tetapi, Marx mengingatkan bahwa keseluruhan proses ini (M – C – M ), tidak ada maknanya, jika si kapitalis hanya mendapatkan uang sebesar uangnya semula. Misalnya, jika semua ia memiliki Rp. 1000,- (M), kemudian digunakannya untuk membeli atau memproduksi sepatu seharga Rp. 900.- (C), dan menjual sepatu itu dengan harga dasar Rp. 1.000,- (M).

Bagi Marx, pertukaran model ini bukanlah cara produksi kapitalis. Karena itu, Marx menuliskan kembali rumusnya ini menjadi M – C – M’, dimana M’ (M plus) mewakili jumlah yang lebih besar dari M atau M’ > M. Uang senilai Rp. 1000,- (M) yang digunakan untuk membeli atau memproduksi sepatu senilai Rp. 900,- (C). Sepatu itu kemudian dijual menjadi Rp. 1.100 (M’). Dari proses ini, si kapitalis mendapatkan tambahan uang senilai Rp. 100,- yang kemudian sirkuit ini terus berputar tanpa henti. M’ inilah yang nantinya disebut Marx sebagai “nilai lebih“.

Pada tahap M – C – M’, yang disebut Marx dengan istilah sirkuit uang, si kapitalis memproduksi komoditi bukan untuk konsumsi tapi, untuk dijual dengan tujuan semata-mata akumulasi nilai uang. Demikian pula, si konsumen membeli barang bukan semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhannya. Proses M – C – M’ ini terjadi dalam situasi yang tidak pernah usai dan diam, sehingga terjadi apa yang disebut surplus product (kelebihan produksi).

Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase pertama, pemilik modal menggunakan uangnya (M) untuk membeli komoditas (C) seperti karet, kopra, coklat dengan harga yang murah. Kemudian menjual kembali Komoditas itu dengan harga mahal (M2). Dari sana pemilik modal mendapat keuntungan. Tapi fase kedua adalah keuntungan yang dapat dari memasok barang-barang dari Sumatera daratan ke Nias dengan cara yang sama.

Inilah yang membuat kelompok pemilik modal seperti pedagang mampu menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Nias.

Sampai disini, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pula Nias sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Pemilik modal terlalu “berkuasa” dalam mendikte tingkat harga. Dan mereka seolah tidak terjamah oleh kekuatan apapun.

Tidak anehlah kalau Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menepatkan Pulau Nias sebagai daerah yang paling amburadul tata kelola ekonominya.

Sampai disinilah untuk sementara penelusuran kita tentang akar kemiskinan di Nias. Akan lebih menarik lagi, jika ada yang berminat untuk melakukan pendalaman. Menemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pola keberlangsungan sistem kapitalisme di Pulau Nias ini. Salam***

Erix Hutasoit, bekerja untuk salah satu lembaga sosial di Nias.

Leave a comment ?

115 Responses to Menelusuri Akar Kemiskinan Nias

  1. yones says:

    klo kita maju, kita dengar dan cermat masukan pendapat dari orang lain. bukan masalahnya, klo org lain mencampuri urusan tetangga mo ada maksud lain, siapa tau…dari masukan org tersebut(erik)bisa menolong org yg blm mengerti apa2 seperti bpk/sdr yg lain, yg pengetahuannya lebih tinggi.
    saran saya : klo kita merasa tidak senang dgn campurpendapat org lain dgn urusan kita, marilah kita wujudkan kenyataannya jgn hanya kita tau membantah masukan dari luar…mhn maaf klo ada tersinggung..ya`ahowu

  2. Erix says:

    Dear kawan-kawan,

    Saya telat membalas komentar yang sudah diposting. Beberapa hari ini saya absen karena masalah kesehatan (heheheheheh) biasalaha orang sudah tua..

    Begini komentar saya :

    (1) Buat Bapak Agus Sarumaha. Saya minta maaf jika penejelasan saya tidak memuaskan bapak. Saya memang sengaja melakukan itu. Jika bapak baca kembali artikel saya diatas. Artikel itu lebih cenderung tulisan deskripsi. Ya, saya coba mendeskripsikan apa yang saya temukan di Nias. Setidaknya berdasarkan ” kaca mata” saya. Memang betul saya menarik kesimpulan bahkan kemiskinan di Nias adalah kemiskinan struktural. Jika bapak tertarik memperdalam itu silahkan bapak mengujungi situs KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah). Disana bapak bisa meng-unduh (down load) hasil penelitian di 432 kota/kabupaten se Indonesia tentang tata kelola ekonomi. Bapak bisa lihat kelemahan-kelemahan kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam laporan penelitian itu. Kemudian silahkan bapak analisis dan hubungan dengan peran pemerintahan otonomi daerah.

    Artikel diatas saya tulis sebagai thought-provoking (memprovokasi pemikiran). Saya coba mengajak orang-orang yang care dengan Pulau Nias untuk melihat masalah nias dengan alternatif berbeda. Jika mainstreaming selama ini kemiskinan selalu diidentikkan akibat pola budaya, saya ingin menyentil bahwa ada kenyataan lain yang menyebabkan kemiskinan di Nias.

    (2) Buat bapak Laso. Benar apa yang bapak tulis. Tapi jika baca paragraph terakhir dari artikel diatas. Saya sudah tuliskan bahwa : Akan lebih menarik lagi, jika ada yang berminat untuk melakukan pendalaman. Menemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pola keberlangsungan sistem kapitalisme di Pulau Nias ini.

    Gimana Bapak Laso, tertarik untuk melakukan pendalaman ? Mencoba mempraxiskan pengetahuan bapak yang kaya itu..

    Akan menarik jika bapak mau terlibat..

    Jabat Erat,

    Erix

  3. debora says:

    Akar kemiskinan di Nias gak mesti diperdebat dikotomis… struktural atau kultural… Bang Erix bilang tanah Nias subur, tapi faktor natural ada jg lho bang… kan Nias lama terisolasi n berpotensi bencana alam. Jd sama kayak pendapat beberapa teman… kemiskinan di Nias sy lihat cenderung karna multikausal… gitu lho Bang Erix Hutaosit.

  4. Aktivitas Sarumaha says:

    Ya’ahowu…
    Sangat menarik untuk disimak artikel Mr. Erix tentang Menelusuri Akar Kemiskinan Di Nias. Berbagai ulasan dengan beragam pisau analisis semakin mengukuhkan bahwa kemiskinan di Nias merupakan salah satu dari sekian banyak potret buram pembangunan pulau Nias yang perlu segera di benahi. Wacana seputar kemiskinan di Nias mengundang banyak pro dan kontra setidaknya melalui forum maya ini. Dan lebih menarik lagi ada banyak sudut pandang yang ditawarkan untuk meneropong lebih jauh akar kemiskinan di Pulau ini. Tidak salah kalau bapak Fatoni bilang bahwa: faktor penyebab kemiskinan memanglah sosoknya mosaik alias multidimensional. Saya yakin ada berlaksa dimensi yang menjadi akar kemiskinan di Nias apakah itu dimensi budaya, kapitalisme, politic will PEMDA setempat dan lain sebagainya. Dan tiap dimensi antara satu dengan yang lainnya kalau diintip lebih dekat pasti saling bersinggungan atau setidaknya ada benang merah yang menghubungkan dimensi-dimensi tersebut. Masalahnya bagaimana kita meramu tiap dimensi tersebut sehingga kita bisa lihat seperti apa terobosan untuk mengatasi kemiskinan di Nias. Saya harap keragaman sudut pandang ini tidak menjadi faktor penghalang untuk berbuat sesuatu yang ril bagi pengembangan pulau Nias. Terimakasih untuk Erix dan semuanya yang telah memberikan buah pikirannya. Hal ini semakin memperluas khazanah berpikir saya dan terlebih penting lagi ada banyak yang care dengan Tano Niha. Bravo untuk kita semua.

    Salam
    Aktivitas Sarumaha

    NB: I am waiting the next sequel of this article. “Terobosan Mengentaskan Kemiskinan di Pulau Nias.” Bagaimana??;)

  5. Redaksi says:

    Terima kasih atas berbagai masukan pendapat melalui diskusi atas artikel “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias” karya Pak Erix Hutasoit. Melalui diskusi ini pengetahuan dan pemahaman kita tentang kemiskinan diperkaya.

    Untuk lebih memperkaya diskusi, silahkan juga melihat beberapa tautan berikut:

    1. Kemiskinan di Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
    2. Kapitalisme di Wikipedia – definisi, sejarah dan berbagai teori: http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
    3. Kemiskinan dan kaitannya dengan kapitalisme: http://www.capitalism.org/faq/poverty.htm.

    Selamat melanjutkan diskusi.

    Salam,

    Redaksi

  6. Bapak Erix, saya pikir kita setuju bahwa seluruh pendapat netters persoalannya bukan masalah bantahan atau sanggahan, terlalu naif untuk menyampaikan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, mengerti atau tidak mengerti, di kotomi atau tidak dikotomi, bukan itu substansinya, tapi mari kita bersama-sama mengkaji relevansi dari buah pikiran Bapak Erix ini.

    Saya terkesima membaca membaca judulnya “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias” tentu walaupun hanya sebuah deskripsi (suatu pengantar) paling tidak, ketika selesai membaca artikel ini, sebagai orang awam, saya berpikir simple dan logis, mengetahui : Landasan Teorinya beserta sumber data sebagai referensi pendukung dari pada tulisan, mengetahui analisa dan metode pendekatan yang digunakan. memberikan kesimpulan dan solusi yang ditawarkan.

    Mari kita simak bersama-sama mengkaji sbb:
    Bapak Erix menyampaikan bahwa :
    Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase pertama, pemilik modal menggunakan uangnya (M) untuk membeli komoditas (C) seperti karet, kopra, coklat dengan harga yang murah. Kemudian menjual kembali Komoditas itu dengan harga mahal (M2). Dari sana pemilik modal mendapat keuntungan. Tapi fase kedua adalah keuntungan yang dapat dari memasok barang-barang dari Sumatera daratan ke Nias dengan cara yang sama.
    Dari Analisa Bapak Erix diatas, Jika kita berbicara tentang hukum pasar, parameternya luas sekali, saya pikir kita setuju jika analis dibuat lebih spesifik untuk menghindari hasil analisa menjadi parsial , Kita tidak pungkiri Pertukaran perdagangan M – C – ”M adalah sebagai dasar dari perdagangan (Hukum Perdagangan Klasik), Pengaruh harga sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
    Bapak Erix menyampaikan :
    Inilah yang membuat kelompok pemilik modal seperti pedagang mampu menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Nias.
    Dari uraian diatas, saya pikir kita setuju bahwa orang yang menguasai dunia ini adalah pedagang dan makelar, jadi bukan hanya konteks pulau nias, tapi seluruh dunia pedagang dan makelar yang sangat berkuasa dalam perekonomian dunia.
    Dari Analisa ini yang saya kaji bahwa dalam konteks pulau nias bukan ini substansinya. Menurut pandangan saya, bahwa faktor-faktor pemicunya adalah monopoli dengan sistem kartel, dimana sipemilik modal (pedagang) menguasai dari hulu sampai ke hilir, dalam arti mulai dari komoditasnya sampai dengan saluran distribusinya sehingga para pemasok (petani/peternak/nelayan) tidak berdaya dalam menentukan harga komoditasnya kepada pedagang yang menguasai seluruh jalur distribusi. Tidak ada kata lain menyerahkan hasil komoditasnya kepada pedagang tersebut dari pada busuk, semua akan sia-sia dan menghasilkan kerugian besar bagi si pemasok. Ironis memang, ini mungkin sudah lama sekali terjadi. Nias Letak Geografisnya berada pada samudera hindia yang terkenal ombaknya ganas, peluang ini yang diambil oleh si pedagang dengan bekerjasama dengan pihak-pihak pemilik kapal, bahkan disinyalir si pemilik kapal ini juga sebagai pedagangnya yang memiliki jaringan penjualan sampai ke pelosok-pelosok. Hukum pasar seakan-akan sudah bingung diterapkan, walaupun permintaan tinggi, harga tinggi, akan tetapi si pemasok tetap saja dalam titik impas, atau rugi, Mengapa demikian ? Inilah sistem kartel. yang menguasai seluruh jaringan distribusi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pokok di Nias bisa tiba-tiba langkah dan menghilang seketika, Mereka yang menjual komoditasnya tinggi, membeli kebutuhan pokok lainnya juga tinggi, jadi istilah ekonominya paling-paling BEP (Break Event Point) Jika tidak rugi. Dampak yang terjadi di masyarakat secara ekonomi sangat massive, sehingga tidak dapat lagi membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesehatan yang tidak memadai, serta gizi anak buruk. Tentu sangat berbeda dengan daerah Tapanuli yang praktis jalur distribusinya sudah sangat memadai, cukup dengan transportasi darat, sipemasok dapat leluasa menjual hasil komoditasnya kedaerah-daerah lain yang memiliki harga yang cukup tinggi. toh masih banyak juga yang berada dibawah garis kemiskinan? Untuk itu saya sangat sarankan pada bapak erix, agar tidak hanya semata membuat pendekatannya hanya dari sisi ekonomi, melainkan berbagai dimensi yang harus ditelusuri, supaya penelusurannya tidak mentok, hehehe just kidding bro. Thx atas attensinya.

    Salam hangat,

    Agus Pierce Paterson Sarumaha

  7. Otomend says:

    Kondisi ‘monopoli dgn sistem kartel’ di Nias yg diungkap Pak Agus Pierce Paterson Sarumaha cukup menarik. Dari sini kita mulai bisa berpikir berbagai skenario solusi bagi kemiskinan di sektor perdagangan.

    Mengamati perkembangan masyarakat kontemporer, Francis Fukuyama mengatakan pasar (perdagangan) akan jadi liberal yg prosesnya didorong 2 faktor. Pertama, perkembangan ekonomi didorong oleh ilmu pengetahuan alam. Kedua, bersifat spiritual yg dlm falsafah Plato dinamakan ‘thymos’ (keinginan utk diakui, dihargai, persamaan hak). Akhirnya terjadi masyarakat kapitalis dgn sistem demokrasi liberal (lih. “The End of History and The Last Man”). Interpretasi Fukuyama sendiri berdasar filsafat sejarah GWF Hegel, bukan dari Karl Marx.

    Bila kondisi Nias ditarik ke trend global, maka wacana kapitalisme jadi ramai. Kapitalisme merupakan penyebab, ataukah malah solusi, dari kemiskinan. Atau… bagaimana menurut Anda?

  8. Sof Lase says:

    Kita punya UU no. 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mungkin kalau diefektipkan sedikit banyak mengurangi praktik monopoli kartel harga di Nias

  9. Erix says:

    Dear Bapak Sarumaha dan Bapak Otomed

    Well, tujuan saya telah berhasil. Saya berhasil memprovokasi bapak Sarumaha untuk menarik kesimpulan manis dari artikel diatas. Inilah mengapa saya menulis artikel itu dengan model “mengantung”.

    Dalam ilmu jurnalistik, model seperti ini mengandaikan bahwa pembaca punya kapasitas yang cukup untuk menarik kesimpulan. Pembaca tidak perlu didikte dan tidak perlu diberi penjelasan secara mendatil. Keterlibatan pembaca menjadi murid sekigus guru, kritikus sekaligus solving problems ..

    Untuk bapak Otomed, untuk merespon pertanyaan bapak yang terakhir. Nah, Berikut untuk bapak saya postingkan ringkaskan buku Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teoritik Menuju Gerakan Massa (2003) buku ini ditulis kawan lama saya Coen Husain Pontoh.

    ”Kalau demikian, apa sih globalisasi itu? Posisi teoritik saya dengan tegas-tegas mengatakan, “Globalisasi tak lain dari Imperialisme.” Sebagian teoritisi mendefisikan Imperialisme sebagai tahapan tertinggi dari kapitalisme, sebagian lain mendefinisikannya, sebagai konsekuensi dari perkembangan kapitalisme.

    Saya sendiri lebih melihat pada ciri-ciri mendasar imperialisme:

    pertama, monopoli. Monopoli berarti, dominasi pasar di tangan segelintir perusahaan-perusahaan raksasa. Misalnya, bisnis ritel dimonopoli oleh Matahari, pasar mi instan yang dikuasai oleh PT Indofood Sukses Makmur.Banyak yang berpendapat, monopoli lahir karena adanya proteksi pasar yang diberikan oleh negara kepada segelintir pelaku ekonomi. Dalam pengertian ini, monopoli disebabkan oleh distorsi pasar. Tetapi, saya berpendapat, monopoli lahir dari pasar yang kompetitif, dimana pelaku bisnis kecil dimangsa oleh pelaku bisnis besar. Ini misalnya muncul dalam bentuk Akuisisi dan Merger. Contohnya, Merger antar Bank yang melahirkan Bank Mandiri.

    Ciri mendasar kedua dari Imperialisme adalah Finance Capital, dimana antara bisnis perbankan dan bisnis industri sudah menyatu. Bank tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, tetapi telah menjadi industri keuangan itu sendiri. Akibatnya, bank lantas menjadi alat untuk mengakumulasi kapital sebesar-besarnya, sehingga prinsip-prinsip perbankan yang sehat dilanggar. Dalam bahas kita sehari-hari, Finance Capital ini kita sebut sebagai Konglomerat. Maka di sana kita kenal ada Group Salim yang menguasai industri hulu dan hilir, termasuk Bank Central Asia (BCA). Atau Group Lippo yang juga menguasai industri hulu dan hilir, termasuk Lippo Bank. Dalam tingkatan internasional, kita mengenal konglomerasi Hyundai dari Korea Selatan, Toyota dari Jepang, atau General Electric dari Amerika Serikat.

    Ciri ketiga dari imperialisme adalah Oligarchy Finance, maksudnya, para konglomerat ini kemudian membentuk perserikatan untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Di Indonesia, Oligarchy Finance yang paling terkenal adalah apa yang disebut kelompok Prasetya Mulya, yang terdiri dari Group Salim, Group Gemala, Group Lippo, dsb. Bentuk lain dari Oligarchy Finance ini adalah Kartel terigu, kartel semen, kartel kayu dsb.

    Ciri keempat dari Imperialisme adalah dominasi Ekspor Kapital ketimbang Ekspor Komoditi. Ekspor Kapital ini muncul dalam bentuk pasar saham dan pasar bursa, serta utang luar negeri dalam bentuk utang pemerintah dan utang swasta. Perlu diketahui, Ekspor Kapital ini adalah konsekuensi dari bertumbuhnya Finance Capital.

    Celakanya, seluruh pergerakan kapital ini dikontrol oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Data dari berbagai sumber berikut ini memberi gambaran besar dan luasnya kekuasaan MNC:

    1. 300 pemilik perusahaan tersebut mengontrol lebih dari seperempat dari seluruh aset-aset produktif dunia;

    2. Menurut hasil identifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah MNC lebih dari 45.000. 500 MNC terbesar menguasai 80 persen dari seluruh investasi asing langsung. Dari 45.000 MNC yang ada, umumnya terkonsentrasi di AS, Eropa Barat, dan Jepang: 179 di AS, 148 di Uni Eropa, dan 107 di Jepang;

    3. Satu atau lebih dari sepuluh MNC datang dari negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Brasil;

    4. MNC-MNC tersebut menguasai lebih dari 70 persen dari seluruh perdagangan dunia. Lima MNC terbesar dunia menguasai 77 persen perdagangan biji-bijian (padi, gandum, jagung, dsb) di dunia;

    5. Hampir 40 persen perdagangan dunia terjadi antara perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dikuasai oleh satu perusahaan induk. Sebagai contoh, enam MNC mengontrol 90 persen perdagangan gandum dunia.

    6. Penjualan yang dilakukan oleh Ford Motor Company, tiap tahunnya melebih produk domestik bruto (GDP) negara Norwegia setiap tahunnya.

    7. Penjualan Mitsubishi $ 106.184.000.000,- jauh lebih besar dibandingkan GDP Negara Malaysa yang hanya memiliki Nilai $ 79.848.000.000,- ( data Robert Went )

    Ciri terakhir dari imperialisme adalah Pembagian Pasar Dunia Di Antara Para Kapitalis. Pada masa lalu, pembagian pasar dunia ini dilakukan melalui perang, misalnya, Perang Napoleon di Perancis, Perang Candu di Cina, atau Perang Dunia I dan II. Di masa kini, di samping melalui perang, misalnya, perang teluk tahun 1991 atau invasi AS ke Irak beberapa bulan lalu, pembagian pasar dunia itu dilakukan dengan cara-cara diplomasi.

    Sebagai contoh dari tesis ini adalah dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Kerjasama Ekonomi Asia Tenggara (AFTA), dan Kerjasama Ekonomi Amerika Utara (NAFTA).Dengan memandang globalisasi sebagai imperialisme, menurut saya kehadiran globalisasi adalah hantu bagi kaum miskin di negara-negara dunia ketiga. Rakyat miskin ini (buruh, tani, pegawai negeri golongan I, dan prajurit rendahan), kini makin terjepit dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan neoliberal yang merupakan bagian dari Imperialisme seperti, pencabutan subsidi, privatisasi, dan deregulasi. Kita lihat, akibat dari privatisasi, barisan pengangguran muncul di mana-mana. Demikian juga dengan kebijakan pencabutan subsidi yang makin menindih pundak rakyat miskin yang sudah terpuruk selama ini. Dengan kata lain, Ketiga kata ini sepertinya terdengar manis di telinga, tetapi sebenarnya sangat merusak.

    Kalau merujuk pada Coen, maka kapitalisme tidak “pantas” jadi solusi..

    Demikian dulu ya pak..

    Salam,

    Erix

  10. Yasi says:

    Yaahowu,

    Bpk-Ibu yg terhormat,

    “(Artikel diatas saya tulis sebagai thought-provoking (memprovokasi pemikiran). Saya coba mengajak orang-orang yang care dengan Pulau Nias untuk melihat masalah nias dengan alternatif berbeda. Jika mainstreaming selama ini kemiskinan selalu diidentikkan akibat pola budaya, saya ingin menyentil bahwa ada kenyataan lain yang menyebabkan kemiskinan di Nias)”
    Saya sengaja mengutip ini,untuk mencoba memahami concern-nya pak Erik.

    Perdebatan tentang kemiskinan mungkin adalah hal yang tak akan pernah selesai. Apapun alasan penyebab kemiskinan yang telah coba digulirkan berdasarkan teori dan analisis yg digunakan, apakah kita setuju bahwa memang P.Nias “miskin”?
    Jika kita setuju, mari kita cari solusi-nya. Tidak perlu mencurigai setiap pandangan/pemikiran yang disampaikan oleh siapapun, (toh ini forum diskusi):).
    Penyebab kemiskinan di Nias secara teori mungkin ‘kita sudah tahu’ dan diperkaya oleh hasil diskusi ini.

    Saya bukan seorang ilmuwan atau analis dan juga bukan pengusaha;jika boleh, saya mau urun rembug di forum ini.

    Kita sekarang membutuhkan simpul kerjasama dari pembuat kebi
    jakan publik,pelaksana (pemda),dan masyarakat Nias (penduduk asli ataupun pendatang/pedagang, iya semua orang yg concern dengan P.Nias).
    Mari kita coba memutuskan ‘rantai kemiskinan’. Dimanakah celah ‘rantai’ yg bisa diterobos? Saya usul, dengan ‘meng-generate’ desa tertentu.
    Kita coba untuk memulai memilih satu desa yg telah dinilai sebagai ‘desa termiskin’ (desa X) di P.Nias. Desa tsb kita petakan potensi keunggulan dan kelemahan disemua bidang yang bisa kita analisa.
    Potensi ekonomi yang menjadi andalan desa X distimulus dengan model pemberdayaan ekonomi rakyat( pak Erik pasti lebih paham soal ini). Pemberdayaan ini harus dikerjakan bersama oleh semua pihak terkait secara intensif. Tentu kita boleh belajar dari keberhasilan dan kegagalan tenaga pendamping IDT pada waktu lampau. Sekali lagi hal ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya komitmen, bukan untuk popularitas atau ‘numpang lewat’.
    Dengan apa kita mulai ‘proyek’ ini? Sudah tentu harus kita mulai dengan proposal yang ‘reliable’. Ada yg berminat memulai?
    Pak Erik boleh kontak dg saya via japri tyasid@yahoo.co.id. Mungkin hal ini bisa kita diskusikan lebih lanjut.
    Thank’s Pak Moderator.

    Yaahowu,