Ketua DPR RI Agung Laksono: Persyaratan Protap Tidak Terpenuhi
Medan WASPADA Online
“Saya belum mendukung persyaratan untuk pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap),” kata Ketua DPR RI Agung Laksono di Medan. Menurut Agung, jika sebatas aspirasi boleh-boleh saja.
Agung menegaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di VIP room Bandara Polonia Medan menjelang bertolak ke Jakarta, Sabtu (10/2). Menurut Agung, 11 persyaratan penting harus dipenuhi untuk pembentukan provinsi baru, termasuk Protap.
Agung mengatakan, 11 persyaratan yang harus dipenuhi Protap antara lain harus ada persetujuan dari DPRD induk dan provinsi induk (Sumut), keberadaan ekonomi daerah itu, sumber daya alam (SDA) yang mendukung dan lainnya.
“Kalau itu belum terpenuhi, belum saatnya provinsi baru itu dibentuk dan diperkirakan bakal akan menjadi masalah nantinya jika dipaksakan,” kata Agung pada kesempatan itu didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut H. Ali Umri, SH., Mkn, anggota Komisi A DPRD Sumut H. Syukran J. Tandjung, SE dan Drs. Gandi Parapat, Korwil Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut.
Menurutnya, kalau anggota DPR RI misalnya dari Komisi II sudah turun ke Sumatera Utara, mereka hanya sekadar lihat-lihat saja bukan untuk menyetujui. Bukan berarti mereka sudah diberikan ulos sudah menyetujuinya. Kenapa? Agung menjelaskan, yang turun ini tidak mengetahui makna sebenarnya dari pemberian ulos.
“Kalau memang masih terjadi pro kontra masyarakat di lapangan, saya pikir belum saatnya Provinsi Tapanuli (Protap) itu dibentuk di Sumut, namun kami juga tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dan boleh-boleh saja,” katanya. Menyinggung rencana perpindahan ibukota Jakarta ke daerah lain, terkait bencana banjir di sana, Agung menyatakan, baru bersifat wacana. Namun dia menilai keinginan sekelompok masyarakat dan pejabat itu sesuatu alasan tidak efektif.
Kalau Jakarta sering dilanda banjir, yang perlu dipindah bukan ibukotanya, namun yang perlu dipikirkan pembangunan ditata dengan baik sesuai tata ruang yang jelas. “Kalau itu sudah dikerjakan dengan matang, dia yakin Jakarta akan bebas dari ancaman banjir,” katanya.
Menolak
Sebelumnya para tokoh masyarakat Sumatera Utara yaitu Mantan Panglima ABRI (Pangab) Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung, Letjen TNI (Purn) T.B. Silalahi dan mantan Ketua DPR RI Ir Akbar Tanjung juga menolak membentuk Provinsi Tapanuli (Protap).
Alasan mereka masing-masing masuk akal dan belum saatnya provinsi baru itu hadir di Sumut, karena masyarakat belum mendukungnya. (m32) (ags)
Sumber: Waspada Online, 11 Februari 2007