Nias Tidak Butuh Pemimpin Jenis NADO dan NATO

Pastor Postinus Gulö, OSC., M.Hum. | Dok. Pribadi

Hal itu juga menggelisahkan Pastor Postinus Gulö, OSC., M.Hum. Pria yang pada 18 Juli 2012 ditahbiskan menjadi imam di Gereja St. Maria Ratu Damai Mandrehe, Nias Barat tersebut langsung to the point menyoroti berbagai persoalan klasik di Nias.

“Kondisi Nias saat ini masih sangat terbelakang dalam bidang infrasttukrut jalan. Bukan karena tidak ada anggarannya dalam APBD tetapi karena berbagai intrik. Uangpun habis masuk ke kantong berbagai pihak termasuk kepada oknum anggota DPRD yang main proyek, yang notabene bertentangan dengan tugas dan fungsi pegnawasan mereka terhadap anggaran daerah,” jelas dia kepada Nias Online beberapa waktu lalu.

Bidang lain yang masih lemah, kata dia, adalah pelayanan kesehatan. Di sana-sini, terlihat puskesmmas, pustu yang gedyngnya megah namun peralatannya tak terawat dan kebanyakn tanpa perawat dan dokter. Paling -paling ada satu atau dua saja di setiap puskesmas. Para tenaga media juga masih perlu didorong untuk lebih ramah melayani, memiliki hati dan punya keahlian di bidangnya. Jangan hanya di ijazah mereka perawat, bidan, tapi kinerja mereka tidak menunjukkan hal itu.

“Hampir semua kepala daerah mengeluhkan tentang keterbatasan sumber daya manusia Nias. Tapi ironis bahwa banyak masyarakat Nias tidak berpendidikan. Padahal perubahan yang baik suatu daerah mesti ditopang oleh pelayanan pendidikan yang baik pula. Banyak anak-anak tak mampu sekolah karena tak mampu bayar uang sekolah yang sering dikatakan uang komite. Guru-guru yang ada pun kita ragukan keahlian mereka. Sumber bacaan mereka sangat kurang. Mereka terisolasi dari dunia informasi. Pengetahuan mereka tak berkembang. Mereka juga banyak yang lulus dari perguruan tinggi yang masih harus berjuang meningkatkan kualitas pendidikannya,” jelas dia.

Menurut dia, Pilkada yang ada pada waktu dekat ini harusnya bisa menjadi jawaban atas persoaln-persoalan krusial ini.

“Yang harus dilakukan memperbaikiny adalah kita mesti memilh kepala dareah yang memperhatikan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ucap dia.

Dia mengatakan, pemerintah daerah harus berusaha mencetak SDM yang berkualitas. Caranya, memberikan beasiswa kepada anak-anak Nias ke perguruan tinggi berkualitas juga. Pemberian beasiswa itu pun ada baiknya jika disesuaikan dengan kebutuhan daerah terutama insinyur yang membidangi infrastruktur jalan/bangunan, para media dan tenaga (dokter, perawat, bidan) pendidik yang berkualitas.

Pemberian beasiswa sudah dimulai di Nias sebenarnya. Ambil contoh Pemkab Nias Barat beberapa tahun lalu sudah memberikan beasiswa kepada anak-anak Nias Barat untuk kuliah di Universitas Sanata Darma Yogyakarta untuk tenaga guru, di Universitas Parahyangan, Bandung dan Universitas St. Thomas di Medan. Dan ada beberapa perguruan tinggi lain yang dikirim untuk mengenyam pendidikan di situ.

“Saya ikuti juga kalau Nias Selatan dan Nias Utara memberikan beasiswa. Program ini perlu ditingkatkan. Guru-guru yang ada juga perlu di-upgrade pengetahuannya. Maka sangat penting pelatihan, kursus peningkatan kinerja, public speaking yang berkala. Mereka perlu diasah agar punya integritas yang tinggi, dan kreativitas mengajar yang baik, benar dan bijak,” tutur dia.

Dia mengatakan, kepala daerah yang kita harapkan saat ini adalah yang berani tegas kepada SKPD-nya agar gesit bekerja sesuai tupoksinya. “Kepala daerah jangan hanya duduk-duduk di kantor, tanda tangan surat/berkas, hadiri undangan, tapi turun ke lapangan,” tegas dia.

“Masyarakat Nias perlu memilh pemimpin yang tidak NADO (No action, dream only), bukan pula yang NATO (no action, talk only). Kita juga sudah memilih pemimpin dengan benar kalau tidak didasarkan oleh pertimbangan ras, bukan pul karena uang,” kata dia.

Sebab, pemimpin yang terpilih karena uang pasti akan mencari jalan utnuk mendapatkan uang yang bukan haknya. Jika kita memilih pemimpin yan gselama ini bersih dari korupsi maka sedikit kemungkinan untuk korup. Tidak mungkin sapu kotor membersihkan lantai yang kotor.

“Salah besar jika kita katakana tidak ada yang layak memimpin di Nias. Ada beberapa warga Nias yang berkualitas dan layak memimpin di Nias,” ucap dia.

Maka diharapkan kepada anak-anak Nias yang handal itu untuk pulang ke kampung membangun kampungnya, Tano Niha. Tentu saja masih banyak warga Nias yang handal yang berkualitas sebagai pemimpin namun mereka tidak punya modal uang untuk berkecimpung di dunia politik.

Selama ini, tegas dia, miris melihat kondisi di Nias. Pasalnya, yang banyak duit pasti itu yang akan lolos jadi pemimpin.

“Karena itu, dia mengajak para cendekia Nais, LSM yang tulus, media dan tokoh agama bahu membahu mengedukasi masyarakat Nias pada politik yang tanpa suap. Jokowi telah mendidik kita, rakyat mendukung bukan hanya asal coblos, tapi berpartisipasi membiayai. Politik ini bukan ajang bagi-bagi uang, tapi saling support,” jelas dia.

Saat ini, Nias membutuhkan pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat dan bukan pejabat yang berdiam diri duduk di gedung mewah. Nias butuh pemimpin yang sudah terbukti berkinerja baik, punya integritas, dan kreatif mencari solusi saat ada tantangan.

Tokoh Agama Jangan Cuma Berdoa

Tentu saja kinerja pemerintah akan semakin baik jika dikontrol oleh masyarakat melalui LSM. Tapi LSM yang dimaksud adalah LSM yang tulus, bukan cari sensai bukan cari untung.

“Ada banyak SKPD di nias kurang gesit bekerja, kurang sejalan dengan bupati, kurang paham tupoksinya. Maka sangat penting ada LSM, kaum cendekia, insan pers untuk berani mengritik tanpa henti secara rekonstruktif. Selama ini kebobrokan kinerja pemerintah dan DPRD dibiarkan karena kurang adanya control publik,” papar dia.

Meski begitu, dia juga mengakui adanya LSM tertentu yang seolah-olah menjadi pengawas kinerja pemkab namun ternyata ‘ada udang dibalik batu’.

“Saat diberi uang lalu diam. Kita harapkan juga wartawan tidak melakukan itu. Mesti berani mengekspos hal-hal yang perlu dibenahi di Nias. Pengawasan publik hanya bisa dilakukan oleh mereka yang independen, punya integritas, tak punya kepentingan pribadi,” tegas dia.

Peran tokoh agama juga sangat vital. Tidak cukup hanya berdoa. Tapi juga harus ambil bagian melalui fungsi kenabiannya untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah di Nias.

“Maka sebenarnya kita harapkan para tokoh agama bisa mengambil peran dalam pengawasan publik, termasuk menyampaikan suara-suara profetis-kenabian. Tokoh agama tidak cukup hanya berdoa, tapi juga berjuang melakukan pengawasan publik pada kinerja pemerintah di Nias. Seruan moral agar berpihak pda rakyat dan tidak korup sangat perlu,” tandas dia.

Profil Pastor Postinus Gulo, OSC., M.Hum.

Tempat, Tgl. Lahir : Dangagari, Kecamatan Moro’ö, 20 Februari 1983.

Riwayat Pendidikan:

– Sekolah Dasar di SD Negeri 071084 Dangagari, Pulau Nias (1990-1996).
– Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Mandrehe, Pulau Nias (1996-1999).
– Sekolah Menengah Atas di SMU Swasta Santo Fransisukus Aek Tolang, Pandan dan Seminari Menengah St. Petrus Sibolga (1999-2002).
– Setelah itu, memutuskan menjadi calon pastor dari Ordo Sanctae Crucis (OSC) Provinsi Sang Kristus Indonesia.
– Tahun 2004 mendalami ilmu filsafat (S-1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Lulus S-1 tahun 2008 dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik dan IPK tertinggi (3, 78) dari Fakultas Filsafat Unpar, sehingga Rektor Unpar saat itu Dr. Cecilia Lauw menganugrahkan sertifikat penghargaan kepadanya.
– Selesai S-1 menjalani Tahun Orientasi Pastoral dan sekaligus menjadi staf di Seminari Menengah Aek Tolang Sibolga (2008-2009).
– Pada bulan Agustus 2009 menjadi Mahasiswa Magister Ilmu Teologi (S-2) di Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan; dan pada tanggal 30 September 2011, ia berhasil lulus dari Program S-2 dengan tesis: “Bowo Dalam Tradisi Perkawinan Ori Moro’o-Nias Barat: Permasalahan dan Solusinya Dalam Terang Ajaran Gereja Katolik.”

Pelayanan:
– 18 Juli 2012 ditahbiskan menjadi imam di Gereja St. Maria Ratu Damai Mandrehe, Nias Barat. Hingga sekarang melayani di Paroki Salib Suci Nias Barat, Mandrehe.

Pekerjaan lain:

– Sejak 2012 menjadi fasilitator tingkat Keuskupan Sibolga tentang Tata Nilai Baru yang membahas seputar penyederhanaan pesta-pesta adat Nias. Itulah sebabnya Postinus sering memberi seminar mengenai Adat Perkawinan Nias.
– Pada tahun 2013-2014 pernah diangkat menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Sibolga.
– Bersama dengan Dina Lumbantobing menjadi editor buku “Memahami Jujuran dalam Hubungannya dengan Pola KDRT terhadap Perempuan Nias” yang diterbitkan Pesada pada tahun 2013. Selain itu dia juga salah seorang penulis dalam buku “Nias dalam Perspektif Gender” yang diterbitkan Caritas Italiana dan Sibolga (2014). (en)

This entry was posted on Monday, October 6th, 2014 at 8:00 AM and is filed under Berita Lain Lain, Berita Nias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.