*Sebuah Pengantar
Oleh Erix Hutasoit
Kemiskinan di Pulau Nias adalah anomali. Tidak seharusnya kemiskinan â€berjangkit†di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pulau Nias punya keindahan alam, punya tanah yang produktif, punya laut yang kaya akan ikan dan hasil lainnya, punya orang-orang yang kuat bekerja. Jika kita mengunjungi desa-desa di puncak gunung di daerah Gomo sana. Kita akan berjumpa dengan orang asli Nias yang tenaga nya begitu kuat. Dan mereka pun rajin bekerja.
Dari titik ini lah saya menyimpulkan kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system).
Mari saya ajak Anda menelusuri sejenak jejak-jejak injustice system itu. Kita berangkat dari segi pertumbuhan ekonomi. Jika kita baca laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Kita akan temui fakta spektakuler bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Utara.
Fakta yang lebih fantastis terjadi di tahun 1998-1999. Di tahun 1998, perekonomian Nias ambruk ke angka sekitar minus 10 persen. Tapi kejatuhan ini dapat dimaklumi, karena pada tahun itu Indonesia sedang diguncang kekacauan ekonomi. Namun setahun kemudian, pertumbuhan ekonomi Nias melonjak sekitar 15 persen. Ini menunjukkan betapa produktif nya perekonomian Nias.
Jika kita ikuti teori pertumbuhan ekonomi. Harusnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membawa dampak pada pemerataan kesejahteraan. Akan tetapi Trickle Down Effect yang diyakini dapat mendistribusikan kesejahteraan, ternyata tidak â€tiba†di Nias.
Pertumbuhan yang tinggi itu, malah berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Kemiskinan terus meningkat. Alhasil pada tahun 2004, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias â€dinobatkan†sebagai kabupaten termiskin pertama dan kelima di Sumatera Utara.
Inilah yang menggiring nalar kita pada pertanyaan kritis, â€Siapa seh yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ?â€
Mari kita kembali telusuri perekonomian Nias untuk menemukan jawabnya. Berdasarkan data BPS di tahun 2005. Lebih dari 46 persen perekonomian Nias di topang oleh sektor pertanian; urutan kedua ditempati sektor perdagangan sebesar 21 %. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 11 % dan berada di peringkat ketiga. Sedangkan peringkat keempat adalah sektor bangunan yang menyumbang 10 %.
Tapi yang terjadi adalah paradoks. Sektor pertanian malah menjadi penyumbang angka kemiskinan terbanyak. Artinya orang miskin di sini umumnya adalah petani. Kok bisa ?
Mari kita lihat kembali data BPS. Pada tahun 2004 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias adalah Rp.200.106.529.780,-. Dimana sektor pertanian menyumbang 41,09 persen. Dan sektor perdagangan hanya berkontribusi sebesar 21,78 persen .
Akan tetapi dari segi distribusi (penyebaran) terjadi kesenjangan yang besar. Petani yang berjumlah 341.130 jiwa hanya memperoleh bagian dari PDRB sebesar Rp.1.900.000,-/kapita. Sedangkan pedagang yang jumlahnya hanya 15.040 jiwa, meraup Rp.26.000.000,-/kapita. Artinya perbedaan PDRB perkapita antara petani dan pedagang sebesar 1 berbanding 13. Dan jurang antara si miskin dan si kaya di Nias semakin jauh terbentang.
Merujuk pada Gunawan Sumodiningrat dalam Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Pembangunan Manusia Indonesia (2007). Dia menyebut kesenjangan terjadi apabila 20 persen penduduk yang tergolong kaya meraih 50 persen atau lebih dari GNP (Gross National Product). Untuk tingkat kabupaten dari bisa lihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Inilah yang menggiring kita pada pertanyaan lain, â€Bagaimana caranya 20 persen penduduk kaya itu mampu meraup lebih dari setengah perekonomian Nias ?â€
Nias dalam Pusaran Hukum Pasar: M-C-M`
Bagian ini saya mulai dengan mengutip Noniwati Telaumbanua dalam Kepulauan Nias: Konsekuensi Sebuah Ketidakstabilan dan Ketidakpastian Kondisi Alam (Bagian II) (2007):
“Dunia bisnis berpusat di Gunungsitoli, Teluk Dalam dan Lahewa, namun tidak diimbangi dengan ketangguhan penduduk untuk menguasai sektor-sektor vital, melainkan dipegang oleh pendatang, baik sebagai badan tunggal maupun sebagai pemodal kuat. Wilayah ini menjadi bergantung sekali dengan fluktuasi pasaran yang ditetapkan secara otonom oleh penguasa pasar yang berada di tiga kota di atas…â€
Dari paragraf ini saya menyimpulkan. Pertama, sektor bisnis di Pulau Nias terpusat pada tiga kota yaitu Gunungistoli, Teluk Dalam dan Lahewa. Kedua, sektor bisnis itu dikuasai oleh para pendatang sebagai pemilik modal (kapitalis). Ketiga, kelompok ini secara otonom menjadi “decision of price†(penentu tingkat harga-harga).
Nah, sebentar kita beralih ke teori-teori seputaran pertukaran (perdagangan). Karl Marx dalam buku babon nya Das Capital: A Critique of Political Economy Volume I (1954) pada bagian kedua The Transformation of Money into Capital. Menyebut bahwa pertukaran dalam masyarakat kapitalis mengambil rumus Money – Commodity – Money (M-C-M).
Menurut hukum ini, si kapitalis memulainya dengan uang (M) untuk membeli komoditi (C). Komoditi tersebut kemudian dijualnya untuk memperoleh uang lagi (M2). Marx menamakan tahap pertama ini (M – C) sebagai kapital pendahuluan (Advanced Capital), dan tahap kedua (C – M) sebagai kapital kerja (Relation of Capital).
Tetapi, Marx mengingatkan bahwa keseluruhan proses ini (M – C – M ), tidak ada maknanya, jika si kapitalis hanya mendapatkan uang sebesar uangnya semula. Misalnya, jika semua ia memiliki Rp. 1000,- (M), kemudian digunakannya untuk membeli atau memproduksi sepatu seharga Rp. 900.- (C), dan menjual sepatu itu dengan harga dasar Rp. 1.000,- (M).
Bagi Marx, pertukaran model ini bukanlah cara produksi kapitalis. Karena itu, Marx menuliskan kembali rumusnya ini menjadi M – C – M’, dimana M’ (M plus) mewakili jumlah yang lebih besar dari M atau M’ > M. Uang senilai Rp. 1000,- (M) yang digunakan untuk membeli atau memproduksi sepatu senilai Rp. 900,- (C). Sepatu itu kemudian dijual menjadi Rp. 1.100 (M’). Dari proses ini, si kapitalis mendapatkan tambahan uang senilai Rp. 100,- yang kemudian sirkuit ini terus berputar tanpa henti. M’ inilah yang nantinya disebut Marx sebagai “nilai lebih“.
Pada tahap M – C – M’, yang disebut Marx dengan istilah sirkuit uang, si kapitalis memproduksi komoditi bukan untuk konsumsi tapi, untuk dijual dengan tujuan semata-mata akumulasi nilai uang. Demikian pula, si konsumen membeli barang bukan semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhannya. Proses M – C – M’ ini terjadi dalam situasi yang tidak pernah usai dan diam, sehingga terjadi apa yang disebut surplus product (kelebihan produksi).
Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase pertama, pemilik modal menggunakan uangnya (M) untuk membeli komoditas (C) seperti karet, kopra, coklat dengan harga yang murah. Kemudian menjual kembali Komoditas itu dengan harga mahal (M2). Dari sana pemilik modal mendapat keuntungan. Tapi fase kedua adalah keuntungan yang dapat dari memasok barang-barang dari Sumatera daratan ke Nias dengan cara yang sama.
Inilah yang membuat kelompok pemilik modal seperti pedagang mampu menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Nias.
Sampai disini, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pula Nias sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Pemilik modal terlalu “berkuasa†dalam mendikte tingkat harga. Dan mereka seolah tidak terjamah oleh kekuatan apapun.
Tidak anehlah kalau Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menepatkan Pulau Nias sebagai daerah yang paling amburadul tata kelola ekonominya.
Sampai disinilah untuk sementara penelusuran kita tentang akar kemiskinan di Nias. Akan lebih menarik lagi, jika ada yang berminat untuk melakukan pendalaman. Menemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pola keberlangsungan sistem kapitalisme di Pulau Nias ini. Salam***
Erix Hutasoit, bekerja untuk salah satu lembaga sosial di Nias.
Artikel ini menarik untuk dikaji, Masalah kemiskinan di Indonesia khususnya di Nias sangat kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan itu muncul dalam berbagai bentuk yakni: Politik, Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Aset. Saya mencoba untuk usulkan kepada Bapak Erix Hutasoit, Pedekatannya ditinjau dari berbagai persfektif secara konfrehensif. terima kasih.
Salam,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
Saudara Erix,
Ramai juga yaaa ! Artikel anda telah mengundang beberapa penanggap. Hal ini menunjukkan kepedulian pada masalah kemiskinan di Pulau Nias. Dalam upaya memperoleh hasil guna dan tepat guna dari diskusi, dibawah ini saya sampaikan beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.
Anda menggunakan judul “Menelusuri Akar Kemiskinan Niasâ€. Sepintas kelihatan simpatik. Namun dari segi penggunaan bahasa tidak tepat sehingga dapat menimbulkan kesalahan pemahaman fatal. Tidak ada “kemiskinan Nias†seperti juga tidak ada “kemiskinan Batakâ€, tidak ada “kemiskinan Jawaâ€, tidak ada “kemiskinan Melayuâ€, dan sebagainya. Hal ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tentu yang anda maksud adalah “kemiskinan di Niasâ€.
Dengan judul “Menelusuri Akar Kemiskinan di Nias†memberi harapan bahwa dalam uraian akan ditemukan “akar†penyebab kemiskinan di Nias. Tetapi sampai akhir artikel, yang diharapkan itu tidak muncul. Anda mengatakan : “Kemiskinan (di Nias) yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system)â€. Dalam uraian tidak menunjukkan sistem yang salah dan juga tidak kelihatan usaha untuk menelusuri menemukan “akar kemiskinan†itu.
Selanjutnya dalam artikel tertulis kalimat : “Kemiskinan di Pulau Nias adalah anomali. Tidak seharusnya kemiskinan â€berjangkit†di daerah yang kaya akan sumber daya alamâ€. Bagi orang yang pernah terjun dalam kegiatan sosial , penarikkan kesimpulan seperti itu tergesa-gesa. Mengapa ? Karena seorang aktivis dalam kegiatan sosial sadar benar bahwa kehidupan ini tidak linear. Das sollen tidak selalu sama dengan das sein. Anomali dalam kehidupan bukanlah hal aneh. Anomali tidak hanya ditemukan di bidang ekonomi. Juga di bidang hukum, konstitusi, demokrasi, dan sebagainya. Tidak terkecuali di bidang kerohanian. Terlebih dalam era kemajuan teknologi komunikasi informasi dan transportasi dewasa ini.
Dengan demikian, kalimat “Tidak seharusnya … dstnya†aneh bagi orang yang memiliki kesadaran objektif. Sumber daya alam, itu, hanya potensi. Sumber daya alam bukan faktor dominan penentu kemajuan atau kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Contoh negara kita Indonesia dan Jepang. Negara kita kaya sumber daya alam sedangkan Jepang miskin sumber daya alamnya. Kenyataan kehidupan, kemajuan dan kemakmuran rakyat negara kita dan Jepang dapat dikataman berbanding terbalik . Kenyataan lain : Laut kita kaya ikan namun rakyat disekitarnya kekurangan gizi.
Pada dasarnya hidup dan nasib manusia tergantung kepada apa yang dilakukannya sendiri, yaitu kemampuan untuk memilih dan mengolah kemungkinan yang terdapat di dunia ini. Pembangunan berfungsi merangsang masyarakat sehingga gerak majunya menjadi mandiri, berakar pada dinamika masyarakat sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Bukan sumber daya alam yang berlimpah yang menentukan rakyat suatu daerah keluar dari kemiskinan , melainkan kesiapan mental memanfatkan potensi sumber daya alam itu. Anda melihat para petani di Nias yang kuat dan rajin. Kalau itu sungguh fakta, maka merupakan modal-mental. Kalau bertolak dari pandangan “kesiapan mentalâ€, menurut penglihatan anda : mental petani Nias sudah siap ! Tetapi mengapa mereka masih dirangkul kemiskinan ? Siapa lagi dari penduduk Nias yang belum siap mentalnya untuk pembangunan yang “bersifat†menghapus kemiskinan ? Menurut saya inilah sebenarnya yang ditelusuri untuk menemukan akar kemiskinan. Saya dapat memahami pandangan saudara Amandaya, saudara Debora, Otomend, Syahrial, dan lain-lain yang menghendaki hal itu.
Seperti telah digambarkan diatas, kemiskinan adalah persoalan abadi kemanusiaan yang banyak diperdebatkan. Menjadi gambaran kehidupan sebagian masyarakat di dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada yang mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau esensial individu sebagai manusia. Kenyataan “kemiskinan di Nias†yang anda katakan “anomali†juga terjadi di sebagian besar petani kita : di daratan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya.
Selanjutnya anda menyimpulkan “kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system)â€, namun anda tidak memberi gambaran sistem apa, dalam bidang apa yang tidak adil itu. Sebaliknya anda membandingkan pertumbuhan ekonomi di Nias dengan teori pertumbuhan ekonomi Trickle Down Effect yang anda yakini. Kemudian anda berkesimpulan bahwa teori itu tidak terwujud di Nias. Terus terang kesimpulan ini anomali dengan judul. Pada judul (sudah disinggung diatas) mengajak menelusuri “akar kemiskinanâ€, akan tetapi yang diajukan pada bagian ini “solusi†yang gagal. Apakah kita sepaham bahwa teori Trickle Down Effect adalah,melihat sejarahnya, akal-akalan atau upaya pemusatan kehidupan ekonomi di tangan kaum pemilik modal, sedangkan pemerataan (perembesan kebawah) merupakan sampingan. Pada kesimpulan anda “dampak†Trickle Down Effect tidak tiba pada pemerataan ekonomi, perlu penjelasan : Apakah teori itu yang salah (tetapi anda yakini) atau penerapannya yang anomali ? Ini sejalan dengan upaya menjawab judul – menelusuri akar kemiskinan.
Demikan juga dalam usaha mengajukan teori hukum pasar M-C-M’ Marx sebagai penyebab kemiskinan di Nias setelah membandingkan pendapatan perkapita petani dengan pedagang/pemilik modal, sulit menjelaskan secara objektif keterkaitan hal itu. Nilai lebih adalah hal wajar dalam kegiatan kehidupan ekonomi. Marx hanya menuangkannya dalam teori ilmiah hukum pasar. Tidak pernah saya temui literatur bahwa Marx tidak menginginkan pasar pertukaran barang dengan uang. Kesimpulan bahwa hukum pasar M-C-M’ Marx penyebab kemiskinan di Nias seperti tertulis dalam kalimat : “Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase …dstnyaâ€, memerlukan penjelasan mengenai : pandangan anda tentang nilai lebih dalam kenyataan hukum pasar itu.
Semoga bermanfaat. Selamat berdiskusi.
buat saudara erix
saya sangat setuju apa yg menjadi bahan artikel anda di atas, tp karena masyarakat nias belum bisa sepenuhnya memahami artikel saudara, atau bahkan tidak bisa menerima keadaan nias seperti yang sudah anda paparkan diatas. terbukti dgn adanya balasan yg mengaitkan suku ras anda dengan temuan anda dilapangan, sebenarnya sangat ironi jika melihat temuan anda, karena saya pribadi perempuan batak yg sudah kelahiran dan besar dipulau nias melihat dengan jelas seperti apa yang sudah anda ungkapkan diatas.
Hal yang paling menyedihkan lagi ketika predikat nias termasuk kabupaten termiskin & pertama di SUMUT, akan tetapi masyarakatnya pun terhipnotis menjadi masyarakat yg konsumtif. Dan hanya berharap agar perubahan tersebut datang dengan sendirinya. Karena jika dilihat Nias malah sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang melalui sektor pertanian(cacao, kelapa, pinang, kopra,dll) juga sekktor perikanan lautnya.
Namun kembali lagi sebaik apapun dan sebagus apun artikel anda yang tidak lain untuk memberi masukan pada masyarakat nias agar bisa menjadi masukan dan bahan renungan bahwa sebenarnya Nias bisa lebih dari kabupatena lain mdi SUMUT jika tidak dididukung dan disadari oleh masyarakat itu sendiri maka akan sama sekali menjadi artikel yanng pada akirnya kita org pendatang ini dianggap menjelek-jelekkan Nias.
Mungkin SDM Nias yang pertama kali harus betul-betul dibangun oleh mereka sendiri jika memang ingin tidak mendapat predikat tersebut, dan harus bisa mengakui bahwa memang nias masih tergolong Nias, sehingga menjadi suatu cambukan bagi SDMnya untuk bisa berdiri tegak dan memandang Nias itu sendiri sehingga punya langkah & inisiatif sendiri utnuk mmembangun NIas bersama-sama.
Menurut saya hal yg pertama perlu dibangun di Nias adal;ah mental dari SDM itu sendiri& dan mulailah menggarap tanah Nias yg begitu subur, jangan tunggu orang lain yang kelola baru hasilnya kita yang petik, supaya Nias bisa berarti bagi masyarakat Nias sendiri dan dipandang oleh semua org.
Buat Saudaraku Lina,
Saya senang keterbukaanmu. Lebih senang lagi kalau kita hindari rasa “orang kita” dan “orang mereka”. Terima rasa pershabatanku.
Masalah kemiskinan ini adalah maasalah kemanusiaan. Karena itu, seharusnya siapa pun pemerhati dan yang
memiliki kepedulian terhadap masalah ini jangan berpikir sebagai orang luar. Tetapi berbikir objektif. Hal ini pasti diketahui oleh aktivis LSM. Berpikir dan berbuat seperti apabila berpikir dan berbuat terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri. Patut dihindari cara-cara yang bersifat menggurui.
Dari komentar-komentar yang telah disampaikan di atas, saya perhatikan yang disampaikan adalah diskusi mengenai : bahasa, isi, argumen, cara alur pikir yang bertujuan untuk menemukan yang dicari : akar kemiskinan. Bahwa kemungkinan ada pendapat yang berbeda adalah hal yang lumrah dalam diskusi yang serius.
Jadi sekali lagi tenang sajalah.
alamat saya : giafitada@yahoo.co.id
Lina: “Hal yang paling menyedihkan lagi ketika predikat nias termasuk kabupaten termiskin & pertama di SUMUT, akan tetapi masyarakatnya pun terhipnotis menjadi masyarakat yg konsumtif.” Secara umum opini Lina [perempuan Batak yg sudah kelahiran dan besar di pulau Nias] melukiskan “kemiskinan kultural”. Sedangkan Erix Hutasoit meyakini “kemiskinan struktural”. Satu lagi faktor penyebab kemiskinan yaitu “kemiskinan natural”.
Brainstorming ini semakin meneguhkan… faktor penyebab kemiskinan memanglah sosoknya mosaik alias multidimensional.
Ya’ahowu ama, ina, saudara-saudara, yang telah mencoba memberi respon pada artikel bapak Erix Hitasoit dengan judul “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias†, judul ini agak kurang tepat, mungkin maksud bapak Erix ini “Menelusuri Akar Kemiskinan di Nias†seperti yang telah dikemukakan oleh bapak M.J. Daeli, pada respon sebelumnya. Saya secara pribadi memberikan apresiasi pada Bapak Erix, yang telah mencoba memberikan kontribusi dalam pandangannya tentang kondisi di Nias. Tapi harus diakui bahwa ini baru sebuah PENGANTAR, dan belum menjadi Analisis detail dengan konteks pendekatannya secara Politik, Sosial, Lingkungan, Ekonomi, serta Aset. yang dapat diambil solusinya guna memberi masukan kepada seluruh pihak.
Dari diskusi ini beragam respon telah dikemukakan, mari kita cari solusinya , karena saya yakin kita semua sangat peduli dengan Nias, perbedaan pendapat merupakan kekayaan khasana diskusi guna mencari sebuah solusi.
Banyaknya Program-program kemiskinan sebelumnya Salah Sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai Kapital sosial yang ada dimasyarakat seperti : Gotong royong, Musyawarah, Keswadayaan, dll).
Sehingga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.
Memudarnya perilaku masyarakat tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan, tidak pro poor, serta tidak Good Governance. Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotipe , dan skeptisme di masyarakat, dan pada akhirnya mendorong masyarakat bersikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan dari pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, terutatama keikhlasan, keadilan, serta kejujuran.
Salam,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
Sekedar catatan. Pada tanggal 15 Agustus 2008, jadi beberapa hari sebelum pak MJ Daeli mengomentari judul, Redaksi menerima email dari penulis artikel tersebut (Erix Hutaosit) dengan isi: meminta perbaikan atas judul artikel tersebut. Bunya email yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
“Saya meminta kesediaan redaksi untuk memperbaiki (mengedit) judul tulisan itu. Jika mulanya berjudul : Menelusuri Akar Kemiskinan Nias. Maka saya minta untuk ditambah menjadi: MENELUSURI AKAR KEMISKINAN DI PULAU NIAS. Permintaan ini saya buat, setelah mengamati komentar yang ada. Saya merasa ada kesalahan persepsi (miss understanding) dalam memamahi kata NIAS dalam judul itu. Pada hal yang saya maksud NIAS bukanlah orang Nias (suku bangsa Nias) melainkan wilayah geopolitik yang bernama Pulau Nias.”
Redaksi memutuskan tidak mengubah judul itu, gantinya Redaksi memuat permintaan penulis artikel tersebut dalam ruang ini.
Demikian agar menjadi jelas.
Salam,
Redaksi
Dear:
Otomed, Syahrial P, Fatoni Z, Yones, Laso, Syahrial P, Agus Sarumaha, M.J Daeli, Lina, Giafita Daeli
Selamat Pagi
Sebelum nya, izinkan saya berterima kasih buat semua komentar-komentar yang saudara/i berikan. Saya sangat senang karena komentar-komentar itu begitu tajam. Ini memperkaya pengetahuan saya secara pribadi.
Saya akan coba menjawab :
â€Kemiskinan Nias sebenarnya sejak kapan kah? Baru saja akhir-akhir ini, atau sejak dahulu kala? Apakah dahulu kala ada kapitalisme? Atau adanya feodalisme kemudian disusul kapitalisme?..â€
(1) Jika kita membaca buku seperti yang ditulis Frederich Engels,†Asal-usul kepemilikan pribadi dan pembentukan keluarga (2001)” Kita akan lihat bahwa fase perkembangan masyarakat mengambil pola: komunal primitif – perbudakan – feodalisme – kapitalisme – sosialisme (?)
Dalam konteks Nias, seperti saya tulis sebelumnya saya tidak mendalami Budaya Nias. Tapi saya mengamati pola ekonomi politik nya.
Namun harus saya akui, ada kecenderungan antara feodalisme dan kapitalisme berlangsung bersamaan disini. Akan tetapi keduanya punya ranah kekuasaan yang berbeda. Feodalisme disektor budaya (culture) dan ekonomi sederhana (pertanian produksi). Sedangkan Kapitalisme berkuasa di sector ekonomi modern (modal, perdagangan dan transportasi).
Dalam prakteknya, kapitalisme lebih menghaegomoni. Dalam tawar-menawar harga komoditas misalnya. Para pemilik modal (kapitalis) yang menentukan harga dan bukan petani (yang hidup dalam lingkaran budaya).
Petani tidak punya alternatif, mau tidak mau dia harus menjual komoditas, sekalipun dia merugi. Ini yang membuat tingkat pendapatan petani di Nias rendah. Padahal segala sesuatu harus dibeli dengan uang toh..
Dengan pendapatan yang rendah seperti itu, tentu petani akan mengalami kesulitan menjalankan ritual kebudayaannya. Semisal menjalankan tradisi pernikahan yang memerlukan biaya yang banyak. Mau tidak mau, melakukan pinjaman menjadi pilihan. Inilah yang membuat warga terlilit hutang yang konon disebut turun menurun.
Saya pikir jika secara ekonomi (pendapatan) warga di Nias bagus, tidak akan ada masalah bagi mereka untuk menjalankan budayanya. Budaya tidak akan dianggap jadi biang keladi kemiskinan.
Kalaupun perlu ditata lagi, paling hanya persoalan mentalitas saja. Bagaimana pendapatan yang bagus itu tidak dihabiskan sekaligus. Namun dikelola agar berkelanjutan (sustainable).
(2) Menentukan kapan pastinya kemiskinan terjadi di Nias tentu tidak sesederhana kita membedakan mana yang hitam dan putih. Kemiskinan itu sangat relatif. Dia (kemiskinan itu) punya ukuran-ukuran tersendiri. Bank Dunia misalnya, bilang orang miskin itu jika pendapatannya $ 2 US per orang/hari.
World Development Report (WDR) 2001 lain al arti ‘kemiskinan’. WDR mendefinisikannya sebagai berikut: “Orang-orang miskin hidup tanpa kemerdekaan mendasar untuk bertindak dan membuat pilihan yang dinikmati oleh orang-orang yang berkecukupan. Mereka tak cukup pangan, naungan, pendidikan, kesehatan dan berkekurangan secara terpaksa (deprivation) yang menjauhkan mereka dari kehidupan yang bernilai. Mereka juga menghadapi kerapuhan yang luar biasa terhadap kesehatan yang buruk, bencana alam dan dislokasi ekonomi. Mereka sering berhadapan dengan perlakuan buruk dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta tak berdaya untuk mempengaruhi keputusan penting yang mempengaruhi hidup mereka. Hal-hal inilah seluruh dimensi dari kemiskinan.â€
Nah, persinggungan saya dan Debora adalah dari “pisau†analisis yang kami gunakan. Kalau kita ikutkan ukuran WDR maka kemiskinan berhubungan erat dengan pemenuhan hak sipil-politik (civil-politcs right) dan hak ekonomi-sosial-budaya (ecosoc right).
Bagimana dengan kondisi Nias. Mari kita simak data-data berikut ini:
Kalau kita gunakan data-data BPS. Kita akan temukan angka-angka yang cukup menyedihkan. Pada tahun 2005, dari 385.308 orang penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Nias. Hanya 1, 38 % yang tercatat berhasil tamat dari Univeritas ; 8,12 % tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ; 12,17 % tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ; lalu 25, 17 % hanya tamat dari Sekolah Dasar. Sedangkan 131.552 orang (34,14 %) tidak tamat dari sekolah dasar dan 73.293 orang (19,02 %) sama sekali tidak pernah bersekolah.
Disektor kesehatan kondisi buruk juga tampak. Pada tahun 2004 contoh nya. Angka kematian bayi di Nias berada di atas angka rata-rata di Indonesia. Tercatat terjadi 56.15 kematian /1000 kelahiran (bandingkan dengan angka kematian bayi rata-rata di Indonesia sebesar 45/1000 kelahiran). Begitu pula dengan angka kematian Balita. Tercatat rata-rata kematian adalah 68.47/1000 kelahiran (bandingkan dengan angka kematian balita rata-rata di Indonesia sebesar 64/1000 kelahiran). Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kematian ibu. Tercatat terjadi 537 kematian ibu/1000 kelahiaran (di Indonesia sebesar 307/1000 kelahiran).
Selain itu Pulau Nias juga tercatat sebagai daerah dengan tingkat penyakit malaria tertinggi di Indonesia. Di tahun 2004, tercacat angka kesakitan malaria adalah 85.78/ 1000 penduduk (bandingkan dengan Indonesia : 21.8/1000 penduduk). Selain itu Tercatat pula lebih dari 132.000 keluarga di Nias tergolong bergizi buruk.
Saya banyak bertanya kepada orang-orang di sini kenapa mereka tidak bersekolah. Jawabnya hampir seragam yaitu karena punya uang. Walau jawaban seperti itu terdengar klise. Namun faktanya memang demikian.
Beberapa minggu kemarin saya bertemu dengan BAPEDA di Nias. Dari mereka saya tahu, kalau umumnya petani di Nias hanya menjual komoditas seperti kakao, karet, coklat untuk menghasilkan uang. Sedangkan hasil pertanian seperti beras dan sayur-mayur hanya untuk dikonsumsi sendiri.
Kalau fakta itu mau kita kaitkan dengan pendidikan. Tentu akan ada korelasi yang kuat. Kita sama-sama tahu kalau mau sekolah di Indonesia harus keluar banyak uang. Bukan sedikit pula, anak-anak kita yang bunuh diri karena malu terlambat bayar uang sekolah atau uang buku. Berita-berita di media massa banyak menulis tentang itu.
Belum lagi, faktor subjektif yaitu pendidikan kita hanya berhasil memproduksi pengangguran baru. Maka tak aneh, kalau sekolahan tidak begitu penting bagi mereka.
Disektor kesehatan tak beda jauh. Angka kematian akibat penyakit yang harusnya bisa dicegah sangat tinggi. Warga enggan berobat ke Rumah Sakit karena biayanya yang mahal. Selain itu, fasilitas yang disediakan pemerintah juga terbatas. Bayangkan, pada tahun 2005 untuk populasi penduduk sebanyak 9399 jiwa hanya dilayani oleh 1 (satu) orang tenaga dokter. Dan Untuk populasi penduduk sebanyak 1343 jiwa hanya dilayani oleh 1 (satu) orang tenaga bidan.
Satu ketika di tahun 2007, saya pernah mengunjungin desa di puncak gunung di Gomo sana. Saya terkejut mengetahui didesa itu angka kematian ibu ketika melahirkan cukup tinggi. Setiap tahun lebih dari 8 orang ibu meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan ketika bersalin.
Tapi disisi lain, ada sekelompok warga yang kaya raya. Anak-anaknya bisa mengecam pendidikan disekolah terbaik. Termasuk di luar negeri sana. Kalau mereka sakit, dengan mudah mereka bisa terbang ke Penang, Singapura, China dan tempat lain yang punya kualitas pelayanan kesehatan yang prima.
Ini yang buat saya bertanya : kok bisa ? bagaimana cara nya kelompok ini bisa se kaya itu ? ( artikel yang saya tulis diatas, coba mengurai sedikit jawaban atas pertanyaan saya tersebut. Dari sanalah analisi Marx menjadi relevan untuk digunakan).
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dengan itu?
Saya pikir kita semua setuju kalau tanggung jawab itu ada pada : NEGARA. Negara bertanggung jawab untuk : memenuhi (to fulfil), melindungi (to protect) dan menghormati (to respect) hak-hak setiap warganya. Termasuk untuk mendistribusikan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Memproteksi warga yang miskin agar tidak semakin miskin.
Itulah sebabnya saya lebih melihat kemiskinan di Nias sebagai kemiskinan struktural, ketimbang kemiskinan kultural.
Akhirya saya menutup penjelasan saya yang tidak sempurna ini. Terima kasih atas kritik dan masukannya,
Ini akan bermanfaat buat Pulau Nias kelak..
Terima kasih buat redaksi Niaonline yang memfasilitasi perdebatan yang menyenangkan ini..
Jabat Erat,
Erix
Menanggapi respon saudara Erix, rasanya antara Judul dan Content kurang begitu nyambung dan sangat parsial, Ketika saya mencoba merespon dan memberi tanggapan, harapan saya saudara Erix dapat mengurai penyebab akar kemiskinannya, akan tetapi saya tidak temukan dalam seluruh isi artikel ini maupun tanggapan-tanggapannya. Kalau kita berbicara dalam angka statistik , serta teori ekonomi pertumbuhan semata, dalam bahasa saya, persetan dengan kapitalisme maupun sosialisme yang bersifat komunal. sangat tidak tepat kita memberi judul “Menelusuri akar kemiskinan Niasâ€, Mari kita lihat bahwa apa yang telah saudara kemukakan merupakan angka-angka yang telah terjadi dan di urai secara detail, dalam bahasa saya masih berupa PENDAHULUAN, akan tetapi saya tidak melihat substansi dari akar kemiskinanannya. Karena saudara sudah menyimpulkan bahwa kemiskinan Nias bersifat struktural, namun struktural yang bagaimana ?, saya berharap saudara erix dapat meng-elaborasinya, supaya diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. terima kasih
Salam,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
Respon Erix #28 relatif sejuk. Tak semua ditanggapi, misal pertanyaan di #19, namun dlam diskusi yang menyenangkan ini beliau mrasa diperkaya (pengetahuan) secara pribadi, syukurlah… dan horas Lae!
Sedikit komen seputar pisau analisis yang dipakai Erix. Fase perkembangan masyarakat (komunal primitif, perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis) adalah kerangka pikir marxisisme ortodoks bagi dalil pertamanya (teori materialisme historis) yang menganggap basis sesuatu masyarakat adalah cara produksi ekonomi. Materialisme historis dikritik Jürgen Habermas, menurutnya dalil ini mengabaikan eksistensi para pelaku perubahan.
Dalil kedua teori perjuangan kelas (kurang gamblang dianalisis Erix, meski disinggung misal: si kaya, si miskin, pemilik modal, penguasa). Dalil ketiga (teori nilai lebih) produksi surplus buruh, surplus ini hak buruh tapi dieksploitasi oleh kapitalis (M–C–M’ di artikel Erix kurang terurai merujuk dalil ketiga). Terkesan pisau analisis Marx agak majal ketika Erix menjelaskan sistem kapitalisme (di pulau) Nias.