Nias Online

Gunungsitoli – Walikota Gunungsitoli meminta kepada panitia peringatan hari ulang tahun ke-65 RI, untuk memberi kesempatan kepada seluruh warga dan etnis yang ada di Kota Gunungsitoli, menampilkan budaya-budaya yang ada.

Hal itu ditegaskan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase M.SP pada arahanya seusai melantik Panitia HUT Kemri Ke 65 Kota Gunungsitoli di Ruang Rapat Samaeri Kantor WaliKota Gunungsitoli, Jumat (16/7).

Lebih lanjut Walikota mengatakan tujuan dikatakan itu untuk memberi kesempatan kepada seluruh suku atau etnis yang berdomisili di Kota Gunungsitoli agar seluruh warga Kota Gunungsitoli ini dapat menyalurkan kegembiraannya dalam rangka HUT ke-65 RI ini.

Seperti tarian barongsai dari suku Tionghoa, Tari Wayang orang dan Tari Topeng dari Suku Jawa, Tari Saman dari Aceh, Tari Cawan dan Tari Tortor dari Batak Sumut, Tari Eta’e Wosi dari Papua Barat, dan berbagai tarian khas Nias seperti Tari Perang, Tari Tuwu, Tari Ya’ahowu, Tari Moyo, Tari Hiwo dan Tari Maena serta Lompat batu.

“Saya telah bertemu dengan Kepala RRI Gunungsitoli dan beliau telah menyampaikan kesediaannya untuk selalu siap menyiarkan semua kegiatan Panitia Peringatan HUT ke-65 RI tahun 2010 di RRI Gunungsitoli, sehingga kegiatan dapat didengar seluruh warga Indonesia di Kepulauan Nias dan sekitarnya,” kata walikota.

Ketua Umum Panitia HUT ke-65 RI di Kota Gunungsitoli, Drs Firman Harefa S.Pd, M.Si (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Setko Gunungsitoli) mengatakan perayaan HUT RI tahun ini di Kota Gunungsitoli diupayakan meriah agar masyarakat Kota Gunungsitoli berbaur dalam nuansa kegembiraan, maka kepada seluruh personil panitia diminta untuk membuat program kegiatan melalui seksi masing-masing,

Sedangkan Ketua IV Drs Yulianus Harefa MEDTESOL (Kadis Parbudpora Kota Gunungsitoli) menghimbau agar semua cabang-cabang olahraga di Kota Gunungsitoli dapat berpartisipasi mengikuti pertandingan Olahraga seperti, Bola kaki, Volli Ball, Bulu Tangkis dan olahraga lainnya, karena pihaknya ingin mencari bibit olahragawan yang dapat diutus bertanding ke tingkat nasional dan apalagi pihak Indofood dan PLN Gunungsitoli telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi sponsor pad kegiatan sekali ini.

Susunan Personil Panitia HUT ke-65 RI Kota Gunungsitoli, Ketua Umum Drs Firman Harefa S.Pd, M.Si, Ketua I-V Kapten Inf.S Zalukhu Pasi Pabung Kodim 0213 Nias), AKP Fas Gulo ( Kasat Samapta Polres Nias), H.A. Syaiful Gulo S.Ip (Asisten Bidum Kota Gunungsitoli), Drs Yulianus Harefa MEDTESOL (Kadis Parbudpora) dan Drs Edison Ziliwu MM,M.SI (Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli). Sekum Theodore Hulu S.Pd (Ka BKD) Sekretaris I-IV Meiman K Harefa S.Sos, M.Sp, Drs Duhunasokhi Zai, Drs Arham Duski Hia M.Si, dan Drs Soziduhu Lombu M.Pd. (www.analisadaily.com – 22 Juli 2010)

DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menyurati Pemeintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia agar mendesak Bupati Nias untuk menyerahkan aset yang merupakan pelayanan publik di kota ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Hadirat ST Gea saat temu pers di gedung dewan, Jumat lalu, dengan beberapa anggota DPRD Rince SS Gea SH dari Partai Demokrat, Alfonsus M Telaumbanua SE dari Partai Damai Sejahtera, Yanto dari Partai Perjuangan Demokrat Indonesia, Meiman Harefa dari Partai Demokrat.

Hadirat ST Gea menjelaskan kepada sejumlah wartawan bahwa aset pelayan publik yang belum di serahkan Pemkab Nias itu Pasar Yaahowu, Pasar Beringin, Pasar Eks Gudang Garam dan terminal antar kabupaten di Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli.

Lebih lanjut di jelaskanya sebelum mengirim surat ke pemerintah pusat, pihaknya terlebih dahulu konsultasi kepada Kasudbid Barang Milik Negara di Departemen Keuangan RI Tias Miyanto dan Kasudbid Fasilitasi Aset Milik Daerah di Depdagri di Jakarta dan mereka mengatakan bahwa semua aset yang berhubungan langsung ke pelayanan publik harus diserahkan lebih awal.

Makanya DPRD kota Gunungsitoli berharap kepada Gubsu Samsul Arifin SE segera menfasilitasi penyerahan aset yang merupakan pelayanan publik di Kota Gunungsitoli dan apabila tidak di fasilitasi penyerahan aset ini maka DPRD kota Gunungsitoli akan memboikot kegiatan kegiatan Pasar Yaahowu.

Alfonsus M Telaumbanua SE dari Partai Damai Sejahtera yang yang sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Nias sebelum pengalihan ke DPRD kota Gunungsitoli mengatakan kepada Global bahwa sangat menyesali Pasar Yaahowu sudah dua tahun belum difungsikan.

Alfonsus MTelaumbanua berharap pasar Yaahowu ini segera difungsikan untuk pelayanan publik dan selain itu jaga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. (www.harian-global.com – 21 Juli 2010)

Gunungsitoli – Firman Harefa SPd MSi terpilih sebagai Ketua Dekopinda Kota Gunungsitoli periode 2010-2015 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke I Dekopinda Kota Gunungsitoli di Aula Samaeri Lantai II, Kantor Walikota Gunungsitoli, Sabtu (3/7).

Walikota Gunungsitoli diwakili Sekda Kota Gunungsitoli, Drs Kemurnian Zebua BE dalam sambutan tertulisnya mengatakan, setelah terbentuk Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui UU No 47 tahun 2008 maka pemerintah dan masyarakat Kota Gunungsitoli mulai berbenah diri dari keterpurukan pengelolaan organisasi pemerintahan dengan satu tekad berpegang tangan menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

“Koperasi kita ketahui bersama merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan atau badan hukum koperasi, yang dijadikan sebagai soko guru perekonomian bangsa kita,” tutur Sekda.

Bagaimana koperasi itu dapat menjadi soko guru perekonomian bangsa, hal itu memungkinkan terwujud apabila koperasi itu sendiri terbentuk karena adanya kepentingan yang sama antara seluruh anggota.

Musyawarah daerah itu merupakan Musda I sejak terbentuknya pemerintah kota Gunungsitoli. “Kami menaruh harapan yang besar, melalui musyawarah daerah tersebut akan terbentuknya Dekopin Daerah Kota Gunungsitoli yang dipimpin pengurus yang rela meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk kemajuan Dekopinda Kota Gunungsitoli” katanya.

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli pada sambutannya mengatakan, koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa yang selama berapa dekade ini telah banyak mempengaruhi ekonomi masyarakat. Sangat bermanfaat dirasakan ketika pengaruh globalisasi dan praktik monopoli merambah dunia usaha.

Susunan kepengurusan Harian Dekopinda Kota Gunungsitoli periode 2010-2015 pada Musda I itu Ketua Drs Firman Harefa SPd MSi. Wakil Ketua terdiri Theodore Hulu SPd, Sekretaris Bowosokhi Zebua.

Dewan Pakar Ketua Hsa Lase, Anggota Drs Yasato Harefa, Berdinardine Telaumbanua SH, Orani Zebua SE MSi, Aroziduhu Mendrofa, Penasehat Drs Martinus Lase MSP, Sowaa Laoly, Drs Kemurnian Zebua BE, MD Telaumbanua BA. (www.analisadaily.com – 15 Juli 2010)

Gunungsitoli – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Hermit Hia, SIP yang juga diisukan bakal calon Bupati Nias barat .

Hal itu ditegaskan sejumlah anggota DPRD asal Kabupaten Nias dan asal Kabupaten Nias Barat kepada wartawan secara terpisah, terkait dengan surat Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada bulan Juli 2009 lalu dalam kasus KKN yang diduga dilakukan oleh Hermit Hia, S.IP semasa menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nias tahun anggaran 2007 dan 2008.

Seperti Penuturan Faigiasa Bawamenewi, SH kepada wartawan Selasa (11/5) mengatakan, Kejaksaan diharapkan segara menuntaskan kasus tersebut guna memberikan kapastian hukum ditengah-tengah masyarakat dan apabila kasus tersebut cukup bukti kiranya segera ditingkatkan tahapannya ke penyidikan, mengingat proses kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Namun, bila kasus tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak terdapat alat bukti yang cukup diharapkan Kejari Gunungsitoli memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan berupa jawaban resmi mengingat yang bersangkutan selama ini diisu-isukan sebagai bakal calon bupti di Kabupaten Nias barat. Sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut masyarakat bisa lega dan tidak bertanya-tanya lagi.

“Yang kita khawatirkan kedepan dengan tidak adanya kepasatian hukum, hal ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan citra dan nama baik yang bersangkutan dalam menyongsong Pemilukada di Kabupaten Nias barat, tentunya saya juga sangat mengharapkan pihak Kejari Gunungsitoli segera menuntaskan kasus ini,” tegas Faigiasa.

Ditempat terpisah anggota DPRD Asal Kabupaten Nias Barat, Emanuel Daeli ST Selasa (11/5) kepada wartawan mengatakan, secara pribadi Ia juga mengharapkan hendaknya pihak penegak hukum segera memberikan kepastian hukum dalam kasus ini. Kalau memang cukup bukti mengapa Kajari Gunungsitoli tdaik segera meningkatkan tahapan kasus tersebut kepenyidikan.

Lebih tegas Drs. Evolut Zebua anggota DPRD kabupaten Nias Barat yang dimintai tanggapannya oleh wartawan, Rabu (12/5) menyampaikan setiap laporan masyarakat kepada pihak penegak hukum harus segera ditindaklanjuti dan ditangani sesuai dengan mekanisme yang ada.

Terkait dengan kasus yang diduga melibatkan mantan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Nias tersebut pihaknya mengharapkan kejari Gunungsitoli segera memberikan kepastian hukum karena menurutnya jika hal itu tidak dilakukan ia mengkhawatirkan adanya oknum-oknum tertentu akan menjadikan atau memanfaatkan moment tersebut untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan seseorang. Terlebih yang bersangkutan, Hermit Hia, SIP saat ini disebut-sebut sebagai salah seorang bakal calon Bupati di Kabupaten Nias Barat.

Menurut Politisi PDIP ini, disisi lain Ia juga mengharapkan dalam setiap kasus atau perkara yang ditangani oleh pihak Penegak hukum khususnya dalam hal ini penanganan kasus dugaan Korupsi yang diduga melibatkan Hermit Hia, SIP ada kepastian hukum, agar kepercayaan masyarakat kepada Kejari Gunungsitoli tidak pupus hanya karena disebabkan oleh sebuah kasus yang diduga melibatkan seorang Hermit Hia, SIP.

Sementara itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Frans Rudy Putra Zebua, SH saat dikonfirmasi terkait hal itu, Senin (10/5) mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam proses pendalaman sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya telah dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengingat kasus tersebut sebelumnya diproses berdasarkan surat dari Asisten Intelijen Kejatisu pada bulan Juli 2009 lalu. (Analisadaily.com – 13 May 2010)

Stok obat di puskesmas Kota Gunungsitoli, kosong. Setidaknya itu yang tertulis di dinding Puskesmas Olora, Puskesmas Alo’oa, Puskesmas Gunungsitoli Fodo, Puskesmas Tetehosi Foa.

Kepala Puskesmas Tetehosi Foa, Fatieli W Lõmbu SKM ketika ditemui Global, Selasa (27/4), mengatakan mulai bulan April ini stok obat tidak ada lagi. “Untuk melayani masyarakat yang mau berobat terpaksa kami rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli,” katanya.

Sayangnya ketika dikonfirmasi, Pejabat Walikota Gunungsitoli tidak ada di tempat dan beberapa staf mengatakan Walikota sedang bertugas di luar daerah. Sukurnya masih ada Sekda Drs Kemurnian Zebua BE didampingi Kadis Kesehatan Temaziduhu Lombu.

Sekda mengakui keadaan itu dan bahkan diungkapkan seluruh kepala puskesmas sudah menyampaikan ke Kadis Kesehatan, namun Pemko Gunungsitoli tidak berdaya karena dana anggaran untuk beli obat tidak ada.

Dikatakan bahwa pihaknya telah menyurati dua kali Bupati Nias sebagai kabupaten induk untuk segera mendistribusikan obat ke puskesmas, namun sampai sekarang belum ada jawaban.

Ketika dikonfirmasi kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Nias Julianus Dawolo MKes mengakui telah menerima surat tersebut, tapi belum ada petunjuk dari Bupati Nias. Begitupun Julianus Dawolo menjelaskan bahwa habisnya obat bukan tanggung jawabnya.

Soalnya, sejak Kota Gunungsitoli menjadi daerah pemekaran yang defenitif pada 1 Januari 2010. Namun pada Mei sampai Desember 2009 yang merupakan masa transisi obat tetap didistribusikan, katanya.

Kemudian di tambahkannya, Pemkab Nias sedang menyusun rencana penyerahan obat hanya butuh waktu lama karena harus melibatkan beberapa unsur termasuk Bagian Hukum. Karena pembelian obat tersebut memakai DPA Kabupaten Nias, bukan DPA kota Gunungsitoli. Jadi harus jelas apakah dihibahkan, atau tidak, katanya.

Sementara anggota DPRD Gunungsitoli dari Partai Hanura Agustinus Lase SH mengatakan kepada Global bahwa pihaknya hanya mengimbau kepada Pemko Gunungsitoli untuk segera mencari solusi agar obat segera didistribusikan ke puskesmas. “Jangan sampai pelayanan kesehatan masyarakat terganggu,” katanya.

Sedangkan anggota DPRD dari PKDI, B Harefa berharap Pemko Gunungsitoli segera menyurati Gubernur Sumatera Utara, sesuai visi misi yang di antaranya melaksanakan program “rakyat tidak sakit”. (Harian Global – www.harian-global.com – 29 April 2009)

Pelantikan 25 anggota DPRD Kota Gunungsitoli masa bakti 2010-2015, di Gedung Nasional, Selasa (20/4), dihadiri pejabat Walikota, Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Bupati Nias, Sekda Nias, unsur Muspida, tokoh masyarakat.

Mereka adalah, Agustinus Lase SH, Alisõkhi Harefa SE, Damiri Gea SH, Armansyah Harefa SE, Ridwan Saleh Zega, Arosekhi Harefa, Faeriani Zega, Orudugõ Halawa, Alfonsus Marianto Telaumbanua, Filifo Waruwu, Ekodius L Harefa, Yanto, Hadirat Syukur Totona Gea, Ainil Wardah Polem, Meiman Harefa, Ya’atoziduhu Laoli, Sowa’a Laoli, Frince Sorani Sumarlius Gea, Jhon Kristian Zxiliwu, Temani Halawa, Yasman Zebua, Otomosi Harefa, Tolna Lindungi Gea SSos, Beziduhu Harefa, Imanuel Ziliwu.

Pejabat Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP mengatakan bahwa peran DPRD sangat strategis dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di berbagai daerah hubungan eksekutif dengan legislatif penuh warna dan dinamika, dan terkadang karena perbedaan pendapat dan pandangan, maka terkadang mekanisme pemerintah terlambat.

“Namun kami tetap percaya bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kota Gunungsitoli sama sama mempunyai prinsip dan komitmen membangun kota ini lebih maju lagi,” ujarnya.

Ketua DPRD Gunungsitoli Sowa’a Laoli dari Partai Demokrasi mengatakan bahwa tantangan penyelenggara pemerintah kota kedepan ini makin berat, seiring perkembangan dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat.

“Untuk itu seluruh unsur penyelenggara pemerintah harus mampu mengambil kebijakan stategis secara terpadu, terukur dan terkoordinasi,” katanya. (Harian Global, 21 April 2010).